TKN Ungkap Kabinet Prabowo-Gibran Kemungkinan Besar Tanpa Sri Mulyani
Senin, 19 Februari 2024 20:01 WIB
Editor: Budi Sam Law Malau
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan kabinet yang akan dibentuk Prabowo-Gibran jika resmi dinyatakan menang Pilpres 2024, maka kemungkinan besar tidak terdapat nama Sri Mulyani yang kini menjabat sebagai menteri keuangan di dalamnya.
Artinya, kata Drajad, posisi menteri keuangan akan jatuh kepada sosok atau tokoh lain yang dianggap mampu mengemban tugas dan jabartan tersebut.
Menurut Drajad, kemungkina besar tidak ada nama Sri Mulyani di kabinet Prabowo-Gibran, karena Prabowo dan Sri Mulyani memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa lainnya.
"Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat, memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) enggak jalan," ujarnya, Senin (19/2/2024).
Dikutip dari laman cnnindonesia, Drajad mengatakan sampai saat ini belum ada susunan kabinet yang disiapkan, terutama di bidang ekonomi.
Sebab, katanya sampai saat ini belum ada pertemuan dari para ketua partai politik.
Menurut Drajad, susunan kabinet akan disusun setelah ada diskusi antar para petinggi parpol.
Kemungkinan, kata dia, hal itu akan dilakukan setelah pengumuman resmi hasil pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Biasanya akan ada pembicaraan, kalau sekarang mereka sering bertemu, Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zul (Zulkifli Hasan), dan sekarang ada Mas AHY (Agus Yudhoyono) kan. Pasti nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan berapa yang parpol dan berapa non parpol," jelasnya.
Drajad menekankan hasil akhirnya akan dipastikan usai ada hasil resmi dari KPU.
Apalagi, menurutnya Prabowo menginginkan orang-orang di kabinetnya adalah orang yang mempunyai misi sama dalam memajukan Indonesia.
"Tapi pada intinya, Pak Prabowo mengatakan siapa saja yang ingin membantu Indonesia, maka akan masuk (tim kabinet). Tapi kembali lagi, semua keputusan presiden yang dilantik nanti," pungkasnya.
Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan dirinya lebih memilih untuk mengurus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ketimbang melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan berikutnya.
Menurut Sri Mulyani, sinkronisasi akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan Presiden selanjutnya.
Namun, Sri Mulyani mengakui bahwa proses sinkronisasi antar pemerintahan menjadi hal yang tidak bisa dihindari.
"Nanti itu (sinkronisasi oleh) Bapak Presiden lah ya. Aku enggak lah. Aku ngurusin APBN saja," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/2/2024).
"Tapi ya memang nanti kan tidak terhindarkan itu harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang," lanjut dia.
Menurut Sri, dirinya juga mendapatkan arahan lain dari Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Salah satunya arahan untuk membantu menavigasi situasi ekonomi sebagai persiapan transisi kepemimpinan mendatang.
"Mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya. Terutama pada kondisi transisi (pemerintahan) supaya bisa berjalan dengan baik," ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dirinya melaporkan persiapan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) kepada Presiden Jokowi.
Menurutnya laporan disampaikan agar THR bisa langsung diproses pada 10 hari sebelum Idul Fitri 2024.
Selain itu, Sri Mulyani mengaku jugfa menyampaikan perkembangan APBN 2024 karena ada sejumlah perubahan yang terjadi untuk sejumlah pos belanja.
Selain itu, ada pula penyesuaian (adjustment) di sejumlah pos dalam APBN 2024.
- Hits: 86
