Komunikasi Jokowi-Prabowo dalam Usulan Destry Damayanti sebagai DGS BI
Usulan calon Deputi Gubernur Senior BI tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi Presiden dengan presiden terpilih.
Oleh: AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO
29 Mei 2024 18:52 WIB
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo melalui Surat Presiden Nomor R-17/Pres/05/2024 kembali mengusulkan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Keputusan tersebut dinilai tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi antara Presiden dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menyebut, posisi Dewan Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) merupakan posisi strategis bagi otoritas moneter. Dalam mengambil keputusan terkait penempatan personel di posisi yang strategis, Presiden Jokowi berkomunikasi dan berkoordinasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
”Komunikasi dan koordinasi itu sangat bagus. Apalagi, presiden terpilih Prabowo adalah Menteri Pertahanannya Presiden Jokowi,” katanya yang juga Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (29/5/2024).
Ia menambahkan, penentuan posisi-posisi strategis tersebut bukan lagi dalam wewenang dewan pakar, melainkan antara Presiden dan presiden terpilih. ”Saya tidak tahu pasti, tetapi saya rasa, beliau berdua sudah berkoordinasi,” imbuh Dradjad.
Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima Surat Presiden perihal Calon DGS BI tertanggal 7 Mei 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara.
Surat tersebut diterima oleh DPR tepat tiga bulan sebelum masa jabatan Destry Damayanti sebagai DGS BI berakhir pada 7 Agustus 2024. Sebelumnya, ia diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior BI melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 pada 29 Juli 2019 dan mengucapkan janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung pada 7 Agustus 2019.
“”Kami mengusulkan kembali Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior BI, untuk mendapat persetujuan DPR, sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan keputusan presiden,” bunyi surat Presiden.
Komunikasi dan koordinasi itu sangat bagus. Apalagi, Presiden terpilih Prabowo adalah Menteri Pertahanannya Presiden Jokowi.
Usulan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Pasal 41 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5), dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Terakhir, ketentuan-ketentuan tersebut diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain Gubernur, DGS, dan Deputi Gubernur, diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Lebih lanjut, Presiden mengusulkan kepada DPR paling banyak tiga orang calon.
Adapun usulan Presiden kepada DPR paling lambat disampaikan tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, DGS, dan Deputi Gubernur. Selanjutnya, anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama paling banyak satu kali masa jabatan berikutnya.
Komisi XI DPR pada Selasa (28/5/2024) telah mengadakan rapat internal yang membahas hasil rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah perihal DGS BI. Dalam rapat tersebut juga ditentukan mengenai jadwal uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
”(Jadwal uji kelayakan dan uji kepatutan yang disepakati) Tanggal 3 Juni 2024,” kata Amir.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hatari menambahkan, DPR juga akan langsung mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan DGS BI pada hari itu juga. Dalam menjalani uji kelayakan dan kepatutan, calon DGS BI harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan bidangnya.
Rekam jejak
Ini adalah kedua kalinya Destry diusulkan kembali sebagai calon tunggal DGS BI. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengusulkan Destry menggantikan Mirza Adityaswara yang masa jabatannya berakhir Juli 2019.
Perempuan lulusan Master of Science dari Cornell University, New York, Amerika Serikat, mengawali karier sebagai Senior Economic Adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000-2003, serta peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2005-2006.
Sebagai calon tunggal, Destry diyakini memiliki kapasitas yang mumpuni di sektor moneter. Hal ini tidak lepas dari pengalamannya menjadi anggota Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2015-2019.
Ia juga sempat menjajaki pengalaman sebagai ekonom di sejumlah bank. Kariernya sebagai ekonom dimulai dari Citibank Indonesia pada 1997-2000, Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas periode 2005-2011, dan Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011-2015.
Destry juga dipercaya sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian Badan Usaha Milik Negara periode 2014-2015. Di luar bidang ekonomi, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2015.
Selama menjabat sebagai DGS BI, Destry bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam kebijakan moneter dan stabilitas keuangan di Indonesia. Dalam kelayakan sebelumnya, ia memaparkan rencana kebijakan bertajuk ”Menjadi Bank Sentral yang Adaptif dan Inovatif”.
Editor:
AUFRIDA WISMI WARASTRI
- Hits: 190
Kubu Prabowo Berjanji Lanjutkan IKN, Faktor Gibran jadi Alasan
Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Ameidyo Daud Nasution
Katadata.co.id, 11/6/2024, 17.07 WIB
Kubu Prabowo Subianto berjanji melanjutkan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur meski anggaran besar disiapkan untuk program makan bergizi gratis.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan bahwa pembangunan IKN merupakan perintah undang-undang yang harus dipatuhi oleh presiden.
Drajad mengatakan Prabowo tetap berkomitmen karena wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Drajad menegaskan, Prabowo akan melanjutkan pengembangan IKN setelah dilantik menjadi presiden pada pertengahan Oktober mendatang.
Dia pun menepis anggapan atau narasi yang menyebut Prabowo tidak bakal melanjutkan proyek IKN karena terbentur oleh kepentingan menjalankan program makan bergizi gratis.
"IKN itu salah satu legasi terbesar Presiden Jokowi. Kalau gosip ini itu, biar saja. Tidak produktif jika kebanyakan mengonter gosip," kata Drajad lewat pesan singkat kepada Katadata.co.id pada Selasa (11/6).
Drajad, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan program makan bergizi gratis dan IKN bukan dua program yang berkompetisi.
Menurutnya, dua agenda itu akan berjalan bersamaan dan terhubung dengan program prioritas lainnya seperti swasembada pangan dan energi, penyediaan air, hilirisasi hingga kebijakan peralihan energi hijau serta peningkatan rumah sakit di kabupaten.
Dia mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis dan IKN akan mengoptimalkan sistem pendanaan campuran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembiayaan swasta.
Meski begitu, Drajad mengakui program makan bergizi gratis mendapat perhatian besar karena menjadi simbol presiden terpilih Prabowo. "Program makan bergizi memang menjadi ikon Presiden Terpilih Prabowo. Jadi wajar jika mendapat perhatian besar," ujar Drajad.
Lebih jauh, pemerintahan Prabowo-Gibran terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara signifikan untuk meneruskan pembangunan IKN sembari menjalankan program makan bergizi gratis.
"Tapi memang syarat necessary but not sufficient bagi keberhasilan program-program di atas pendapatan negara wajib digenjot secara signifikan," kata Drajad.
Dalam dokumen visi dan misi bertajuk 'Bersama Indonesia Maju', pasangan Prabowo - Gibran berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Penyelesaian proyek IKN dinilai penting untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.
Prabowo optimistis pembangunan proyek IKN Nusantara dapat rampung dalam waktu 15-20 tahun. Perhitungannya kebutuhan alokasi anggaran US$ 1,5 miliar atau sekira Rp 23,2 triliun per tahun.
"IKN ini nilainya kan kedengarannya besar, sekarang anggaran untuk infrastruktur saja sudah mendekati 300 triliun dalam APBN, apakah IKN bukan infrastruktur?" ujar Prabowo saat mengisi dialog capres di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Gedung Dewan Pers Jakarta pada Kamis (4/1).
Anggaran Makan Gratis
Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menghitung perkiraan biaya pelaksanaan program makan siang dan susu gratis sebesar Rp 185,2 triliun pada 2025. Angka ini muncul dalam pembahasan di rapat kabinet dipimpin Presiden Jokowi di Istana, Senin (26/2).
Berdasarkan dokumen bertajuk 'Membangun Fondasi Transformasi 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan' itu, perkiraan kebutuhan dana tersebut ditujukan untuk beberapa kategori sasaran.
Pertama, pemberian makan siang dan susu gratis membutuhkan dana Rp 100,8 triliun per tahun dengan rincian dana makan siang gratis sebesar Rp Rp 75,6 triliun dan pemberian susu gratis Rp 25,2 triliun. Proyek makan siang dan susu gratis ini dengan asumsi biaya makan siang gratis per hari sebesar Rp 15 ribu per anak dan biaya susu UHT Rp 5 ribu per anak.
Selanjutnya, Bappenas mengasumsikan 57,98 juta anak usia sekolah yang akan menerima paket makan siang dan susu gratis nantinya. Angka tersebut dengan asumsi memenuhi kebutuhan anak sekolah dengan jumlah hari efektif sekolah selama 255 hari per tahun.
Kedua, kebutuhan pendanaan untuk bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil yang juga masuk dalam sasaran program makan siang dan susu gratis. Perkiraannya biaya bantuan gizi untuk balita Rp 75,2 triliun per tahun.
Hitungan ini mengacu pada kalkulasi biaya kepada 30,2 juta balita yang mendapat bantuan Rp 20 ribu per hari. Bantuan gizi itu akan disalurkan secara berkelanjutan selama setahun penuh atau 365 hari.
Ketiga, estimasi alokasi dana untuk bantuan gizi untuk ibu hamil sebesar Rp 9,2 triliun per tahun, yang termasuk dalam bagian program makan siang gratis. Bappenas mengacu pada data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menghitung 4,8 juta ibu hamil.
Para ibu hamil akan mendapat jatah bantuan gizi senilai Rp 20 ribu per hari selama masa kehamilan sepanjang 280 hari kehamilan.
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
- Hits: 178
PAN Sebut Kader Selebritas Siap Dukung Zita Anjani di Pilgub Jakarta
Reporter: Savero Aristia Wienanto
Editor: Juli Hantoro
Selasa, 11 Juni 2024 10:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad H. Wibowo mengungkap langkah politik partainya dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta. Dia menyebut Wakil Ketua DPRD Jakarta Zita Anjani masih menjadi prioritas untuk diusung oleh PAN.
"PAN sementara ini masih menjajaki kemungkinan pencalonan Zita Anjani dalam Pilkada Jakarta," kata Dradjad dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi Whatsapp, Senin, 10 Januari 2024.
Drajad juga mengatakan bahwa anak Ketua Umum PAN itu lebih berkemungkinan dicalonkan sebagai calon wakil gubernur. Saat ditanya soal siapa yang direncanakan sebagai pasangan Zita, Dradjad enggan menjawab.
"Kita lihat saja bagaimana nanti perkembangannya," ujarnya.
Lebih lanjut, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu juga menyatakan calon yang diusung partainya siap bersaing dengan siapa pun, termasuk mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang kini mendapatkan sinyal positif dari PKS dan PKB.
"Tidak masalah. PAN punya banyak tokoh pendulang suara di Jakarta," tuturnya.
Dradjad menyampaikan, salah satu strategi yang akan digunakan PAN untuk mendulang suara bagi Zita ialah dukungan para kader yang berasal dari kalangan selebritas.
"Selain selebritas seperto Eko Patrio, Pasha, dan Uya Kuya, banyak tokoh nasional PAN di Jakarta yang akan bahu membahu membantu pemenangan jika Zita jadi maju," ucapnya.
Zita Anjani santer disandingkan dengan sejumlah nama untuk terjun di Pilgub Jakarta. Antara lain, Zita rencananya diduetkan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, hingga Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Sebelumnya, rencana duet Zita dan Kaesang ini diungkapkan oleh Zulkifli Hasan alias Zulhas yang juga merupakan ayah Zita. Menteri Perdagangan itu menceritakan tanggapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal kemungkinan Kaesang ikut serta dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Usai rapat bersama Jokowi, ia sempat bertanya bagaimana jika Kaesang maju dalam Pilgub Jakarta.
“Tadi saya tanya sama Bapak (Jokowi), habis rapat. ‘Pak bagaimana kalau Kaesang maju (Wagub Jakarta)?’” kata dia di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Jokowi, kata Zulhas, tak berharap jika Kaesang maju menjadi pemimpin Jakarta. “Waduh, jangan Pak Zul,’ kira-kira begitu,” ujar Zulhas menirukan jawaban Jokowi.
- Hits: 195
Dengar Ahmad Luthfi Jadi Irjen Kemendag, Dewan Pakar PAN: Kalau Terjadi Tak Bisa Maju Cagub
Reporter: Desty Luthfiani
Editor: Juli Hantoro
Selasa, 11 Juni 2024 09:25 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional atau PAN Drajad Wibowo mengatakan soal isu partainya mengusung Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi untuk maju Pilkada 2024 sebagai calon Gubernur Jateng dikomunikasikan dengan partai Koalisi Indonesia Maju.
"Yang jelas komunikasi dengan sesama (KIM) selalu terjadi. Meski belum tentu bersama-sama untuk satu daerah tertentu," kata Drajad saat dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Senin, 10 Juni 2024.
Saat ditanya partai mana saja yang sudah berkomunikasi untuk mengusung Ahmad Luthfi, Drajad tidak berbicara banyak.
"Kalau sudah saatnya nanti," ucapnya.
Drajad membenarkan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas sempat menyampaikan dukungannya terhadap Ahmad Luthfi yang saat ini masih menjabat sebagai anggota Polri. Drajad memiliki pandangan tersendiri mengenai rencana pengusungan itu.
"Memang Ketum Bang Zul (Zulhas) pernah menyebut bahwa Luthfi untuk Pilgub Jateng. Tapi ada kabar juga Luthfi dijadikan Irjen Kemendag (Kementerian Perdagangan) yang berarti harus ASN atau TNI Polri aktif. Jika ini terjadi tentu tidak bisa maju cagub," kata Drajad.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi membenarkan partainya bakal mengusung Ahmad Luthfi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah 2024.
"Benar Partai Amanat Nasional secara resmi mengusung pak Ahmad Luthfi untuk calon Gubernur Jawa Tengah 2024," kata Viva kepada Tempo melalui pesan singkat.
Viva menjelaskan alasan partainya mengusung Ahmad Luthfi lantaran pihaknya menilai sosok Kapolda Jateng itu pekerja keras, integritasnya baik dan memiliki visi misi untuk kepentingan Provinsi Jawa Tengah.
Viva mengatakan pihanya bakal berencana berkomunikasi dengan partai lain untuk membahas koalisi pengusungan. Selain itu, dia juga menyebut sudah berkomunikasi dengan Polri.
"Iya ada komunikasi tipis-tipis prinsip dari pihak Polri selagi dibutuhkan oleh masyarakat bangsa dan negara. Polri akan menghibahkan prajuritnya, kader-kadernya," tuturnya.
Isu dukungan itu awalnya mencuat dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan saat di kantor DPP PAN Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024.
"Jateng kan tugasnya Pak Luthfi. Saya sudah dukung Pak Luthfi nanti. Pak Luthfi itu sekarang Kapolda," kata Zulhas.
- Hits: 178
TKN: Prabowo Akan Genjot Pendapatan Negara untuk Biayai Janji Kampanye, dari Makan Gratis hingga IKN
Reporter: Adil Al Hasan
Editor: Martha Warta Silaban
Sabtu, 8 Juni 2024 11:24 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menggenjot pendapatan negara untuk membiayai program dan janji kampanye ketika resmi dilantik pada Oktober mendatang.
Beberapa janji pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 itu meliputi makan siang gratis, swasembada pangan dan energi, hilirisasi, peningkatan rumah sakit berkualitas, dan sebagainya.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan seluruh program dan janji politik jagoannya itu akan dijalankan dengan dukungan APBN secara optimal sekaligus pembiayaan investasi swasta. Namun, Drajad menyebut seluruh pembiayaan itu bermuara pada pendapatan negara.
“Pendapatan negara itu wajib digenjot secara signifikan,” kata Drajad saat dihubungi pada Jumat, 7 Juni 2024.
Dari seluruh program Prabowo, Drajad menyebut program makan siang gratis menjadi ikon dari Menteri Pertahanan itu. Oleh karena itu, ia tak heran apabila program ini menjadi perhatian besar.
Tak kalah mencuri perhatian orang ramai, janji Prabowo untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara warisan Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut menjadi sorotan. Alasannya, program makan siang gratis dan IKN bakal menggunakan anggaran jumbo.
Namun, Drajad mengklaim proyek IKN dan makan siang gratis bukanlah dua program yang berkompetisi. “Dua-duanya akan dijalankan,” kata dia.
Jumlah anggaran APBN untuk IKN terus meningkat tiap tahun. Pada 2022, anggaran untuk IKN ditetapkan sebesar Rp 5,5 triliun, tahun berikutnya sebesar 27,0 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 39,8 triliun. Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun. Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN sekitar Rp 466 triliun.
Dilansir dari Koran Tempo rencananya program makan siang dan minum susu gratis menelan kurang lebih Rp 450 triliun per tahun yang alokasinya 2024-2025 dari dana APBN 2025. Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap. Menurut tim TKN Prabowo-Gibran diperkirakan pada awal tahun realisasi dari program ini membutuhkan total dana sekitar Rp. 120 triliun.
APBN akan digunakan sekitar 50-60 persen dari total anggaran atau sekitar 50-60 triliun. Artinya program makan siang ini menguras sekitar 2,4 persen APBN pemerintah pusat.
Prabowo Subianto mengubah konsep program makan siang gratis yang diusungnya ketika kampanye pemilihan umum atau Pemilu 2024 lalu menjadi makan bergizi gratis.
Prabowo berencana menyediakan sarapan bergizi seimbang bagi siswa sekolah yang membutuhkan. Alih fokus program unggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu telah dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.
“Perubahan waktu itu lebih tepat, yakni sarapan menjelang proses kegiatan pembelajaran,” kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, seperti dikutip Koran Tempo edisi Jumat, 31 Mei 2024.
Perubahan skema dari makan siang menjadi sarapan ini menyedot perhatian para pakar gizi. Guru Besar bidang pangan dan gizi Institut Pertanian Bogor, Ali Khomsan, mengatakan kontribusi gizi dari makan pagi ini sekitar 25 persen. Sementara itu, kontribusi untuk makan siang ditaksir sekitar 35 persen.
Dia menyebut program ini akan berhasil dengan catatan saat pelaksanaannya tergantung pada kesiapan penyediaan makanan. Makan siang gratis disebut lebih memiliki keleluasaan penyajian daripada sarapan. Namun, Ali mengatakan konsep apa pun yang terpilih, makan gratis harus disajikan dengan nilai gizi seimbang yang akan terlihat dari aneka menu yang tersaji.
Sementara itu, ahli gizi dari Universitas Gadjah Mada, Toto Sudargo, mengatakan sarapan sama baiknya dengan makan siang karena dapat memenuhi sepertiga kebutuhan gizi anak. Syaratnya, menu yang tersaji dalam piring anak-anak itu harus seimbang, seperti jumlah karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.
“Pengemasan sarapan gratis harus menarik supaya diminati anak-anak dan dihabiskan,” kata Toto.
Hingga kini pemerintah Presiden Joko Widodo atau presiden terpilih Prabowo belum menetapkan lembaga yang akan bertugas mengeksekusi program makan bergizi gratis ini. Bappenas diperkirakan akan menjadi lembaga yang menjalankan program ini sudah mendapat informasi soal pelaksanaannya.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan alasan jagoannya di Pemilu 2024 itu mengubah konsep ini karena disesuaikan dengan jadwal pembelajaran anak. Langkah ini disebut lebih fleksibel daripada makan siang.
“Sarapan gratis lebih fleksibel waktunya serta bisa disesuaikan dengan jadwal pembelajaran setempat,” kata Drajad. Kegiatan belajar siswa sekolah dasar atau SD yang menjadi target utama program ini umumnya selesai pukul 11.00-12.00 menjadi pertimbangan lain.
Selain itu, mengubah makan siang menjadi sarapan gratis disebut akan berpengaruh signifikan terhadap anggaran. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko kepada beberapa media di Magelang, Jawa Tengah, Jumat pekan lalu mengatakan perubahan waktu ini bisa menghemat bujet hingga separuhnya.
Awalnya, TKN Prabowo-Gibran memperkirakan kebutuhan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 450 triliun per tahun dengan asumsi harga satu porsi makanan Rp 15 ribu. Selain mengalihkan program menjadi sarapan gratis, Prabowo berjanji akan mengutamakan sumber pangan lokal untuk memberdayakan warga setempat sekaligus menekan biaya.
- Hits: 181
Subcategories
More Articles …
Page 10 of 80
