Jumat, 23 Juli 2021 – 21:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior Indef Dradjad Wibowo mengatakan tindakan kesehatan publik di tengah situasi meningkatnya kasus Covid-19 memakan biaya yang besar.

Jumlah kasus aktif yang saat ini cukup banyak, kata Dradjad, memberi tekanan terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit sehingga fokus utama yang perlu dilakukan adalah upaya menurunkan jumlah kasus aktif.

"Tindakan kesehatan publik ini biayanya besar. Banyak sekali masyarakat kita yang bergantung pada pendapatan harian sehingga dari sisi pelayanan kesehatan jelas tidak sanggup kalau menghadapi jumlah kasus aktif sampai sekian besar," kata Dradjad dalam diskusi yang disiarkan pada kanal JPNN.com di Youtube, Jumat (23/7).

Tindakan kesehatan publik yang dilakukan secara terus menerus dengan jumlah kasus yang masih tinggi ini, lanjut Dradjad, memberi tekanan karena biaya ekonominya yang besar.

Masyarakat dengan kondisi perekonomian dengan pendapatan yang rendah merasakan dampak yang merugikan.

"Masyarakat sangat terganggu ekonominya terutama masyarakat bawah," ucapnya.

Bukan hanya jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19 yang perlu menjadi perhatian, lanjut Dradjat, tapi juga jumlah tenaga kesehatan dan dokter.

Dradjad Wibowo mengaku prihatin melihat data yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait jumlah tenaga kesehatan dan dokter untuk Covid-19 yang hanya ada sekitar seperlima dari kebutuhan.

"Ini, kan, miris sekali dan sebagian dari mereka sudah banyak yang gugur," lanjut Dradjad.

Dengan begitu, pria keliharan Surabaya itu meminta masyarakat Indonesia untuk disiplin dalam membatasi mobilitas agar angka kasus aktif Covid-19 bisa ditekan.

"Jangan ceroboh, jangan menganggap kita nggak bakal kena Covid karena biasanya orang, tuh, nyeselnya setelah kena," imbau mantan legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Selain itu, pria berusia 57 tahun itu juga meminta masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi karena vaksin dapat mengurangi tingkat keparahan kasus Covid-19, jumlah pasien yang perlu dirawat di rumah sakit, dan angka kematian.

"Vaksinasi itu memang pilihan yang bukan solusi total, bukan solusi paripurna, tapi itu pilihan terbaik," tegas Dradjad.

Menurut studi yang dilakukan di Amerika, kata Dradjad, vaksinasi mampu mencegah sampai dengan 279 ribu kematian akibat Covid-19.

"Jadi, kalau tanpa program vaksinasi, pada akhir juni 2021 itu akan ada 279 ribu lebih banyak kematian dan 1,25 juta orang harus dirawat di rumah sakit," papar Dradjad. (mcr9/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/kasus-covid-19-masih-tinggi-ekonom-senior-tindakan-kesehatan-publik-perlu-biaya-besar?page=2

ada 78 juta penduduk yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap.

Kamis , 15 Jul 2021, 08:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Opsi perpanjangan masa PPKM Darurat dinilai sebagai hal yang takterelakan. Namun pemerintah diminta untuk memperhatikan nasib warga yang terdampak, terutama pekerja sektor nonformal, dan berpenghasilan tidak tetap.

Ekonom Indef Dradjad Wibowo mengatakan jika dilihat dari perkembangan kasus, hospitalisasi, tingkat kematian, dan elastisitas produksi kesehatan, secara objektif perpanjangan PPKM Darurat merupakan hal yang tak terelakan. "Bahkan sudah menjadi prasyarat. Kalau tidak maka jumlah kasus akan meledak, sistem pelayanan kesehatan bisa colaps,” kata Dradjad kepada Republika.co.id, Kamis (14/7).

Dradjad khawatir jika kondisi pandemi semakin parah, yang akan menyebabkan terjadinya tragedi kesehatan dan kemanusiaan.

Jika PPKM Darurat diperpanjang, Dradjad meminta negara memberikan bantuan ekonomi kepada kelompok masyarakat, yang ekonominya terpukul paling berat oleh PPKM. Misalnya, berdasar data BPS per Agustus 2020, minimal ada 78 juta penduduk yang bekerja di sektor informal atau sektor lain, dengan penghasilan tidak tetap.

“Penghasilannya adalah penghasilan harian,” kata Ketua Dewan Pakar PAN ini. Kelompok masyarakat ini, lanjut Dradjad, penghasilannya akan anjlok drastis atau bahkan hilang jika ada PPKM Darurat.

Dradjad menyadari keuangan negara sangat terbatas sehingg tidak mungkin menanggung mereka semua, tapi setidaknya negara bisa membuat paket ekonomi khusus bagi mereka yang kehilangan penghasilan harian ini. "Silakan tim ekonomi pemerintah untuk mendesainnya,” ungkap Dradjad.

Pertanyaannya uangnya dari mana?. Dradjad mengatakan mau tidak mau Kementerian Keuangan harus lebih kreatif menggali sumber-sumber dana, yang masih ada sekalipun sedang pandemi. “Apakah benar masih ada? Saya tegaskan ada. Karena waktu itu saya terlibat sendiri dalam salah satu lembaga negara. Bagaimana rincinya, tidak mungkin saya sampaikan secara publik. Tapi ada dan insya Allah tidak merugikan pelaku usaha,” kata ekonom senior tersebut.

Hal lain yang harus diperhatikan, menurut Dradjad adalah pemerintah harus memastikan PPKM Darurat akan efektif, tidak nanggung. Jangan sampai masyarakat sudah terlalu lama di PPKM Daruratkan tapi kasusnya tidak turun.

Dradjad menyarankan agar tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah daerah memiliki sikap yang sama terhadap PPKM Darurat. Jangan sampai daerah justru mendorong terjadinya kerumunan." Entah dengan alasan Idul Adha atau kegiatan masyarakat lainnya. Jadi komunikasi persuasi dengan berbagai kalangan sangat krusial,” paparnya.

https://republika.co.id/amp/qw9htx318

Selasa, 13 Juli 2021 – 23:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Dradjad H Wibowo mendorong pemerintah dan BUMN farmasi melanjutkan program vaksinasi berbayar.

Menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan program vaksin mandiri yang dikenal dengan istilah Vaksinasi Gotong Royong itu.

“Bagi saya vaksin berbayar itu sangat bagus. Saya bukan hanya mendukung, bahkan pernah mengusulkan hal itu dengan istilah ‘vaksinasi bisnis’ dalam tulisan di sebuah media online 29 Desember 2020,” ujar Dradjad melalui layanan pesan, Selasa (13/7).

Mantan kepala Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) di Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyodorkan sejumlah argumen tentang pentingnya vaksinasi berbayar. Dradjad menyebut program itu akan mempercepat upaya mencapai kekebalan komunal (herd immunity).

“Alasannya sederhana, kita perlu menaikkan cakupan vaksinasi sebesar dan secepat mungkin agar herd immunity segera tercapai agar rakyat bisa beraktivitas normal sesegera mungkin,” katanya.

Dradjad mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris yang getol melakukan vaksinasi. Aktivitas di kedua negara Barat itu pun relatif pulih.

“Lihat saja di Inggris, orang sudah bisa menonton sepak bola di Wembley,” katanya.

Alasan lain tentang pentingnya vaksinasi mandiri ialah keterbatasan kemampuan fiskal negara. Menurut Dradjad, negara menanggung biaya vaksinasi bagi rakyat yang kurang mampu saja.

“Bagi rakyat yang mampu sebaiknya dibuka kesempatan membeli vaksin sendiri. Toh ini untuk kesehatan dan keselamatan mereka juga,” ujarnya.

Dia meyakini jika cakupan vaksinasi sudah tinggi, bisnis dan kepercayaan konsumen akan pulih secara perlahan. “Konsumsi rumah tangga dan investasi akan mulai pulih juga sehingga Indonesia bisa kembali ke zona pertumbuhan positif,” ulas Dradjad.

Oleh karena itu, ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyarankan agar Kimia Farma dan BUMN farmasi lainnya terus melaksanakan vaksinasi berbayar.

“Menkes dan menteri terkait lainnya tinggal menjelaskan hal ini dengan baik kepada publik. Syaratnya, vaksinnya bukan dari berasal dari hibah bilateral karena tidak etis,” tutur Dradjad.(ast/jpnn)

https://m.jpnn.com/amp/news/wahai-menkes-ini-ada-saran-dari-eks-petinggi-bin-soal-vaksinasi-berbayar

Selasa, 13 Juli 2021 | 17:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Dradjad H Wibowo mendorong Kimia Farma tidak usah ragu untuk menyediakan vaksinasi gotong royong dan mandiri yang berbayar untuk masyarakat umum. Langkah ini penting demi memastikan kenaikan cakupan penggunaan vaksin di masyarakat, sehingga tercapai herd immunity atau kekebalan komunal.

“Bagi saya vaksin berbayar itu sangat bagus. Apakah perusahaan yang membayar, dikenal dengan vaksin gotong royong, atau individu yang membayar, dikenal sebagai vaksin mandiri, keduanya sangat kita butuhkan,” kata Dradjad, Selasa (13/7/2021).

Drajad mengatakan pelebaran distribusi vaksin harus dilakukan, walau secara komersial. Asal yang dikomersialkan itu vaksin yang berasal dari hibah bilateral. Vaksin berbayar ini bisa dilakukan dengan vaksin komersial seperti buatan Pfizer dan atau Moderna.

“Alasannya sederhana. Kita perlu menaikkan cakupan vaksinasi sebesar dan secepat mungkin agar herd immunity segera tercapai. Tujuannya agar rakyat bisa beraktivitas normal sesegera mungkin. Lihat saja AS dan Inggris yang cakupan vaksinasi Covid-19 nya sudah tinggi. Aktivitas di sana relatif pulih. Orang bisa nonton bola di Wembley,” ujar Drajad.

Selain itu, Dradjad mengatakan kondisi ini mau tak harus diterima. Pasalnya, kemampuan fiskal negara relatif terbatas.

“Bagi rakyat yang mampu sebaiknya dibuka kesempatan membeli vaksin sendiri. Toh ini untuk kesehatan dan keselamatan mereka juga. Negara membayari rakyat yang kurang mampu,” ucap Drajad.

Dengan tingginya cakupan vaksinasi, Drajad menilai kepercayaan konsumen dan bisnis akan pelan-pelan pulih. Harapannya, konsumsi rumah tangga dan investasi akan mulai pulih juga sehingga Indonesia bisa kembali ke zona pertumbuhan positif.

“Jadi saran saya, Kimia Farma dan BUMN Farmasi yang lain maju terus saja dengan vaksinasi berbayar. Menkes dan menteri terkait lainnya tinggal menjelaskan hal ini dengan baik kepada publik,” demikian Drajad.

https://www.beritasatu.com/amp/kesehatan/799995/kimia-farma-didorong-tidak-ragu-sediakan-vaksinasi-berbayar