SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


December 13, 2018

Tentang Blok Rokan

Dradjad H. Wibowo

Berikut ini adalah jawaban saya ke detik pada tanggal 3 November 2018, pk 15.52. Soal antek asing atau bukan, karena bantahannya dikaitkan dengan Blok Rokan dan Freeport, saya lebih baik bicara data saja. Saya malah bertanya, apa klaim “rebut kembali” itu benar? Mari lihat faktanya. Saya ambil contoh Blok Rokan.

Blok Rokan itu kontraknya habis Agustus 2021. Chevron mengajukan perpanjangan kontrak, sementara Pertamina menjadi pesaing. Tanggal 31 Juli 2018, pemerintah memutuskan Pertamina sebagai pemenang kontrak. Lalu gegap gempita-lah berita kalau Blok Rokan “direbut kembali”.

Faktanya, pertama, per Agustus 2021 nanti Chevron itu secara hukum tidak punya hak secuil kuku pun terhadap Blok Rokan. Lalu yang direbut dari Chevron apanya?

Kedua, hingga saat ini pengelolaan Blok Rokan masih hak Chevron. Masih sama dengan puluhan tahun yang lalu. Tidak ada yang direbut sekecil-kutu pun.

Ketiga, Pertamina mau tidak mau harus melakukan share down untuk mengelola Blok Rokan. Ini dinyatakan oleh Wamen Arcandra Tahar tanggal 8 Agustus 2018.

Share down itu pelepasan saham, biasanya saham partisipasi. Ini praktek umum dalam bisnis seperti minyak dan gas.

Sekarang kita belum tahu skema share down-nya bagaimana. Tapi ingat, Pertamina berencana mengeluarkan investasi US$ 72 milyar selama 20 tahun untuk Blok Rokan. Sementara total aset Pertamina per awal 2018 itu hanya sekitar US$ 55 milyar, setelah Blok Mahakam dimasukkan. Itu pun Pertamina akan jual-jual aset.

Target keuntungan Pertamina tahun 2018 hanya Rp 32 triliun atau US$ 2,13 milyar. Itu pun tampaknya bakal gagal tercapai, karena realisasi laba pada Semester I / 2018 hanya sekitar Rp 5 triliun.

Dengan kondisi di atas, jangan-jangan Blok Rokan nanti hanya merek-nya saja yang Pertamina. Tapi “pengelola dan penikmat rill”nya, ya raksasa minyak asing lagi. Bisa dari Amerika Serikat, China atau negara lain.

Oh ya jangan lupa, pengumuman Blok Rokan itu tanggal 31 Juli 2018. Tanggal 4-10 Agustus ada pendaftaran Capres di KPU. Saya no comment saja lah hehe.

Freeport juga mirip, banyak kesenjangan antara “klaim dan citra” vs fakta.

https://news.detik.com/berita/d-4286197/jokowi-tepis-antek-asing-tim-prabowo-akuisisi-blok-rokan-klaim

 

Rupiah Perlu Terobosan Radikal

*Dradjad Wibowo*
Anggota Wanhor PAN
Ekonom Senior Indef

Di satu sisi sebagai politisi, anjloknya Rupiah bisa dijadikan bola politik untuk memyerang pemerintahan Presiden Jokowi di bidang ekonomi. Ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap elektabilitas pak Jokowi.

Namun di sisi lain sebagai ekonom, saya sangat khawatir terhadap efek bola salju dan efek domino dari anjloknya Rupiah. Kurs Rupiah sekarang adalah yang terendah, bahkan dibandingkan saat krisis ekonomi 1998.

Efek bola saljunya, kepercayaan pasar bisa ambruk cepat seperti bola salju menggelinding. Karena, berbagai langkah jangka pendek yang diambil pemerintah, BI dan OJK terbukti gagal menjaga Rupiah. Cadangan devisa sudah anjlok hampir USD 14 milyar selama Januari-Juli 2018 saja. Per Agustus 2018 selama periode hanya 3 bulan, BI sudah 4 kali menaikan bunga reverse repurchase 7-hari. Suku bunga pinjaman makin mempersulit pelaku usaha. Berbagai klaim keberhasilan dan ketahanan ekonomi terbukti gagal meyakinkan pasar. Ini berpotensi membuat Rupiah makin terdepresiasi.

Efek dominonya, anjloknya Rupiah akan menyulitkan banyak perusahaan dan rumah tangga. Mulai dari sektor perbankan hingga ritel dan makanan. Harga barang naik, dan seterusnya yang tidak perlu saya rinci.

Padahal banyak analis, terutama asing, yang sudah sejak Q1/2018 memproyeksikan Rupiah akan turun ke selang Rp 14900-15000 dalam jangka waktu 12 bulan. Kepada klien saya, saya juga memberikan analisis yang sama. Jadi sebenarnya, Rupiah anjlok lebih cepat dan lebih besar dari proyeksi para analis. Ini lebih mengkhawatirkan.

Demi kepentingan bersama, saya menyarankan pak Jokowi mengambil langkah radikal. Selama ini tim ekonomi pak Jokowi lebih sibuk “bicara ke media” dari pada “kerja nyata” memperbaiki tiga defisit. Yaitu, defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal Indonesia.

Jika ada masalah, mereka sering menyalahkan kondisi global. Memang ada faktor global seperti kenaikan suku bunga the Fed, harga minyak, atau efek psikologis Turki. Tapi harusnya, kita lebih fokus memperkuat kondisi dalam negeri.

Jadi pak Jokowi, tolong rombak total tim ekonomi, ambil langkah jangka pendek yang lebih pro-bisnis, dan perbaiki defisit. Pasar sudah memvonis jelek tim ekonomi.

 

https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/09/05/pek5ek318-dradjad-rupiah-anjlok-lebih-cepat-dari-perkiraan-analis

 

 

Lagi-Lagi Ribut Tentang Beras

*Dradjad Wibowo*
Anggota Wanhor PAN
Ekonom Senior Indef

Seperti di bulan Januari 2018, beras kembali menjadi kegaduhan politik. Gaduhnya bukan karena ribut antara kubu Jokowi vs kubu Prabowo. Tapi justru antara para pembantu Presiden.

Beras menjadi barang ekonomi-politik yang aneh di era Presiden Jokowi. Contohnya pada saat musim panen raya Desember 2017-Februari 2018, harga beras malah melonjak. Harusnya kan harga turun ketika panen raya. Kemendag pun akhirnya memutuskan mengimpor 500 ribu ton beras pada 11 Januari 2018.

Posisi Kementan adalah menentang impor. Karena katanya, panen lebih dari cukup. Mentan bahkan katanya siap menggaungkan swasembada.

Di Republika online pada bulan Januari 2018 saya pernah menulis tentang tidak masuk akalnya data beras dari Kementan  dan BPS. Jika kita percaya data mereka, saya menghitung produksi beras itu minimal sebesar 50,2 juta ton, sementara konsumsinya sekitar 25,7 juta ton. Artinya, produksi hampir 2 kali lipat konsumsi, atau surplus hampir 100%! Tapi jika memang Indonesia surplus beras, kenapa barangnya tidak ada di pasar? Koq harga beras melonjak malah melonjak menjelang puncak panen Januari/Februari 2018?

Karena masalah beras, citra Presiden Jokowi pun merosot. Apalagi saat itu tarif listrik naik, harga-harga juga mahal. Klaim Mentan pun ditolak oleh Pemerintah sendiri. Impor malah dinaikkan menjadi 2 juta ton.

Bulan September ini bukan musim panen raya. Banyak daerah masih mengalami kemarau. Harusnya kan stok beras turun. Tapi Mendag dan Kabulog justru ribut karena stok berlimpah sehingga gudang tidak cukup. Ributnya parah banget sampai keluar makian “matamu”. Padahal, kontrak impor sudah terlanjur dibuat. Beras impor terlanjur berdatangan. Mau dibuang ke mana beras impor yang masih akan terus masuk tersebut? Jika memang kebanyakan impornya, apa waktu memutuskan angka 2 juta ton kapasitas gudang Bulog tidak dihitung dulu?

Sekarang muncul tuntutan agar Presiden memecat Mendag. Hemat saya tuntutan ini wajar, karena Menteri Enggar memang ikut bertanggungjawab. Tapi jika hanya Mendag yang disalahkan, itu tidak fair. Karena, bukan hanya dia yang harus bertanggungjawab terhadap kisruh beras ini. Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Kepala Bulog dan Kepala BPS semuanya juga harus dicopot.

Alasannya, kegaduhan ini jelas bersumber dari mismanajemen para pembantu Presiden tersebut. Mereka salah hitung produksi, salah hitung impor, salah hitung kapasitas gudang. Setelah itu, mereka ribut lagi di media.

Apakah kisruh beras ini ulah spekulan di pasar? Tidak masuk akal! Seperti yang saya tulis di bulan Januari 2018, jika benar ada surplus hingga 24,5 juta ton, berarti harus tersedia uang Rp 16-20 triliun untuk ramai-ramai berspekulasi beras. Jika ada 1000 spekulan, mereka harus menjudikan uang Rp 16-20 milyar per spekulan. Sangat tidak logis. Belum lagi risiko ditangkap polisi.

Yang jelas, impor beras memang pulen. Untuk beras ex-Vietnam, dalam bulan Januari 2018 itu marjinnya bisa Rp 3-5 juta per ton, setelah dipotong semua biaya. Jika impor 2 juta ton, berarti ada marjin Rp 6-10 triliun. Apa ini penyebabnya? Silakan dipikirkan sendiri.

Yang jelas, masalah beras ini terus-menerus menjadi salah satu titik lemah Presiden Jokowi. Tentu akan menjadi salah satu isu strategis dalam kampanye pilpres. Ini karena beras adalah komoditi yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/21/pfdqql318-dradjad-para-pembantu-presiden-kok-malah-bikin-gaduh

 

 

Article List