Lagi-Lagi Ribut Tentang Beras
*Dradjad Wibowo*
Anggota Wanhor PAN
Ekonom Senior Indef
Seperti di bulan Januari 2018, beras kembali menjadi kegaduhan politik. Gaduhnya bukan karena ribut antara kubu Jokowi vs kubu Prabowo. Tapi justru antara para pembantu Presiden.
Beras menjadi barang ekonomi-politik yang aneh di era Presiden Jokowi. Contohnya pada saat musim panen raya Desember 2017-Februari 2018, harga beras malah melonjak. Harusnya kan harga turun ketika panen raya. Kemendag pun akhirnya memutuskan mengimpor 500 ribu ton beras pada 11 Januari 2018.
Posisi Kementan adalah menentang impor. Karena katanya, panen lebih dari cukup. Mentan bahkan katanya siap menggaungkan swasembada.
Di Republika online pada bulan Januari 2018 saya pernah menulis tentang tidak masuk akalnya data beras dari Kementan dan BPS. Jika kita percaya data mereka, saya menghitung produksi beras itu minimal sebesar 50,2 juta ton, sementara konsumsinya sekitar 25,7 juta ton. Artinya, produksi hampir 2 kali lipat konsumsi, atau surplus hampir 100%! Tapi jika memang Indonesia surplus beras, kenapa barangnya tidak ada di pasar? Koq harga beras melonjak malah melonjak menjelang puncak panen Januari/Februari 2018?
Karena masalah beras, citra Presiden Jokowi pun merosot. Apalagi saat itu tarif listrik naik, harga-harga juga mahal. Klaim Mentan pun ditolak oleh Pemerintah sendiri. Impor malah dinaikkan menjadi 2 juta ton.
Bulan September ini bukan musim panen raya. Banyak daerah masih mengalami kemarau. Harusnya kan stok beras turun. Tapi Mendag dan Kabulog justru ribut karena stok berlimpah sehingga gudang tidak cukup. Ributnya parah banget sampai keluar makian “matamu”. Padahal, kontrak impor sudah terlanjur dibuat. Beras impor terlanjur berdatangan. Mau dibuang ke mana beras impor yang masih akan terus masuk tersebut? Jika memang kebanyakan impornya, apa waktu memutuskan angka 2 juta ton kapasitas gudang Bulog tidak dihitung dulu?
Sekarang muncul tuntutan agar Presiden memecat Mendag. Hemat saya tuntutan ini wajar, karena Menteri Enggar memang ikut bertanggungjawab. Tapi jika hanya Mendag yang disalahkan, itu tidak fair. Karena, bukan hanya dia yang harus bertanggungjawab terhadap kisruh beras ini. Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Kepala Bulog dan Kepala BPS semuanya juga harus dicopot.
Alasannya, kegaduhan ini jelas bersumber dari mismanajemen para pembantu Presiden tersebut. Mereka salah hitung produksi, salah hitung impor, salah hitung kapasitas gudang. Setelah itu, mereka ribut lagi di media.
Apakah kisruh beras ini ulah spekulan di pasar? Tidak masuk akal! Seperti yang saya tulis di bulan Januari 2018, jika benar ada surplus hingga 24,5 juta ton, berarti harus tersedia uang Rp 16-20 triliun untuk ramai-ramai berspekulasi beras. Jika ada 1000 spekulan, mereka harus menjudikan uang Rp 16-20 milyar per spekulan. Sangat tidak logis. Belum lagi risiko ditangkap polisi.
Yang jelas, impor beras memang pulen. Untuk beras ex-Vietnam, dalam bulan Januari 2018 itu marjinnya bisa Rp 3-5 juta per ton, setelah dipotong semua biaya. Jika impor 2 juta ton, berarti ada marjin Rp 6-10 triliun. Apa ini penyebabnya? Silakan dipikirkan sendiri.
Yang jelas, masalah beras ini terus-menerus menjadi salah satu titik lemah Presiden Jokowi. Tentu akan menjadi salah satu isu strategis dalam kampanye pilpres. Ini karena beras adalah komoditi yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.
- Hits: 1940
