Sebagaimana diketahui saat ini draft Inpres moratorium penebangan sedang dibahas secara intensif di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Satgas REDD+ mengajukan usulan draft yang oleh dunia usaha dipandang “anti-bisnis, anti economic growth”. Di sisi lain, Satgas REDD+ dan para LSM pendukungnya beranggapan “tidak bisa lagi business as usual” dlm perijinan dan pengelolaan hutan. Draft versi Kantor Menko yang bdsk pembahasan dng Kemhut, Kemneg LH dan BPN dipandang oleh LSM sbg “business as usual” atau “pro-bisnis”.
Pro dan kontra tersebut berpotensi memicu polemik politik dan ketatanegaraan yang tidak perlu dan kontraproduktif.
- Hits: 15603
