Tim TKN Tepis Rasio Utang Prabowo 50 Persen, Begini Gambaran APBN 2025
Reporter: Savina Rizky Hamida
Editor: Dwi Arjanto
Rabu, 26 Juni 2024 10:11 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Polemik mengenai rasio utang pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang menuai kontroversi. Pasalnya, diberitakan bahwa pemerintahan Prabowo mendatang akan menaikkan rasio hutang hingga 50 persen.
Namun, hal tersebut kemudian dibantah oleh Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo yang menepis kabar tersebut dan menyebutnya sebagai misinformasi dari salah satu media.
“Berita Bloomberg itu misinformasi,” kata Politikus Partai Amanat Nasional atau PAN itu saat dihubungi pada Selasa, 18 Juni 2024.
Menurut petinggi parpol PAN ini, tak ada yang menyebutkan baik pihak Prabowo sendiri maupun Tim Kampanye Nasional akan menaikkan rasio utang dalam forum apapun. Dirinya menyayangkan berita yang simpang siur di masyarakat ini terlanjur beredar dari salah satu media dan tidak menyebut terkait asal sumber.
Konflik ini sebenarnya bermula sejak tahun 2024 lalu pada debat calon presiden yang kedua. Saat itu Prabowo Subianto sebagai pasangan calon nomor 2 sempat mengatakan tidak ada masalah jika rasio utang menyentuh angka 50 persen terhadap PDB.
Pernyataan tersebut akhirnya beredar di media jika Prabowo akan menaikkan rasio utang. Meski demikian, Drajad keberatan jika pernyataan tersebut dianggap sebagai rencana menaikkan rasio utang. "Jadi pernyataan Pak Prabowo dalam debat itu jangan dipelintir," ujarnya.
Dilansir dari media Reuters, berita mengenai rencana kenaikan rasio utang hingga 50 persen terhadap PDB oleh Prabowo semula diberitakan oleh situs Bloomberg News. Dalam laporan Bloomberg disebut salah seorang sumber memaparkan rencana Prabowo mengerek rasio utang selama masa kepemimpinannya.
Wacana Anggaran APBN 2025
Wacana soal anggaran APBN 2025 sudah menjadi pembahasan dalam rapat dengan DPR RI bersama Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Sri Mulyani membahas hal ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024, salah satu yang disampaikan adalah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam RAPBN 2025. Dalam rapat tersebut, ia juga menyampaikan jika nilai utang jatuh tempo pemerintah pada tahun 2025 akan mencapai Rp 800,33 triliun.
Kemudian Menteri yang kerap disapa Srimul ini, mengatakan tidak perlu khawatir soal nominal utang yang kerap menimbulkan pertanyaan. Dirinya menjelaskan jika hal ini masih dalam koridor aman dengan beberapa catatan. Misalnya, asalkan negara tetap kredibel, persepsi terhadap APBN baik, serta kebijakan fiskal ekonomi hingga politik tetap stabil.
"Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil, maka revolving itu sudah hampir dipastikan risikonya sangat kecil. Karena market beranggapan negara ini akan tetap sama," kata Sri Mulyani.
Selain itu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan telah dirilis rancangan target pendapatan negara tahun 2025 diperkirakan menyentuh angka 12,14% hingga 12,36% dari PDB, dengan kontribusi besar dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan anggaran belanja negara direncanakan mencapai 14,59% hingga 15,18% dari PDB.
Tahun depan rencana anggaran ini akan diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta perlindungan sosial. Dengan kondisi pendapatan dan belanja negara tersebut, Pemerintah merencanakan defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,85% dari PDB. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi
Selain itu, Sri Mulyani juga telah membuat perkiraan anggaran untuk program-program pemerintahan yang baru. Hal ini ditujukan untuk menyambut kepemimpinan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, bersama arah kebijakan seperti yang sudah dilakukan soal rancangan anggaran untuk program makan siang gratis yang saat ini sudah berganti nama menjadi MBG atau Makan Bergizi Gratis. Program MBG ini berdasarkan keterangan yang dirilis akan menyepakati menggunakan anggaran sebesar Rp 71 triliun pada 2025.
"Detail program makan bergizi gratis akan diserahkan tim presiden terpilih, tapi ini sudah disepakati dimulai bertahap," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin 24 Juni 2024.
- Hits: 38
