Soal Anggaran Makan Bergizi Gratis, Dradjad Wibowo: Tak Boleh Ganggu Anggaran Pendidikan
Kompas.com - 18/09/2024, 06:39 WIB
Novianti Setuningsih
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengatakan, Presiden terpilih RI Prabowo Subianto memang menginginkan ada badan khusus yang mengurusi mengenai program makan bergizi gratis.
“Badan Gizi kan sudah dibikin sekarang karena itu memang untuk ngurusin yang makan siang bergizi. Memang Pak Prabowo menginginkan ada yang ngurusin khusus untuk itu,” kata Dradjad dalam program Gaspol Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com pada 16 September 2024.
Namun, realisasi program bergizi gratis tampaknya bakal menemui kendala terkait anggaran.
Terkait masalah anggaran, Dradjad mengatakan, program makan bergizi gratis tidak akan mengambil pos anggaran pendidikan. "Anggaran sendiri saja. Jadi, enggak mengganggu anggaran pendidikan karena anggaran pendidikan itu sudah banyak kepakai untuk yang macam-macam,” ujarnya.
Dalam pandangannya, beban anggaran pendidikan saja sudah berat karena sebenarnya masih kurang untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di Tanah Air.
Oleh karena itu, Dradjad menyebutkan, anggaran program makan bergizi gratis harus diambil dari pos yang lain atau membuat pos penerimaan negara yang baru.
“Makan bergizi harus diambil dari pos yang lain. Pos baru. Artinya apa, anggarannya anggaran baru, tapi kan makan siang ini enggak langsung 100 persen kan, bertahap. Jadi, kalau dianggarkan 70, 80 (triliun rupiah) untuk tahun pertama masih wajar dan masih bisa di-cover,” katanya.
Hanya saja, Dradjad menekankan bahwa pemerintah ke depan harus lebih kreatif mencari sumber-sumber penerimaan baru. Sebab, tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan pajak yang belum maksimal.
Lantas, apakah menaikkan pajak bakal menjadi opsi yang ditempuh oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mendanai program makan bergizi gratis?
Dradjad pun membahas soal penerimaan pajak yang dianggapnya belum maksimal selama ini. Sebab, yang benar-benar berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya sekitar 7-9 persen dari yang seharusnya 10 persen.
Padahal, dia menyebutkan, satu persen dari penerimaan pajak itu jumlahnya sangat tinggi karena Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini sekitar Rp 21.000 triliun. “Jadi, kalau satu persen itu artinya Rp 210 triliun.
Jadi, kalau selisih satu persen itu kita kehilangan Rp 210 triliun. Itukan gede banget. Sudah (buat) makan siang (makan bergizi gratis), sudah berapa itu kan,” ujarnya.
Kemudian, Dradjad berbicara mengenai penerimaan pajak yang dipakai untuk membayar utang negara. Dari penelusuran dan perhitungannya, negara membayar pokok dan bunga utang sekitar 50 persen dari pajak yang dikumpulkan DJP.
“Itu separuh lebih (penerimaan pajak) habis buat bayar utang pokok dan bunganya. Kalau kita pakai rasio ke penerimaan negara, itu sekitar sepertiga. Jadi, (misalnya) Anda punya penghasilan katakanlah Rp 100 juta, terus Rp 33 juta habis untuk bayar utang. Itukan besar skali, porsi yang besar dari penghasilan negara ya,” katanya.
Dia pun mengatakan bahwa utang tersebut merupakan utang lama yang masih harus dicicil atau dibayar hingga saat ini.
“Nah, ketika harus bayar lalu negara uangnya kurang, apa? Ya narikin dari rakyat. Negara ujungnya apa? Ngatong ke rakyatnya. Makanya, kemudian ada PPN dinaikan, ada ini dinaikkan, harus ngumpulin uang untuk tambahan untuk BPJS, dana pensiun, tambahan untuk ini, untuk itu,” ujarnya.
Padahal, menurut Dradjad, jika sepertiga hasil penerimaan pajak tidak dipakai untuk membayar utang maka bisa dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program. Termasuk, makan bergizi gratis. Tanpa harus menaikkan pajak rakyat.
“Kalau uang itu enggak kita pakai yang sepertiga tadi, enggak kita pakai untuk bayar utang atau yang kita pakai untuk bayar utang cuma 10 persen, itu kan banyak yang bisa dipakai untuk makan siang bergizi,” katanya.
Oleh karena itu, Dradjad menekankan bahwa kebijakan berbasis utang tidak baik dilakukan kembali oleh pemerintahan ke depan.
“Saya tidak ingin mengatakan bahwa kebijakannya sudah salah besar atau apa segala macam, enggak lah, apalagi PAN kan bagian dari koalisi. Tapi, saya ingin, ya kita harus merefleksikan dirilah, melihat gitu loh kebijakan pembangunan yang berbasis utang enggak bisa diterusin,” ujarnya menegaskan.
Dianggarkan Rp 71 triliun
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.
"Untuk program Presiden Terpilih Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun sudah ada di sini (RAPBN 2025), nanti akan dijelaskan dari tim makan bergizi gratis yang terus disempurnakan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada 16 Agustus 2024.
Adapun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis ini masuk ke dalam kategori anggaran pendidikan sebesar Rp 722,6 triliun. Anggaran pendidikan tersebut akan digunakan untuk peningkatan akses san kualitas pendidikan melalui PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, dan beasiswa LPDP.
Kemudian pemberian makan bergizi gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan serta penguatan link and match dengan pasar kerja (vokasi dan sertifikasi).
Badan Gizi Nasional
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun seluruhnya akan dikelola oleh lembaganya.
Menurut Dadan, peruntukkan anggaran tersebut mencakup pelaksanaan program makan bergizi gratis dan operasional badan gizi itu sendiri. Serta, membayar gaji pegawai di Badan Gizi Nasional.
"Iya (semua ada di Badan Gizi). Enggak (tidak dipecah-pecah di kementerian lain)," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta pada 19 Agustus 2024.
"(Rp 71 triliun) menyangkut seluruh program Badan Gizi,” katanya lagi.
Dadan menambahkan, nantinya Badan Gizi Nasional akan menggandeng pihak swasta. Sebab program makan bergizi nasional dilaksanakan setiap hari dan menyangkut target yang besar.
Sebagaimana diketahui, makan bergizi gratis adalah salah satu program prioritas dari Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
- Hits: 31
