Senin, 16 Mei 2022 | 09:23 WIB

Red : Fransiskus Adhiyuda Prasetia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Indonesia Bersatu yang disepakati Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Ketua Umum Golkar dan PPP merupakan keputusan politik yang sangat strategis.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo.

"Sebagai kader PAN, berdasarkan analisis yang obyektif, saya meyakini koalisi ini akan sangat memperkuat posisi politik ketiga parpol dalam pileg dan pilpres 2024," kata Dradjad dalam keterangannya, Senin (16/5/2022).

Dradjad pun membeberkan analisisnya terkait peluang ketiga Parpol tersebut untuk berkoalisi di 2024.

Pertama, kesepakatan ketiga Ketua Umum mempunyai efek kejut politik yang besar.

Partai Politik lain baru berancang-ancang menjajaki koalisi, Golkar, PAN, dan PPP sudah terlebih dulu menyepakati membangun koalisi.

Dari hasil Pileg 2019, ketiga partai tersebut memperoleh 26,82 persen kursi DPR dan 23,93 persen suara.

Jadi Koalisi Indonesia Bersatu sudah memenuhi persyaratan pasal 222 dari UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengusung Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024.

Parpol lain tentu jadi berhitung, apa yang membuat ketiga Ketua Umum Parpol tersebut jauh-jauh hari sudah bisa menyepakati koalisi?

"Saya menduga, beberapa Parpol terkejut karena tidak menyangka perkembangan ini (caught by surprise). Bisa saja mereka mempercepat rencana koalisi mereka, atau berusaha merangkul ketiga Parpol tersebut, atau bisa juga berusaha agar Koalisi Indonesia Bersatu tidak jadi terwujud," kata Dradjad.

"Yang jelas, keputusan Golkar, PAN dan PPP telah mengubah peta politik nasional dengan cukup signifikan," lanjut dia.

Kedua, Dradjad menyebut, tokoh-tokoh nasional yang potensial menjadi Capres jelas akan menjajaki dukungan koalisi ini.

Tokoh yang sekarang menjadi Ketum parpol atau putri Ketum parpol seperti Puan Maharani, Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mau tidak mau harus mengkaji, apakah koalisi ini bisa diajak mendukung, atau justru menjadi pesaing politik.

Sementara, tokoh yang bukan Ketum parpol seperti Ganjar Pranowo, Anies Basweda, Soetrisno Bachir, Sandiagan Uno dan Erick Thohir, mau tidak mau perlu menjajaki apakah bisa diusung koalisi ini.

"Singkat cerita, posisi tawar politis dari ketiga parpol ini naik drastis," ucapnya.

Ketiga, Presiden Jokowi pun diyakini akan tertarik dengan koalisi ini. Sebagai Presiden, rasanya beliau netral dalam Pilpres 2024.

Namun, Jokowi dan keluarganya merupakan rakyat Indonesia yang mempunyai hak politik.

"Wajar jika Presiden mempunyai preferensi terhadap capres tertentu dan itu akan diikuti oleh sebagian besar pendukung beliau. Jika Koalisi Indonesia Bersatu mengusung capres tersebut, karena pilpres dan pileg berlangsung serentak, maka ketiga parpol ini berpotensi mendapatkan limpahan suara capres," kata Dradjad.

Keempat, Dradjad mengingatkan bahwa Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa sendiri juga berpotensi menjadi Capres atau Cawapres.

"Dengan berkoalisi, stok politik mereka otomatis naik, sehingga bisa saja koalisi nanti mengusung dua Ketumnya, di mana satu Ketum yang tidak maju akan diberi deal politik yang sangat bagus. Skenario ini bisa saja terjadi," katanya.

Lebit lanjut, ia mengatakan, keempat hal di atas memberi efek elektoral yang besar bagi ketiga Parpol.

Efek elektoral ini tinggal dimaksimalkan para kader, terutama para calegnya.

Apalagi, segmen pemilih ketiga parpol ini sangat berbeda.

"Dari sisi internal PAN, saya melihat kesepakatan koalisi ini adalah booster yang bisa menaikkan elektabilitas para Caleg PAN di dapil masing-masing," katanya.

Link berita : https://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/16/keputusan-golkar-pan-dan-ppp-bangun-koalisi-indonesia-bersatu-ubah-peta-politik-jelang-2024

Senin, 16 Mei 2022 | 13:58 WIB

Red : Muchlis Fadjarudin

Koalisi Indonesia Bersatu yang disepakati Zulkifli Hasan Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) bersama Ketum Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan keputusan politik yang sangat strategis.

“Sebagai kader PAN, berdasarkan analisis yang obyektif, saya meyakini koalisi ini akan sangat memperkuat posisi politik ketiga parpol dalam pileg dan pilpres 2024,” ujar Dradjad Hari Wibowo Ketua Dewan Pakar PAN dalam keterangannya, Senin (16/5/2022).

Menurut Dradjad, kesepakatan ketiga Ketum tersebut mempunyai efek kejut politik yang besar. Parpol lain baru berancang-ancang menjajaki koalisi, sementara Golkar, PAN dan PPP sudah terlebih dulu menyepakati membangun koalisi.

“Dari hasil pileg 2019, ketiga parpol tersebut memperoleh 26,82 persen kursi DPR dan 23,93 persen suara. Jadi Koalisi Indonesia Bersatu sudah memenuhi persyaratan pasal 222 dari UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengusung Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024,” jelasnya.

Kata dia, Parpol lain akan berhitung mengenai apa yang membuat ketiga Ketum parpol tersebut jauh-jauh hari sudah bisa menyepakati koalisi.

“Saya menduga, beberapa parpol terkejut karena tidak menyangka perkembangan ini (caught by surprise). Bisa saja mereka mempercepat rencana koalisi mereka, atau berusaha merangkul ketiga parpol tersebut, atau bisa juga berusaha agar Koalisi Indonesia Bersatu tidak jadi terwujud,” kata Dradjad.

Yang jelas, lanjut Dradjad, keputusan Golkar, PAN dan PPP telah mengubah peta politik nasional dengan cukup signifikan.

Dradjad menegaskan, tokoh-tokoh nasional yang potensial menjadi Capres jelas akan menjajaki dukungan koalisi ini.

“Tokoh yang sekarang menjadi Ketum parpol atau putri Ketum parpol seperti Puan, Prabowo, Muhaimin dan AHY, mau tidak mau harus mengkaji, apakah koalisi ini bisa diajak mendukung, atau justru menjadi pesaing politik,” tegasnya.

“Tokoh yang bukan Ketum parpol seperti Ganjar (Ganjar Pranowo), Anies (Anies Baswedan), Mas Tris (Soetrisno Bachir), Sandi (Sandiaga Uno) dan Erick (Erick Thohir) , mau tidak mau perlu menjajaki apakah bisa diusung koalisi ini,” imbuhnya.

Singkat cerita, kata Dradjad, posisi tawar politis dari ketiga parpol ini naik drastis.

Dradjad mengungkapkan, Jokowi Presiden pun akan tertarik dengan koalisi ini.

“Sebagai Presiden, rasanya beliau netral dalam Pilpres 2024. Namun beliau dan keluarganya kan rakyat Indonesia yang mempunyai hak politik. Wajar jika Presiden mempunyai preferensi terhadap capres tertentu dan itu akan diikuti oleh sebagian besar pendukung beliau. Jika Koalisi Indonesia Bersatu mengusung capres tersebut, karena pilpres dan pileg berlangsung serentak, maka ketiga parpol ini berpotensi mendapatkan limpahan suara capres,” ujar Dradjad.

Bahkan, Dradjad menegaskan, Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), Zulkifli Hasan (Ketum PAN, dan Suharso Monoarfa (Ketum PPP) sendiri juga berpotensi menjadi Capres atau Cawapres. Dengan berkoalisi, stok politik mereka otomatis naik, sehingga bisa saja koalisi nanti mengusung dua Ketumnya, di mana satu Ketum yang tidak maju akan diberi deal politik yang sangat bagus. Skenario ini bisa saja terjadi.

Dradjad mengatakan, koalisi PAN, Golkar dan PPP akan memberi efek elektoral yang besar bagi ketiga parpol. Efek elektoral ini tinggal dimaksimalkan oleh para kader, terutama para calegnya. Apalagi, segmen pemilih ketiga parpol ini sangat berbeda.

“Dari sisi internal PAN, saya melihat kesepakatan koalisi ini adalah booster yang bisa menaikkan elektabilitas para Caleg PAN di dapil masing-masing,” pungkas Dradjad.(faz/iss)

Link Berita : https://www.suarasurabaya.net/politik/2022/pan-koalisi-indonesia-bersatu-sangat-strategis-dan-punya-efek-kejut-politik/

Minggu, 15 Mei 2022 | 20:18 WIB

Red : Joko Sadewo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang disepakati Ketum PAN Zulkifli Hasan, bersama Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PPP Suharso Monoarfa merupakan keputusan politik yang sangat strategis.

“Sebagai kader PAN, berdasarkan analisis yang obyektif, saya meyakini koalisi ini akan sangat memperkuat posisi politik ketiga parpol dalam pileg dan pilpres 2024,” kata Dradjad, Ahad (15/2/2022).

Hal ini, menurut Dradjad, karena kesepakatan ketiga Ketum di atas mempunya efek kejut politik yang besar. Parpol lain baru berancang-ancang menjajaki koalisi, Golkar, PAN dan PPP sudah terlebih dulu menyepakati membangun koalisi.

Selain itu, lanjut Dradjad, dari hasil Pileg 2019, ketiga parpol tersebut memperoleh 26,82 persen kursi DPR dan 23,93 persen suara. Jadi Koalisi Indonesia Bersatu sudah memenuhi persyaratan pasal 222 dari UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengusung Capres dan Cawapres dalam pilpres 2024.

Parpol lain tentu jadi berhitung, apa yang membuat ketiga ketum parpol tersebut jauh-jauh hari sudah bisa menyepakati koalisi? "Saya menduga, beberapa parpol terkejut karena tidak menyangka perkembangan ini (caught by surprise). Bisa saja mereka mempercepat rencana koalisi mereka, atau berusaha merangkul ketiga parpol tersebut, atau bisa juga berusaha agar Koalisi Indonesia Bersatu tidak jadi terwujud,” papar Dradjad yang juga ekonom INDEF tersebut.

Yang jelas, menurut Dradjad, keputusan Golkar, PAN dan PPP telah mengubah peta politik nasional dengan cukup signifikan.

Dradjad mengatakan tokoh-tokoh nasional yang potensial menjadi capres jelas akan menjajaki dukungan koalisi ini. Tokoh yang sekarang menjadi Ketum parpol atau putri Ketum parpol seperti Puan, Prabowo, Muhaimin dan AHY, mau tidak mau harus mengkaji, apakah koalisi ini bisa diajak mendukung, atau justru menjadi pesaing politik.

"Tokoh yang bukan ketum parpol seperti Ganjar, Anies, mas Tris (Soetrisno Bachir), Sandiaga Uno dan Erick Thohir, mau tidak mau perlu menjajaki apakah bisa diusung koalisi ini,” paparnya. Singkat cerita, tambah Dradjad, posisi tawar politis dari ketiga parpol ini naik drastis.

Dradjad meyakini, Presiden Jokowi pun akan tertarik dengan koalisi ini. Sebagai Presiden, menurutnya, Jokowi netral dalam Pilpres 2024. Namun Jokowi dan keluarganya juga rakyat Indonesia yang mempunyai hak politik. Wajar jika Presiden mempunyai preferensi terhadap capres tertentu dan itu akan diikuti oleh sebagian besar pendukungnya.

Jika Koalisi Indonesia Bersatu mengusung capres tersebut, menurut Dradjad, karena pilpres dan pileg berlangsung serentak, maka ketiga parpol ini berpotensi mendapatkan limpahan suara capres.

"Jangan lupa, mas Airlangga, bang Zul (Zulkifli Hasan) dan mas Suharso sendiri juga berpotensi menjadi Capres atau Cawapres. Dengan berkoalisi,  stok politik mereka otomatis naik, sehingga bisa saja koalisi nanti mengusung dua Ketumnya, di mana satu Ketum yang tidak maju akan diberi deal politik yang sangat bagus. Skenario ini bisa saja terjadi,” papar politikus senior ini.

Keempat hal di atas memberi efek elektoral yang besar bagi ketiga parpol. Efek elektoral ini tinggal dimaksimalkan oleh para kader, terutama para calegnya. Apalagi, segmen pemilih ketiga parpol ini sangat berbeda.  "Dari sisi internal PAN, saya melihat kesepakatan koalisi ini adalah booster yang bisa menaikkan elektabilitas para Caleg PAN di dapil masing-masing,” pungkas Dradjad.

Link Berita : https://www.republika.co.id/berita/rbxeal318/dradjad-koalisi-indonesia-bersatu-perkuat-posisi-golkar-pan-ppp

Ahad 10 Jan 2021 05:33 WIB

Red: Joko Sadewo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo disarankan menjalankan putusan PTUN Jakarta, yang membatalkan Keppres tentang pemberhentian tidak hormat anggoa KPAI periode 2017-2022 Sitti Hikmawaty. Sayang jika Presiden Jokowi dibenturkan di pengadilan dengan seorang Komisioner KPAI.

Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad WIbowo menyarankan pemerintah, khususnya Presiden untuk berbesar hati menghormati dan menjalankan keputusan PTUN ini. "Mensesneg dan pejabat-pejabat lain di sekitar Presiden sebaiknya memberikan masukan yang bijak kepada Presiden,” kata Dradjad, Ahad (10/1).

Diungkapkannya, pemerintah memang masih bisa banding dan kasasi. "Tapi untuk apa? Sayang sekali jika Presiden dibenturkan di pengadilan dengan seorang Komisioner KPAI,” kata Dradjad. Rugi waktu, energi dan uang negara. Lebih baik dipakai untuk memperkuat KPAI sehingga benar-benar bermanfaat bagi anak Indonesia.

Kepada Dr Hikmawatty, Dradjad menyarankan ke depannya lebih berhati-hati dalam menjawab wawancara. Pejabat publik memang wajib memastikan sikap, ucapan dan tindakannya itu benar dan pas.

Sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan eks anggota KPAI Dr. Sitti Hikmawatty. Dalam putusannya, PTUN Jakarta meminta Presiden Joko Widodo selaku tergugat untuk mencabut Keppres tentang pemberhentian tidak hormat anggoa KPAI periode 2017-2022 Sitti Hikmawaty.

Putusan dengan perkara nomor: 122/G/2020/PTUN-JKT., yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 7 Januari 2020 tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Dr. Sitti Hikmawatty selaku penggugat untuk seluruhnya. Isi Putusan itu di antaranya; 1) Menyatakan batal Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020, 2) Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan tersebut, 3) Mewajibkan Tergugat merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan,harkat dan martabat seperti semula sebagai anggota KPAI, 4) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp422.000.

Dr. Sitti Hikmawatty yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden RI (Tergugat) melalui Kepres Nomor: 43/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020 atas nama Dr. Sitti Hikmawaty, M.Pd., (sebagai Objek Sengketa) dinyatakan batal oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta yang diketuai oleh Danan Priambada, S.H., M.H., dan Bambang Soebiyantoro, S.H., M.H., serta Akhdiat Sastrodinata, S.H., M.H., masing-masing sebagai anggota.

Link berita : https://www.republika.co.id/berita/qmoun1318/ptun-jakarta-batalkan-keppres-jokowi-dradjad-terima-saja-part1