Biaya Tindakan Kesehatan Publik Mahal, Mas Dradjad Mengusulkan Ini kepada Pemerintah
Sabtu, 24 Juli 2021 – 17:23 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior Indef Dradjad H Wibowo menyebut tindakan kesehatan publik (TKP) seperti lockdown hingga PPKM demi menekan penularan Covid-19 di Indonesia, tidak bisa dilakukan pemerintah terus-menerus.
Menurut dia, TKP memakan biaya besar dan mengganggu pendapatan rakyat yang penghasilannya harian.
"Tidak bisa melaksanakan TKP terus-menerus. Biaya besar dan masyarakat terganggu ekonominya. Terutama masyarakat kelas bawah," kata Dradjad saat diskusi Bikin Risol JPNN.com bertema Eropa Sudah Angkat Piala, Bagaimana Indonesia yang disiarkan di YouTube, Sabtu (24/7).
Menurut eks anggota Komisi XI DPR itu, pemerintah harus memikirkan solusi percepatan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya menanggulangi pandemi.
Walakin, Dradjad menyadari vaksinasi bukan solusi final dan menyeluruh. Tetapi, langkah itu terbaik diterapkan di tanah air.
"Itu pilihan terbaik yang kita miliki," ucapnya.
Pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur itu menuturkan bahwa vaksinasi dari beberapa studi mampu mengurangi tingkat kesakitan seseorang jika terjangkiti Covid-19.
Masih dalam studi, vaksinasi juga mampu mengurangi tingkat kematian akibat Covid-19.
Dradjad H Wibowo kemudian membeberkan studi di Amerika Serikat tentang vaksinasi di mencegah 279 ribu kematian akibat Covid-19 di Negeri Paman Sam.
"Tanpa vaksinasi, pada akhir Juni 2021 akan ada 279 ribu kematian dan 1,25 juta orang harus dirawat di rumah sakit. Tingkat kematian akan naik 4,5 ribu per hari," bebernya.
Ke depan, Dradjad berharap pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Selain itu, berikan gambaran utuh kepada masyarakat tentang vaksin.
"Satgas Covid-19 sampai Kemenkes, supaya masyarakat mendapat gambaran akurat tentang vaksinasi. Vaksinasi bukan berarti kita tidak tertulari, tetapi vaksinasi ini mengurangi tingkat kematian dan perawatan di RS," tutur alumnus Institut Pertanian Bogor itu. (ast/jpnn)
- Hits: 666
