SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


April 22, 2019

Tentang Pertumbuhan Ekonomi (PE) 5% “Ndasmu”.

Tentang Pertumbuhan Ekonomi (PE) 5% “Ndasmu”.

Dradjad Wibowo

“Itu wujud kejengkelan Prabowo kepada narasi yang dipakai pemerintah bahwa PE 5% itu hebat. Sudah termasuk tertinggi di G20.

Mari lihat sejarah mulai Orde Baru. Pertanyaan saya, dengan pengecualian masa krisis ekonomi dan pemulihannya (1998-2004), kapan Indonesia puas dan bangga dengan 5%? Tidak pernah!

Selama tiga dekade lebih kepemimpinan pak Harto, hanya 4 kali PE Indonesia berada di bawah 5%. Yaitu tahun 1975, 1983, 1985 dan 1987. Itu pun, pada tahun 1975 dan 1987 angkanya 4,98% dan 4,93%.

Kecuali keempat tahun tersebut, PE Indonesia selalu di antara 5-10%. Bahkan ketika apes mendekati 5% pun, angkanya masih di atas 5,5%. Frekwensi terbanyak PE berada pada 6%-9%.

Pada tahun 1968 PE Indonesia sempat dua-dijit, yaitu 10,92%. Setelah itu kita tidak pernah lagi dua-dijit, hanya pada tahun 1980 pernah 9,88%.

Selama masa krisis dan pemulihannya, angka 5% tergolong mewah. Maklum kita harus pulih dari PE yang minus 13,13% pada tahun 1998. Itu sebabnya periode ini perlu dikecualikan.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, Indonesia pun selalu berusaha mencapai PE yang tinggi. Tidak pernah angka 5% dianggap hebat.

Kenapa kita memerlukan PE cukup tinggi? Salah satu alasannya adalah untuk menampung pertambahan pencari kerja baru. Rasio penciptaan kerja yang wajar adalah sekitar 300-400 ribu tambahan orang bekerja per 1% PE. Itu berdasarkan pengalaman historis sejak masa pak Harto. Jika rasionya naik ke 500 ribu, sebenarnya sudah aneh. Tapi masih sedikit bisa ditolerir mengingat besarnya peranan sektor informal.

Pertumbuhan yang terlalu tinggi ada ekses negatifnya. Ekonomi Indonesia dikenal cepat panas. Pertumbuhan yang tinggi sering diikuti inflasi yang tinggi pula, sehingga menggangu stabilitas makro.

Itu sebabnya, konsensus tidak tertulisnya adalah kita harus mengejar PE sekitar 6-7%. Itu angka yang cukup untuk menyediakan lapangan kerja, pendapatan per kapita rakyat meningkat cukup memadai, sementara inflasi terkendali, demikian juga dengan nilai tukar Rupiah dan suku bunga.

Dengan kata lain, terjadi keseimbangan antara Pertumbuhan, Pemerataan dan Stabilitas. Dugaan saya, ketika pak Jokowi menjanjikan PE 7%, tidak lepas dari pertimbangan di atas.

Sekarang tiba-tiba PE 5% ini dinarasikan sebagai sudah hebat. Masyarakat diminta puas dengan 5%. Jangan karena gagal 7% lalu masyarakat dicekoki dengan narasi ini.

Seharusnya yang dilakukan adalah, ayo kita cari cara bersama-sama mencapai PE 6-7% tersebut.


Artikel ini dimuat :

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4501807/bpn-umpatan-ndasmu-wujud-kejengkelan-prabowo

https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/09/ppo2f3318-penjelasan-bpn-tentang-pernyataan-ndasmu-dari-prabowo

https://m.suarasurabaya.net/app/roadtoistana/detail/2019/219201-BPN-Prabowo-Sebut-Pertumbuhan-Ekonomi-Ndasmu-Karena-Jengkel-

 

Mengamankan Harga Pangan? BISA! Asal Tidak Disetir oleh Raja Impor dan Mafia Pangan.

Dradjad H. Wibowo (23/2/2019)

 

Pada tanggal 22/2/2019 di CSIS Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyindir tekad Prabowo menurunkan harga pangan bagi emak-emak. Setelah itu di media online, anggota TKN silih berganti “menghantam” tekad Prabowo tersebut.

Saya maklum saja. Karena selama 4 tahun, pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal mengamankan harga pangan dengan benar. Harga sering melonjak-lonjak. Sementara senjata andalan pemerintah untuk menurunkannya adalah impor, impor dan impor.

Untuk beras, Presiden Jokowi bahkan jauh lebih banyak mengimpor dibanding Presiden SBY. Rata-rata impor beras beliau adalah 1,174 juta ton/tahun, sementara Presiden SBY hanya 0,902 juta ton/tahun. Angka ini saya hitung mulai pada hari ketika masing-masing beliau memerintah.

Apakah kita bisa memutus lingkaran setan dari gejolak harga pangan dan impor? Baik pada tingkat konsumen maupun produsen? Jawabnya, sangat bisa. Salah satu syaratnya, kita perlu sebuah kebijakan harga pangan di mana negara hadir di pasar. Perlu ada keberpihakan dari negara.

Keberpihakan dan kehadiran negara itulah salah satu perbedaan visi yang mendasar antara mas Prabowo dengan pak Jokowi. Prabowo mempunyai keberpihakan yang sangat kuat kepada petani, peternak, petambak, nelayan, maupun kepada konsumen termasuk emak-emak. Prabowo tulus dan serius dalam menurunkan harga pangan bagi rakyat, sekaligus menjamin harga jual yang layak bagi produsen.

Apakah mas Bowo bisa mewujudkannya? Sangat bisa. Dalam pidato tanggal 8 Februari 2019, Prabowo menyebut salah satu langkahnya adalah dengan memangkas keuntungan.

Keuntungan dan marjin tata niaga pangan itu sering terlalu tinggi. Apalagi untuk pangan eks impor. Kita lihat beras ex-Vietnam sebagai contoh. Saya ambil beras dengan tingkat pecah 5-25%, kadar air 14% dan spesifikasi lain yang masuk kualitas beras medium.

Setelah ditambah biaya pengapalan, asuransi, gudang di Jakarta, dan biaya lainnya, jatuhnya sekitar Rp 6000/kg. Di pasar harganya bisa mendekati Rp 10000/kg, bahkan pernah Rp 11000/kg. Edan kan marjinnya.

Gula juga demikian. Ekonom senior Rizal Ramli dan Faisal Basri sering mengungkapkannya. Hitungan saya, bagi importir dengan kuota 100 ribu ton saja, keuntungan sebesar Rp 400 milyar itu sangat mudah. Edan tidak?

Telur dan ayam? Sama edannya. Ada mafia yang memainkan harga DOC (day-old chicken), pakan, telur dan daging ayam. Menurut Bloomberg 12 Februari 2019, antara Januari 2018-Januari 2019 saja harga DOC melonjak 40% lebih. Harga saham raksasa peternakan di Indonesia meroket 65-140% pada 2018. Raksasa peternakan pesta keuntungan, peternak dan emak-emak kelabakan.

Marjin yang edan-edanan itulah yang akan dipangkas oleh Prabowo. Kenapa Presiden Jokowi tidak bisa? Ya silakan tanya Menteri Perdagangan dan Menteri terkait. Silakan tanya pemerintah berpihak kepada siapa. Silakan cek siapa saja raja-raja impor dan mafia pangannya.

Dalam debat kedua, Prabowo mengatakan, benar bahwa efek industri 4.0 bagi petani itu penting. Tapi bagi saya (Prabowo), lebih penting lagi memastikan harga yang layak bagi petani / produsen, serta harga yang murah bagi konsumen. Itulah esensi kebijakan harga pangan Prabowo-Sandi.

Tentu harus ada dukungan kebijakan yang lain. Misalnya, perlu penguatan pengelolaan stok pangan nasional. Bulog harus dibersihkan dari koruptor, ditambah bujetnya, ditambah gudangnya dan sebagainya. Demikian juga dengan PTPN komoditas gula.

Di sisi lain, peningkatan produksi pangan nasional harus menjadi prioritas dan dilakukan secara masif. Kebijakan harga pangan di atas adalah insentif yang sangat penting bagi produsen. Selain itu, investasi untuk sarana dan prasarana produksi pertanian harus digenjot. Inovasi pertanian juga perlu diberi imbalan oleh negara. Intinya, keberpihakan negara kepada sektor pertanian harus kuat.

Kenapa Prabowo dan Sandi bisa bebas mengambil kebijakan harga di atas? Ya karena mereka tidak berhutang budi kepada raja-raja impor dan mafia pangan yang menghancurkan harga di produsen dan meroketkan harga di konsumen. Itu kuncinya!

Versi yang lebih ringkas dari tulisan ini dimuat dalam:

https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/23/155310126/jawab-sindiran-luhut-soal-harga-pangan-ini-penjelasan-bpn-prabowo

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4440340/prabowo-mau-turunkan-harga-telur-timses-mas-bowo-tulus

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4440441/timses-prabowo-beberkan-jurus-pangkas-harga-telur

 

Fakta dan Pertanyaan Seputar Pertemuan Presiden dengan James Moffett

 

Dradjad H. Wibowo (22 Feb 2019)

Saya kaget sekali membaca berita tentang pertemuan Presiden Joko Widodo dengan James Moffett sebagaimana diungkap mas Sudirman Said (SS). Jika hal ini terjadi di negara maju, pers akan mengejar faktanya habis-habisan hingga tuntas. Parlemen pun langsung bergerak mencari fakta. Ini karena pers dan parlemen benar-benar memosisikan diri sebagai pilar demokrasi.

Karena itu, demi transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik, mari kita inventarisasi fakta yang terbukti dan pertanyaan yang belum terjawab.

Ikhtiar ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pencapresan. Saya hanya mencari kebenaran. Jika SS ngawur dan asal tuduh, saya tidak segan-segan akan katakan itu. The truth, nothing but the truth. Itu yang kita cari bersama.

Setelah mengkaji jawaban Presiden Joko Widodo, hemat saya ada beberapa fakta yang sudah terbukti.

Fakta 1: Presiden tidak membantah keberadaan pertemuan tanggal 6 Oktober 2015 di kantor Presiden di Istana Negara. Jadi, benar memang ada pertemuan antara Presiden dengan Moffett pada tanggal tersebut. Benar bahwa ketika SS hadir ke Istana atas panggilan Presiden, Moffett sudah bersama Presiden di kantor beliau. Menurut SS, dia dan Moffett lalu pergi dan menyiapkan draft surat tertanggal 7 Oktober 2015.

Fakta 2: Presiden menyatakan bahwa pertemuan beliau dengan Moffett itu tidak diam-diam. Berarti “tidak diam-diam” ini termasuk pertemuan tanggal 6 Oktober 2015 di atas.

Jadi berita bahwa pertemuan tersebut adalah “rahasia” sudah dibantah oleh Presiden.

Fakta 3: SS tidak hadir dalam pertemuan Presiden dengan Moffett. SS hadir di Istana hanya menerima perintah menyiapkan surat. SS bukan saksi yang mengetahui isi pertemuan.

Fakta 4: pertemuan tersebut menjadi dasar dari dibuatnya Surat 7 Oktober 2015. Jadi jika nanti kesepakatan Freeport dinilai merugikan negara, kronologisnya sudah ada.

Dengan keempat fakta di atas, ada beberapa pertanyaan krusial.

Pertanyaan 1: Apakah “tidak diam-diam” itu berarti ada pihak lain yang ikut pertemuan Presiden dengan Moffett? Apakah pihak lain ini satu orang atau lebih?

Pertanyaan 2: Jika tidak ada pihak lain, beliau dengan Moffett berkomunikasi memakai bahasa apa? Bahasa Indonesia atau Inggris?

Bahasa Indonesia-nya Moffett amat sangat terbatas. Di sisi lain, banyak video yang menunjukkan bahasa Inggris lisan-nya Presiden juga terbatas. Mohon maaf sekali atas penilaian ini. Dalam debat pun beliau menyebut Unikon, bukan Unicorn. Itu sebabnya mas Prabowo bertanya ulang. Insinyur atau orang yang akrab dengan Belanda tahu apa itu Unikon. Bisa di-google juga.

Dengan kondisi di atas, bagaimana jika terjadi kesalahpahaman karena faktor bahasa? Yang dibicarakan kan sangat strategis bagi Indonesia, yaitu masalah Freeport.

Pertanyaan 3: jika ada pihak lain, tentu dia atau salah satu dari mereka (jika lebih dari satu orang) cukup fasih bahasa Inggris-nya. Siapakah dia atau mereka itu? Mengapa dia atau mereka sudah pergi saat SS datang? Apakah memang SS sebagai Menteri tidak boleh mengetahui dia atau mereka? Kenapa?

Pertanyaan 4: Siapa Aspri Presiden yang menelepon SS? Siapa Aspri Presiden yang membisiki SS bahwa “pertemuan ini tidak ada”? Ataukah SS hanya mengklaim saja? Jika SS hanya mengklaim, mengapa sampai hari ini tidak ada bantahan dari Aspri?

Pertanyaan 5: benarkah pertemuan 6 Oktober itu tidak tercatat Setneg atau Setkab? Apa alasan Setneg atau Setkab tidak mencatat pertemuan Presiden di kantor di Istana dengan pihak tamu?

Jika pertemuan 6 Oktober 2015 tersebut tercatat, mengapa Setneg atau Setkab diam saja? Mengapa tidak menunjukkan sebuah bukti?

Pertanyaan 6: Ini yang paling fundamental. Sebenarnya apa yang dibicarakan dan disepakati Presiden dan Moffett dalam pertemuan 6 Oktober 2015 itu? Apakah presis seperti isi surat 7 Oktober 2015? Ataukah ada hal lain?

Saya berharap pertanyaan di atas segera ada jawabannya. Sehingga, di masyarakat tidak muncul spekulasi yang liar, yang merugikan kita semua.

 

Artikel ini dimuat Pada :

 

https://politik.rmol.co/read/2019/02/22/379620/Fakta-Dan-Pertanyaan-Soal-Pertemuan--Rahasia--Jokowi-Dengan-Bos-Freeport-


 

 

 

Article List