SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


September 26, 2018

*Soal Freeport, Pencitraannya Kelewatan Bingit*

*Dradjad Wibowo*
Anggota Wanhor PAN
Ekonom Senior Indef

Seandainya pemerintah mengumumkan hasil negosiasi dengan Freeport Indonesia (FI) apa adanya, tentu kita harus meng-apresiasi. Negosiasi ini sangat alot dan sudah berjalan sekitar setahun. Perlu kerja keras dari pihak Inalum dan pemerintah. Saya percaya, bos Inalum Budi Sadikin akan mati-matian mencari deal terbaik bagi Indonesia. Dia dulu seorang bankir yang profesional dan hati-hati.

Sayangnya, pencitraan yang dilakukan oleh oknum pemerintah sangat kelewatan. Sangat membodohi rakyat. Saking berhasilnya, tidak sedikit yang menulis “terima kasih pak Jokowi” tanpa melakukan fact-check. Sampai-sampai seorang mahasiswa Indonesia di Inggris pun melakukan kebodohan yang sama.

Saya mendukung penuh usaha pemerintah mengambil alih saham mayoritas FI. Yang saya kritisi adalah pencitraan dan pembodohan rakyat yang kelewatan.

Mari kita lakukan fact-check.

1. Apa yang sudah disepakati? Jawabnya, lebih pada soal harga. Tiga pihak, yaitu Indonesia (pemerintah dan Inalum), Freeport-McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto sepakat pada harga US$ 3.85 milyar, atau sekitar Rp 55 triliun. Ini adalah harga bagi pelepasan hak partisipasi Rio Tinto, plus saham FCX di FI.

Rio Tinto terlibat dalam negosiasi karena dia ber-joint venture dengan FCX, di mana hingga 2021 dia berhak atas 40% dari produksi di atas level tertentu dan 40% dari semua produksi sejak 2022. Gampangnya, meskipun FCX pemilik mayoritas FI, tapi 40% produksinya sudah di-ijon-kan ke Rio Tinto. Jadi selain saham FCX di FI, Indonesia juga harus membeli hak ijon ini.

2. Apakah Freeport sudah direbut kembali seperti klaim bombastis yang beredar? BELUM! Transaksi ini masih jauh dari tuntas. Kepada media asing seperti Bloomberg dan lainnya, pihak FCX dan Rio Tinto menyebut, masih ada isu-isu besar yang belum disepakati.

Dalam berita Bloomberg, Rio secara resmi menyatakan “Given the terms that remain to be agreed, there is no certainty that a transaction will be completed”. Jadi, masih belum ada kepastian bahwa transaksinya akan tuntas.

Menurut Freeport dalam berita Bloomberg, isu besar itu adalah: (a) hak jangka panjang FCX di FI hingga tahun 2041, (b) butir-butir yang menjamin FCX tetap memegang kontrol operasional atas FI, meskipun tidak menjadi pemegang saham mayoritas, dan (c) kesepakatan tentang isu lingkungan hidup, termasuk tentang limbah tailing.

3. Lalu kenapa pada bulan Juli 2018 tercapai kesepakatan harga? Dugaan saya, ini tidak lepas dari fakta bahwa IUPK sementara (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) bagi FI habis pada 4 Juli 2018. Melalui revisi SK Nomor 413K/30/MEM/2017, IUPK diperpanjang hingga 31 Juli 2018. Sejak 2017, IUPK ini sudah berkali-kali diperpanjang.

4. Harganya mahal atau tidak? Saya belum bisa menjawabnya sekarang. Tapi yang jelas, sejak lama Rio Tinto pasang harga di US$ 3.5 milyar. Tidak mau nego. Indonesia akhirnya menyerah, terima harga US$ 3.5 milyar, ditambah US$ 350 juta bagi FCX.

Sebagai perbandingan, pada 1 November 2013 Indonesia “merebut kembali” Inalum dari Jepang. Pihak Jepang, yaitu NAA (Nippon Asahan Aluminium) ngotot dengan harga US$ 626 juta. Pemerintah ngotot US$ 558 juta. Jadi ada selisih US$ 68 juta. Jepang akhirnya takluk.

Mungkin memang lebih mudah mengalahkan Jepang dibandingkan “koalisi” dari AS, Inggris dan Australia.

5. Sebagai catatan, aset Inalum saat ini sekitar Rp 90 triliun. Dengan kesepakatan harga US$ 3.85 milyar, transaksi ini nilainya setara 61% aset Inalum. Saya ingatkan, jangan sampai Inalum over-stretched, yang bisa menjadi masalah besar di kemudian hari.

Berdasarkan fakta di atas, jelas bahwa Freeport belum “direbut kembali”. Transaksi belum terjadi karena ada isu-isu besar yang belum tuntas. Itu pun Indonesia nerimo saja harga yang dipatok oleh Rio Tinto. Jika transaksinya terwujud nanti, Indonesia harus membayar Rp 55 triliun. Tapi, FCX ngotot kontrol operasional tetap mereka yang pegang. Qulil haqqa walau kaana murran.

 

Artikel ini di muat pada :

https://finance.detik.com/energi/d-4112761/benarkah-ri-sudah-kuasai-51-saham-freeport

http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/07/13/dradjad-wibowo-freeport-belum-direbut-kembali

 

http://www.tilik.id/read/2018/07/13/4940/ekonom:-soal-freeport-pencitraannya-kelewatan--banget-

https://telusur.co.id/2018/07/13/ekonom-pencitraan-pemerintah-kelewatan-banget-soal-freeport/

https://telusur.co.id/2018/07/13/ekonom-pencitraan-pemerintah-kelewatan-banget-soal-freeport/

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/07/13/pbsogi349-drajad-sebut-pencitraan-freeport-kelewatan-ini-alasannya

https://kumparan.com/wendiyanto-saputro1507699486683/dradjad-wibowo-pencitraan-pemerintah-soal-freeport-kelewatan-27431110790545099

http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2018/206509-Pencitraan-Soal-Freeport-oleh-Oknum-Pemerintah-Sudah-Kelewatan

http://wartakota.tribunnews.com/2018/07/13/terbongkar-pencitraan-berlebihan-freeport-lihat-saja-5-fakta-fi-belum-direbut-kembali

 

http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1053717-drajad-wibowo-sebut-freeport-belum-resmi-di-tangan-ri-ini-faktanya

 

https://www.inews.id/finance/read/179905/ekonom-freeport-indonesia-belum-direbut-kembali

 

Tidak Ada Perang Dagang dengan AS

Dradjad H. Wibowo
Ekonom Senior Indef
Lektor Kepala Perbanas Institute
Anggota Wanhor PAN

 

Pagi tadi saya mendapat kiriman link berita yang berisi ancaman perang
dagang dari Trump terhadap Indonesia. Indonesia pun dengan gagah menyatakan
siap melakukan serangan balik. Sumbernya antara lain adalah Menteri Perdagangan
Enggartiasto Lukita dan Ketua Apindo Sofyan Wanandi, yang juga staf khusus
Wakil Presiden.

Saya tentu saja kaget, tapi juga geli. AS diklaim mengancam perang dagang dengan Indonesia? Lucu.

Biar jelas, mari kita lihat faktanya. Dalam perdagangan internasional ada yang disebut Generalized System of Preferences (GSP). GSP adalah sebuah sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum WTO / Organisasi Perdagangan Dunia.

Singkatnya, melalui GSP satu negara bisa memberi keringanan tarif bea masuk kepada eksportir dari negara-negara tertentu, biasanya dari negara miskin. Sementara itu eksportir negara kaya tetap dikenakan aturan umum WTO.

Sejak 1974 Amerika Serikat (AS) sangat banyak memberikan GSP. Saat ini setidaknya terdapat 112 negara merdeka dan 17 teritori yang mendapat GSP dari AS. Jumlah produk yang diberi GSP sekitar 5000-an item.

Selain untuk membantu pembangunan negara miskin, GSP juga bertujuan mempromosikan nilai-nilai Amerika, termasuk demokrasi dan supremasi hukum. Jadi jelas, GSP adalah salah satu alat politik luar negeri AS untuk menjaga pengaruh dan dominansi globalnya.

Negara hebat seperti China, negara G7, Uni Eropa, Rusia, Australia, dan Selandia Baru tidak meminta dan tidak menerima GSP. Dari ASEAN, ada Singapura dan Malaysia.

Indonesia sendiri justru menjadi salah satu penerima GSP, bersama negara ASEAN lain yaitu Thailand, Filipina, Kamboja dan Myanmar.

Setiap tahun United States Trade Representative (USTR) mengadakan review terhadap penerima GSP.

Jauh sebelum Trump berkuasa, Indonesia sudah masuk review kelayakan GSP dan priority watch list (PWL) dari USTR dalam kriteria hak kekayaan intelektual (HAKI). Jadi kelayakan GSP Indonesia bisa dicabut jika gagal memenuhi kriteria HAKI.

Nah pada tanggal 13 April 2018 USTR mengumumkan akan melakukan review kelayakan GSP terhadap 3 negara yaitu Indonesia, India dan Kazakhstan. Indonesia akan dinilai dalam kriteria akses pasar serta kriteria jasa dan investasi. India dalam kriteria akses pasar, sedangkan Kazakhstan kriteria hak pekerja.

Secara spesifik, yang menjadi sorotan USTR adalah terkait industri obat-obatan, kimia/pertanian dan beberapa aturan sektor jasa/investasi yang dinilai tidak fair.

Itulah yang sebenarnya terjadi. Yaitu, review apakah Indonesia masih layak mendapat GSP. Dulu hanya HAKI, sekarang ditambah 2 kriteria: akses pasar serta jasa dan investasi. Apakah memberatkan kita? Tentu saja! Tapi ini bukan perang dagang. AS berbelas-kasihan ke kita. Dan sekarang mau ngecek apakah Indonesia masih pantas dibelas-kasihani.

Dari sisi skala impor pun, Indonesia “gak level” diajak perang dagang AS. Impor AS dari Indonesia relatif sangat kecil. Hanya US$ 19.6 milyar pada tahun 2015 sesuai data US International Trade Commission. Ini hanya sekitar 1/25 atau 4,1% dibanding impor dari China, 1/15 Kanada atau Meksiko, lebih dari 1/7 Jepang dan hampir 1/6 Jerman. Terlalu kecil.

Yang aneh, meski sudah dapat GSP, Indonesia adalah pembayar tarif bea masuk terbesar kelima di AS, sebesar US$ 1.3 milyar pada tahun 2015. Ini membuat Indonesia terkena tarif efektif sebesar 6,4%, dua kali lipat China yang tanpa GSP tapi hanya kena 3%. Parah kah? Jadi untuk apa AS perang dengan Indonesia? Wong diplomat Indonesia selama ini sudah lemah dalam negosiasi tarif bagi negaranya.

Kesimpulannya, tidak ada ancaman perang dagang dari AS. Daripada gagah-gagahan di dalam negeri, lebih baik pemerintah kerja kerja dan kerja menurunkan tarif efektif di atas.

Artikel ini dimuat Pada :

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/07/06/pbftas318-dradjad-geli-dengan-klaim-as-ancam-perang-dagang-indonesia

http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/07/06/dradjad-h-wibowo-lucu-as-diklaim-ancam-lakukan-perang-dagang-dengan-ri

http://m.suarasurabaya.net/app/ekonomibisnis/detail/2018/206169-Dradjad-Wibowo-Indonesia-Tidak-Ada-Perang-Dagang-dengan-AS

http://www.tilik.id/read/2018/07/06/4566/drajad:-indonesia-nggak-level-diajak-perang-dagang-dengan-as

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4101850/indonesia-katanya-nggak-level-perang-dagang-lawan-as

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4101697/memangnya-ada-perang-dagang-as-dengan-ri

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4101697/memangnya-ada-perang-dagang-as-dengan-ri

http://m.akurat.co/id-248336-read-tidak-ada-perang-dagang-dengan-as

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180706160736-4-22305/trump-ancam-perang-dagang-as-bisa-jadi-tak-lagi-iba-ke-ri

 

 

Mbah Amien memposisikan dirinya pemain cadangan

Mbah Amien memposisikan dirinya pemain cadangan

 

 

 

Article List