4 'Pohon Duit' dan Jurus Prabowo Dapat Rp400 T Buat Makan Siang Gratis
Feby Febrina Nadeak | CNN Indonesia
Rabu, 20 Des 2023 07:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menebar janji surga dalam kampanye Pemilihan Presiden 2024.
Mereka berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis jika terpilih dalam Pilpres 2024. Setidaknya, ada 82,9 juta orang yang mendapatkan angin surga itu.
Jumlah itu berasal dari beberapa daftar golongan masyarakat.
Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua, 4,3 juta santri. Ketiga, 4,4 juta ibu hamil.
"Strategi kita adalah segera memberi makan siang kepada seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang masih dalam kandungan ibunya. Jadi ibu-ibu hamil kita tunjang," katanya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11).
Prabowo mengatakan program makan siang gratis dan bantuan gizi merupakan strategi jangka panjang untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM). Program ini diharapkan bisa menekan angka stunting dan meringankan beban rakyat miskin.
"Dengan makan yang kita berikan, kita berharap generasi yang akan datang akan mampu menyongsong Indonesia makmur," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan program itu memerlukan anggaran Rp400 triliun per tahun.
"Apa kita mampu sebagai negara untuk membiayai ini? Kita sudah hitung untuk program satu kali makan setiap hari, 365 hari, kita perlu Rp400 triliun tambahan setiap tahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung, bakal ada uang itu Rp400 triliun," katanya.
Lalu dari mana uang Rp400 triliun itu akan didapat Prabowo?
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Panji Irawan mengatakan uang itu akan bersumber dari pungutan pajak.
"Pak Prabowo has a dream mau ngasih makanan dan gizi susu kepada anak kecil, ibu hamil. Tentu saja itu perlu biaya. Kita sudah menghitung. Jadi memang angkanya bisa mencapai mungkin ratusan triliun, tetapi kita juga sudah menghitung bahwasanya di dalam kita punya koleksi dari tax (pajak) masih banyak kebocoran," kata Panji.
Di sisi lain, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajat Wibowo mengatakan kubunya menemukan empat 'pohon duit' atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.
Menurutnya, sumber pertama didapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun. Bilamana Prabowo-Gibran terpilih menjadi pemimpin Indonesia, maka revisi aturan tersebut akan langsung dieksekusi.
"Ada satu peraturan yang tinggal satu pasal, kalau kita ubah pasal itu Rp104 triliun bisa kita rilis dari situ," ujarnya di Jakarta, Selasa (19/12).
Kendati, Drajat enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dana tersebut dan aturan apa yang dimaksud. Hal tersebut katanya, masih rahasia sampai nanti disampaikan langsung oleh Prabowo atau Gibran.
"Belum bisa saya share karena siapa tau itu nanti disampaikan Mas Gibran waktu debat," jelasnya.
Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.
Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).
Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif. Hal ini, kata Drajad, menjadi prioritas Prabowo-Gibran.
"Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya," pungkasnya.
Lantas realistis kah janji makan siang gratis Prabowo tersebut?
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan berdasarkan perhitungan fiskal janji Prabowo tersebut tidak realistis karena biayanya mencapai Rp400 triliun.
Apalagi pada saat yang bersamaan Prabowo juga menjanjikan penurunan utang pemerintah.
"Rp400 triliun untuk program tersebut itu sangat berat. Itu setara dengan 15 persen anggaran belanja APBN kita sekarang. Jadi secara ruang fiskal ini tidak realistis," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Andri mengatakan jika Prabowo-Gibran ingin meningkatkan pungutan pajak untuk membiayai program tersebut maka pasangan tersebut harus memberikan gebrakan baru.
Pasalnya selama hampir 10 tahun terakhir, atau selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto tergolong rendah dibanding negara emerging market lainnya.
Rasio pajak Indonesia tercatat 10,39 persen pada 2022. Sedangkan Kamboja mencapai 18,2 persen pada 2022 dan Filipina 15,2 persen pada September 2023.
Andri mengatakan masalah penerimaan pajak RI yang rendah terjadi karena pemerintah membiarkan penerimaan pajak yang dibayar masyarakat kelas atas tidak sebanding dengan masyarakat kelas bawah.
"Secara proporsional yang paling sedikit berkontribusi terhadap penerimaan pajak itu dari kelompok atas. Itu menunjukkan kebijakan pajak kita selama ini lebih memberatkan kelas menengah ke bawah," katanya.
Sementara itu, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menilai anggaran Rp400 triiliun untuk program makan siang masih terlalu besar dan bukan prioritas. Apalagi jika anggaran tersebut nantinya diambil dari realokasi anggaran bansos, kesehatan, dan pendidikan yang merupakan program prioritas nasional.
"Kecuali yang dilakukan adalah realokasi dari penghematan belanja perjalanan dinas, belanja gaji pegawai. Tapi meskipun realokasi dilakukan saya kira anggarannya tidak akan sebesar Rp400 triliun," katanya.
Bhima mengatakan Prabowo-Gibran harus menghitung dengan teliti anggaran makan siang gratis. Jangan sampai nantinya program itu justru menggangu anggaran untuk program prioritas nasional.
Bhima menilai jika anggaran program prioritas nasional terganggu demi makan siang gratis, dikhawatirkan yang terjadi adalah meningkatnya pembiayaan utang.
Penerbitan utang yang cukup masif, sambungnya, bisa mengakibatkan tekanan pada APBN, naiknya pajak bagi masyarakat, dan mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Bhima mengatakan jika program makan siang gratis memang ingin dilakukan maka harus dihitung secara bijak dan harus mendapat masukan dari publik.
"Meskipun kita tahu agenda makan siang gratis ini lebih ke agenda kampanye politik," katanya.
- Hits: 740
