SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


March 20, 2019

Mengamankan Harga Pangan? BISA! Asal Tidak Disetir oleh Raja Impor dan Mafia Pangan.

Dradjad H. Wibowo (23/2/2019)

 

Pada tanggal 22/2/2019 di CSIS Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyindir tekad Prabowo menurunkan harga pangan bagi emak-emak. Setelah itu di media online, anggota TKN silih berganti “menghantam” tekad Prabowo tersebut.

Saya maklum saja. Karena selama 4 tahun, pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal mengamankan harga pangan dengan benar. Harga sering melonjak-lonjak. Sementara senjata andalan pemerintah untuk menurunkannya adalah impor, impor dan impor.

Untuk beras, Presiden Jokowi bahkan jauh lebih banyak mengimpor dibanding Presiden SBY. Rata-rata impor beras beliau adalah 1,174 juta ton/tahun, sementara Presiden SBY hanya 0,902 juta ton/tahun. Angka ini saya hitung mulai pada hari ketika masing-masing beliau memerintah.

Apakah kita bisa memutus lingkaran setan dari gejolak harga pangan dan impor? Baik pada tingkat konsumen maupun produsen? Jawabnya, sangat bisa. Salah satu syaratnya, kita perlu sebuah kebijakan harga pangan di mana negara hadir di pasar. Perlu ada keberpihakan dari negara.

Keberpihakan dan kehadiran negara itulah salah satu perbedaan visi yang mendasar antara mas Prabowo dengan pak Jokowi. Prabowo mempunyai keberpihakan yang sangat kuat kepada petani, peternak, petambak, nelayan, maupun kepada konsumen termasuk emak-emak. Prabowo tulus dan serius dalam menurunkan harga pangan bagi rakyat, sekaligus menjamin harga jual yang layak bagi produsen.

Apakah mas Bowo bisa mewujudkannya? Sangat bisa. Dalam pidato tanggal 8 Februari 2019, Prabowo menyebut salah satu langkahnya adalah dengan memangkas keuntungan.

Keuntungan dan marjin tata niaga pangan itu sering terlalu tinggi. Apalagi untuk pangan eks impor. Kita lihat beras ex-Vietnam sebagai contoh. Saya ambil beras dengan tingkat pecah 5-25%, kadar air 14% dan spesifikasi lain yang masuk kualitas beras medium.

Setelah ditambah biaya pengapalan, asuransi, gudang di Jakarta, dan biaya lainnya, jatuhnya sekitar Rp 6000/kg. Di pasar harganya bisa mendekati Rp 10000/kg, bahkan pernah Rp 11000/kg. Edan kan marjinnya.

Gula juga demikian. Ekonom senior Rizal Ramli dan Faisal Basri sering mengungkapkannya. Hitungan saya, bagi importir dengan kuota 100 ribu ton saja, keuntungan sebesar Rp 400 milyar itu sangat mudah. Edan tidak?

Telur dan ayam? Sama edannya. Ada mafia yang memainkan harga DOC (day-old chicken), pakan, telur dan daging ayam. Menurut Bloomberg 12 Februari 2019, antara Januari 2018-Januari 2019 saja harga DOC melonjak 40% lebih. Harga saham raksasa peternakan di Indonesia meroket 65-140% pada 2018. Raksasa peternakan pesta keuntungan, peternak dan emak-emak kelabakan.

Marjin yang edan-edanan itulah yang akan dipangkas oleh Prabowo. Kenapa Presiden Jokowi tidak bisa? Ya silakan tanya Menteri Perdagangan dan Menteri terkait. Silakan tanya pemerintah berpihak kepada siapa. Silakan cek siapa saja raja-raja impor dan mafia pangannya.

Dalam debat kedua, Prabowo mengatakan, benar bahwa efek industri 4.0 bagi petani itu penting. Tapi bagi saya (Prabowo), lebih penting lagi memastikan harga yang layak bagi petani / produsen, serta harga yang murah bagi konsumen. Itulah esensi kebijakan harga pangan Prabowo-Sandi.

Tentu harus ada dukungan kebijakan yang lain. Misalnya, perlu penguatan pengelolaan stok pangan nasional. Bulog harus dibersihkan dari koruptor, ditambah bujetnya, ditambah gudangnya dan sebagainya. Demikian juga dengan PTPN komoditas gula.

Di sisi lain, peningkatan produksi pangan nasional harus menjadi prioritas dan dilakukan secara masif. Kebijakan harga pangan di atas adalah insentif yang sangat penting bagi produsen. Selain itu, investasi untuk sarana dan prasarana produksi pertanian harus digenjot. Inovasi pertanian juga perlu diberi imbalan oleh negara. Intinya, keberpihakan negara kepada sektor pertanian harus kuat.

Kenapa Prabowo dan Sandi bisa bebas mengambil kebijakan harga di atas? Ya karena mereka tidak berhutang budi kepada raja-raja impor dan mafia pangan yang menghancurkan harga di produsen dan meroketkan harga di konsumen. Itu kuncinya!

Versi yang lebih ringkas dari tulisan ini dimuat dalam:

https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/23/155310126/jawab-sindiran-luhut-soal-harga-pangan-ini-penjelasan-bpn-prabowo

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4440340/prabowo-mau-turunkan-harga-telur-timses-mas-bowo-tulus

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4440441/timses-prabowo-beberkan-jurus-pangkas-harga-telur

 

Fakta dan Pertanyaan Seputar Pertemuan Presiden dengan James Moffett

 

Dradjad H. Wibowo (22 Feb 2019)

Saya kaget sekali membaca berita tentang pertemuan Presiden Joko Widodo dengan James Moffett sebagaimana diungkap mas Sudirman Said (SS). Jika hal ini terjadi di negara maju, pers akan mengejar faktanya habis-habisan hingga tuntas. Parlemen pun langsung bergerak mencari fakta. Ini karena pers dan parlemen benar-benar memosisikan diri sebagai pilar demokrasi.

Karena itu, demi transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik, mari kita inventarisasi fakta yang terbukti dan pertanyaan yang belum terjawab.

Ikhtiar ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pencapresan. Saya hanya mencari kebenaran. Jika SS ngawur dan asal tuduh, saya tidak segan-segan akan katakan itu. The truth, nothing but the truth. Itu yang kita cari bersama.

Setelah mengkaji jawaban Presiden Joko Widodo, hemat saya ada beberapa fakta yang sudah terbukti.

Fakta 1: Presiden tidak membantah keberadaan pertemuan tanggal 6 Oktober 2015 di kantor Presiden di Istana Negara. Jadi, benar memang ada pertemuan antara Presiden dengan Moffett pada tanggal tersebut. Benar bahwa ketika SS hadir ke Istana atas panggilan Presiden, Moffett sudah bersama Presiden di kantor beliau. Menurut SS, dia dan Moffett lalu pergi dan menyiapkan draft surat tertanggal 7 Oktober 2015.

Fakta 2: Presiden menyatakan bahwa pertemuan beliau dengan Moffett itu tidak diam-diam. Berarti “tidak diam-diam” ini termasuk pertemuan tanggal 6 Oktober 2015 di atas.

Jadi berita bahwa pertemuan tersebut adalah “rahasia” sudah dibantah oleh Presiden.

Fakta 3: SS tidak hadir dalam pertemuan Presiden dengan Moffett. SS hadir di Istana hanya menerima perintah menyiapkan surat. SS bukan saksi yang mengetahui isi pertemuan.

Fakta 4: pertemuan tersebut menjadi dasar dari dibuatnya Surat 7 Oktober 2015. Jadi jika nanti kesepakatan Freeport dinilai merugikan negara, kronologisnya sudah ada.

Dengan keempat fakta di atas, ada beberapa pertanyaan krusial.

Pertanyaan 1: Apakah “tidak diam-diam” itu berarti ada pihak lain yang ikut pertemuan Presiden dengan Moffett? Apakah pihak lain ini satu orang atau lebih?

Pertanyaan 2: Jika tidak ada pihak lain, beliau dengan Moffett berkomunikasi memakai bahasa apa? Bahasa Indonesia atau Inggris?

Bahasa Indonesia-nya Moffett amat sangat terbatas. Di sisi lain, banyak video yang menunjukkan bahasa Inggris lisan-nya Presiden juga terbatas. Mohon maaf sekali atas penilaian ini. Dalam debat pun beliau menyebut Unikon, bukan Unicorn. Itu sebabnya mas Prabowo bertanya ulang. Insinyur atau orang yang akrab dengan Belanda tahu apa itu Unikon. Bisa di-google juga.

Dengan kondisi di atas, bagaimana jika terjadi kesalahpahaman karena faktor bahasa? Yang dibicarakan kan sangat strategis bagi Indonesia, yaitu masalah Freeport.

Pertanyaan 3: jika ada pihak lain, tentu dia atau salah satu dari mereka (jika lebih dari satu orang) cukup fasih bahasa Inggris-nya. Siapakah dia atau mereka itu? Mengapa dia atau mereka sudah pergi saat SS datang? Apakah memang SS sebagai Menteri tidak boleh mengetahui dia atau mereka? Kenapa?

Pertanyaan 4: Siapa Aspri Presiden yang menelepon SS? Siapa Aspri Presiden yang membisiki SS bahwa “pertemuan ini tidak ada”? Ataukah SS hanya mengklaim saja? Jika SS hanya mengklaim, mengapa sampai hari ini tidak ada bantahan dari Aspri?

Pertanyaan 5: benarkah pertemuan 6 Oktober itu tidak tercatat Setneg atau Setkab? Apa alasan Setneg atau Setkab tidak mencatat pertemuan Presiden di kantor di Istana dengan pihak tamu?

Jika pertemuan 6 Oktober 2015 tersebut tercatat, mengapa Setneg atau Setkab diam saja? Mengapa tidak menunjukkan sebuah bukti?

Pertanyaan 6: Ini yang paling fundamental. Sebenarnya apa yang dibicarakan dan disepakati Presiden dan Moffett dalam pertemuan 6 Oktober 2015 itu? Apakah presis seperti isi surat 7 Oktober 2015? Ataukah ada hal lain?

Saya berharap pertanyaan di atas segera ada jawabannya. Sehingga, di masyarakat tidak muncul spekulasi yang liar, yang merugikan kita semua.

 

Artikel ini dimuat Pada :

 

https://politik.rmol.co/read/2019/02/22/379620/Fakta-Dan-Pertanyaan-Soal-Pertemuan--Rahasia--Jokowi-Dengan-Bos-Freeport-


 

 

 

Rasio Pajak 16%, Mungkinkah?

 

Dradjad H. Wibowo

Kemarin (18/1/2019) banyak jurnalis yang bertanya kepada saya tentang target rasio pajak 16% yang disampaikan mas Prabowo dalam debat 17 Januari 2019. Mengingat ruang dalam berita online biasanya terbatas, saya tuliskan jawaban saya dalam sebuah artikel yang sedikit lebih panjang.

Walaupun isunya berasal dari debat Capres-Cawapres, tulisan ini saya siapkan non-politis. Ini karena rasio pajak dan penerimaan negara dalam APBN adalah kepentingan kita semua. Apapun warna politik kita, jika APBN kurang sehat, kita semua dirugikan. Presiden, konglomerat hingga pegawai, buruh tani, pelajar dan mahasiswa, semuanya dirugikan. Jadi isu ini memang kepentingan dan tanggung jawab kita bersama.

Presiden Jokowi melalui Nawacita pernah menargetkan rasio pajak 16% dalam masa kepemimpinannya. Ternyata target tersebut sangat sulit dicapai.

Rasio pajak dalam arti sempit, yaitu yang dicapai oleh Ditjen Pajak (DJP), hanya sekitar 8,4% pada tahun 2017.  Untuk rasio pajak dalam arti luas, pada akhir pemerintahan pak SBY mencapai 13,7% tahun 2015. Di masa pak Jokowi angkanya anjlok terus, menjadi 11,6% pada tahun 2015,  10,8% pada tahun 2016 dan 10,7% pada tahun 2017. Untuk tahun 2018 dan 2019 targetnya adalah 11.6% dan 12,1%. Kita masih menunggu realisasi 2018 setelah audit.

Sekarang mas Prabowo menargetkan 16% juga, untuk rasio pajak dalam arti luas, dalam waktu 5 tahun. Sama dengan pak Jokowi. Apa strateginya agar hal ini bisa dicapai?

Harus diakui, menaikkan rasio pajak itu adalah pekerjaan yang amat sangat berat sekali. Jangankan naik 5%, naik 1% saja sudah sangat “ngos-ngosan”.  Bahkan untuk mempertahankan rasio pajak saja sudah sulit. Penyebab utamanya adalah karena basis pajak kita masih relatif rendah. Ini antara lain karena kesadaran dan ketaatan pajak yang rendah.

Oleh sebab itu, kita harus berani mengambil langkah terobosan dalam menaikkan basis pajak. Langkah pertama yang bisa ditempuh adalah dengan memanfaatkan Kurva Laffer.

Kurva ini diperkenalkan oleh Arthur B. Laffer, ekonom Amerika Serikat yang pernah menjadi anggota Economic Policy Advisory Board dari Presiden Ronald Reagan. Yang layak dihormati, Laffer secara terbuka mengakui bahwa kurva tersebut antara lain mengambil gagasan dan observasi dari Ibnu Khaldun (1342-1406), seorang pemikir Islam terkenal kelahiran Tunisia.

Gagasan Ibnu Khaldun tersebut tertuang dalam buku Muqoddimah, karya fenomenal yang dipublikasikan pada tahun 1377. Muqoddimah ini memuat berbagai topik, mulai dari ilmu agama Islam, sosiologi, politik hingga ilmu ekonomi, kimia dan biologi.

Di bidang ekonomi, Muqoddimah membahas banyak hal, termasuk pertumbuhan, penawaran permintaan, modal sumber daya manusia, ekonomi tenaga kerja dan pengaruh teknologi. Muqoddimah diakui sebagai versi awal dari mahzab ekonomi Keynesian. Bahkan Supply-Side Economics (SSE) yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Ronald Reagan (1981-1989) juga terinspirasi antara lain oleh Ibnu Khaldun dan Muqoddimah-nya.

Terkait Kurva Laffer, yang menjadi salah satu sumber gagasan Laffer adalah observasi Ibnu Khaldun dalam Muqoddimah yang menyebutkan “Pada awal dinasti diperoleh penerimaan perpajakan yang besar dari penilaian (tarif / nilai obyek pajak) yang rendah. Pada akhir dinasti, penerimaan perpajakannya rendah, berasal dari tarif yang tinggi”. Ibnu Khaldun juga menyatakan “(tarif) pajak yang tinggi sering menjadi salah satu penyebab ambruknya sebuah kerajaan, karena (tarif) pajak yang tinggi menghasilkan penerimaan (negara) yang lebih rendah”.

Dalam Kurva Laffer, penerimaan pajak adalah 0 pada saat tarif 0%, lalu naik menuju penerimaan pajak maksimum pada tarif optimal tertentu, kemudian turun lagi menuju 0 pada tarif 100%. Secara visual, Kurva Laffer digambarkan sebagai sebuah lonceng terbalik. Loncengnya tidak simetris, meski bisa saja pada kasus tertentu loncengnya simetris. Puncak lonceng dicapai pada saat tarif pajak optimal.

Berapakah tarif pajak yang optimal itu? Setiap negara tentu berbeda-beda. Bahkan di dalam satu negara, tingkat optimal tersebut bisa berubah antar kurun waktu yang berbeda.

Bukti empiris tentang Kurva Laffer memang masih diperdebatkan. Yang dipakai Laffer sebagai bukti adalah pajak di Rusia, negara-negara Baltik dan pajak dalam beberapa periode di Amerika Serikat. Tapi argumen yang tidak setuju dengan Kurva Laffer juga cukup kuat, terutama dari mereka yang anti terhadap SSE-nya Presiden Reagan. Laffer memang salah satu tokoh utama SSE. Dia juga menjadi salah satu penasihat ekonomi Donald Trump dalam Pilpres 2016.

Apakah Kurva Laffer bisa menaikkan basis pajak dan rasio pajak di Indonesia. Secara logika, jawabnya bisa. Mengapa?

Pertama, salah satu penyebab dari rendahnya basis pajak adalah karena maraknya profit shifting (pemindahan keuntungan) oleh perusahaan Indonesia ke negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Mereka membuat perusahaan perdagangan di negara tersebut sehingga bagian terbesar dari keuntungannya berada di sana.

Dengan cara di atas, mayoritas keuntungan mereka akan terkena pajak penghasilan yang rendah. Sementara itu, sebagian kecil keuntungannya tetap ditahan di Indonesia dan terkena tarif PPh yang lebih tinggi. Hasilnya, dia bisa menghemat pajak yang cukup besar

Hitungan sederhananya, katakanlah keuntungan mereka Rp 100. Yang Rp 80 ditempatkan di negara lain, terkena pajak 17% atau Rp 13,6. Sisanya yang Rp 20 tetap di Indonesia, kena pajak 25% atau Rp 5. Total pajak yang dibayar Rp 18,6. Istilahnya, tarif pajak efektif mereka adalah 18,6%.

Jika semua keuntungannya berada di Indonesia, mereka membayar pajak Rp 25. Jika yang ditaruh di Indonesia 50:50, total pajaknya Rp 21. Jadi semakin besar mereka memindahkan keuntungan, semakin besar penghematan pajaknya.

Mungkin kita marah, dan itu wajar. Tapi kita hidup di era globalisasi, terutama keuangan dan teknologi informasi. Banyak perusahaan multinasional yang dituding menghindari pajak, seperti Apple, Google, Amazon, Starbucks dan sebagainya. Konglomerat Indonesia itu sama seperti para multinasional,  memanfaatkan lubang penghindaran pajak.

Karena itu, lubang tersebut harus ditutup semaksimal mungkin. Salah satunya adalah dengan membuat tarif pajak Indonesia kompetitif, sehingga perusahaan rugi jika melakukan profit shifting. Ini karena, biaya transaksi, administrasi, kepatuhan dan lain-lain menjadi terlalu mahal dibandingkan dengan pajak yang dihemat. Hasilnya, porsi keuntungan yang ditahan di Indonesia menjadi lebih besar, sehingga basis pajak pun membesar.

Kedua, tarif yang terlalu tinggi membuat wajib pajak lebih senang ber-KKN dengan aparat pajak maupun hakim pengadilan pajak. Biaya menyogok mereka jauh lebih murah dibanding membayar pajak dengan benar. Jika tarifnya turun, buat apa menyogok lagi?

Ketiga, dengan tarif yang rendah, kampanye kesadaran pajak bisa lebih efektif. Demikian juga dengan penegakan aturan perpajakan. Mereka yang mampu tapi malas membayar pajak akan malu dengan kampanye itu. Sudah tarifnya rendah, koq masih ngemplang. Berarti anda memang kebangetan. Negara pun mempunyai posisi psikologis yang lebih kuat untuk menegakkan aturan perpajakan, mulai dari intelijen pajak, pemeriksaan hingga tindakan hukum.

Keempat, tarif pajak kita memang relatif kurang kompetitif, termasuk dibandingkan negara tetangga kita. Mereka tarifnya lebih rendah tapi rasio pajaknya lebih besar dari kita.

Kelima, penurunan ke tarif optimal tertentu diharapkan dapat memicu pertumbuhan menjadi 6% atau malah lebih. Jadi kue yang bisa dipajaki melalui PPh, PPN, pajak perdagangan, PBB, bea dan cukai akan membesar jauh lebih cepat.

Itu alasan logisnya. Tentu tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan Kurva Laffer saja. Banyak pekerjaan rumah yang harus digarap serius.

Contohnya, kita perlu menerapkan teknologi informasi secara masif di seluruh Indonesia. Ini agar lubang PPh dan PPN bisa dikurangi. Penerimaan PPN misalnya, masih terlalu rendah karena banyak transaksi ekonomi yang tidak masuk ke dalam sistem perpajakan. Belum maksimalnya pemakaian teknologi informasi adalah salah satu penyebabnya.

Kita juga perlu penegakan hukum yang tegas, termasuk terhadap kasus pajak yang sudah inkracht. Karena, terdapat tagihan puluhan triliun dalam kasus-kasus ini. Kita perlu menyederhanakan ketentuan umum dan prosedur perpajakan, agar masyarakat nyaman masuk ke dalam sistem pajak. Perlu penguatan SDM pajak dan pengawasan internal, sehingga intelijen dan pemeriksaan pajak bisa lebih efektif. Perlu perlindungan fisik terhadap aparat pajak di daerah yang rawan. Perlu lebih mengefektifkan obyek pajak, baik dalam PPh, PPN maupun PBB.

Banyak sekali memang pekerjaan rumahnya. Tapi itu semua harus dilakukan, jika ingin APBN lebih kokoh karena ditopang oleh rasio pajak yang meningkat.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4391084/soal-tax-ratio-prabowo-timses-tidak-ada-ketakutan-pengusaha

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4390954/begini-strategi-prabowo-tingkatkan-tax-ratio-jadi-16

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190118174635-4-51385/tak-ada-yang-tak-mungkin-ini-cara-prabowo-push-tax-ratio-16

https://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/01/19/plk2f0318-prabowo-akan-pakai-gagasan-ibnu-khaldun-untuk-rasio-pajak

https://www.rmol.co/read/2019/01/19/375713/Rasio-Pajak-16-Persen,-Mungkinkah--

 

 

Article List