Pertemuan Jokowi-Megawati Bahas Capres, PDI-P: Lahirkan Kesepahaman
Presiden Joko Widodo merahasiakan nama capres yang dibahas dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, menurut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, pertemuan melahirkan kesepahaman.
Oleh WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN, SUHARTONO, CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
21 Maret 2023 06:06 WIB
JAKARTA, KOMPAS – Presiden Joko Widodo membenarkan, pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka, Jakarta, akhir pekan lalu, membahas calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2024. PDI-P tak menepis hal ini. Pertemuan disebut menghasilkan kesepahaman soal pemimpin masa depan.
Presiden membenarkan bahwa materi pembicaraan soal capres dalam pertemuan dengan Megawati saat ditanya wartawan seusai menghadiri penghargaan penanganan Covid-19, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/3/2023). “Ya, itu kira-kiranya,” ujarnya.
Namun, ia enggan menyebutkan nama capres yang dibicarakan. Ia meminta awak media untuk menanyakannya kepada Megawati. ”Yang jelas, saya memberikan pandangan-pandangan, dari angka-angka yang kami miliki, dan dari data yang kami miliki,”tambahnya.
Hasil penelusuran Kompas di Istana, Presiden kemungkinan besar mengajukan Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Megawati untuk diusung PDI-P sebagai bakal capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pilihannya ini karena Presiden yakin di antara mereka berdua bisa memenangi pilpres, apalagi jika dilihat angka elektabilitas keduanya sebagai capres berbasis hasil survei sejumlah lembaga, tertinggi, dibandingkan figur potensial capres lainnya. Selain itu, Presiden juga punya keyakinan Ganjar atau Prabowo bisa meneruskan program-program warisan Jokowi.
”Presiden tidak mengarahkan pada satu orang. Dua nama itu diajukan dan menyerahkan keputusannya kepada Megawati,” kata sumber tersebut.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Senin, menyampaikan, pembahasan soal capres dan calon wakil presiden (cawapres) antara Presiden dan Megawati disampaikan secara tertutup sehingga terkait nama-nama yang dibicarakan nantinya akan disampaikan Megawati. Keputusan soal capres dan momentum deklarasi capres juga akan diputuskan Megawati. Kalkulasi oleh Megawati berdasarkan momentum politik, peristiwa bersejarah yang melatarbelakanginya, serta mempertimbangkan kesiapsiagaan dari seluruh jajaran partai.
Saat ditanya apakah nama-nama yang disampaikan Presiden dipertimbangkan atau bahkan diterima oleh Megawati, Hasto hanya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Presiden menunjukkan dirinya peduli pada pentingnya keberlanjutan pemerintahan.
Pertemuan Megawati dan Jokowi pun disebutnya sebagai pertemuan antarkader PDI-P sehingga, menurut dia, tidak tepat jika ditanyakan apakah ada kesepakatan di antara kedua tokoh seusai pertemuan. ”Itu pertemuan antarkader sehingga bukan melahirkan kesepakatan (capres). Namun, pertemuan antarkader itu menghasilkan kesepahaman,” ucapnya.
Makam Bung Karno
Terkait ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Minggu (19/3/2023) malam, Hasto menepis spekulasi ziarah sehari setelah pertemuan Jokowi-Megawati merupakan sinyal terkait pencalonan presiden partai. Ini meski kunjungannya ke makam Proklamator RI tersebut atas instruksi dari Megawati. ”Itu (kunjungan) bukan sinyal (pengumuman capres PDI-P). Ini, kan, mau bulan puasa. Kalau mau bulan puasa, ya, tradisi kita seperti itu,” lanjutnya.
Megawati berhalangan mengunjungi makam Bung Karno karena menghadiri acara peringatan 9 tahun Undang-Undang Desa dan BMKG di Jakarta.
”Pada saat itu saya kebetulan berada di Jawa Timur sehingga saya ditugaskan untuk mewakili beliau nyekar di tempat Bung Karno sebagaimana beliau lakukan selama ini,” ucapnya.
Soal hujan rintik-rintik saat berada di makam, Hasto meyakini hal itu pertanda Bung Karno senang dikunjungi olehnya. ”Itu, kan, secara kultural masyarakat Blitar itu percaya kalau hujan rintik-rintik itu artinya apa yang saya sampaikan sebagai utusan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, Bung Karno itu happy dengan hal-hal tersebut,” ujar Hasto.
Catatan Kompas, di Pilpres 2014, Megawati mengajak Joko Widodo berziarah ke makam Bung Karno pada 13 Maret 2014 dan sehari sesudahnya Megawati mengeluarkan surat perintah pencalonan Jokowi. Adapun di Pilpres 2019, keputusan pencalonan Jokowi diputuskan dalam pertemuan Jokowi dengan Megawati di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/2/2018). Pertemuan empat mata tersebut menyepakati untuk mengumumkan pencalonan Jokowi di acara pembukaan Rapat Kerja Nasional III PDI-P, Jumat (23/2/2018).
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat pertemuan Jokowi-Megawati yang membahas capres sebagai sebuah sinyal bahwa Megawati akan segera memutuskan dan mengumumkan capres dari PDI-P. Jika memang Jokowi mengajukan Prabowo dan Ganjar kepada Megawati, dan ia menyetujuinya, kuat kemungkinan Ganjar yang dipilih karena sebelumnya Megawati telah menyampaikan akan mengusung kader partai sendiri sebagai capres.
Menurut peneliti ahli utama bidang politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, jika PDI-P segera mengumumkan capres, partai tersebut akan punya waktu yang lebih panjang untuk mulai menyosialisasikan capresnya. Selain itu, ia memprediksi, jika PDI-P mengusung capres dengan elektabilitas tinggi, hal itu akan mendorong partai politik lain untuk berkoalisi dengan partai itu. Hal ini termasuk partai yang saat ini sebenarnya sudah terikat koalisi dengan partai lain.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengatakan, peluang partainya berkoalisi dengan PDI-P masih terbuka. Peluang itu juga masih terbuka bagi parpol anggota Koalisi Indonesia Bersatu lainnya. ”Hal yang jelas, sikap akan ditentukan tergantung pada figur calon presiden-wakil presiden dari PDI-P,” ujar Dradjad.
Editor:
ANTONIUS PONCO ANGGORO
- Hits: 315
