PSBB Dierpanjang, Dradjad Wibowo : PSBB Terbukti Tidak Berhasil, Anies Perlu Lobi Pemerintah Pusat

25/01/2021

Sandi Suryadinata

Jakarta, JurnalUtara.com – Kondisi penularan Covid-19 di Jakarta yang masih meninggi, mendorong Gubernur DKI Jakarta memperpanjang PSBB yang diperketat. Keputusan perpanjangan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah PSBB yang diteken per 22 Januari lalu. Perpanjangan ini berlaku mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

Perpanjangan ini telah menarik perhatian Ketua Dewan Pakar DPP Partai Amanat Nasional, Dr. Dradjad H. Wibowo. Ekonom yang juga banyak mendalami masalah pandemi Covid-19 ini, dalam releasenya melalui WA kepada JurnalUtara.com menyatakan bahwa PSBB maupun PPKM terbukti tidak berhasil mengatasi transmisi Covid-19. Menurutnya, Jakarta itu sudah mendesak sangat perlu tindakan kesehatan publik (TKP) yang ketat sekali. Beliau juga menyarankan untuk beberapa hari dilakukan penutupan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan restoran.

“Sebenarnya PSBB maupun PPKM sudah terbukti tidak berhasil mengatasi transmisi COVID-19, baik di DKI maupun daerah lain. Ini karena baik pemerintah maupun masyarakat tidak disiplin. Lihat saja masyarakat masih bebas berinteraksi, bahkan banyak yang melepas maskernya. Di sisi lain, negara juga tidak disiplin mendidik masyarakat, misalnya tentang risiko penularan,” ujar pakar yang akrab disapa sebagai Mas Dradjad atau Mas DW.

“Jakarta itu sudah mendesak sangat perlu tindakan kesehatan publik (TKP) yang ketat sekali. Malah untuk hari-hari sekarang, saya merasa penutupan perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran itu menjadi sangat penting,” lanjutnya.

Dradjad Wibowo memahami bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak mudah memberlakukan aturan yang ketat karena kewenangan tidak sepenuhnya di tangan. Beliau menyarankan dua hal, yakni: (1) Agar pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan lobby semaksimal mungkin ke pemerintah pusat, agar disadari bahwa Jakarta perlu TKP yang ketat. (2) Memperbanyak edukasi ke masyarakat tentang risiko-risiko penularan.

“Saya paham sekali Gubernur Anies tidak bebas memberlakukan aturan yang ketat karena kewenangan ada di Pusat. Jadi saran saya dua, satu, tolong lobby semaksimal mungkin ke pemerintah pusat agar menyadari bahwa Jakarta perlu TKP yang ketat. Dua, perbanyak edukasi ke masyarakat tentang risiko-risiko penularan. Keliling Jakarta untuk mengingatkan orang2 yang membuka maskernya.