POTRET BURAM PENGANGGURAN: Selamat Ulang Tahun, Bapak Presiden

Bapak Presiden yang saya hormati, selamat ulang tahun. Maafkan saya kalau memberi kado berupa “Potret Buram Pengangguran”.  Saya hanya mengikuti teladan dari dongeng masa kecil, tentang seorang anak yang jujur mengatakan Baginda Raja tidak mengenakan busana. Padahal ketika itu semua orang bersorak, “alangkah bagusnya busana Raja”. Orang-orang itu takut dianggap bodoh, dipecat dari jabatannya atau dihukum pancung.

Tim ekonomi kabinet mungkin terus bersorak “alangkah bagusnya perbaikan ekonomi sekarang”. Pertumbuhan 2005 mencapai 5,60% berdasarkan harga konstan tahun 2000, naik dari 5,05% tahun 2004. Nilai tukar rupiah, inflasi, suku bunga, dan indeks pasar modal dirasa membaik. Bahkan, pidato kenegaraan Presiden mengandung klaim penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Fakta tentang kemiskinan sudah banyak diungkap. Lalu bagaimana dengan pengangguran? Mari kita lihat data dari Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), yang setiap tahun dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada tahun 2006, Sakernas mencakup 33 provinsi, dengan jumlah sampel 68.800 rumah tangga. Hasil survey disajikan BPS dalam buku “Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia”. Namun sayangnya, lagi-lagi statistik ini diwarnai akrobat data.

Biasanya, Sakernas dilakukan pada bulan Agustus. Namun mulai tahun 2005, dia dilakukan pada Februari dan November. Kita tahu, panen raya umumnya dimulai bulan Februari dan musim tanam mulai bulan November. Saat itu sektor pertanian banyak menyerap tenaga kerja secara musiman. Jadi, angka pengangguran berkurang cukup besar, namun sifatnya musiman.

Selang waktunya pun aneh karena berinterval 8 dan 4 bulan. Semestinya, selang waktu dibagi proporsional sesuai jumlah survey. Jadi kalau survey-nya 2 kali setahun, intervalnya adalah 6 bulan. Karena itu, seharusnya survey diadakan pada bulan Februari dan Agustus, atau November dan Mei.

Meski sudah akrobat data, hasil Sakernas tetap tidak bisa menutupi fakta suramnya kondisi penyediaan lapangan kerja. Per Februari 2006, jumlah angkatan kerja di Indonesia 106,28 juta, dari 159,26 juta penduduk usia kerja (> 15 tahun). Jadi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)-nya 66,7%, terendah dibandingkan tahun sebelumnya. Yaitu TPAK sekitar 67-68% selama 2002-2004 dan 68,0% per Februari 2005.

Jumlah angkatan kerja pun hanya naik 479 ribu orang selama Februari 2005-Februari 2006. Ini jauh lebih rendah dari kenaikan sebesar 1,97 juta selama Agustus 2002-Agustus 2003, dan 1,22 juta pada periode setahun berikutnya. 

Rendahnya pertambahan angkatan kerja dan TPAK menunjukkan semakin banyaknya penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Di dalamnya termasuk korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), lulusan baru, dan orang yang menyerah mencari kerja, yang karena sulitnya mendapat kerja, mereka kembali bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lain yang tidak jelas.

Seandainya kelompok ini tetap “mencari pekerjaan”, jumlah pengangguran terbuka akan meningkat drastis. Dari data Agustus 2002-Februari 2006, bukan tidak mungkin jumlah kelompok ini mencapai 740 ribu hingga 1,5 juta orang. Jika benar demikian, jumlah pengangguran per Februari 2006 berubah menjadi 11,8-12,6 juta orang, atau 11,14%-11,85%. Jauh di atas angka resmi BPS 10,4%.

Potret yang lebih memprihatinkan terlihat dari bagaimana pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja (Tabel 1). Dalam tabel ini, saya melakukan ekstrapolasi terhadap angka pertumbuhan dan Produk Domestik Bruto tahunan dan kuartalan, karena intervalnya berbeda dengan Sakernas.

Ternyata, penciptaan lapangan kerja netto merosot sangat drastis jika dibandingkan Agustus 2002, 2003 dan 2004.  Pada Agustus 2002-2003, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi menghasilkan lapangan kerja netto sekitar 250 ribu orang. Setahun berikutnya, kondisi ini merosot menjadi 180 ribu. Pada periode Februari 2005-2006, rasio tersebut terjun bebas menjadi 40 ribu-an.

Kenapa demikian? Untuk kurun waktu 2005-2006, penyebab utamanya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak yang jauh di atas daya tahan perekonomian. Sebagai anggota DPR, saya sudah mengingatkan hal ini, dan berdiri menolak dalam pengambilan suara.  Terbukti sekarang, daya beli masyarakat anjlok dan banyak sektor industri yang mengalami kontraksi. Indeks produksi industri padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, kulit, perkayuan, dan barang dari logam kecuali mesin, misalnya, turun cukup besar. 

Ini berarti kualitas pertumbuhan memang sangat merosot. Pertumbuhan banyak disumbangkan oleh sektor padat modal dan non-tradable. Dugaan saya, sektor perdagangan barang konsumsi impor pun ikut tumbuh.

Sebenarnya potret buram di atas sudah terjadi sejak 1999. Selama periode 1999-2005 jumlah pengangguran naik 978 ribu per tahun!  Karena buruknya kualitas pertumbuhan, kita tidak bisa menyalahkan rendahnya pertumbuhan sebagai penyebab utamanya.

Akar dari permasalahan di atas adalah karena hingga detik ini Indonesia tunduk mengikuti Konsensus Washington. Enerji dihabiskan untuk  stabilisasi makro dan keuangan, liberalisasi dan privatisasi tanpa memperhatikan dampak negatif sosialnya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir elit saja, baik elit pasar, birokrasi maupun politik.

(Pernah dipublikasikan dalam Koran Kompas, tanggal 8 September 2006, Halaman 6)