Menurut Dradjad, usulan dari kubu paslon 1 berujung pada perubahan format debat.

Rep: Febryan A/ Red: Andri Saubani

Senin 04 Dec 2023 16:40

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menyatakan, sudah terang benderang bahwa usulan pengubahan format debat capres-cawapres bersalah dari perwakilan Tim Nasional Anies-Imim (Timnas Amin). Sebab, elite Timnas Amin sudah mengakui hal itu kepada media.

Dradjad menjelaskan, Co-captain Timnas AMIN Nihayatul Wafiroh dalam rilisnya mengakui sebagai pengusul kepada KPU agar capres dan cawapres selalu dihadirkan dalam setiap gelaran debat antarkandidat. Drajad menyebut usulan Timnas Amin atau paslon nomor urut 1 itu akhirnya diterima dan diputuskan oleh KPU sebagai format debat Pilpres 2024.

"Jadi, mau diberi narasi apa pun, faktanya adalah usulan yang berujung pada perubahan format debat itu berasal dari paslon 1. The facts speak for themselves," kata Dradjad ketika dihubungi Republika di Jakarta, Senin (4/12/2023).

"Dengan pengakuan Nihayatul Wafiroh, faktanya jelas dan gamblang: Paslon 1 yang pertama mengusulkan dalam rapat bersama KPU pada 29 November 2023," kata politikus PAN itu menambahkan.

Drajad menambahkan, jika ingin membuktikan lebih jelas siapa pengusul perubahan format debat itu maka KPU bisa membuka rekaman rapat bersama tim sukses. Dengan begitu, publik bisa melihat sendiri bahwa perwakilan Timnas Amin yang mengusulkan.

"Biar publik mendengar sendiri narasi yang dipakai sebagai dasar usulan dari Paslon 1 itu. Jadi siapa pun tidak bisa ngeles lagi. Gampang kan?" ucapnya.

Sebelumnya, Nihayatul Wafiroh mengaki bahwa pihaknya dalam rapat bersama KPU pada Rabu (29/11/2023) mengusulkan agar pasangan capres-cawapres selalu hadir dalam semua rangkaian debat. Usulan tersebut, kata dia, bukan berarti Timnas Amin ingin menghilangkan debat cawapres.

"Artinya, jika agenda debat yang sedang berlangsung adalah antara cawapres maka capres bisa tetap dihadirkan meskipun sebagai audiens dan tidak untuk berdebat sama sekali," kata Nihayatul lewat keterangan tertulisnya, kemarin.

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis (30/11/2023) menyampaikan bahwa debat capres-cawapres akan digelar lima kali, yang terdiri atas tiga debat antar capres dan dua kali debat antar cawapres. Kendati begitu, dalam lima kali debat itu pasangan capres-cawapres selalu hadir. Perbedaan setiap debat hanya porsi bicaranya.

Dalam debat cawapres, porsi berbicara terbanyak adalah cawapres. Begitu pula sebaliknya. Format ini jelas berbeda dengan debat Pilpres 2019 karena ada satu kali debat yang khusus dihadiri oleh cawapres saja

Pengubahan format debat itu, kata Hasyim, diputuskan dalam rapat antara KPU dan perwakilan tim pemenangan tiga pasangan calon pada Rabu (29/12/2033).

Sebagai perbandingan, lima putaran debat Pilpres 2019 digelar dengan format berbeda. Ajang adu gagasan itu digelar dengan komposisi dua kali debat dihadiri pasangan capres-cawapres, dua kali debat hanya dihadiri capres, dan satu kali debat khusus dihadiri cawapres.

https://pemilukita.republika.co.id/berita/s54yv4409/tkn-prabowo-gibran-timnas-amin-sudah-ngaku-sebagai-pengusul-perubahan-format-debat-part1

kumparanNEWS

4 Desember 2023 16:21 WIB

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo, menanggapi pernyataan co-captain Timnas AMIN, Nihayatul Wafiroh (Ninik) soal polemik format debat capres-cawapres. Yang diributkan soal siapa pengusul pertama.

Drajat menegaskan, usulan perubahan format debat capres-cawapres hadir bersamaan dikeluarkan dari kubu paslon nomor urut 1 saat audiensi dengan KPU.

"Nihayatul Wafiroh dalam rilisnya mengakui apa yang saya sampaikan dalam butir 3 rilis saya. Usulan paslon 1 itu disampaikan dua kali lho, karena pada saat closing, usulan itu diulangi lagi oleh rekan NW," kata Drajat kepada wartawan, Senin (4/12).

"Itu catatan sesuai notulen internal kami. Saya juga ulangi, saat itu Pak Burhan sebagai pimpinan delegasi paslon (nomor) 2 setuju dengan usulan tersebut. Perubahan format yang dilakukan oleh KPU kan sesuai dengan usulan wakil dari paslon (nomor) 1 tersebut," ucapnya.

Dia tetap teguh menegaskan bahwa yang mengusulkan pertama kali soal format debat diubah adalah Timnas AMIN.

"Jadi mau diberi narasi apa pun, faktanya adalah, usulan yang berujung pada perubahan format debat itu berasal dari paslon 1. The facts speak for themselves," terang dia.

Lebih jauh, Drajat meminta agar rekaman saat rapat segera dibuka agar masyarakat dapat lebih jelas melihatnya.

Dia menyebut, usulan yang diajukan oleh kubunya soal membahas visi misi saat debat agar lebih informatif kepada masyarakat.

"Agar debat tidak menjadi arena saling sanggah, tapi menjadi arena pendalaman kebijakan setiap paslon," ujar Drajat.

"Kalau pendalaman kebijakan dipelintir sebagai usulan menghilangkan debat, ya saya harus bicara apa lagi? Terpaksa, jogetin saja hehe," tutupnya.

Polemik format debat capres-cawapres masih terus bergulir. Timnas AMIN disebut oleh TKN Prabowo-Gibran sebagai pihak yang mengusulkan adanya format baru ini.

Co-captain Timnas AMIN Nihayatul Wafiroh, menjelaskan, ada sejumlah usulan yang disampaikan Timnas AMIN dalam rapat bersama KPU dan tim sukses pasangan lain. Salah satunya, seluruh pasangan calon tetap hadir di debat walaupun tema debat khusus untuk capres atau hanya cawapres.

"Dalam pemikiran usulan yang kami sampaikan tersebut, kehadiran paslon secara lengkap tetap penting sekalipun hanya capres atau cawapres saja yang tengah berdebat," kata Nihayatul dalam keterangannya dikutip Senin (4/12).

Namun, tampaknya aturan itu ditafsirkan beragam oleh berbagai pihak. Kehadiran seluruh pasangan calon bukan berarti harus ikut naik ke panggung.

"Artinya, jika agenda debat yang sedang berlangsung adalah antara cawapres maka capres bisa tetap dihadirkan meskipun sebagai audiens dan tidak untuk berdebat sama sekali," lanjut dia.

https://kumparan.com/kumparannews/tkn-prabowo-gibran-jawab-timnas-amin-soal-format-debat-cawapres-jogetin-aja-21hhvQrC3wj/full

3 Desember 2023 17:23 WIB

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Dradjad H. Wibowo tak terima diubahnya format debat cawapres dipresepsikan 'diatur' untuk menguntungkan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Drajad, usulan capres-cawapres harus selalu bersama dalam 5 kali debat justru datang dari kubu Paslon 01 Anies-Muhaimin dalam rapat bersama KPU.

"Berdasarkan notulen internal yang kami miliki, rapat tersebut dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari, dilanjutkan dengan paparan dari KPU mengenai tanggal, tempat, tema, format acara, disain dan susunan acara debat. Setelah itu perwakilan setiap paslon diberi kesempatan menyampaikan masukan/usulan," kata Drajad dalam keterangannya, Minggu (3/11).

"Perwakilan Anies-Muhaimin menyampaikan beberapa masukan/usulan. Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut: “Agar dalam setiap sesi debat, Capres dan Cawapres hadir bersama, pembagian waktu/porsi berbicara silakan diatur oleh KPU”. Usulan ini disampaikan oleh seorang Ibu dari perwakilan Anies-Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya," imbuh dia.

Drajad menjelaskan dalam rapat dengan KPU, Paslon 02, Prabowo-Gibran, diwakili oleh delegasi yang terdiri dari 6 orang yang dipimpin oleh Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran. Drajad tidak hadir karena ditugaskan mewakili TKN Prabowo-Gibran dalam acara Indonesia Economic Forum, yaitu the IEF Presidential Dialogue: State of the Nation, yang diselenggarakan di the Habibie & Ainun Library di Jakarta.

Ia melanjutkan, ketika perwakilan Prabowo-Gibran mendapat giliran berbicara, Burhan menyampaikan beberapa masukan/usulan. Baru lah saat itu Burhan salah satunya menyetujui usulan dari perwakilan Anies-Muhaimin di atas.

"Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya (pihak AMIN yang mengusulkan), tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir, atau mungkin rekaman dari rapat tersebut," ujar Burhan.

Sebab itu, Drajad menyayangkan narasi beredar terkait penghapusan sesi khusus debat cawapres yang dinilai hanya menguntungkan Gibran. Ia memastikan isu upaya campur tangan Jokowi terkait hal ini pun fitnah.

"Narasi dan persepsi yang berkembang di pers dan medsos juga liar. Mengarah pada kesan dan fitnah seolah-olah Presiden Jokowi mengintervensi KPU dalam penentuan format debat capres-cawapres. Seolah-olah hal itu dilakukan untuk memberi keuntungan kepada Pak Prabowo, dan lebih khusus lagi kepada Mas Gibran," ujar Drajad.

"Jelas dan gamblang bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak melakukan intervensi urusan debat kepada KPU. Bahkan saya pribadi meyakini Beliau tidak mengetahui tentang adanya usulan tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, Drajad berharap kubu AMIN bisa mengklarifikasi terkait usulan capres-cawapres selalu bersama dalam debat tersebut.

"Merujuk notulen internal kami, yang kami pahami adalah bahwa usulan tersebut datangnya justru dari tim Anies-Muhaimin. Karena itu, saya pribadi terkejut membaca bahwa capres Anies Baswedan terkejut. Merujuk notulen internal kami, tim Anies sudah berbicara dan bahkan yang mengusulkannya," ujar dia.

"Karena saya sangat menjunjung tinggi check and recheck, dengan segala kerendahan hati saya menyarankan agar pasangan Anies-Muhaimin mengonfirmasinya kepada tim Anies-Muhaimin sendiri, khususnya mereka yang hadir dalam rapat di atas. Dengan demikian, segala sesuatunya menjadi jelas dan gamblang," tambahnya.

Sementara, Drajad memastikan Paslon 02 Prabowo-Gibran siap menghadapi debat capres apa pun formatnya.

"Paslon kami Pak Prabowo dan Mas Gibran siap dengan format debat apa pun yang diputuskan oleh KPU. Tentu dalam debat tersebut beliau berdua akan menyampaikan program-program Prabowo-Gibran seperti makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah, program bagi Generasi Milenial dan Generasi Z, dan sebagainya," ujarnya.

"Beliau berdua juga akan menjelaskan apa saja manfaat program-program tersebut bagi Indonesia yang kita cintai bersama," tandas dia.

https://kumparan.com/kumparannews/tkn-prabowo-gibran-capres-cawapres-hadir-bersama-di-tiap-sesi-debat-usul-amin-21hKkc2wW5N/full

Kompas.com - 03/12/2023, 17:09 WIB

Adhyasta Dirgantara, Diamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, mengatakan bahwa kubu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) lah yang mengusulkan agar format debat cawapres berubah.

Mulanya, Dradjad menyampaikan bahwa usulan agar capres-cawapres hadir bersama dalam setiap sesi debat itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November 2023 lalu.

Dalam rapat tersebut, Prabowo-Gibran diwakili oleh 6 orang, dengan dipimpin oleh Burhanuddin Abdullah selaku Ketua Dewan Pakar TKN.

"Saya sendiri tidak hadir karena pada waktu yang sama ditugaskan mewakili TKN Prabowo-Gibran dalam acara Indonesia Economic Forum, yaitu the IEF Presidential Dialogue: State of the Nation, yang diselenggarakan di The Habibie & Ainun Library di Jakarta," ujar Dradjad dalam keterangannya, Minggu (3/12/2023).

Berdasarkan notulen internal TKN Prabowo-Gibran, rapat tersebut dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Lalu, KPU memaparkan mengenai tanggal, tempat, tema, format acara, desain, dan susunan acara debat.

Setelah itu, kata Dradjad, perwakilan setiap paslon diberi kesempatan menyampaikan masukan atau usulan.

Dradjad mengungkapkan pihak Anies-Cak Imin lah yang mengusulkan agar format debat cawapres diubah.

"Perwakilan Anies-Muhaimin menyampaikan beberapa masukan/usulan. Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut: 'agar dalam setiap sesi debat, capres dan cawapres hadir bersama, pembagian waktu/porsi berbicara silakan diatur oleh KPU'," tuturnya.

"Usulan ini disampaikan oleh seorang Ibu dari perwakilan Anies-Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya, tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir, atau mungkin rekaman dari rapat tersebut," sambung Dradjad.

Dradjad menjelaskan, ketika perwakilan Prabowo-Gibran mendapat giliran berbicara, Burhan menyampaikan beberapa masukan atau usulan.

Di mana, salah satu usulan Burhan adalah menyetujui usulan dari perwakilan Anies-Cak Imin itu.

"Dengan demikian, jelas dan gamblang bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak melakukan intervensi urusan debat kepada KPU. Bahkan saya pribadi meyakini beliau tidak mengetahui tentang adanya usulan tersebut," jelas Dradjad.

Merujuk notulen internal kami, maka Dradjad memahami bahwa usulan tersebut datangnya justru dari tim Anies-Cak Imin.

Karena itu, Dradjad terkejut ketika membaca berita bahwa capres Anies Baswedan juga terkejut ketika format debat cawapres berubah.

"Karena saya sangat menjunjung tinggi check and recheck, dengan segala kerendahan hati saya menyarankan agar pasangan Anies-Muhaimin mengonfirmasinya kepada tim Anies-Muhaimin sendiri, khususnya mereka yang hadir dalam rapat di atas. Dengan demikian, segala sesuatunya menjadi jelas dan gamblang," imbuhnya.

Tidak dilibatkan

Sebelumnya, cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku terkejut dengan keputusan KPU RI yang tidak secara khusus menjadwalkan debat antar cawapres.

Sebab menurut Anies, pembahasan bersama soal format debat belum dibicarakan dengan semua tim pasangan capres-cawapres. Namun, KPU tiba-tiba sudah mengambil keputusan soal format debat.

"Maka itu kita terkejut. Belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Nah, nanti pada waktunya surat itu juga akan disampaikan (pandangan tim Anies-Muhaimin (Amin) (ke KPU)," ujar Anies di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga mengatakan, sejauh ini belum ada kesepakatan mengenai format debat capres-cawapres.

"Saya tahu bahwa TPN masing-masing pasangan calon sudah bertemu dengan pihak KPU, sejauh yang saya tahu belakangan ini, belum ada kesepakatan," kata Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers virtual, Sabtu (2/12/2023).

Todung menuturkan bahwa seandainya Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan sudah ada kesepakatan mengenai format debat, hal itu sebuah kekeliruan.

Akan rapat lagi

KPU bakal kembali rapat dengan tim pemenangan/kampanye setiap pasangan capres-cawapres menyangkut pelaksanaan debat Pilpres 2024.

"KPU akan mengundang rapat kembali tim kampanye," kata komisioner KPU ldham Holik di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Idham menjelaskan, KPU sudah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu yang di dalamnya memuat pedoman teknis pelaksanaan debat.

Di samping itu, KPU juga sudah menentukan format debat mengacu pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Salah satu ketentuannya, debat capres-cawapres ini harus dihadiri capres dan cawapres secara berpasangan, meskipun KPU membagi lima kali kesempatan debat menjadi tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.

Pembedanya hanya proporsi bicara masing-masing. Pada debat capres, porsi dominan debat ada pada capres, begitu pula sebaliknya.

Idham memastikan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyampaikan aturan yang sudah digariskan KPU, bukan untuk menampung keinginan tim pasangan calon.

"Rapatnya bukan berarti KPU harus mendengar maunya tim kampanye, bukan. Rapatnya itu dalam artian mengomunikasikan itu semua," ujarnya.

"Jadi kalau ada isu-isu diluaran bahwa tidak ada debat kampanye, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye, saya pikir itu bisa misinformasi dan bahkan bisa mengarah disinformasi," katan

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/03/17092861/kubu-anies-cak-imin-disebut-usulkan-format-debat-cawapres-berubah-tkn?page=2