Ekonom Dradjad Wibowo Nilai Pembentukan Kementerian Baru Bukan Hal Sederhana
Jumat, 23 Februari 2024 13:24 WIB
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Wibowo menyampaikan pembentukan kementerian baru bukan hal yang sederhana.
Hal itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko terkait program makan siang dan susu gratis.
“Budiman mengatakan mungkin, artinya bisa dibentuk kementerian baru, bisa juga tidak. Tentu nanti akan diputuskan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran setelah dilantik,” kata Dradjad kepada Tribun Network, Jumat (23/2/2024).
Pembentukan kementerian baru sebuah keniscayaan sebab ada ketentuan Pasal 4, 5, 6, 13, 15 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara yang harus ditaati.
Jika dibentuk kementerian, perlu waktu cukup panjang untuk memprosesnya.
“Kebetulan saya dulu anggota pansus penyusunan UU ini, jadi lumayan hafal isinya,” ucap Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran ini.
Terlebih, program makan siang dan susu gratis itu bukan sebuah nomenklatur urusan pemerintahan yang diatur oleh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5.
Konsekuensinya, bisa nanti muncul uji materi atau gugatan hukum lain jika UU 39/2008 tidak direvisi.
Tapi jika direvisi, prosesnya sudah makan waktu meski seandainya memakai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
“Belum lagi pasal-pasal lain yang saya sebut di atas, termasuk pembatasan jumlah kementerian sebanyak maksimal 34 sbgmn ditetapkan dalam Pasal 15,” ungkap Dradjad.
Menurutnya, pembentukan kementerian baru dimungkinkan hanya prosesnya jauh lebih lama.
Apabil ingin segera menjalankan program ini, yang lebih cepat adalah dimasukkan ke dalam program salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada.
“Jika Kemenko, prosesnya bisa lebih cepat namun perlu pertimbangan matang, kementerian urusan apa saja yg dimasukkan ke dalam kementerian baru,” tukas Ketua Dewan Pakar PAN tersebut.
Dradjad mengingatkan agar pemerintah tidak kebanyakan Kemenko yang nantinya justru kontraproduktif bagi koordinasi.
“Apa-apa yg terlalu banyak atau terlalu sedikit itu biasanya tidak maksimal hasilnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk Kementerian Koordinator baru khusus untuk mengurus program makan siang dan susu gratis
Itu merupakan janji mereka saat kampanye pilpres.
Kemungkinan membuat Kemenko baru untuk program itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko.
Budiman menjelaskan program makan siang gratis memerlukan pendekatan khusus sehingga diperlukan Kemenko khusus menanganinya.
Menurut Budiman wacana ini akan terus bergulir, namun jika tidak memungkinkan maka penanganannya akan diserahkan ke Kemenko yang sudah ada.
"Memerlukan pendekatan khusus untuk agar terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini," katanya.
Budiman menegaskan makan siang dan susu gratis harus segera dilaksanakan usai pasangan calon nomor urut 2 itu sah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 nanti.
"Karena urgensi program dan ini merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana. Maka, tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini," ucapnya.
Meski begitu, Budiman menegaskan rencana ini masih dalam bentuk pembahasan.
Menurutnya, pembentukan kemenko baru demi berjalannya program ini akan terus dirumuskan lebih lanjut.
Terlepas dari rencana itu, ia merinci bakal ada 5 kementerian yang terlibat langsung dalam program makan siang dan susu gratis ini.
Mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.
"Koordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah dan desa akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program ini. Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," katanya.
Budiman mengatakan, program makan siang gratis akan membutuhkan 6,7 juta ton beras dan 1,2 juta ton daging ayam setiap tahunnya.
Selain itu, juga akan dibutuhkan 1 juta ton daging ikan, 500 ribu ton daging sapi, hingga 4 juta kiloliter (kL) susu sapi.
Budiman menyebut program makan siang gratis juga mengacu kepada komposisi 4 sehat 5 sempurna.
- Hits: 142
