TKN Prabwo-Gibran Respons soal Penyaluran Bansos: Lah Mensosnya kan dari PDIP
Kamis, 4 Januari 2024 - 15:07 WIB Oleh : Bayu Nugraha, Ahmad Farhan Faris
Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad H Wibowo merasa heran atas kekhawatiran tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, soal pembagian bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan pemerintah dimasa-masa kampanye Pemilu. Padahal, kata dia, Menteri Sosial Tri Rismaharini merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP).
“Jika tim paslon 03 (Ganjar-Mahfud) khawatir politisisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos), lah Mensos-nya kan Mbak Risma dari PDIP,” kata Drajad melalui keterangannya pada Kamis, 4 Januari 2024.
Menurut dia, bantuan sosial itu merupakan program pemerintah yang sudah masuk dalam APBN. Memang, kata dia, penyaluran bantuan sosial itu ada pada ranah eksekutif, sehingga pemerintah yang berwenang mendistribusikannya.
“Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” ujar Ketua Dewan Pakar PAN ini.
Sebelumnya diberitakan, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan pemberian bantuan sosial (bansos) merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin, yang dananya dari APBN. Sehingga, kata dia, tidak ada kaitan dengan Pemilu 2024.
“Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari Pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin, pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama Pemerintah dengan DPR. Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses Pemilu,” kata Ari kepada wartawan Kamis, 4 Januari 2024.
Terkait permintaan untuk penundaan penyaluran Bansos selama pemilu, kata Ari, pemerintah juga harus memikirkan rakyat/keluarga miskin yang tengah menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
“Karena tujuan utama Bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial, agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain, yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” jelas dia.
Menurut dia, Bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Selain menyalurkan Bansos, Pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi.
“Serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur pemukiman baik di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan. Dengan strategi ini, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024,” ungkapnya.
Selanjutnya, Ari menambahkan bahwa target sasaran Bansos juga jelas, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersumber dari data-data ‘by name by adress’. Makanya, kata dia, Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi, perbaikan sasaran program untuk menekan exclusion error untuk memastikan penyaluran Bansos tepat sasaran.
“Penyaluran Bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, dari Pusat sampai Daerah, dan juga Pemerintah Desa. Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya.
- Hits: 133
Kubu Prabowo Buka Suara soal Wacana Impor 1,5 Juta Sapi Perah India
CNN Indonesia
Minggu, 07 Jan 2024 01:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kubu calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto buka suara terkait rencana impor 1,5 juta ekor sapi perah dari India bila terpilih menjadi presiden. Ditegaskan bahwa rencana itu adalah untuk memenuhi program bagi-bagi susu gratis kepada 82 juta anak.
Rencana impor sapi perah dari India ini pun dikhawatirkan oleh berbagai pihak. Sebab, sapi dari Negeri Bollywood belum bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan ditakutkan akan berdampak pada kesehatan.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo mengatakan India hanya sebagai salah satu contoh yang diungkapkan Prabowo. Lagi pula, sapi dari India dinilai paling cocok untuk hidup di Indonesia.
"Beliau menyebut India lebih sebagai contoh, mempertimbangkan jenis sapi perah apa yang cocok untuk daerah tropis," ujar Drajat kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (6/1).
Menurut Drajat, kebanyakan sapi perah yang ada di Indonesia adalah jenis Friesian Holstein (FH) yang didatangkan dari Belanda pada masa penjajahan. Tapi FH dinilai sapi yang cocok untuk daerah subtropis.
Sedangkan, menurutnya di daerah tropis seperti di Indonesia, produksi susu sapi jenis FH tersebut tidak maksimal. Justru sapi perah dari India seperti Red Sindhi, Gir dan Sahiwal sangat cocok untuk daerah tropis.
"Jadi untuk menaikkan produksi susu dengan signifikan, kita perlu menambah populasi sapi perah dalam jumlah besar. Sapi perah tropis dari India yaitu Red Sindhi, Gir dan Sahiwal. Sapi Holstein tetap dibutuhkan, impor indukannya bisa untuk persilangan. Tentu semuanya harus bebas PMK. Berbahaya jika tidak," pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan mengimpor 1,5 juta ekor sapi bila terpilih menjadi presiden. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri saat menjalankan rencana program bagi-bagi susu gratis kepada 82 juta anak.
Prabowo menyebutkan kemungkinan sapi perah akan didatangkan dari India karena anggarannya lebih murah.
"Kalau dari India mungkin hanya 20 hari dan harganya saya kira memadai. India, lebih banyak kita bisa impor, kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita," ucapnya
- Hits: 147
Buntut Tudingan Politisasi Bansos, Dradjad: Menterinya dari PDIP Lho
NEWS
Kamis, 4 Januari 2024 - 12:44 WIB
Reporter : Tim TvOne, Tim TvOne Editor : Aqmarul
Jakarta, tvOnenews.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo, mempertanyakan, kekhawatiran tim pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud MD, akan peluncuran Bansos di masa kampanye.
Padahal Menteri Sosialnya adalah Tri Rismaharini berasal dari PDIP.
“Jika tim paslon 03 khawatir politisisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos) lha Mensosnya kan mbak Risma dari PDIP,” kata Dradjad sambil tertawa, Kamis (4/1/2023).
Pernyataan ini disampaikan Dradjad menanggapi kekhawatiran Tim Ganjar-Mahfud tentang penyaluran bansos akan menjadi sarana politisasi .
Mereka berharap ada penundaan penyaluran bansos setelah masa kampanye selesai.
Dradjad menjelaskan, bansos itu program negara karena sudah masuk dalam APBN. Kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan eksekutif, yaitu pemerintah.
“Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” Ketua Dewan Pakar PAN ini. (aag)
- Hits: 134
Balik Bertanya Kekhawatiran TPN Ganjar Soal Bansos, TKN: Kan Mensosnya dari PDIP
Oleh: Nebby MR
Kamis, 4 Januari 2024 - 13:03 WIB
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H. Wibowo, mempertanyakan balik kekhawatiran dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud soal pendistribusian bantuan sosial (bansos) selama masa kampanye Pemilu 2024.
Dradjad mengaku heran, sebab bansos yang menjadi urusan Kementerian Sosial (Kemensos), justru saat ini sedang dikomandoi kader PDIP, Tri Rismaharini. PDIP diketahui partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Jika tim pasangan calon nomor urut 3 khawatir politisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos), lha, mensosnya kan Mbak Risma, dari PDI Perjuangan," kata Dradjad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/1/2024).
Dradjad menjelaskan bansos merupakan program Pemerintah karena sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, lanjutnya, penyaluran bansos merupakan kewenangan pihak eksekutif, yaitu Pemerintah.
"Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan Pemerintah. Jadi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah untuk memutuskannya," tuturnya.
Terkait usulan moratorium distribusi bansos selama Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud mendapat kritik dari TKN Prabowo-Gibran karena dianggap mengusulkan penundaan pembagian bansos tersebut.
Namun, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah pihaknya mengusulkan penghentian pembagian bansos sampai Pilpres 2024 selesai.
"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung di Jakarta, Rabu (3/1).
Dia menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya. Sementara itu, dia tak menampik bahwa ada peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.
- Hits: 138
TKN pertanyakan kekhawatiran TPN soal bansos
Kamis, 4 Januari 2024 12:46 WIB
Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H. Wibowo, mempertanyakan kekhawatiran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud soal pendistribusian bantuan sosial (bansos) selama masa kampanye Pemilu 2024.
Dradjad mengatakan padahal Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, yang mengkoordinasi pembagian bansos, merupakan kader PDI Perjuangan, partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Jika tim pasangan calon nomor urut 3 khawatir politisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos), lha, mensosnya kan Mbak Risma, dari PDI Perjuangan," kata Dradjad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dradjad menjelaskan bansos merupakan program Pemerintah karena sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, lanjutnya, penyaluran bansos merupakan kewenangan pihak eksekutif, yaitu Pemerintah.
"Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan Pemerintah. Jadi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah untuk memutuskannya," tuturnya.
Terkait usulan moratorium distribusi bansos selama Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud mendapat kritik dari TKN Prabowo-Gibran karena dianggap mengusulkan penundaan pembagian bansos tersebut.
Namun, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah pihaknya mengusulkan penghentian pembagian bansos sampai Pilpres 2024 selesai.
"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung di Jakarta, Rabu (3/1).
Dia menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya. Sementara itu, dia tak menampik bahwa ada peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.
Padahal, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui Pemerintah dan DPR RI.
"Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini," kata Todung.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
https://www.antaranews.com/berita/3899397/tkn-pertanyakan-kekhawatiran-tpn-soal-bansos
- Hits: 113
Subcategories
More Articles …
Page 47 of 77
