SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation to meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


October 31, 2020

UU Cipta Kerja: Kertas Kosong Yang Disahkan Rapat Paripurna DPR

UU Cipta Kerja: Kertas Kosong Yang Disahkan Rapat Paripurna DPR

Dradjad H. Wibowo

 

MENDENGAR pengakuan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dari Fraksi Partai Gerindra dan anggota tim perumus RUU Cipta Kerja Ledia Hanifa Amaliah dari Fraksi PKS sebagai mantan anggota DPR 2004-2009, saya kaget sekali.

Supratman dan Ledia mengakui Tim Perumus (Timmus) RUU Cipta Kerja belum menyelesaikan tugasnya. Jika timmus belum selesai, lalu rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg memutuskan berdasarkan apa?

Dalam salah satu acara televisi, Supratman mengaku telah menunjuk Ledia dan Andreas Eddy Susetyo, anggota Baleg dari Fraksi PDI-P, menjadi tim perumus (timmus) RUU Cipta Kerja.

Ledia, dalam acara yang sama, menjelaskan bahwa perumusan draf RUU Cipta Kerja mengalami kendala dalam keterbatasan tim terutama dalam penyisiran sinergi isi yang banyak itu. Pengecekan tetap dilakukan, kata dia, tetapi keterbatasan timmus dan banyaknya UU yang tercakup maka masih ada pelolosan.

Seharusnya, kata Ledia, memang dalam pembahasan tingkat I, minifraksi di Baleg DPR telah memegang draf RUU Cipta Kerja yang sudah bersih. Yang terjadi, hingga 7 Oktober 2020 pun Ledia belum memegang draf RUU Cipta Kerja yang telah bersih.

Jika benar pengakuan mereka, hemat saya UU Cipta Kerja ini diproses dengan melanggar Tata Tertib (Tatib) DPR sesuai Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Mari kita lihat Tatib DPR pasal 159 yang bunyinya:

(1) Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal  155 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(2) Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

(3) Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

Karena timmus RUU Cipta Kerja belum menyelesaikan tugasnya maka tidak ada draf hasil timmus yang dilaporkan kepada rapat Panja. Sebagai catatan, dengan draf awal RUU Cipta Kerja yang 1.000-an halaman, aneh juga jika timmus hanya dua orang, meski dibantu sekretariat Baleg.

Selanjutnya mari lihat Pasal 161 Tatib DPR yang bunyinya:

(1) Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf d paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.

(2) Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(3) Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

(4) Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.

Tanpa adanya draf hasil kerja tim perumus (timmus) yang dilaporkan ke rapat panja, berarti tim sinkronisasi (timsin) belum bekerja. Jika diklaim timsin sudah bekerja, lalu draf apa yang mereka selaraskan?

Lebih krusial lagi, tanpa hasil kerja timsin, panja memutuskan berdasarkan naskah apa? Ini karena berdasarkan Pasal 163, salah satu acara dalam pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat 1 adalah “c. Pembacaan naskah rancangan Undang-Undang”.

Jadi wajib hukumnya ada naskah RUU yang dibacakan, dan itu adalah naskah hasil kerja timmus dan timsin.

Ketentuan Tatib di atas juga sama dengan bunyi Pasal 104, 106 dan 108 dari Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Kertas kosong

Jika melihat proses di atas, jelas bahwa Pembicaraan Tingkat I untuk RUU Cipta Kerja ini belum selesai. Jadi, bukan hanya soal typo seperti yang diklaim sebelumnya. Ini soal Tatib DPR.

Jika Pembicaraan Tingkat I belum selesai tapi Pembicaraan Tingkat 2 (rapat paripurna) dipaksakan maka dokumen RUU-nya belum ada. Tulisan abcd-nya belum ada yang sah di Tingkat 1. Dokumennya boleh tebal tapi tidak ada tulisannya, alias kertas kosong.

Memang ada Pasal 151 ayat (2) Tatib DPR yang membolehkan mekanisme lain dalam Pembicaraan Tingkat I. Namun, selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja kemarin, mekanisme lain ini tidak pernah diputuskan oleh Baleg. Yang dipakai adalah mekanisme standar dalam Tatib DPR.

Rapat Paripurna DPR memang pengambil keputusan tertinggi di DPR. Tapi dengan pelanggaran yang sangat fatal terhadap Tatib DPR di atas, Rapat Paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020 itu mengesahkan naskah RUU Cipta Kerja yang berisi kertas kosong.

Saya heran, kenapa teman-teman di DPR seceroboh ini dalam membahas RUU yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

 

Artikel ini dimuat pada :

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/11181221/uu-cipta-kerja-kertas-kosong-yang-disahkan-rapat-paripurna-dpr

https://republika.co.id/berita/qhyz0v318/dradjad-dpr-sahkan-kertas-kosong-di-paripurna-ruu-ciptaker

https://m.bisnis.com/amp/read/20201010/15/1303309/uu-cipta-kerja-dradjad-wibowo-sebut-dpr-sahkan-kertas-kosong

 

When can physical distancing be relaxed? A health production function approach for COVID-19 control policy

When can physical distancing be relaxed?

A health production function approach for COVID-19 control policy

 

click here

 

Pertumbuhan Minus 5,32%: Sekali Lagi Tolong Kendalikan Pandeminya.

Pertumbuhan Minus 5,32%: Sekali Lagi Tolong Kendalikan Pandeminya.

 

Dradjad H. Wibowo
Ekonom Senior, INDEF
Ketua Dewan Pakar PAN
Chairman, SDI dan IFCC

 

Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin (5/8) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 sebesar minus 5,32% dibandingkan triwulan II-2019, atau year on year (yoy). Dibandingkan dengan triwulan I-2020, atau quarter to quarter (qtq), angkanya 4,19%.

Dengan kontraksi ekonomi sebesar itu, saya sarankan untuk kesekian kalinya: tolong atasi pandemi COVID-19 ini terlebih dulu. Minimal agar transmisi penyakitnya bisa dikendalikan selama vaksin dan obat belum ditemukan.

Tolok ukur minimalnya adalah jumlah kasus harian tidak melebihi kapasitas rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19 dan pasien lainnya. Syukur-syukur bisa seperti Selandia Baru, Taiwan dan Vietnam, di mana jumlah kasus hariannya nol atau di bawah 10 selama beberapa pekan.

Alasannya, sesuai konstitusi, negara wajib menjaga keselamatan rakyatnya. Selain itu, perekonomian akan diuntungkan jika pandemi teratasi lebih awal.

Sebagai argumen, saya kutip studi Correia, Luck, Verner (2020). Temuan mereka, kota-kota di Amerika Serikat (AS) yang dengan cepat dan agresif mengambil langkah kesehatan non-farmasi ternyata ekonominya meningkat setelah pandemi flu 1918. Langkah non-farmasi ini disebut non-pharmaceutical interventions (NPIs). Jaga jarak fisik termasuk di dalamnya.

Ada lagi studi Bodenstein, Corsetti, Guerrieri (2020). Temuannya, berdasarkan analisis terhadap Tabel Input-Output AS, tanpa jaga jarak sosial (fisik), penurunan output, utilisasi kapasitas dan investasi bisa dua kali lipat dari kondisi jika jaga jarak dijalankan dengan benar.

Perlu saya garis bawahi, para penulis itu bukan dokter atau ahli kesehatan. Mereka adalah ekonom dan pakar keuangan yang bekerja di the Federal Reserve System, MIT dan University of Cambridge.

Bukti lain adalah pengalaman Taiwan selama pandemi COVID-19. Taiwan itu sangat rentan karena jaraknya hanya 130 km dari China daratan. Pada tahun 2019 ada 2,71 juta turis China datang ke Taiwan. Sekitar 850 ribu warganegara Taiwan tinggal di China, dan 404 ribu bekerja di sana.

Taiwan bergerak cepat dengan lockdown, tes dan tracking yang masif, serta langkah kesehatan lainnya. Hasilnya, sejak 26 April 2020 kasus harian di Taiwan nol, dan hingga hari ini hanya di bawah 10. Jumlah total kasus di Taiwan hanya 476, atau 2 kasus per 100 ribu penduduk. Jumlah penduduk Taiwan 23,6 juta.

Dari sisi ekonomi, hasilnya impresif. Pada saat puncak lockdown, ekonomi Taiwan masih tumbuh 1,59% yoy di kuartal I-2020. Untuk kuartal II-2020, pertumbuhan ekonomi Taiwan hanya minus 0,73% yoy.

 

Membedah Pertumbuhan

Untuk Indonesia sendiri, jika pertumbuhan kuartal II-2020 dibedah, semakin jelas bahwa perekonomian kita sangat butuh pandemi ini dikendalikan.

Sebagai bukti, mari lihat PDB menurut pengeluaran. Saya monitor sejak 1998, angka pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga biasanya tidak banyak berbeda. Pergerakannya pun searah.

Pada tahun 2020 pun demikian. Pada kuartal I-2020, konsumsi tumbuh 2,83% sementara ekonomi tumbuh 2,97%. Pada kuartal II-2020, konsumsi terkontraksi minus 5,51%, ekonomi minus 5,32%. Selain itu, konsumsi menyumbang 55-60% dari PDB, di mana pada kuartal II-2020 angkanya 57,9%.

Jika dibedah lebih dalam, semua jenis konsumsi tumbuh minus. Konsumsi restoran & hotel dan transportasi & komunikasi malah minus dua dijit, yaitu minus 16,5% dan minus 15,5%.

Efeknya, semua penjualan eceran terkontraksi, mulai dari makanan, pakaian hingga budaya dan rekreasi. Bahkan penjualan rokok yang biasanya tahan banting pun anjlok. Penjualan wholesale untuk mobil dan motor terkontraksi. Demikian juga dengan transaksi kartu kredit, debit dan e-money.

Dibanding konsumsi, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi relatif lebih lemah hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi peranan investasi ini cukup besar, per kuartal II-2020 mencapai hampir 31% dari PDB. Semua jenis PMTB tumbuh minus, bahkan mencapai minus 34% untuk kendaraan.

Pemerintah menyebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai pemicunya. Bahkan Presiden sempat berkata, jika lockdown dilakukan, mungkin pertumbuhan bisa minus 17%.

Ini adalah pandangan yang keliru dan myopic. Studi yang saya kutip di atas serta kinerja Taiwan adalah buktinya.

Memang PSBB membatasi pergerakan orang, sehingga otomatis konsumsi dan investasi terganggu. Tapi di Indonesia PSBB kan sangat longgar. Pergerakan orang tetap tinggi. Bahkan meski kasus masih naik, PSBB dipaksakan dibuka awal Juni. Jadi hampir 1/3 dari periode kuartal II-2020 itu tanpa PSBB atau hanya sekedarnya. Toh kontraksi ekonomi tetap tinggi.

Masalahnya bukan di PSBB. Masalahnya adalah rendahnya kepercayaan atau confidence dari konsumen dan investor, karena Indonesia dinilai jelek dalam mengatasi pandemi.

Jumlah kasus COVID-19 Indonesia per 5 Agustus adalah 116.871 atau lebih dari 43 kasus per 100 ribu penduduk. Penduduk Indonesia 269,6 juta. Jadi sebagai proporsi jumlah penduduk, kasus di Indonesia lebih dari 20 kali lipat Taiwan.

Pers negara maju menilai Indonesia negatif dalam urusan pandemi. Cukup banyak artikelnya. Terakhir majalah Forbes menempatkan Indonesia pada urutan 97 dari 100 negara, dari sisi aman tidaknya terhadap COVID-19. Jauh di bawah Singapura (4), Vietnam (20), Malaysia (30), Thailand (47), dan Filipina (55). Kita lebih jelek dari Myanmar (83), Bangladesh (84), bahkan Brazil (91) yang Presidennya kontroversial.

Semua laporan itu jelas merusak kepercayaan. Bagaimana investor dan turis asing mau datang jika mereka membaca berita seram tentang COVID-19 di Indonesia? Bagaimana konsumen domestik percaya diri berbelanja jika takut tertular virus? Bagaimana perusahaan nyaman beroperasi normal? Sekali ada kasus positif di pabriknya, goodwill perusahaan ambruk. Mereka bahkan harus tutup operasi beberapa pekan.

Pemerintah bermaksud menggenjot ekonomi melalui dana PEN. Tapi jangan lupa, konsumsi pemerintah itu hanya 8,7% dari PDB. Mau digenjot dua kali lipat pun, belanja PEN tetap sulit mengganti peran konsumsi dan PMTB.

Jadi yang harus dipulihkan itu kepercayaan konsumen dan pelaku usaha. Itu baru pulih jika Indonesia dinilai bagus dalam pengendalian pandemi. Karena itu pemerintah jangan salah prioritas. Langkah kesehatan masyarakat harus dijadikan prioritas utamanya, ekonomi menyusul.

 

Irit Bicara

Saya juga menghimbau agar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo jangan mengobral prediksi di publik. Karena, prediksi mereka meleset dan banyak berubah-ubah.

Untuk kuartal I-2020, Menkeu memprediksi pertumbuhan 4,5-4,7%, sementara proyeksi BI 4,4%. Angka BPS 2,97%. Jadi melesetnya jauh sekali, yaitu 1,4-1,7%.

Untuk kuartal II-2020, perkiraan Menkeu sering berubah. Antara pertengahan Juni 2020 hingga 20 Juli 202, prediksi Menkeu bervariasi dari minus 3,1% (16/6) hingga minus 5,08%. Selang prediksinya lebar, hingga 2%. Menko Airlangga juga pernah menyebut angka minus 3,4%.

Memang di gedung DPR pada tanggal 15 Juli 2020, Menkeu menyebutkan selang minus 3,5% hingga minus 5,1%, dengan titik tengah 4,3%. Tapi Presiden Jokowi mengutip angka minus 4,3% saat memberi pengarahan kepada para Gubernur di Istana Bogor. Presiden pun meleset karena menerima prediksi yang tidak akurat.

Di tengah pandemi seperti ini, sangat sulit sekali membuat prediksi ekonomi. Semua ekonom, termasuk saya, bisa salah total dalam prediksi. Karena itu, pejabat ekonomi sebaiknya irit bicara prediksi agar tidak merusak krebilitas pemerintah dan kepercayaan konsumen / pelaku usaha.

 

Referensi:

Bodenstein M, Corsetti G, Guerrieri L. Social distancing and supply disruptions in a pandemic. May 2, 2020. Cambridge-INET Working Paper Series No: 2020/17 Cambridge Working Papers in Economics: 2031. https://www.inet.econ.cam.ac.uk/working-paper-pdfs/wp2017.pdf

Correia S, Luck S, Verner E. Pandemics depress the economy, public health interventions do not: evidence from the 1918 Flu. Published online on March 30, 2020. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3561560

 

Artikel ini dimuat pada :

https://money.kompas.com/read/2020/08/06/122846926/pertumbuhan-ekonomi-minus-532-persen-sekali-lagi-tolong-kendalikan-pandeminya

 

Article List