Prabowo Diminta Tunda PPN 12%, TKN Buka Suara!
NEWS - M Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
26 March 2024 13:20
Jakarta, CNBC Indonesia-Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara perihal rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo mengatakan tindakan menyerahkan keputusan kenaikan itu kepada Prabowo seperti tindakan yang tidak bertanggung jawab.
"Melempar ke Pak Prabowo itu tindakan fiskal yang tidak bertanggung jawab," kata Drajad dikutip Selasa, (26/3/2024),
Drajad mengatakan pihak yang akan menyusun Rancangan APBN 2025 adalah Kementerian Keuangan di bawah Menteri Sri Mulyani. Dalam RAPBN tersebut, kata dia, pemerintah sudah harus mencantumkan rencana penerimaan PPN tahun depan.
"Kenapa (tidak bertanggung jawab)? Konteksnya adalah ke RAPBN 2025. Yang menyusunnya kan Kemenkeu di bawah Menkeu Sri Mulyani. Di situ sudah harus dicantumkan rencana penerimaan PPN," kata dia.
"Jika dilempar ke Pak Prabowo, terus PPN dalam RAPBN 2025 mau ditulis 11% atau 12%? Karena UU HPP sudah memerintahkan 12%, rasanya PPN 12% yang dipakai," kata dia melanjutkan.
Drajad mengatakan ketika pemerintah yang sekarang melempar keputusan kenaikan PPN itu ke Prabowo, seperti tindakan lepas tangan. Dia mengatakan akan muncul lubang dalam belanja negara dan pembiayaan defisit. Dia mengatakan tindakan itu sama saja melempar lubang belanja negara dan pembiayaan defisit ke Prabowo.
"Jika kemudian dilempar ke Pak Prabowo untuk menurunkan ke 11%, tentu bakal muncul lubang dalam belanja negara dan pembiayaan defisit. Melempar ke Pak Prabowo itu sama dengan melempar lubang belanja negara dan pembiayaan defisit. Itu kan tindakan fiskal yang tidak bertanggung jawab," kata dia.
Sebagaimana diketahui, kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat yang ada dalam UU HPP yang telah disahkan Presiden Jokowi pada Oktober 2021. Aturan ini memerintahkan PPN naik menjadi 11% pada April 2022 dan dilanjutkan dengan kenaikan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.
Rencana kenaikan PPN ini mendapatkan penolakan dari kalangan ekonom maupun pengusaha. Dengan kenaikan ini, Indonesia akan menjadi segelintir negara dengan tarif PPN paling tinggi di Asean. Para ekonom khawatir, kenaikan ini akan semakin menekan daya beli masyarakat yang belum pulih dari pandemi COVID-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan itu merupakan amanat dari UU HPP. Meski demikian, dia mengatakan pelaksanaan kenaikan PPN tergantung pemerintahan terpilih, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Tergantung pemerintah programnya nanti seperti apa," kata dia.
Senada, Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan kenaikan PPN jadi 12% itu bukan harga mati. Dia mengatakan ketentuan itu bisa diubah kendati sudah disepakati pemerintah dan DPR.
"PPN 12% sudah dibahas ini juga termasuk fatsun politik UU HPP yag kita semua bahas udah setuju namun kita hormati pemerintah baru," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah baru berhak mengubah kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya. Tentunya disesuaikan dengan arah dan kebijakan yang dijanjikan ketika kampanye. "Jadi kalau target PPN tetap 11%, nanti disesuaikan," ujarnya.
- Hits: 104
