SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


February 20, 2018

Catatan Tentang Renegosiasi Freeport 2017

Dradjad H. Wibowo
Anggota Wanhor PAN/Ekonom Senior INDEF

 

Saya tidak melihat ada kemajuan apapun, apalagi yang signifikan, dalam Kesepakatan 27 Agustus 2017 tersebut. Mengapa?

1. Soal IUPK, sejak PTFI masih dipimpin oleh Presdir Maroef Sjamsudin, berkali2 Maroef mengatakan PTFI sepakat menggunakan IUPK. Hal tsb bahkan dinyatakan Maroef secara terbuka, misalkan pada 10 Juni 2015. Silakan di-google berbagai berita seusai Maroef bertemu Men ESDM Sudirman Said.

2. Masalah divestasi saham 51%, pembangunan smelter dan penerimaan negara, kesepakatan yang dihasilkan masih bersifat normatif.

Sejak dulu PTFI sepakat melakukan divestasi, bahkan Maroef sudah menyampaikan tahapan dan waktu divestasi hingga 30%. Selanjutnya dibahas lagi dengan tim pemerintah. Kesepakatan 27 Agustus 2017 malah lebih sumir dari yang pernah disebut Maroef. Ini karena semua tahapan dan waktu divestasi akan dibahas lagi. Artinya, mulai lagi dari angka dasar saham pemerintah 9,36%.

Tentang pembangunan smelter, sejak dulu PTFI juga sdh setuju. Jika tenggat waktunya disepakati Oktober 2022, berarti tidak ada kemajuan apapun dalam tenggat waktu.

Masalah penerimaan negara, frasa "secara agregat lebih besar dari penerimaan dalam Kontrak Karya" masih sangat umum. Jika PTFI mengali mineral lebih banyak, dan setahu saya memang demikian, tentu penerimaan negara agregatnya juga lebih besar. Artinya, frasa tersebut tidak otomatis berarti pemerintah mendapatkan persentase yang lebih besar dari saat Kontrak Karya. Malah bisa saja jatuhnya nanti lebih kecil, asal agregatnya lebih besar.

Perlu diingat, dalam negosiasi tahun 2015 terdapat 6 butir masalah yang dibahas. Ada 4 yang sudah disepakati, yaitu wilayah operasi, peningkatan komponen lokal, divestasi dan pembangunan smelter. Ada dua yang belum disepakati, yaitu masalah penerimaan negara dan status hukum kelanjutan operasi.

Jadi, tidak ada kemajuan dari posisi 2015. Bahkan istilah "agregat" dalam penerimaan negara bisa menjadi pisau bermata dua. Ini karena, bagian pemerintah tidak otomatis lebih baik dari rejim Kontrak Karya.

 

 

 

 

 

Pelemahan Ritel 2017: Karena Online?

Dradjad H. Wibowo
Anggota Wanhor PAN/Ekonom Senior INDEF

Tahun 2017 ini banyak sekali berita mengenai penutupan gerai ritel, baik 7 Eleven (Sevel), Ramayana, Matahari, maupun Hypermart.

Tidak sedikit pejabat dan ekonom yang menganggap sepele hal di atas. Mereka katakan, penutupan tersebut sebagai dampak dari berkembangnya belanja online. Pola belanja konsumen sekarang mengarah ke online.

Saya sepakat, belanja online memang berkembang pesat. Tapi salah kaprah jika dianggap bahwa anjloknya ritel tahun ini karena pesatnya belanja online.

Mengapa? Di AS yang menjadi kiblat belanja online dunia saja, penjualan ritel tetap bagus. Pada tahun 2016 misalnya, belanja e-commerce di AS tumbuh 15,6%, lebih tinggi dari pertumbuhan 2015 yang 14,6%. Pangsa pasar e-commerce terhadap penjualan ritel di luar otomotif dan bahan bakar minyak juga meningkat pesat dari 9,5% tahun 2014 menjadi 10,5% (2015) dan 11,7% (2016).

Ternyata pesatnya belanja online tersebut sama sekali tidak merusak penjualan ritel. Pada tahun 2016 penjualan ritel AS tumbuh 3,3%, angka yang tinggi bagi AS. Tahun 2017 ini pertumbuhannya cederung berkisar 3,5-4,0%. Mengingat sekitar 2/3 dari perekonomian AS tergantung pada belanja konsumsi rumah tangga, kinerja ritel di atas berperan krusial terhadap kuatnya pertumbuhan ekonomi AS.

Di Inggris pun fenomenanya mirip. Meskipun diwarnai kegaduhan referendum Brexit 23 Juni 2016, penjualan ritel Inggris tetap tumbuh tinggi (untuk ukuran Inggris), yaitu 2%, sama dengan tahun 2015. Tahun ini, karena ketidakpastian negosiasi Brexit, pertumbuhan tersebut mungkin turun ke 1,6%. Berapa pertumbuhan penjualan online di Inggris tahun 2016? Hampir 16%!

Indonesia memang mencatat pertumbuhan belanja online tertinggi di dunia, rata-rata sekitar 37% per tahun sejak 2013. Tapi ini karena pangsa belanja online di Indonesia masih sangat kecil. Pada tahun 2016, pangsa tersebut baru sekitar 2,2% dari penjualan ritel.

Fakta-fakta di atas membuktikan, perkembangan pesat belanja online tidak otomatis merusak penjualan ritel. Di AS dan Inggris, penjualan ritel tumbuh kira-kira setara dengan laju pertumbuhan ekonominya.

Karena itu, salah kaprah jika kita langsung menuding belanja online sebagai penyebab anjloknya pertumbuhan penjualan ritel. Apalagi, data Indonesia memberi gambaran yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2015, penjualan ritel tumbuh 8%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi sebesar 4,88%. Tahun 2016, penjualan ritel tumbuh 9%, lagi-lagi jauh di atas pertumbuhan ekonomi yang 5,02%. Semester pertama 2017 ini, data AC Nielsen menyebut penjualan ritel hanya tumbuh 3,7%. Ini di bawah pertumbuhan ekonomi yang mungkin 5% lebih.

Jadi, sumber masalahnya bukan pada belanja online, tapi ada faktor lain yang lebih fundamental.

Dugaan saya, konsumen kelas menengah atas memang menahan belanjanya tahun ini. Saya sering mendengar tentang hal ini dari konsumen yang juga pelaku usaha menengah atas di Jakarta. Mereka tidak nyaman dan menunggu, bagaimana pemerintah akan merealisasikan ancaman yang menakutkan mereka terkait amnesti pajak, kartu kredit dan dibukanya rekening bank. Ini baru satu dugaan. Mungkin saja ada faktor lain, seperti pelemahan penjualan di beberapa sektor.

Artikel ini dimuat pada :

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3646185/bisnis-ritel-modern-lesu-gara-gara-belanja-online
http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2017/09/16/5708/bisnis_ritel_modern_lesu_gara_gara_belanja_online/
 

Gaduh Politik dan Pulen-nya Impor Beras

Dradjad H. Wibowo
Anggota Wanhor PAN/Ekonom Senior INDEF

Kamis 11 Januari lalu pemerintah cq Menteri Perdagangan memutuskan akan mengimpor 500 ribu ton beras. Kegaduhan politik pun muncul.

Kegaduhan ini tak terelakkan. Apalagi, kebijakan impor diambil pada musim panen, di mana Februari biasanya masuk puncak panen. Wajar jika banyak yang khawatir harga gabah bakal anjlok dan petani sangat dirugikan.

Saya punya 2 catatan terkait beras ini.

Pertama, beras memang sejak dulu sudah dan selalu menjadi barang politik. Jadi, kebijakan perberasan memang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.

Hal ini akan terus terjadi selama rakyat masih tergantung pada beras sebagai makanan pokok dan jumlah petani masih puluhan juta. Estimasi 2016, jumlah petani di Indonesia sekitar 37 juta, sebagian besar petani padi dari berbagai kategori. Ini adalah jumlah pemilih yang signifikan bagi Capres dan parpol manapun.

Namun di sisi lain, harga beras melonjak drastis. Padahal sebelumnya, elpiji sudah mahal dan sering langka. Tarif listrik naik. Bisnis seret. Rakyat dikejar-kejar pajak. Jika ditambah beras mahal, bisa dibayangkan betapa babak belurnya pemerintah.

Karena itu, langkah impor menjadi pilihan dilematis. Menjadi ranjau politik. Apalagi sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan gagah mengklaim, kita bisa gaungkan swasembada pangan termasuk beras. Koq kemudian malah impor menjelang puncak panen?

Salahnya di mana? Yang pertama adalah karena asumsi dan data beras tidak sesuai dengan realitas pasar. Sejak dulu data BPS/Kementan menunjukkan “adanya” surplus beras. Sebagai contoh, estimasi produksi tahun 2016 adalah 79,14 juta ton gabah kering giling (GKG). Asumsikan tahun 2017 angkanya 80 juta ton agar mudah. Kita pakai konversi GKG ke beras 62,74% dan konsumsi per kapita 98 kg/kapita/tahun. Keduanya adalah data BPS. Hitungan jumlah penduduk 2017 adalah 261.755.243.

Hasilnya, kita dapatkan estimasi produksi beras minimal 50,2 juta ton, sementara konsumsinya sekitar 25,7 juta ton. Artinya, produksi hampir 2 kali lipat konsumsi, atau surplus hampir 100%!

Gambaran surplus ini bukan hanya muncul sekarang. Mantan Mentan Suswono pada akhir 2011 pernah berkata, data menunjukkan surplus 10 juta ton.

Masalahnya, data di atas layak diragukan. Contohnya adalah konsumsi per kapita. Bagaimana mungkin datanya anjlok drastis dari 139, 113 lalu 98 kg/kapita/tahun?

Selain itu, jika memang surplus, barangnya di mana? Kenapa harga justru melonjak saat musim panen tiba? Ulah spekulan? Kecil peluangnya. Kenapa? Memangnya spekulasi tidak perlu modal, gudang, dan sebagainya? Dengan “surplus” beras minimal 24,5 juta ton setahun, paling tidak perlu uang tidur Rp 16-20 triliun untuk dispekulasikan setiap bulan!

Karena itu, saya lebih percaya bahwa pasar memang kekurangan supply beras.

Kesalahan berikutnya, Kementan terlanjur goang-gaung swasembada. Sementara kata pasar, kita belum swasembada beras. Akibatnya, pemerintah lengah. Harga melonjak terus dan telat direspon. Ketika direspon, timing-nya sangat jelek, menjelang puncak panen.

Catatan kedua, harus diakui impor beras memang sumber rejeki yang pulen. Ini karena besarnya selisih harga antara beras lokal dengan beras impor seperti ex-Vietnam.

Mari kita lihat hitungan kasarnya. Saat ini harga FOB beras ex-Vietnam bervariasi antara US$ 300-400 / metric ton (MT). Ini dengan tingkat pecah 5-25%, kadar air 14%, dan spesifikasi lain yang masuk kualitas beras medium di Indonesia.

Ada yang harganya US$ 250-260/MT, tapi kualitasnya jauh di bawah. Beras calrose yang cocok untuk sushi tidak saya analisis. Harganya bisa sampai US$ 600/MT atau lebih.

Kita ambil harga US$ 350/MT, dengan asumsi tanpa diskon. Biaya freight dan asuransi sekitar US$ 31/MT. Ini asumsi tinggi, setelah saya konversi semuanya ke MT. Biar aman, kita mahalkan lagi ke US$ 35/MT. Asumsikan kurs-nya Rp 13500/US$. Kita anggap importir tidak punya stok dolar, sehingga harus beli dolar mahal.

Beras tidak kena PPN, tapi per 1 April 2011 impor beras kena bea masuk Rp 450/kg. Saya belum menemukan apakah bea ini dicabut atau diubah.

Dengan hitungan di atas, harga CIF beras ex-Vietnam sekitar Rp 5197,5/kg. Tambah bea masuk, biaya gudang dan sebagainya, harga pokok beras ex-Vietnam jatuh pada kisaran Rp 6000/kg.

Harga di atas hanya 55% dari harga eceran beras kualitas medium yang sekitar Rp 11000/kg! Selisih harganya sangat fantastis, bisa Rp 5000/kg! Bahkan jika harga beras nanti turun ke Rp 9000, selisihnya masih fantastis, Rp 3000/kg.

Dengan volume impor 500 ribu ton, berarti ada marjin Rp 1,5-2,5 triliun! Jumlah ini bisa disebar untuk keuntungan importir, pedagang eceran hingga komisi dan jual beli kuota impor. Itu juga estimasi rendah, karena semua komponen harga saya buat mahal.

Karena itu, sebaiknya impor ini diawasi dan diaudit dengan ketat. Jangan dilepas ke PPI dan Kemendag begitu saja. Khawatirnya, mereka nanti antri diproses KPK.

Lalu apakah ada opsi selain impor? Ada, meski tidak mudah. Itu sebabnya saya sejak dulu konsisten melawan impor beras. Tapi harus saya akui, saat ini posisi pemerintah dilematis. Yang jelas, jangan lagi gampang goang-gaung swasembada.

 

Artikel ini dimuat pada :

http://www.tribunnews.com/tribunners/2018/01/16/gaduh-politik-impor-beras
http://politik.rmol.co/read/2018/01/16/322614/Gaduh-Politik-Dan-Pulennya-Impor-Beras-

http://news.akurat.co.id/id-156061-read-gaduh-politik-dan-pulennya-impor-beras

http://ekonomibisnis.surabaya.net/news/2018/198209-Dua-Catatan-Dradjad-Wibowo-soal-Gaduh-Politik-dan Pulen-nya-Impor-Beras
 

Article List