SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA YAYASAN PEMBANGUNAN BERKELESTARIAN INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation to meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


April 17, 2021

Sebuah Rekam Jejak Vaksinasi Tulisan kedua dari seri “Pemulihan Ekonomidan Vaksinasi”

 

Dradjad H. Wibowo

Ekonom senior INDEF, Ketua Dewan Pakar PAN, Ketua Umum IFCC

 

Saya mengetahui betul seseorang yang sudah dua kali disuntik vaksin CoronaVac dari Sinovac. Atas ijin yang bersangkutan, dengan tetap menjaga privasi, rekam jejak vaksinasinya saya tulis untuk edukasi publik. Saya memang meneliti COVID-19 dari sisi ekonomi dan model matematikanya. Salah satu pracetak tulisan saya dimasukkan EuropePMC dan the World Pandemic Research Network. Karena itu, saya harus banyak membaca dan menulis riset tentang COVID-19.

Awalnya orang tersebut ragu mengikuti program vaksinasi. Penyebabnya, Sinovac tidak transparan mengenai hasil uji klinis fase 3-nya.  Saya kemudian merujuknya ke tulisan Prof. Yanjun Zhang et alyang berjudul “Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in healthy adults aged 18-59 years: a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial”.  Artikel ini diterbitkan online oleh The Lancet Infectious Diseases pada 17/11/2020.

Temuan penting artikel tersebut, pertama, efek samping dari CoronaVac tergolong ringan dan hanya dialami oleh 13-35% dari penerima vaksin. Efek samping terbanyak adalah nyeri di sekitar titik penyuntikan. Ada satu kasus urtikaria yang cukup berat, tapi sembuh setelah 3 hari diobati. Urtikaria itu ruam merah, gatal, disertai peninggian permukaan kulit.

Kedua, dalam uji klinis fase 2, laju serokonversi untuk neutralising antibodies (NAbs) bervariasi antara 92,4%-100%. Untuk immunoglobulin G (IgG) spesifik terhadap receptor binding domain (RBD), angkanya 96,5%-100%.  Serokonversi adalah pengembangan antibodi dalam tubuh hingga mencapai jumlah yang terdeteksi. Antibodi jenis IgG mengikat virus pada RBD-nya. NAbs adalah antibodi yang mengikat dan menetralisasi virus sehingga tidak mampu menginfeksi sel tubuh. Dalam vaksinasi berinterval 14 hari, antibodi diukur 14 dan 28 hari paska suntikan kedua (PSD). Dalam vaksinasi berinterval 28 hari, pengukurannya 28 hari PSD.

Jadi menurut artikel tersebut, CoronaVac aman dan efektif. Orang tersebut akhirnya ikut vaksinasi, dan melakukan sendiri beberapa prosedur. Pertama, dia memonitor efek samping selama 7 hari setelah disuntik. Kedua, dia jalankan prosedur kesehatan ekstra ketat untuk menjamin hanya vaksin, dan bukan infeksi, yang memicu antibodinya. Ketiga, dia lakukan uji serologi kualitatif (USK)7-14 hari PSD, dan uji serologi kuantitatif (USKn) setelah 14 hari PSD.

Orang tersebut tidak mengalami efek samping yang serius. Hanya sedikit pegal di area penyuntikan selama 2-3 jam. Hasil USK-nya nonreaktif. Artinya, dia belum punya antibodi pada 7-14 hari PSD. USKn dilakukan dengan metode ECLIA, atau electro chemiluminescence immunoassay, dengan target antigen S-RBD. S ini spike protein. Yang diukur adalah jumlah total antibodi. Hasilnya, antibodi dia di atas 5 kali lipat ambang batas. Singkat kata, vaksinasi dia berhasil.

Politik strategis

Saya tidak tahu berapa banyak penerima vaksin yang berhasil seperti orang tersebut. Seharusnya pemerintah mendata semuanya, atau minimal meriset sampelnya. Ini agar kita mempunyai data valid tentang perkembangan imunitas kawanan (herd immunity) dari vaksinasi. Data tersebut sangat berguna bagi penanganan pandemi dan pemulihan kepercayaan konsumen, bisnis dan investor.

Vaksin memang menjadi harapan utama bagi pengendalian pandemi, selain obat dan tindakan medis. Vaksinasi semakin penting karena Indonesia tidak disiplin dengan tindakan kesehatan publik (TKP) seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sejak Maret 2020 saya sering sampaikan, pemulihan ekonomi itu tergantung pandemi. Karena itu, TKP harus dijalankan dengan disiplin.

Tapi karena takut ekonomi merosot, kita tidak disiplin. Dalam tulisan pertama saya tentang “Pemulihan ekonomi dan vaksinasi”, saya tunjukkan bagaimana kedisiplinan Vietnam dan Taiwan membuat pandemi terkendali dan ekonomi pulih. Sementara Indonesia, pandemi memburuk, ekonominya resesi.

Karena saya tidak yakin pemerintah dan rakyat bakal disiplin, mau tidak mau vaksin menjadi andalan. Soal vaksin, upaya pemerintah menjamin ketersediaannya patut diapresiasi. Upaya ini tidak mudah karena vaksin dan obat COVID-19 sudah menjadi komoditi strategis seperti minyak. Negara-negara maju memborong vaksin untuk rakyatnya agar kehidupan ekonomi dan sehari-hari segera pulih. Akibatnya nasionalisme vaksin pun bermunculan.

Karena itu kerjasama pemerintah dengan Sinovac, Novavax, AstraZeneca/Oxford, dan Pfizer/BioNTech, serta COVAC yang difasilitasi WHO, GAVI dan CEPI adalah langkah yang tepat. Kontrak dini dengan Sinovac dan peran Bio Farma sebagai pabrik fill finish membuat Indonesia mampu menghadapi nasionalisme vaksin.

Namun, kita tidak boleh hanya tergantung pada Sinovac. Vaksin COVID-19 ini diduga mirip dengan vaksin flu, imunitasnya tidak bertahan multi-tahun. Jadi setiap tahun Indonesia bakal butuh ratusan juta dosis vaksin. Karena itu pengembangan vaksin Merah Putih bukan lagi hanya prioritas kesehatan. Dia sudah menjadi prioritas politik, pertahanan, keamanan dan ekonomi nasional.

Kebijakan ekonomi

Terus terang saya sulit memahami kebijakan ekonomi pemerintah. Yang sering saya kritisi adalah lemahnya pengendalian pandemi sebagai kunci utama pemulihan ekonomi. Tapi ada juga beberapa hal lain.

Contohnya, harapan yang tidak realistis terhadap serapan anggaran. Presiden Jokowi beberapa kali marah tentang ini. Di Bandung (11/8/2020) Presiden menyebutkan, kecepatan penyerapan anggaran Juli-September menjadi kunci agar kita tidak masuk resesi.

Saya tidak tahu masukan apa yang diberikan kepada Presiden dan oleh siapa. Serapan anggaran harus baik, itu jelas. Tapi serapan anggaran sebagai andalan mencegah resesi? Wow! Kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto itu hanya sekitar 9%. Rinciannya 9,53% (2016), 9,12% (2017), 9,02% (2018), 8,81% (2019), dan 9,29% (2020). Angka ini naik ke sekitar 12% pada kuartal ke-4 karena biasanya serapan melonjak di akhir tahun.Untuk Q4/2020, kontribusinya 12,26%.

Karena itu, mau digenjot berapapun serapan anggaran sulit menjadi andalan mencegah resesi. Kecuali, jika dia mampu memicu konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (investasi). Sayangnya, saya melihat pengeluaran pemerintah 2020 tidak mampu. Buktinya, saat pengeluaran pemerintah tumbuh 9,76%pada Q3/2020, konsumsi tetap terkontraksi -4,05% (Q3) dan -3,61% (Q4). Dua pos konsumsi terbesar, yaitu makanan/minuman dan transportasi/komunikasi, terus terkontraksi. Konsumsi makanan/minuman bahkan makin besar anjloknya, dari -0,69% (Q3) menjadi -1,39% (Q4). Konsumsi perumahan dan perlengkapan rumah tangga justru turun pertumbuhannya dari 2,36% (Q2) menjadi 1,82% (Q3) dan 0,71% (Q4).

Terhadap investasi juga sama. Pengeluaran investasi tetap terkontraksi lebih dari -6% pada Q3-Q4/2020. Bangunan justru membesar anjloknya, dari -5,26% (Q2) menjadi -5,60% (Q3) dan -6,63% (Q4). Padahal bangunan adalah pos terbesar dari investasi (76%). Pos kedua terbesar, yaitu mesin dan perlengkapan (9,74%), lebih drastis anjloknya, dari -12,86% (Q2) menjadi -21,01% (Q3), meski membaik ke -7,57% (Q4).

Saya juga tidak habis pikir melihat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sampai Rp 234,7 triliun, sementara utang pemerintah bertambah Rp 1257 triliun di tahun 2020. Penghentian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik juga aneh, mengingat pada awal tahun konstruksi sudah terlihat melemah. Sinyal ini terkonfirmasi oleh data pertumbuhan 2,90% (Q1), atau setengah dari tahun 2019. Selama Q2-Q4/2020 sektor konstruksi anjlok -4,5% sampai -5,7%. Saya tidak tahu berapa kontribusi dari penghentian DAK Fisik. Yang jelas, DAK Fisik sangat membantu konstruksi di daerah. Banyak rakyat yang bisa makan darinya. Wacana pengendalian BI dan OJK oleh Kementerian Keuangan lebih aneh lagi. Memangnya wacana ini bisa mengatasi pandemi dan mencegah resesi?

Ada beberapa hal lain sebenarnya. Tapi, mari bicara perbaikan ke depan. Saran saya, pertama, jadikan vaksinasi dan pengendalian pandemi sebagai motor pemulihan ekonomi. Untuk itu kita perlu riset dan edukasi publik besar-besaran. Riset seperti tentang imunitas kawanan hasil vaksinasi, efektifitas vaksin terhadap berbagai varian, pengembangan vaksin dan obat, mutlak kita butuhkan.

Rakyat juga perlu dididik bahwa setelah divaksin, mereka masih mungkin sakit selama antibodi belum muncul dan atau ada varian yang baru. Selain itu, perlu edukasi melawan bualan anti-vaksinasi. Rakyat perlu diberi tahu, sekitar 136 tahun yang lalu di tengah epidemi cacar, dokter Alexander M. Ross dari Montreal menyebar pamflet anti vaksinasi. Argumennya mirip dengan sekarang. Mulai dari konspirasi Rusia hingga menganggap remeh cacar meski mortalitasnya 30-40%, jauh di atas COVID-19. Faktanya, dengan vaksinasi umat manusia akhirnya berhasil membasmi epidemi cacar. Satu lagi, dr Ross ternyata ikut divaksin.

Kedua, pulihkan kepercayaan konsumen, bisnis dan investasi. Salah satunya adalah melalui program vaksinasi bisnis berbayar mahal. Targetnya kelas menengah atas, karena mereka menyumbang 82% lebih dari konsumsi. Sepintas seperti tidak adil. Tapi jika mereka sudah imun dan pede, konsumsi dan investasi bisa lebih cepat pulih. Bio Farma juga untung karena ada pemasukan triliunan.

Ketiga, ubah bauran anggaran dalam APBN 2021 dengan mengutamakan program dan proyek yang memicu konsumsi dan investasi. Banyak rinciannya, yang tidak mungkin ditulis di sini.

Sebagai penutup, ada catatan kecil. Meski saya unsur pimpinan parpol, sejak muda saya adalah peneliti. Karena itu, sains, riset, data dan dokumen – bukan politik – yang menjadi basis saya dalam mengritisi atau mendukung sebuah kebijakan.

 

 

Pemulihan Ekonomi dan Vaksinasi: Indonesia di Persimpangan Jalan

Pemulihan Ekonomi dan Vaksinasi: Indonesia di Persimpangan Jalan

 


 

UU Cipta Kerja: Kertas Kosong Yang Disahkan Rapat Paripurna DPR

UU Cipta Kerja: Kertas Kosong Yang Disahkan Rapat Paripurna DPR

Dradjad H. Wibowo

 

MENDENGAR pengakuan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dari Fraksi Partai Gerindra dan anggota tim perumus RUU Cipta Kerja Ledia Hanifa Amaliah dari Fraksi PKS sebagai mantan anggota DPR 2004-2009, saya kaget sekali.

Supratman dan Ledia mengakui Tim Perumus (Timmus) RUU Cipta Kerja belum menyelesaikan tugasnya. Jika timmus belum selesai, lalu rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg memutuskan berdasarkan apa?

Dalam salah satu acara televisi, Supratman mengaku telah menunjuk Ledia dan Andreas Eddy Susetyo, anggota Baleg dari Fraksi PDI-P, menjadi tim perumus (timmus) RUU Cipta Kerja.

Ledia, dalam acara yang sama, menjelaskan bahwa perumusan draf RUU Cipta Kerja mengalami kendala dalam keterbatasan tim terutama dalam penyisiran sinergi isi yang banyak itu. Pengecekan tetap dilakukan, kata dia, tetapi keterbatasan timmus dan banyaknya UU yang tercakup maka masih ada pelolosan.

Seharusnya, kata Ledia, memang dalam pembahasan tingkat I, minifraksi di Baleg DPR telah memegang draf RUU Cipta Kerja yang sudah bersih. Yang terjadi, hingga 7 Oktober 2020 pun Ledia belum memegang draf RUU Cipta Kerja yang telah bersih.

Jika benar pengakuan mereka, hemat saya UU Cipta Kerja ini diproses dengan melanggar Tata Tertib (Tatib) DPR sesuai Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Mari kita lihat Tatib DPR pasal 159 yang bunyinya:

(1) Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal  155 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(2) Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

(3) Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

Karena timmus RUU Cipta Kerja belum menyelesaikan tugasnya maka tidak ada draf hasil timmus yang dilaporkan kepada rapat Panja. Sebagai catatan, dengan draf awal RUU Cipta Kerja yang 1.000-an halaman, aneh juga jika timmus hanya dua orang, meski dibantu sekretariat Baleg.

Selanjutnya mari lihat Pasal 161 Tatib DPR yang bunyinya:

(1) Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf d paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.

(2) Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(3) Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

(4) Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.

Tanpa adanya draf hasil kerja tim perumus (timmus) yang dilaporkan ke rapat panja, berarti tim sinkronisasi (timsin) belum bekerja. Jika diklaim timsin sudah bekerja, lalu draf apa yang mereka selaraskan?

Lebih krusial lagi, tanpa hasil kerja timsin, panja memutuskan berdasarkan naskah apa? Ini karena berdasarkan Pasal 163, salah satu acara dalam pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat 1 adalah “c. Pembacaan naskah rancangan Undang-Undang”.

Jadi wajib hukumnya ada naskah RUU yang dibacakan, dan itu adalah naskah hasil kerja timmus dan timsin.

Ketentuan Tatib di atas juga sama dengan bunyi Pasal 104, 106 dan 108 dari Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Kertas kosong

Jika melihat proses di atas, jelas bahwa Pembicaraan Tingkat I untuk RUU Cipta Kerja ini belum selesai. Jadi, bukan hanya soal typo seperti yang diklaim sebelumnya. Ini soal Tatib DPR.

Jika Pembicaraan Tingkat I belum selesai tapi Pembicaraan Tingkat 2 (rapat paripurna) dipaksakan maka dokumen RUU-nya belum ada. Tulisan abcd-nya belum ada yang sah di Tingkat 1. Dokumennya boleh tebal tapi tidak ada tulisannya, alias kertas kosong.

Memang ada Pasal 151 ayat (2) Tatib DPR yang membolehkan mekanisme lain dalam Pembicaraan Tingkat I. Namun, selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja kemarin, mekanisme lain ini tidak pernah diputuskan oleh Baleg. Yang dipakai adalah mekanisme standar dalam Tatib DPR.

Rapat Paripurna DPR memang pengambil keputusan tertinggi di DPR. Tapi dengan pelanggaran yang sangat fatal terhadap Tatib DPR di atas, Rapat Paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020 itu mengesahkan naskah RUU Cipta Kerja yang berisi kertas kosong.

Saya heran, kenapa teman-teman di DPR seceroboh ini dalam membahas RUU yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

 

Artikel ini dimuat pada :

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/11181221/uu-cipta-kerja-kertas-kosong-yang-disahkan-rapat-paripurna-dpr

https://republika.co.id/berita/qhyz0v318/dradjad-dpr-sahkan-kertas-kosong-di-paripurna-ruu-ciptaker

https://m.bisnis.com/amp/read/20201010/15/1303309/uu-cipta-kerja-dradjad-wibowo-sebut-dpr-sahkan-kertas-kosong

 

Article List