Tim Prabowo-Gibran: Hilirisasi Perlu Perbaikan Tapi 'Show Must Go On'
Rabu, 6 Desember 2023 14:45 WIB
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menilai hilirasi yang dilakukan pemerintah perlu dilanjutkan. Meski perlu melakukan perbaikan di sejumlah sektor.
Drajad mengatakan, hilirisasi di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu dilanjutkan, termasuk hilirisasi nikel. Karena dengan hilirisasi, misal potensi nilai tambah dari bijih nikel menjadi feronikel dan billet stainless steel menjadi 14 hingga 19 kali lebih tinggi.
"Hilirisasi nikel terbukti ada nilai tambah," ujar Drajad saat diskusi CSIS soal Industri, Hilirisasi, dan Perubahan Iklim di Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Namun, Drajad sepakat jika perlu dilakukan beberapa perbaikan. Misalnya, soal standarisasi lingkungan untuk menjaga krisis iklim. Kemudian, perbaikan mengenai insentif yang diberikan kepada pihak swasta. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, bukan berarti hilirisasi harus berhenti.
"The show must go on. Kita lanjutkan. Tembaga, ini sudah kita hitung nilai tambahnya, belum kita mulai, tapi ya kami berharap kalau Prabowo-Gibran yang terpilih, ini bisa kita mulai juga. Kita lanjutkan lagi. Bauksit, timah, kita lanjutkan lagi," terang Drajad.
Mengenai dampak terhadap lingkungan, kata Drajad, penting untuk menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktek pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.
Selain itu, lanjut dia, ada satu potensi yang baru mulai digarap oleh Indonesia, yakni teknologi Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), yakni teknologi inovatif yang dapat menangkap emisi karbon dioksida (CO2) dari proses industri dan pembangkit listrik, sehingga tidak terlepas ke atmosfer.
"Kalau ini bisa kita kembangkan, Indonesia akan banyak sekali potensi investasi ini," imbuh Drajad.
Sedangkan, Wakil Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin Thomas Trikasih Lembong menyoroti tiga masalah besar kebijakan hilirisasi Pemerintahan Presiden Jokowi. Kebijakan hilirisasi saat ini tidak berorientasi kepada pasar atau tidak market oriented. Namun, dianggap lebih mendorong keinginan pemerintah tanpa memperhatikan realita pasar.
"Dan tidak ramah kepada pasar," ujar Thomas saat diskusi CSIS soal Industri, Hilirisasi, dan Perubahan Iklim di Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Kemudian, kebijakan hilirisasi dilihat hanya berfokus kepada sektor nikel khususnya sektor baterai. Menurut Thomas, kebijakan pemerintah terlalu sempit. Padahal, ada sektor lain yang bisa dijadikan fokus pemerintah.
Pemerintah memang sedang gencar soal kebijakan hilirisasi selama hampir 10 tahun terakhir. Ekspor komoditas bernilai tambah meningkat, dan terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di daerah.
Kementerian Kordinator Maritim dan Investasi menyampaikan pada tahun 2014 ekspor produk nikel Indonesia misalnya, hanya sebesar 3 miliar dollar AS. Tapi di tahun 2022, ekspornya meningkat mencapai 34 miliar dollar AS.
Pada tahun 2022, sekitar 58 persen investasi langsung berada di luar Pulau Jawa. Sedangkan di Pulau Jawa, investasi langsung hanya 42 persen. Di wilayah Morowali, kontribusi industri manufakturnya di tahun 2010 kurang dari 10 persen. Tapi di akhir tahun 2022, kontribusi industri manufaktur pada perekonomian di wilayah itu mencapai 73 persen.
- Hits: 222
