Tim Prabowo-Gibran Ungkap Ada Sumber Duit Negara Kilat: 30 Menit Rp 400 M
Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 08 Jan 2024 17:48 WIB
Jakarta - Tim Ekonomi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan ada sumber-sumber penerimaan negara yang selama ini tidak dikumpulkan. Hal itu disampaikannya saat bicara mengenai pembiayaan program yang diusung.
Bahkan, ia mengaku pernah melakukan uji coba dan hasilnya dalam 30 menit uang negara sebanyak Rp 400 miliar terkumpul.
"Sumber-sumber penerimaan negara yang selama ini tidak dikumpulkan dan ini saya nggak omon-omon. Ini riil pengalaman saya sewaktu saya di kantor yang satu itu," katanya Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal 2024-2029, di Jakarta, Senin (8/1/2024)
"Dan saya melakukan sendiri kita uji coba dalam waktu 30 menit uang negara Rp 400 miliar terkumpul. Ada beberapa sumber penerimaan yang bisa kita gali di sana," tambahnya.
Pihaknya juga memastikan tidak menaikkan tarif pajak PPh dan PPN kecuali yang telah diumumkan. "Ini menekan risiko crowding out antara belanja negara dengan comsumption dan investment," katanya.
Saat dikonfirmasi, penerimaan negara yang kilat itu berasal dari kasus yang telah inkrah. Namun, ia tak menyebut kasus itu secara detil.
"Dari kasus yang sudah inkrah, kita lakukan satu kegiatan khusus yang tadinya nggak bayar akhirnya mau bayar," katanya.
(acd/ara)
- Hits: 123
Kubu Prabowo Klaim Ada Sumber Duit Baru Rp400 M: Terkumpul 30 Menit
CNN Indonesia
Senin, 08 Jan 2024 17:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo mengklaim pihaknya memiliki sejumlah program yang akan didanai dari sumber penerimaan negara baru senilai Rp400 miliar.
Drajat mengatakan sudah pernah melakukan uji coba terhadap sumber penerimaan negara tersebut dan terkumpul Rp400 miliar dalam 30 menit.
"Ini real pengalaman saya sewaktu saya di kantor satu itu. Saya melakukannya sendiri kita uji coba dalam 30 menit uang negara Rp400 miliar terkumpul," katanya dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal Apindo di Jakarta, Senin (8/1).
Salah satu program yang diusung Prabowo-Gibran adalah makan siang gratis. Ia mengatakan dana program tersebut akan berputar di ekonomi rakyat.
"Peternak ayam dan sapi, katering, jasa pengantaran, semuanya itu akan ikut menikmati," imbuhnya.
Prabowo-Gibran berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis jika terpilih dalam Pilpres 2024. Setidaknya, ada 82,9 juta orang yang menjadi sasarannya. Program itu memerlukan anggaran Rp400 triliun per tahun.
Drajat mengatakan kubunya menemukan empat 'pohon duit' atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.
Menurutnya, sumber pertama didapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun. Bilamana Prabowo-Gibran terpilih menjadi pemimpin Indonesia, maka revisi aturan tersebut akan langsung dieksekusi.
Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.
Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN). Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.
- Hits: 114
Polemik Bansos, TKN Prabowo-Gibran ke Kubu Ganjar: Mensos-nya Kan, Mbak Risma dari PDIP
Reporter: Antara
Editor: Juli Hantoro
Kamis, 4 Januari 2024 13:45 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Saling sanggah persoalan bantuan sosial atau bansos antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud dengan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran masih terjadi. Kali ini anggota TKN Prabowo-Gibran, Dradjad H. Wibowo mempertanyakan kekhawatiran kubu Ganjar soal pendistribusian bansos selama masa kampanye Pemilu 2024.
Dradjad mengatakan, persoalan distribusi bansos selama ini dikoordinasi oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, partai yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Jika tim pasangan calon nomor urut 3 khawatir politisasis dan sebagainya (atas peluncuran bansos), lha, mensosnya kan Mbak Risma, dari PDI Perjuangan," kata politikus Partai Amanat Nasional itu.
Dradjad mengatakan bansos merupakan program pemerintah karena sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, kata dia, penyaluran bansos merupakan kewenangan pihak eksekutif, yaitu Pemerintah.
"Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan Pemerintah. Jadi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah untuk memutuskannya," ujar dia.
Polemik soal bansos ini berawal dari pernyataan Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis yang mengusulkan sebaiknya pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres 2024.
Menurut dia, pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, hal ini menguntungkan pasangan calon tertentu.
"Nah sebaiknya, ini usul saya, pejabat pemerintah itu menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," ujar Todung di kawasan Menteng, pada Jumat petang, 29 Desember 2023.
Namun Todung kemarin membantah narasi yang menyebut pihaknya meminta agar menghentikan pemberian bansos sampai Pilpres selesai.
"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung di Jakarta, Rabu, 3 Januari 2024.
Dia menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya.
Todung pun menanggapi kampanye Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan yang menyebut seolah-olah bansos adalah dari kantong Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Padahal kata dia, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui Pemerintah dan DPR RI.
"Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran bansos ini," kata Todung.
- Hits: 140
Tanggapi Tudingan Politisasi Bansos, Dradjad: Menterinya Dari PDIP Lho
Reporter & Editor : OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo mempertanyakan kekhawatiran tim pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud MD terhadap peluncuran Banjos di masa kampanye.
Sebab, diingatkan politikus PAN itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini berasal dari PDIP, yang notabene mengusung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
“Jika tim paslon 3 khawatir politisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos) lha Mensosnya kan mbak Risma dari PDIP,” kata Dradjad sambil tertawa, Kamis (4/1/2023).
Pernyataan ini disampaikan Dradjad menanggapi kekhawatiran Tim Ganjar-Mahfud tentang penyaluran bansos akan menjadi sarana politisasi.
Mereka berharap ada penundaan penyaluran bansos setelah masa kampanye selesai.
Dradjad menjelaskan, bansos merupakan program negara karena sudah masuk dalam APBN.
Kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan eksekutif, yaitu pemerintah.
“Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” tegas Ketua Dewan Pakar PAN ini.
- Hits: 109
Tanggapi Kekhawatiran soal Politisasi Bansos, Dradjad Wibowo PAN: Kewenangan Pemerintah
Kamis, 04 Januari 2024 – 14:01 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka (TKN Prabowo-Gibran) Dradjad H. Wibowo menanggapi polemik tentang pengucuran bantuan sosial atau bansos menjelang Pilpres 2024.
Menurut Dradjad, bansos telah dianggarkan dalam APBN yang dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR.
“Masalah berapa besar (jumlah bansos), di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah," Dradjad pada Kamis (4/1/2024), menanggapi kekhawatiran Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud Md (TPN Ganjar - Mahfud) tentang pemolitikan atau politisasi bansos yang digelontorkan pada masa kampanye pilpres.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan eksekusi bansos menjadi kewenangan pemerintah.
"Jadi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” imbuh Dradjad.
Mantan Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara (BIN) itu pun mempertanyakan kekhawatiran soal bansos yang dikucurkan di masa kampanye Pilpres 2024 bakal dipolitikkan.
Menurut Dradjad, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pengusung Ganjar - Mahfud juga menjadi bagian pemerintahan.
Dradjad menyebut Mensos Tri Rismaharini yang berwenang soal penyaluran bansos pun merupakan kader PDIP.
- Hits: 118
Subcategories
More Articles …
Page 46 of 77
