SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


December 12, 2017

Indonesia Gagal dalam Menghadapi Pembersihan Etnis Rohingya

Dradjad Wibowo, PhD

Anggota Wanhor PAN

23 November 2017

 

Pada pertengahan September 2017, saya pernah menyampaikan bahwa pilihan Indonesia melakukan diplomatic engagement (DE) dengan Myanmar dalam kasus Rohingya berpeluang besar gagal.

Rabu kemarin (22 November 2017), Menlu Amerika Serikat Rex Tillerson menyebutkan, Myanmar jelas melakukan pembersihan etnis terhadap Rohingya. Pada tanggal 13 November 2017, pemerintah Inggris melalui juru bicara Perdana Menteri Theresa May juga menyebut pembersihan etnis. Dalam bulan September 2017, Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra'ad malah sudah mencap tindakan militer Myanmar terhadap warga muslim Rohingya sebagai "contoh pembersihan etnis sesuai buku teks".

Sebelumnya, 12 pemenang Nobel menulis surat kepada Dewan Keamanan PBB agar melalukan intervensi menolong warga Muslim Rohingya. Sepuluh di antara mereka adalah pemenang Nobel Perdamaian seperti Malala Yousafzai dan Desmond Tutu. Pemilik Virgin Air Richard Branson dan aktor Hollywood Forest Whitaker ikut menulis surat tersebut. Masih banyak lagi pihak lain yang tegas mengecam Myanmar dan mendorong diambilnya tindakan, seperti Amnesty Internasional.

Langkah terakhir dari Menlu Tillerson tersebut membuktikan bahwa Indonesia telah gagal dalam kasus Rohingya. Mengapa? Karena dunia sekarang mendesak pemimpin sipil dan militer Myanmar, yaitu Aung San Suu Kyi (ASSK) dan Jenderal Senior Min Aung Hlaing (MAH), mengambil langkah kongkret. Arahnya antara lain, melakukan investigasi independen internasional, mengembalikan pengungsi Rohingya ke kampung halamannya, memberi mereka kewarganegaraan dan menghentikan tindakan diskriminatif terhadap Rohingya.

Sementara itu Indonesia memilih berbaik-baik dengan ASSK dan MAH. Tidak pernah Indonesia mendesak langkah kongkret di atas. Alasannya, Indonesia perlu menjaga akses, supaya mudah mengirim misi kemanusian. Sekarang dengan perubahan sikap politik dunia, Indonesia akhirnya gagal menunjukkan kepemimpinan, paling tidak di tingkat regional. Kereta Indonesia bergerak ke Bogor, sementara kereta dunia menuju Manggarai dan Gambir.

Di sisi lain, misi kemanusiaan yang banyak dipublikasikan September lalu ternyata hanya sebentar. Jumlahnya pun sangat sedikit. Hanya beberapa kontainer makanan, obat-obatan dan susu. Jadi, Indonesia menghadapi pembersihan etnis hanya dengan beberapa kontainer bantuan. Ini seperti dokter yang menangani pasien lever parah dengan 2-3 butir penurun panas. Jelas meleset. Malah terkesan hanya pencitraan saja, supaya umat Islam Indonesia tidak marah.

Karena itu, walaupun ketinggalan kereta, saya berharap pemerintah Indonesia mau mengubah haluan terkait Rohingya. Paling tidak mengikuti kereta dunia, dan menggalang negara-negara ASEAN mewujudkan ke-4 langkah kongkret di atas.  Jangan hanya takut dan mengekor sikap China.

Bagian Kedua

Kepentingan Ekonomi Bisnis?

Saya menduga, kepentingan ekonomi ikut berperan menentukan sikap politik Indonesia di atas. Pemerintah memang mendorong BUMN masuk ke Myanmar. Pada tahun 2013, Menteri BUMN Dahlan Iskan mendorong 15 BUMN berekspansi ke Myanmar. Pada tahun 2016, Menteri BUMN Rini Soemarno juga bersikap sama. Bahkan Rini menjadi Menteri Indonesia pertama yang menemui ASSK setelah pemerintah sipil Myanmar terbentuk.

Saat ini ada 4 BUMN yang sudah beroperasi di Myanmar, yaitu BNI, Telkom, WIKA dan Pertamina. Sementara itu, berbisnis di Myanmar mau tidak mau harus mundhuk-mundhuk kepada militer Myanmar.

Sebagai informasi, Jenderal Senior MIn Aung Hlaing (MAH) adalah Panglima Tatmadaw, bahasa lokal bagi militer Myanmar. MAH juga disebut Panglima Tertinggi (Supreme Commander) dari semua angkatan bersenjata di Myanmar.

Berdasarkan Konstitusi tahun 2008, Tatmadaw berwenang mengatur diri sendiri atau otonom dari pemerintah sipil. Tatmadaw menguasai Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait dengan perbatasan negara.

Di bidang ekonomi, Tatmadaw memiliki dua konglomerat raksasa sebagai perusahaan holding, yaitu Union of Myanmar Economic Holdings Ltd. (UMEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC). Keduanya termasuk di antara konglomerat terbesar di Myanmar.

UMEHL memonopoli usaha batu mulia di Myanmar dan memiliki perusahaan raksasa di bidang perbankan, real estate, pariwisata, perdagangan, angkutan (kapal, bus), kawasan industri, berbagai industri seperti tekstil, bir, tembakau dan sebagainya. Kebanyakan investasi asing dilakukan bekerja sama dengan UMEHL.

MEC memiliki perusahaan raksasa di bidang perbankan, industri baja, industri semen, perkebunan, asuransi (monopoli), teknologi informasi dan sebagainya.

Selain saham milik negara, UMEHL dan MEC juga menerbitkan saham pribadi yang dimiliki pimpinan dan personil militer Myanmar. Keuangan UMEHL dan MEC tidak bisa diutak-atik oleh siapapun selain Tatmadaw. Dalam hal tertentu mereka juga mendapat pembebasan pajak penghasilan dan pajak komersial lain.

Jadi memang Tatmadaw memiliki kekuasaan yang sangat besar di bidang politik, pertahanan keamanan, pemerintahan dalam negeri dan ekonomi. Tidak ada yang bisa berjalan mulus di Myanmar tanpa restu Tatmadaw. Di sisi lain, demi ambisi regionalnya, China sangat mendukung Myanmar, khususnya Tatmadaw.

Jadi secara geopolitik-ekonomi riil, negara manapun yang ingin ikut menikmati kue ekonomi Myanmar tidak akan berani bersikap tegas terhadap Myanmar, apalagi Tatmadaw. Apalagi jika faktor China dimasukkan.

Namun apakah pemerintah memilih memasukkan sila "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" ke tong sampah demi akses ke ASSK dan MAH? Serta beberapa puluh juta dollar bagi BUMN?

--------------

Indonesia Harus Lebih Tegas thd Myanmar

11 September 2017

Dradjad H. Wibowo (Anggota Wanhor PAN)

Inisiatif diplomatik Menlu Retno yg tiba di Myanmar saat awal tragedi terakhir Rohingya patut kita hargai. Saya melihat Indonesia memang memilih diplomatic engagement (DE) untuk mengatasi tragedi Rohingya. Tampaknya Kemenlu masih memegang teguh prinsip solidaritas Asean dan keengganan untuk campur tangan terhadap urusan domestik masing-masing negara.

Sayangnya, dengan sikap Myanmar saat ini, DE a la Indonesia berpeluang besar gagal. Indikasinya pun sudah terlihat sangat jelas sekarang. Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi (ASSK) serta pemerintah dan militer Myanmar tetap membiarkan/melanjutkan tindakan brutal militer Myanmar terhadap rakyatnya sendiri dari etnis Rohingya.

Kenapa berpeluang besar gagal? Karena pertama, skala dan intensitas tragedi Rohingya sudah sangat serius. Rohingya sudah menjadi urusan regional dan internasional, bukan lagi hanya urusan domestik Myanmar. Ini karena lebih dari 120 ribu pengungsi terusir dr kampung halamannya di Rakhine ke Bangladesh dalam dua minggu terakhir. Ribuan lagi lari ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Itu perkiraan yang konservatif. Angka lain menyebut di atas 200 ribu pengungsi terusir.

Selain itu, berbagai kalangan internasional sudah menyebut tragedi tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. William Schabas, Profesor Hukum Internasional di Middlesex University, Inggris, mengatakan dia tidak ragu lagi bahwa apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya sudah tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (Sumber: https://www.google.co.id/amp/www.newsweek.com/genocideoccurring-against-rohingya-myanmar-expertsweigh-659841%3famp=1).  Dalam tulisannya itu, John Haltiwanger memberitakan bahwa pejabat-pejabat teras PBB pun menilai tragedi tersebut sebagai pembersihan etnis (ethnic cleansing).

Kedua, DE a la Indonesia hanya berhasil jika minimal dua syarat terpenuhi. Yaitu, Myanmar melihat ada manfaat material dan prestise dari dunia internasional untuk mengubah kebijakannya terhadap etnis Rohingya. Di sisi lain, Indonesia dianggap sebagai wakil yang tepat dari dunia internasional untuk memberikan manfaat material dan prestise tersebut.

Kedua syarat minimal tersebut tidak terpenuhi. ASSK hanya diam selama beberapa minggu, bahkan sejak tragedi Rohingya mencuat kembali beberapa tahun lalu. Ketika akhirnya berkomentar, dia sangat defensif dan menyalahkan media internasional. Militer Myanmar tetap meneruskan kebrutalannya. Jadi mereka tidak melihat atau tidak membutuhkan manfaat material dan prestise untuk mengubah kebijakan. Mereka juga tidak menganggap Indonesia sebagai wakil yang tepat. Indonesia dianggap enteng oleh ASSK dan Myanmar.

Jadi, sebaiknya Indonesia tidak lagi mengandalkan DE. Ada beberapa langkah yang bisa dijajaki:

1. Mendorong agar ASSK dan pemimpin militer Myanmar diadukan ke International Criminal Court (ICC) di The Hague. Indonesia memang tidak termasuk para pihak dan para penandatangan (non parties, non signatories) Statuta Roma yang menjadi dasar ICC. Karena itu secara formal pemerintah Indonesia tidak bisa mengajukan aduan atau gugatan. Tapi banyak cara informal yang bisa dilakukan. Saya tidak akan ungkapkan dalam tulisan ini karena pertimbangan strategis.

2. Mengangkat isu Rohingya dalam berbagai forum PBB, termasuk mengajak negara-negara Asean, OKI dan Asia Selatan mendesak DK PBB membuat resolusi tentang Rohingya.

3. Membantu secara aktif tim pencari fakta dari Dewan HAM PBB (UN Human Rights Council) yang sekarang diketuai Marzuki Darusman.

Masih banyak langkah lain yang lebih tegas yang bisa diambil Indonesia agar ASSK dan Myanmar menghentikan kebrutalan yang bisa disebut sebagai pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusian itu. Namun itu bisa diambil pada tahap berikut.

 

 

UU Kepolisian Punya Kelemahan yang Fatal

Sebelumnya, saya tekankan bahwa saya netral dan berusaha seobyektif mungkin dalam kontroversi tentang senjata ini. Saya mencintai TNI dan Polri karena keduanya sangat berjasa menjaga NKRI.

Sebenarnya kontroversi ini bisa dicegah jika semua pihak konsisten menerapkan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam UU Kepolisian, saya tidak menemukan satu ayat atau bahkan kalimat yang menyatakan anggota kepolisian "dipersiapkan dan dipersenjatai". Sementara dalam UU TNI, jelas disebut dalam Pasal 1 butir 21 bahwa "Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata."

Dalam batang tubuh UU Kepolisian, hanya terdapat satu kalimat yang menyebut kata "senjata", yaitu pada Pasal 15 ayat 2 butir e: "memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam". Lalu dalam Penjelasan pasal tersebut disajikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan senjata tajam. Pemberian izin dan pengawasan ini adalah terkait penggunaan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam oleh masyarakat.

Dalam batang tubuh dan penjelasan UU TNI, banyak sekali kita temukan kata senjata. Misalnya ancaman bersenjata, pemberontakan bersenjata, dipersenjatai, teror bersenjata, dan sebagainya. Selain itu, banyak terdapat kata/frasa militer dan operasi militer. Di dalam Penjelasan Pasal 2 juga terdapat kalimat "Yang dimaksud dengan Tentara Profesional adalah ... mahir menggunakan alat tempur".

Saya tidak menghitung berapa kali kata senjata dan militer digunakan dalam UU TNI.

Namun perbandingan antara kedua UU di atas jelas menunjukkan bahwa senjata memang wilayah/domain TNI.

Saya tidak katakan "wewenang TNI", karena UU TNI tidak memiliki satu Bab atau Pasal yang mengatur wewenang TNI. Yang ada hanyalah Peran, Fungsi dan Tugas.

Karena itu saya bisa memahami "kegusaran" Panglima TNI Gatot Nurmantyo terhadap masalah persenjataan ini. Memahami, karena hal tersebut memang wilayah TNI.

Meski demikian, akan jauh lebih elok jika masalah ini sudah jauh-jauh hari sebelumnya diselesaikan di tingkat Menko Polhukam, Menhan, Panglima TNI dan Kapolri. Sudah diatur dan disepakati bersama, persenjataan apa saja yang bisa digunakan oleh Kepolisian.

Mungkinkah ada saluran koordinasi yang macet sehingga Panglima harus mengungkapnya di dalam forum tertutup TNI dan purnawirawan TNI? Saya tidak tahu.

Tapi mungkin Presiden perlu menimbang untuk mengangkat seorang Wamenko Polhukam yang khusus menangani koordinasi antara TNI dan Polri. Kenapa? Menko lain tidak mengurusi dua lembaga yang bersenjata seperti TNI dan Polri. Gesekan antar keduanya sudah terlalu sering di daerah, dan hemat saya sudah bisa disebut sebagai "ancaman" sesuai definisi UU 17/2011 tentang Intelijen Negara. Selain itu masih terdapat kerancuan yang serius dalam hal tugas perbantuan TNI kepada Polri, sebagai konsekwensi dari perbedaan mendasar antara UU TNI dan UU Kepolisian.

Catatan akhir saya, UU Kepolisian mengandung kelemahan yang sangat fatal. Jika di dalam UU TNI, tentara itu "dipersiapkan dan dipersenjatai". Namun dalam UU Kepolisian, tidak ada satu kalimat pun yang menyebut anggota kepolisian dipersenjatai. Penggunaan senjata oleh anggota kepolisian juga tidak diatur. Ini sangat fatal dan harus diperbaiki segera.

Akhirnya, Dirgahayu TNI.  Terus jaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dan selamat bertugas kepada TNI dan Polri.

 

Dradjad H Wibowo

Ekonom,

Mantan Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK), Badan Intelijen Negara

 

Catatan Terhadap Perppu 1/2017

Tadinya saya hendak diam saja. Tapi lama-kelamaan saya merasa wajib mengingatkan, demi kepentingan nasional.

1. Setelah tax amnesty dilaksanakan, memang sudah sewajarnya Ditjen Pajak mendapat akses terhadap rekening di lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.

2. Di sisi lain, Indonesia ikut meneken komitmen global terkait Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information - AEoI). Indonesia, seperti juga Singapura dan Malaysia, sudah berkomitmen melaksanakannya mulai 1 Januari 2018, sementara negara lain seperti Australia mulai 1 Januari 2017.

Detil dari pelaksanaan AEoI ini masih perlu dimatangkan antar negara, baik secara multilateral atau bilateral. Namun ada catatan penting, Amerika Serikat tidak ikut meneken AEoI. Justru negara lain "dipaksa" menyetor data nasabah WN AS kepada AS melalui Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act).

3. Jadi substansi Perppu ini memang sudah sewajarnya dijalankan, dan harus dijalankan.

Meski demikian, ada beberapa hal yang amat sangat krusial dijaga oleh pemerintah. Yaitu:

4. Kewenangan ini sangat rawan disalah-gunakan oleh oknum pajak yang nakal. Perppu memberi kewenangan yang luar biasa besar kepada aparat Pajak, ditambah dengan denda tax amnesty yang sangat besar.

Di sisi lain, mekanisme pengawasan serta check and balance tidak disiapkan. Hanya mengikuti mekanisme generik yang ada di Kementerian Keuangan.

Kondisi ini membuat pemilik rekening keuangan yang lalai dalam perpajakan sangat rawan menjadi korban pemerasan. Risiko KKN juga meningkat tinggi. Ini terlepas dari apakah pemilik rekening tersebut lalai dengan sengaja atau tidak, ataupun karena selama ini kurang perhatian terhadap aturan perpajakan.

5. Kondisi di atas berpotensi membuat nasabah keuangan panik. Seharusnya memang tidak perlu panik, asalkan mereka sudah ikut tax amnesty dengan benar. Ditambah dengan belum adanya perjanjian bilateral dengan Singapura terkait hal ini, risiko kepanikan ini bisa berubah menjadi risiko pelarian modal.

6. Pemilihan Perppu sebagai dasar hukum, bukan Undang-Undang yang normal, bisa menambah efek psikologis negatif. Ini karena DPR hanya punya dua pilihan, menerima atau menolak Perppu. Tidak ada pilihan "memperbaiki berdasarkan masukan masyarakat". Tidak ada peluang membangun mekanisme pengawasan serta check and balance.

7. Karena itu, demi kebaikan bersama, AEoI harus kita dukung bersama. Namun yang paling ideal, dasar hukumnya sebaiknya UU yang normal, dengan pembahasan dipercepat supaya bisa kita terapkan 1 Januari 2018. Dengan demikian, masukan dari masyarakat bisa diakomodasikan, mekanisme pengawasan serta check and balance bisa dibangun.

8. Namun jika memang disepakati terdapat "kegentingan yang memaksa", saya menyarankan agar pemerintah menyusun PP yang berisi mekanisme pengawasan serta check and balance, untuk mencegah risiko kepanikan.

Selain itu, sebaiknya segera ditetapkan bahwa Perppu ini akan diterapkan bertahap, di mana mereka yang disasar pada tahun pertama adalah nasabah Badan atau Orang Pribadi dengan saldo yang besar dan atau tidak ikut tax amnesty. Ada baiknya juga dipertimbangkan untuk memberi kesempatan kepada mereka yang lalai dalam program tax amnesty untuk mendapatkan keringanan tertentu.

Masih banyak langkah lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko yang merugikan kepentingan nasional.

Intinya, saya mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan Presiden dalam AEoI ini karena hal ini adalah kebijakan yang benar. Tapi saya mengingatkan agar pemerintah "mengambil ikannya tanpa membuat keruh airnya".

 

17 Mei 2017

Dradjad H Wibowo, PhD

Chairman, Sustainable Development Indonesia

Chairman, IFCC

Lektor Kepala, Perbanas Institute

Anggota Dewan Kehormatan PAN

 

Article List