SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation to meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


September 19, 2020

Pertumbuhan Minus 5,32%: Sekali Lagi Tolong Kendalikan Pandeminya.

Pertumbuhan Minus 5,32%: Sekali Lagi Tolong Kendalikan Pandeminya.

 

Dradjad H. Wibowo
Ekonom Senior, INDEF
Ketua Dewan Pakar PAN
Chairman, SDI dan IFCC

 

Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin (5/8) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 sebesar minus 5,32% dibandingkan triwulan II-2019, atau year on year (yoy). Dibandingkan dengan triwulan I-2020, atau quarter to quarter (qtq), angkanya 4,19%.

Dengan kontraksi ekonomi sebesar itu, saya sarankan untuk kesekian kalinya: tolong atasi pandemi COVID-19 ini terlebih dulu. Minimal agar transmisi penyakitnya bisa dikendalikan selama vaksin dan obat belum ditemukan.

Tolok ukur minimalnya adalah jumlah kasus harian tidak melebihi kapasitas rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19 dan pasien lainnya. Syukur-syukur bisa seperti Selandia Baru, Taiwan dan Vietnam, di mana jumlah kasus hariannya nol atau di bawah 10 selama beberapa pekan.

Alasannya, sesuai konstitusi, negara wajib menjaga keselamatan rakyatnya. Selain itu, perekonomian akan diuntungkan jika pandemi teratasi lebih awal.

Sebagai argumen, saya kutip studi Correia, Luck, Verner (2020). Temuan mereka, kota-kota di Amerika Serikat (AS) yang dengan cepat dan agresif mengambil langkah kesehatan non-farmasi ternyata ekonominya meningkat setelah pandemi flu 1918. Langkah non-farmasi ini disebut non-pharmaceutical interventions (NPIs). Jaga jarak fisik termasuk di dalamnya.

Ada lagi studi Bodenstein, Corsetti, Guerrieri (2020). Temuannya, berdasarkan analisis terhadap Tabel Input-Output AS, tanpa jaga jarak sosial (fisik), penurunan output, utilisasi kapasitas dan investasi bisa dua kali lipat dari kondisi jika jaga jarak dijalankan dengan benar.

Perlu saya garis bawahi, para penulis itu bukan dokter atau ahli kesehatan. Mereka adalah ekonom dan pakar keuangan yang bekerja di the Federal Reserve System, MIT dan University of Cambridge.

Bukti lain adalah pengalaman Taiwan selama pandemi COVID-19. Taiwan itu sangat rentan karena jaraknya hanya 130 km dari China daratan. Pada tahun 2019 ada 2,71 juta turis China datang ke Taiwan. Sekitar 850 ribu warganegara Taiwan tinggal di China, dan 404 ribu bekerja di sana.

Taiwan bergerak cepat dengan lockdown, tes dan tracking yang masif, serta langkah kesehatan lainnya. Hasilnya, sejak 26 April 2020 kasus harian di Taiwan nol, dan hingga hari ini hanya di bawah 10. Jumlah total kasus di Taiwan hanya 476, atau 2 kasus per 100 ribu penduduk. Jumlah penduduk Taiwan 23,6 juta.

Dari sisi ekonomi, hasilnya impresif. Pada saat puncak lockdown, ekonomi Taiwan masih tumbuh 1,59% yoy di kuartal I-2020. Untuk kuartal II-2020, pertumbuhan ekonomi Taiwan hanya minus 0,73% yoy.

 

Membedah Pertumbuhan

Untuk Indonesia sendiri, jika pertumbuhan kuartal II-2020 dibedah, semakin jelas bahwa perekonomian kita sangat butuh pandemi ini dikendalikan.

Sebagai bukti, mari lihat PDB menurut pengeluaran. Saya monitor sejak 1998, angka pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga biasanya tidak banyak berbeda. Pergerakannya pun searah.

Pada tahun 2020 pun demikian. Pada kuartal I-2020, konsumsi tumbuh 2,83% sementara ekonomi tumbuh 2,97%. Pada kuartal II-2020, konsumsi terkontraksi minus 5,51%, ekonomi minus 5,32%. Selain itu, konsumsi menyumbang 55-60% dari PDB, di mana pada kuartal II-2020 angkanya 57,9%.

Jika dibedah lebih dalam, semua jenis konsumsi tumbuh minus. Konsumsi restoran & hotel dan transportasi & komunikasi malah minus dua dijit, yaitu minus 16,5% dan minus 15,5%.

Efeknya, semua penjualan eceran terkontraksi, mulai dari makanan, pakaian hingga budaya dan rekreasi. Bahkan penjualan rokok yang biasanya tahan banting pun anjlok. Penjualan wholesale untuk mobil dan motor terkontraksi. Demikian juga dengan transaksi kartu kredit, debit dan e-money.

Dibanding konsumsi, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi relatif lebih lemah hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi peranan investasi ini cukup besar, per kuartal II-2020 mencapai hampir 31% dari PDB. Semua jenis PMTB tumbuh minus, bahkan mencapai minus 34% untuk kendaraan.

Pemerintah menyebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai pemicunya. Bahkan Presiden sempat berkata, jika lockdown dilakukan, mungkin pertumbuhan bisa minus 17%.

Ini adalah pandangan yang keliru dan myopic. Studi yang saya kutip di atas serta kinerja Taiwan adalah buktinya.

Memang PSBB membatasi pergerakan orang, sehingga otomatis konsumsi dan investasi terganggu. Tapi di Indonesia PSBB kan sangat longgar. Pergerakan orang tetap tinggi. Bahkan meski kasus masih naik, PSBB dipaksakan dibuka awal Juni. Jadi hampir 1/3 dari periode kuartal II-2020 itu tanpa PSBB atau hanya sekedarnya. Toh kontraksi ekonomi tetap tinggi.

Masalahnya bukan di PSBB. Masalahnya adalah rendahnya kepercayaan atau confidence dari konsumen dan investor, karena Indonesia dinilai jelek dalam mengatasi pandemi.

Jumlah kasus COVID-19 Indonesia per 5 Agustus adalah 116.871 atau lebih dari 43 kasus per 100 ribu penduduk. Penduduk Indonesia 269,6 juta. Jadi sebagai proporsi jumlah penduduk, kasus di Indonesia lebih dari 20 kali lipat Taiwan.

Pers negara maju menilai Indonesia negatif dalam urusan pandemi. Cukup banyak artikelnya. Terakhir majalah Forbes menempatkan Indonesia pada urutan 97 dari 100 negara, dari sisi aman tidaknya terhadap COVID-19. Jauh di bawah Singapura (4), Vietnam (20), Malaysia (30), Thailand (47), dan Filipina (55). Kita lebih jelek dari Myanmar (83), Bangladesh (84), bahkan Brazil (91) yang Presidennya kontroversial.

Semua laporan itu jelas merusak kepercayaan. Bagaimana investor dan turis asing mau datang jika mereka membaca berita seram tentang COVID-19 di Indonesia? Bagaimana konsumen domestik percaya diri berbelanja jika takut tertular virus? Bagaimana perusahaan nyaman beroperasi normal? Sekali ada kasus positif di pabriknya, goodwill perusahaan ambruk. Mereka bahkan harus tutup operasi beberapa pekan.

Pemerintah bermaksud menggenjot ekonomi melalui dana PEN. Tapi jangan lupa, konsumsi pemerintah itu hanya 8,7% dari PDB. Mau digenjot dua kali lipat pun, belanja PEN tetap sulit mengganti peran konsumsi dan PMTB.

Jadi yang harus dipulihkan itu kepercayaan konsumen dan pelaku usaha. Itu baru pulih jika Indonesia dinilai bagus dalam pengendalian pandemi. Karena itu pemerintah jangan salah prioritas. Langkah kesehatan masyarakat harus dijadikan prioritas utamanya, ekonomi menyusul.

 

Irit Bicara

Saya juga menghimbau agar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo jangan mengobral prediksi di publik. Karena, prediksi mereka meleset dan banyak berubah-ubah.

Untuk kuartal I-2020, Menkeu memprediksi pertumbuhan 4,5-4,7%, sementara proyeksi BI 4,4%. Angka BPS 2,97%. Jadi melesetnya jauh sekali, yaitu 1,4-1,7%.

Untuk kuartal II-2020, perkiraan Menkeu sering berubah. Antara pertengahan Juni 2020 hingga 20 Juli 202, prediksi Menkeu bervariasi dari minus 3,1% (16/6) hingga minus 5,08%. Selang prediksinya lebar, hingga 2%. Menko Airlangga juga pernah menyebut angka minus 3,4%.

Memang di gedung DPR pada tanggal 15 Juli 2020, Menkeu menyebutkan selang minus 3,5% hingga minus 5,1%, dengan titik tengah 4,3%. Tapi Presiden Jokowi mengutip angka minus 4,3% saat memberi pengarahan kepada para Gubernur di Istana Bogor. Presiden pun meleset karena menerima prediksi yang tidak akurat.

Di tengah pandemi seperti ini, sangat sulit sekali membuat prediksi ekonomi. Semua ekonom, termasuk saya, bisa salah total dalam prediksi. Karena itu, pejabat ekonomi sebaiknya irit bicara prediksi agar tidak merusak krebilitas pemerintah dan kepercayaan konsumen / pelaku usaha.

 

Referensi:

Bodenstein M, Corsetti G, Guerrieri L. Social distancing and supply disruptions in a pandemic. May 2, 2020. Cambridge-INET Working Paper Series No: 2020/17 Cambridge Working Papers in Economics: 2031. https://www.inet.econ.cam.ac.uk/working-paper-pdfs/wp2017.pdf

Correia S, Luck S, Verner E. Pandemics depress the economy, public health interventions do not: evidence from the 1918 Flu. Published online on March 30, 2020. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3561560

 

Artikel ini dimuat pada :

https://money.kompas.com/read/2020/08/06/122846926/pertumbuhan-ekonomi-minus-532-persen-sekali-lagi-tolong-kendalikan-pandeminya

 

Presiden Marah, Datanya Benarkah?

Presiden Marah, Datanya Benarkah?

Dradjad H. Wibowo
Ekonom Senior Indef
Ketua Dewan Pakar PAN

 

Melihat video kemarahan Presiden dalam rapat kabinet terbatas 18 Juni 2020, reaksi pertama saya adalah, benarkah data yang beliau sampaikan? Presiden menyebut anggaran kesehatan Rp 75 triliun dan penyerapannya baru 1,53%.

Selain karena sangat memegang teguh sains dan data, saya bereaksi seperti itu karena pada tanggal 17 Juni malam, saya menjadi narsum di salah satu TV swasta. Saya mengangkat isu anggaran Kementerian Kesehatan. Nara sumber lainnya adalah staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, dan Rektor Universitas Paramadina, Profesor Firmanzah.

Saya menyebut klaim tambahan anggaran kesehatan sebagai accounting gimmick. Karena, tambahan tersebut sebenarnya dialokasikan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, yang pada tahun ini diperkirakan sebesar Rp 32 triliun.

Setelah mengontak seseorang terlebih dulu, mas Yustinus merespon dengan menyebut tambahan anggaran kesehatan Rp 75 triliun, namun serapannya baru 1,53%. Seusai acara saya sempat mempertanyakan kebenaran data tersebut. Namun karena waktu, diskusi kami tidak tuntas.

Jadi ketika muncul video kemarahan Presiden, saya langsung mengaitkannya dengan laporan Kementerian Keuangan. Tapi, benarkah datanya?

Untuk mengeceknya, mari kita lihat Lampiran Perpres 54/2020. Di halaman 15 terdapat rincian belanja Pemerintah Pusat. Untuk Kementerian Kesehatan disebut belanjanya semula Rp 57,4 triliun, berubah menjadi Rp 76,5 triliun. Ada kenaikan Rp 19,1 triliun.

Jadi, di Lampiran Perpres 54/2020 sama sekali tidak tertulis tambahan Rp 75 triliun untuk Kementerian Kesehatan, atau untuk kesehatan tanpa embel-embel Kementerian.

Saya mendapat info bahwa tambahan tersebut adanya di pos Bendahara Umum Negara (BUN). Di Lampiran Perpres 54/2020 halaman 20 terdapat pos BUN BA 999. Angkanya naik dari Rp 773,9 triliun menjadi Rp 1014,6 triliun. Pos ini mengambil 54,8% dari belanja Pemerintah Pusat yang naik menjadi Rp 1851,1 triliun.

Siapakah BUN itu? Mari kita rujuk UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 7 ayat 1 berbunyi “Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.” Sementara pasal 4 ayat 1 bunyinya “Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.”

Jadi jelas pos BUN ini kewenangannya ada pada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Kita pun bisa melihat betapa dahsyat kewenangan Menkeu dalam belanja Pemerintah Pusat, karena memegang 54,8% belanja. Ini tidak termasuk belanja Kementerian Keuangan di mana Menkeu berperan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Katakanlah, dana Rp 75 triliun itu benar ada dalam pos BUN. Kalau serapannya benar-benar hanya 1,53%, lalu siapa yang paling bertanggungjawab? Masak Menteri/pimpinan lembaga lain yang tidak punya kewenangan terhadap pos BUN?

Bagaimana jika anggaran Rp 75 triliun itu tidak ada di pos BUN? Terus adanya di mana? Dokumennya memakai Perpres atau ada dokumen lain? Siapa Pengguna Anggaran/Pengguna Barangnya? Mana mungkin uang Rp 75 triliun tidak jelas alokasinya.

Tanggal 24 Juni 2020 Presiden meneken Perpres 72/2020 sebagai perubahan atas Perpres 54/2020. Perpres ini diundangkan tanggal 25 Juni.

Dalam Perpres 72/2020, belanja Pemerintah Pusat terdapat di Lampiran IV. Belanja Kemenkes ada di halaman 139-146, jumlahnya menjadi Rp 78,5 triliun. Jadi kenaikannya sekarang Rp 21,5 triliun, yang di Perpres 54/2020 hanya 19,1 triliun. Tapi sekali lagi, tidak tertulis angka Rp 75 triliun.

Mari kita lihat pos BUN di Lampiran V. Yang dimasukkan adalah belanja bunga dan pinjaman, hibah, subsidi, belanja lainnya dan transaksi khusus. Item kesehatan terdapat di sub-pos pengelolaan belanja lainnya. Nilainya? Nol. Benar, nol dari jumlah belanja lainnya sebesar Rp 463,8 triliun!

Dalam pos BUN terdapat sub-pos transaksi khusus. Di sini ada 3 item yang terkait pelayanan kesehatan. Tapi ketiganya merupakan belanja pegawai untuk Aparatur Sipil Negara.

Jadi, tambahan Rp 75 triliun untuk kesehatan itu tidak tertulis juga dalam Perpres 72/2020. Saya juga belum menemukan angka Rp 75 triliun + Rp 57,4 triliun = Rp 132,4 triliun untuk kesehatan.

Sekarang ada penjelasan jika Rp 75 triliun tersebut tersebar di berbagai Kementerian / Lembaga. Mirip seperti anggaran pendidikan. Jika benar demikian, mengapa tidak ada rinciannya seperti Lampiran I.2 dari Perpres 72/2020? Jika tidak ada rinciannya, lalu yang menyerap 1,53% atau Rp 1,15 triliun itu Kementerian / Lembaga mana saja?

Jangan lupa, Perpres 72/2020 itu baru diteken 6 hari setelah Presiden marah. Jadi saat Presiden marah, belum ada dasar hukum bagi Menteri / pimpinan lembaga selain Menkeu untuk memakai pos BUN. Karena itu aneh jika serapan 1,53% itu disebut dari anggaran kesehatan di BUN.

Jadi angka Rp 75 triliun dan 1,53% itu perlu diklarifikasi. Jangan sampai Presiden marah dengan data yang salah.

 

 

Artikel ini dimuat pada :

https://money.kompas.com/read/2020/07/04/175934126/presiden-marah-soal-anggaran-kesehatan-datanya-benarkah?page=all#page2

https://makassar.tribunnews.com/2020/07/04/ekonom-indef-drajad-wibowo-soroti-data-jokowi-saat-marahi-menterinya-sebut-aneh-data-salah

 

Siapkah Indonesia Melonggarkan PSBB?

Siapkah Indonesia Melonggarkan PSBB?

Dradjad H. Wibowo
Ekonom Senior Indef

Dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian Indonesia jelas sangat besar. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1/2020 anjlok drastis ke 2,97%. Padahal pada 30 April 2020 di depan Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan memperkirakan pertumbuhan kuartal 1/2020 masih 4,5-4,7%. BI memperkirakan 4,3%.

Saya tidak kaget dengan rendahnya pertumbuhan tersebut. Sering saya sampaikan, tanpa pandemi pun perekonomian Indonesia tahun 2020 cenderung melemah. Pandemi covid-19 memperburuk pelemahan tersebut. Padahal, pemerintah sangat memrioritaskan ekonomi. Karena itu tidak heran jika wacana berdamai dengan corona dan pelonggaran PSBB muncul.

Dari sisi ekonomi serta kebutuhan rakyat bekerja, kita tentu ingin bisnis dan ekonomi kembali bergerak. Masalahnya, apakah data covid-19 mendukung pelonggaran tersebut?

Saya mengumpulkan data harian kasus positif covid-19 untuk periode 2 Maret - 17 Mei 2020. Meski saya yakin jumlah kasus positif yang riil jauh di atas data resmi, tapi kita pakai yang resmi saja.

Saya lakukan analisis sederhana, memakai moving average (MA) untuk Indonesia dan DKI Jakarta. MA ini banyak dipakai di pasar keuangan. Tujuannya untuk “menghaluskan” fluktuasi jangka pendek dari data, dan sekaligus mempertajam trend atau siklus jangka panjang. MA ini makanan sehari-hari bagi analis pasar.

Saya menghitung SMA (simple moving average) dan EMA (exponential moving average). Periode yang dipakai adalah 5 dan 14 hari. Alasannya, masa inkubasi rata-rata SARS-COV-2 sekitar 5 hari, dan periode isolasi yang disarankan adalah 14 hari. EMA biasanya lebih kuat dibandingkan SMA.

Kurva MA bisa memberi intuisi, apakah tren kasus ke depan cenderung naik, landai atau malah turun. Dia baru memberi gambaran sangat awal, apakah pelonggaran layak dipertimbangkan. Baru dipertimbangkan lho ya.

Kenapa? Karena ada indikator yang lebih penting diketahui. Yaitu, bilangan reproduksi dasar atau bilangan reproduksi efektif. Jika anda menonton film Contagion, indikator bersimbol Ro dan Re (atau Rt) ini muncul di sana, meski kurang akurat.

R ini bahasa gampangnya menunjukkan, berapa banyak orang yang tertular dari satu orang yang terinfeksi sebelumnya, di dalam populasi yang rentan tertular (susceptible).

Di Hongkong, R dihitung harian dan ditampilkan live. Di Jerman, R menjadi acuan pemerintah untuk melonggarkan lockdown atau tidak. R nya dihitung oleh Robert Koch Institute.

Entah mengapa Gugus Tugas Covid-19 tidak menyajikan estimasi R harian. Saya usahakan semampunya supaya angka ini ada.

Dari analisis MA, terlihat jelas kurva jumlah kasus positif covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda melandai, apalagi turun.

Untuk Indonesia, baik rata-rata 5 harian maupun 14 harian, kurvanya masih “mendongak”. Trennya naik. Ini baik dari SMA maupun EMA. Adanya “kail” di ujung kurva EMA-5 hari tidak bisa ditafsirkan terlalu banyak, apalagi “kail” itu pada saat kurva masih tinggi.

Untuk DKI, tanda-tanda melandai sudah muncul, tapi masih “goyang”. Kondisi ini sama dengan 4 hari lalu ketika saya melakukan analisis hingga 13 Mei. Mungkin dalam 7-14 hari ke depan kita baru bisa yakini trennya.

Jadi, data nasional sama sekali tidak mendukung pelonggaran PSBB dalam waktu dekat ini. Sementara untuk DKI, kita harus lihat dulu data beberapa hari ke depan.

Itu baru gambaran awal. Tanpa perkembangan harian R, kita hanya meraba-raba di kegelapan. Untuk pelonggaran, R harus kurang dari satu. Artinya penyebaran virus relatif terkendali.

Setelah R diketahui, kita juga harus punya protokol baru. Itu yang disebut the New Normal.

Protokol ini harus spesifik. Misalnya, bagaimana aturan jaga jarak di Pasar Tanah Abang, restoran dan kafe, supermarket, tukang cukur, ojol, kaki lima hingga pasar tradisional. Mulai dari retail hingga penerbangan, perhotelan, jasa keuangan dan sebagainya. Mulai dari bisnis hingga sosial dan agama, termasuk di rumah ibadah.

Semua aturan ini punya konsekwensi keuangan. Ojol misalnya, apa boleh membawa penumpang? Ojol tanpa penumpang jelas “ambyar”. Jika boleh, apa penumpangnya harus bawa helm sendiri? Risiko penularan virusnya tinggi jika helm dipakai bergantian.

Jika kita tergesa-gesa dan tidak disiplin dengan PSBB, saya khawatir penyebaran SARS-CoV-2 akan semakin meledak. Tanpa ledakan lanjutan kasus COVID-19 saja, tekanan ekonomi sudah amat sangat berat.

Yang penting diingat, kepercayaan investor dan pebisnis global kepada Indonesia sangat tergantung apakah kita dinilai sanggup mengendalikan pandemi atau tidak.

Perlu dicatat juga, Jepang sudah masuk resesi secara teknikal. Pertumbuhannya minus 0,9% untuk Januari-Maret 2020, atau 3,4% tahunan. Pada Q4/2019 ekonomi Jepang terkontraksi 7,3% secara tahunan (hasil revisi). Jepang adalah perekonomian terbesar ketiga di dunia.

Intinya, kita perlu hati-hati, ilmiah dan matang persiapannya sebelum melonggarkan PSBB. Agar, pandemi covid-19 tidak meledak lagi, yang justru makin tinggi daya rusaknya terhadap sektor kesehatan, ekonomi dan kehidupan bangsa keseluruhan.

Kurva DKI Jakarta 5 hari

Kurva Nasional 5 hari

Kurva DKI Jakarta 14 hari

Kurva Nasional 14 hari

 

Artikel ini dimuat pada :

https://republika.co.id/berita/qacce3318/kajian-statistik-psbb-belum-waktunya-dilonggarkan

http://detik.id/V2LihJ

http://republika.co.id/berita/qdd0fb318/siapkah-indonesia-melonggarkan-psbb

 

 

 

Article List