Prabowo akan Majukan Industri Militer dan Susun Ulang Peta Jalan BUMN Strategis Indonesia
Oleh: Diana Rizky
Inilah.com, Rabu, 19 Juni 2024 - 10:20 WIB
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan Menyusun ulang peta jalan BUMN strategis Indonesia. Hal ini dia ungkapkan berkaitan dengan target Prabowo untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia hingga 8 persen.
"Pemerintah, baik di sisa masa bakti Presiden Jokowi, maupun pada saat Presiden Prabowo memimpin, perlu menyusun ulang Peta Jalan BUMN Strategis Indonesia. Kenapa? Salah satu alasannya, karena pak Prabowo sangat ingin memajukan industri militer kita," ujar Drajad kepada Inilah.com saat dihubungi, Rabu (19/6/2024).
Dia menyebut industri militer menjadi salah satu prioritas penting yang akan dikedepankan Prabowo.
"Programnya (ini) selalu ada dalam Visi Misi beliau, terakhir dalam Visi Misi Prabowo-Gibran. Pengembangan industri militer tidak bisa berjalan jika industri strategis tidak maju," kata dia.
"Sebaliknya jika industri strategis maju, luberan positifnya akan terasa ke banyak industri, mulai dari perkeretaapian, perkapalan, pesawat terbang, telekomunikasi hingga ke industri dasar dan teknologi informasi," lanjut Drajad.
Paradigma bagi BUMN industri strategi, kata dia, tidak bisa berorientasi keuntungan. Pasalnya hal ini harus berlandaskan pengembangan kapasitas teknologi bangsa dengan koridor efektifitas dan efisiensi biaya.
"Jadi tupoksi BUMN strategis perlu diredefinisi. Mereka harus menguasai inovasi dan teknologi termaju dalam bidangnya, tapi dengan pengawasan dan audit yang ketat terhadap biayanya," tandasnya.
Perekonomian Indonesia Harus Tumbuh di Atas 6 Persen
Sebelumnya, Ekonom Prof. Didik J. Rachbini mengemukakan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memegang peranan sentral pada masa pemerintahan mendatang, sekaligus menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6 persen atau lebih.
Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi dan peneliti INDEF ini, kegagalan mendorong ekonomi tumbuh di atas 6 persen karena sektor industri tumbuh rendah dan bergerak sangat lambat.
"Ini terjadi karena absen dan kekosongan kebijakan industri dan Kementerian Perindustrian yang dorman," kata Prof. Didik, Selasa (18/6/2024).
Selama ini, menurut dia, Kemenperin berperan sangat terbatas dengan kebijakan yang lemah dan tidak bernilai signifikan untuk memajukan sektor industri.
Secara terus-menerus, Prof. Didik melanjutkan, sektor ini tumbuh di bawah 5 persen sehingga tidak punya daya dorong dan tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi tinggi.
Bahkan, sektor ini justru mandek dengan pertumbuhan hanya 3-4 persen saja. Hal ini, menurut Prof. Didik, menandakan ketiadaan dan absen kebijakan industri. Industri dimatikan karena kebijakan yang surut dan tidak beri kesempatan, ruang, dan dorongan bagi industri nasional.
Jika kebijakan industri terus terjadi seperti selama 1-2 dekade terakhir ini, maka lupakan janji Calon Presiden RI Prabowo Subianto untuk memajukan ekonomi yang tumbuh tinggi akan bisa tercapai.
"Yang terjadi kemungkinan malah sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan selalu di bawah 5 persen karena terseret pertumbuhan industri yang sangat rendah," kata Prof. Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina, Jakarta itu.
"Mengapa Indonesia selama dua dekade ini gagal mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi?" Prof. Didik mengatakan, "Jawabnya sama, yakni karena gagal menempatkan sektor industri sebagai lokomotif pertumbuhan dan sekaligus karena Kemenperin mandek dan mandul dalam menjalankan kebijakan industrinya."
Prof. Didik lantas menekankan bahwa faktor kritis dalam pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Prabowo kelak terletak pada kementerian ini.
Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami stagnasi pertumbuhan 5 persen atau di bawahnya karena bertumpu pada konsumsi dan sektor jasa, yang bercampur dengan sektor informal.
Dengan sektor jasa yang tidak modern dan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga, menurut Prof. Didik, ekonomi kehilangan lokomotifnya, yang pada gilirannya ekonomi bertumbuh rendah atau moderat saja.
Menyinggung janji kampanye Prabowo bahwa pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen, Prof. Didik menilai suatu target yang hampir mustahil dengan kebijakan pada saat ini dan kementerian yang tidak berbuat banyak untuk menggubah keadaan.
"Jika ingin berbeda dari pemerintahan sebelumnya, kunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi Kementerian Industri dan kebijakan industrinya. Tanpa itu Indonesia akan menjadi underdog (tidak diunggulkan) di ASEAN," kata Prof. Didik.
- Hits: 174
Dipelintir Media, TKN Prabowo-Gibran Bantah Rencana Rasio Utang 50 Persen
Oleh: Iwan Purwantono
Selasa, 18 Juni 2024 - 11:24 WIB
Beberapa waktu lalu, situs Bloomberg News menyiarkan berita rencana Prabowo Subianto mengerek rasio utang menjadi 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, rasio utang sekitar 39 persen.
Artinya, Prabowo sudah ancang-ancang menambah utang baru yang nilainya cukup besar. Dan, rasio utang sebesar 50 persen itu masih di bawah ambang batas yang ditetapkan UU Keuangan Negara sebesar 60 persen.
"Berita Bloomberg yang menyebut Pak Prabowo berniat menaikkan debt ratio (rasio utang) menjadi 50 persen dari PDB, itu adalah misinformasi (entah dari siapa). Atau jangan-jangan malah disinformasi," kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad H Wibowo kepada Inilahcom,Jakarta, Selasa (18/6/2024).
Dia pun mempertanyakan sumber informasi dari berita tersebut. Selama ini, Prabowo maupun tim internal tidak pernah menyampaikan informasi tersebut.
"Tidak ada satu pun dari kami yang pernah berkata dalam forum apapun bahwa pemerintahan Prabowo akan menaikkan debt ratio menjadi 50 persen dari PDB. Bloomberg bahkan tidak menyebut sumbernya, resmi ataupun tidak. Saya menyayangkan berita Bloomberg yang hemat saya ditulis tidak menjunjung tinggi kaidah jurnalisme," papar Dradjat.
Saat acara debat, kata Dradjat, Prabowo memang pernah menyampaikan tidak apa-apa, atau tepatnya tidak salah jika rasio utang mencapai 50 persen. Namun, jangan dianggap Prabowo punya rencana itu,
"Sama halnya saya saat piplres berkata 'tidak masalah' jika ada orang mendukung paslon 01 atau 03. Kenyataannya, saya tidak mendukung mereka. Saya malah bekerja keras memenangkan Prabowo-Gibran. Jadi pernyataan Pak Prabowo dalam debat itu, jangan dipelintir," ungkapnya.
Terkait pembayaran utang jatuh tempo, diakui Dradjad, membuat beban APBN semakin berat. Itu sebabnya, tim ekonomi Prabowo sangat disiplin dalam mengelola utang.
"Saya sudah menjadi tim pemenangan Pak Prabowo sejak 2014. Saya tahu betul beliau tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang mereka tanggung terlalu berat," ungkapnya.
Sejumlah program Prabowo-Gibran yang memerlukan anggaran jumbo, Dradjad mengatakan, kemungkinan dilakukan secara bertahap. Baik waktu maupun cakupannya. Semuanya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia.
"Jadi pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap defisit fiskal. Pemerintahan Pak Prabowo akan sangat disiplin dalam mengelola fiskal," pungkasnya.
https://www.inilah.com/dipelintir-media-tkn-prabowo-gibran-bantah-rencana-rasio-utang-50-persen
- Hits: 185
Dradjad Wibowo: Program Prabowo-Gibran DIlakukan Bertahap
Prabowo tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang berat.
Red: Joko Sadewo
Ahad 16 Jun 2024 13:15 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan program-program yang dicanangkan Prabowo-Gibran akan dijalankan dengan konsisten. Walaupun dilakukan secara bertahap, baik waktu maupun cakupannya.
“Semuanya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia. Jadi pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap defisit fiskal. Pemerintahan pak Prabowo akan sangat disiplin mengelola fiskal,” kata Dradjad, Ahad (16/6/2024).
Hal ini disampaikan Dradjad menanggapi pertanyaan apakah Prabowo-Gibran akan menjalankan program makan siang gratis maupun IKN, yang beranggaran sangat besar, saat kewajiban bayar utang Indonesia mencapai Rp.800 triliun.
Jika ada media asing yang menyebut Prabowo berniat menaikkan debt ratio menjadi 50% PDB, menurut Dradjad, itu adalah misinformasi. Menurutnya, tidak ada satu pun dari tim Prabowo yang pernah berkata dalam forum apa pun bahwa pemerintahan Prabowo akan menaikkan debt ratio menjadi 50% PDB.
“Media tersebut bahkan tidak menyebut sumber, resmi ataupun tidak. Nama besar tapi tidak profesional menjunjung tinggi etika dan prosedur jurnalisme,” ungkap Ketua Dewan Pakar PAN ini.
Kata Dradjad, pembayaran utang jatuh tempo tentu membuat beban APBN semakin berat. Itu sebabnya, lanjut Dradjad, tim ekonomi Presiden Prabowo nantinya akan sangat disiplin mengelola utang.
“Saya sudah menjadi tim pemenangan pak Prabowo sejak 2014. Saya tahu betul beliau tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang mereka akan terlalu berat menanggungnya. Itu sebabnya program-program Prabowo-Gibran akan dilakukan secara bertahap,” papar ekonom senior INDEF ini.
- Hits: 182
Ekonom PAN Bantah Pemberitaan Media Asing, Prabowo Akan Naikkan Rasio Utang Jadi 50 Persen PDB
Minggu, 16 Juni 2024 13:11 WIB
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menampik pemberitaan media luar negeri yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto menaikkan rasio utang RI menjadi 50 persen PDB.
Menurutnya, tidak ada dalam forum manapun pemerintahan Prabowo akan menaikkan debt ratio setengah dari Produk Domestik Bruto.
“Media tersebut bahkan tidak menyebut sumbe resmi. Nama besar tapi tidak profesional menjunjung tinggi etika dan prosedur jurnalisme,” kata Dradjad kepada wartawan, Minggu (16/6/2024).
Dia menegaskan program makan bergizi gratis seperti disebutkan di visi misi akan dijalankan dengan konsisten tapi memang dilakukan bertahap, baik waktu maupun cakupannya.
Menurut dia, semuanya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia.
“Jadi pelaku pasar tidak perlu khawatir thd defisit fiskal. Pemerintahan pak Prabowo akan sangat disiplin mengelola fiskal,” tukasnya.
Dradjad mengatakan utang jatuh tempo tentu membuat beban APBN semakin berat. Itu sebabnya tim ekonomi Presiden Prabowo nantinya akan sangat disiplin mengelola utang.
“Saya sudah menjadi tim pemenangan pak Prabowo sejak 2014. Saya tahu betul beliau tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang mereka akan terlalu berat menanggungnya. Itu sebabnya program-program Prabowo-Gibran akan dilakukan secara bertahap,” katanya.
- Hits: 178
Respons Kubu Prabowo Dituding Biang Kerok Saham RI Underweight
Mis Fransiska Dewi
12 June 2024 12:50
Bloomberg Technoz, Jakarta - Kubu Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak khawatir usai Morgan Stanley menurunkan peringkat ekuitas Indonesia menjadi underweight.
Sebelumnya, penurunan peringkat ini lantaran lembaga keuangan tersebut melihat adanya risiko berinvestasi, terutama saham di Indonesia.
Anggota Dewan Pakar sekaligus Tim Ekonomi TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menilai penurunan peringkat oleh Morgan Stanley dipengaruhi oleh faktor ketakutan yang berlebihan. Padahal, kubu Prabowo berulang kali menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo mendatang berkomitmen kuat menjaga disiplin fiskal.
"Ketakutan yang berlebihan," kata Drajad saat dihubungi, Rabu (12/6/2024).
“Pengelolaan fiskal dilakukan dengan sangat prudent. Defisit dikendalikan pada tingkat yang aman, bahkan jika mungkin dikurangi,” kata Drajad menegaskan.
Drajad menyadari pernyataan komitmen tersebut belum cukup bagi sebagian pelaku pasar karena mereka ingin adanya bukti. Drajad menegaskan, hingga 20 Oktober 2024 bukti itu belum bisa diberikan.
“Silakan pasar melihat bukti komitmen itu nanti setelah pak Prabowo dan mas Gibran dilantik,” tutur Drajad.
Dilansir dari Bloomberg, Rabu (12/6/2024), tim strategi, termasuk Daniel Blake, melihat adanya ketidakpastian jangka pendek mengenai arah kebijakan fiskal di masa depan serta beberapa pelemahan di pasar valas di tengah-tengah suku bunga AS yang masih tinggi dan prospek dollar AS yang menguat.
Janji-janji kampanye Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto, seperti proposal untuk penyediaan makan siang dan susu untuk siswa, juga dapat menimbulkan “beban fiskal yang substansial”.
Perubahan sikap Morgan Stanley terjadi ketika dolar mulai menunjukkan tren yang lebih tinggi menjelang keputusan suku bunga Federal Reserve pada hari Rabu (12/6/2024) dan keputusan Bank Indonesia pada minggu depan.
- Hits: 182
Subcategories
More Articles …
Page 9 of 80
