PAN Bicara Isu Makan Siang Gratis dari Dana BOS: Cari Sumber Penerimaan Baru
kumparanNEWS
6 Maret 2024 16:22 WIB
Ketua Dewan Pakar PAN, Drajad Wibowo, bicara soal isu program makan siang gratis memakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut dia, tidak ada pembahasan untuk mengambil dana dari BOS, begitu pun dari anggaran bersifat subsidi yang sudah ada.
"Baik dalam pembahasan koalisi parpol KIM maupun Dewan Pakar Prabowo-Gibran, selama ini tidak pernah muncul opsi membiayai makan siang melalui realokasi dana dari program yang sudah dianggarkan sebelumnya. Tidak dari subsidi BBM, tidak dari BOS, atau program lain," kata Drajad saat dihubungi, Rabu (6/3).
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran itu menjelaskan, pihaknya masih membahas biaya untuk program tersebut dari pemasukan dana baru.
"Yang dibahas adalah membiayainya dengan penerimaan baru. Sumber-sumber ini sedang disisir terus. Tentu pada saatnya akan diumumkan oleh Presiden Prabowo setelah dilantik," ujarnya.
Drajad juga menjelaskan bahwa ada 2 periodik waktu yang harus dibedakan. Periode pertama adalah penyiapan RAPBN 2024 yang masih menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
Ia menilai, jika ada pihak yang mengkritik kinerja pemerintah menyiapkan program untuk makan siang gratis padahal KPU belum mengumumkan pemenang pilpres, pandangan itu keliru.
"Sesuai konstitusi, Presiden Jokowi memiliki kewenangan memasukkan berbagai kebijakan/program selama masa pengabdiannya, bahkan seandainya hal itu adalah program paslon yang kalah pilpres. Timing Beliau tergantung pada siklus penyusunan RAPBN, bukan jadwal KPU," ucapnya.
Usulan yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kata Drajad dalam konteks ruang fiskal yang tersedia untuk RAPBN 2025.
"Saya rasa jika Presiden Jokowi dan kabinet menilai wacana ini banyak mudharatnya, tentu tidak akan Beliau setujui," terang dia.
Drajad menjelaskan, kendali anggaran dan program nantinya tetap ada di tangan Prabowo-Gibran--bila nanti dinyatakan menang pemilu. Prabowo bisa memutuskan menggunakan APBN atau mengelola lewat APBNP 2025.
"Sebagai Presiden, Pak Prabowo lah yang memegang otoritas menyusun pemerintahan serta menentukan kebijakan dan program. Beliau mempunyai opsi, melanjutkan APBN 2025 yang diketok DPR sebelumnya, atau menyusun APBN-Perubahan 2025 bersama DPR baru, termasuk mengenai tahapan dan pembiayaan makan siang gratis," jelas Drajad.
Namun demikian, Drajad menegaskan, prinsip dasar untuk menjalankan program makan siang gratis itu ada 2 hal.
"Satu, disiplin fiskal harus dijaga ketat karena hal ini sangat fundamental. Saya pribadi berharap defisit APBN tetap atau diturunkan. Dua, tidak ada kenaikan tarif PPN dan PPh. PPN 12% tetap berlaku karena sudah diputuskan sebelumnya," pungkasnya.
- Hits: 243
Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 per Anak Baru Patokan Awal
Kamis, 29 Februari 2024 | 09:39 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Pakar PAN dan Pembina Sustainable Development Indonesia Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan bahwa anggaran Rp 15.000 per anak untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran masih perhitungan awal.
"Angka tersebut hanya patokan awal. Postur belanja negara 2025 saja belum selesai disusun," kata Dradjad saat dihubungi Beritasatu.com pada Kamis (29/2/2024).
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran ini menjelaskan anggaran Rp 15.000 setiap anak masih dapat berubah tergantung situasi dan kondisi harga bahan pangan saat program dijalankan.
"Angka Rp 15.000 ini memang patokan unit biaya yang dibahas selama ini. Pada saat dijalankan di 2025, cukup tidaknya (anggaran) tentu tergantung kondisi harga-harga pada saat program ini dijalankan," jelas Dradjad.
Dradjad menyebut bahwa pembahasan perincian terkait program makan siang gratis belum dilakukan oleh calon presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan timnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang membuat pilot project dari pelaksanaan program tersebut. Rincian mengenai anggaran dan pelaksanaan program makan siang dan susu gratis tengah disiapkan.
"Kita sudah membuat pilot project, nanti kita lihat saja," ucapnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (27/2/2024).
Sementara, sampai saat ini pemerintah masih melakukan penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dan akan menjadi langkah awal perancangan APBN 2025.
"Dalam APBN belum ada detail makronya, belum ada (alokasi anggaran) yang dipangkas. Tidak segitu (APBN tidak menanggung setengah dari Rp 450 triliun)," pungkas Airlangga.
- Hits: 221
Politikus PAN Bantah Pelibatan Jokowi dalam Pembentukan Kabinet Prabowo Langgar UUD 1945
Reporter Han Revanda Putra
Editor Eko Ari Wibowo
Rabu, 28 Februari 2024 14:28 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional atau PAN, Dradjad Wibowo, menanggapi penilaian sejumlah pakar hukum yang menyatakan pelibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembentukan kabinet Prabowo-Gibran melanggar UUD 1945. Menurut Dradjad, keputusan terakhir penunjukan menteri tetap di tangan presiden yang menjabat.
"Pembentukan kabinet itu hak prerogatif presiden. Jadi jika nanti Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, itu adalah hak prerogatif beliau sebagai presiden yang menjabat," ujar Dradjad saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu, 28 Februari 2024.
Kendati begitu, Dradjad tak menampik Jokowi akan berperan signifikan. Dia mengatakan Jokowi akan dimintai saran dan masukan dalam pembentukan kabinet baru. Bagi tim Prabowo-Gibran, dia menilai saran itu sangat berharga dan bermanfaat.
"Itu sebabnya saya katakan beliau akan berperan signifikan. Tapi keputusan terakhir tetap di tangan presiden yang sedang menjabat," ujar Dradjad.
Sebelumnya Dradjad Wibowo mengatakan, Jokowi masih akan dilibatkan dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo-Gibran. Kubu nomor urut dua itu telah mengklaim memenangi Pemilu 2024 berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat.
"Keterlibatan beliau (Jokowi) akan sangat signifikan," kata Dradjad saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 24 Februari 2024. Dia mengaku Prabowo-Gibran akan banyak mendengarkan pandangan Jokowi dalam pembentukan pemerintahan dan penyusunan kebijakan.
Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo-Gibran melanggar UUD 1945. Menurut dia, hanya presiden definitif yang berhak mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
"Pasal 17 ayat (2) UUD itu kan jelas menyebut secara eksplisit kalau menteri-menteri diangkat dan diberhentikan presiden," ujar Herdiansyah saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin, 26 Februari 2024.
Herdiansyah mengatakan, presiden terpilih tidak boleh diatur dan didikte oleh mantan presiden. Menurut dia, haram hukumnya bagi Jokowi cawe-cawe dalam urusan penentuan menteri-menteri.
"Secara hukum itu melanggar UUD, dan secara politik itu hanya akan menegaskan kalau Prabowo seolah jadi boneka Jokowi," kata Herdiansyah.
- Hits: 217
Jatah Makan Siang Gratis Tergantung Harga Pangan, Rp 15 Ribu di Jakarta Cukup?
28 Februari 2024 16:51 WIB
Ketua Dewan Pakar PAN dan Pembina SDI (Sustainable Development Indonesia), Drajad Wibowo, menjelaskan program makan siang gratis program Prabowo-Gibran, untuk setiap anak yang dapat, nanti akan disesuaikan dengan perkembangan harga pangan.
Sebelumnya Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan satu anak akan mendapatkan jatah makan siang sebesar Rp 15 ribu per hari, belum termasuk susu. Menunya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Drajad yang juga Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, mengatakan Rp 15 ribu adalah patokan unit biaya yang selama ini dibahas oleh timnya. Tapi angkanya bisa berubah tergantung perkembangan harga pangan.
"Itu berdasarkan harga yang berlaku. Pada saat dijalankan tahun 2025, cukup tidaknya tentu tergantung kondisi harga-harga pada saat program ini dijalankan," kata Drajad kepada kumparan, Rabu (28/2).
Harga pangan di setiap daerah di Indonesia berbeda. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya melontarkan pertanyaan, apakah makan seharaga Rp 15.000 bisa kenyang. Menurutnya bila di Jogja, harga Rp 15 ribu mungkin cukup.
Masalahnya, harga pangan di Jogja dengan Jakarta berbeda. Menanggapi hal itu, Drajad menegaskan lagi, jatah makan siang gratis akan disesuaikan perkembangan harga pangan ke depan, sehingga angka Rp 15 ribu itu masih bisa berubah.
"Iya (Rp 15 ribu) baru patokan awal. Postur belanja negara 2025 saja belum selesai disusun," ujarnya.
- Hits: 225
Politikus PAN Bilang Timing Pembahasan Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet Jokowi Sudah Pas
Reporter Han Revanda Putra
Editor Amirullah
Rabu, 28 Februari 2024 13:01 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional atau PAN, Dradjad Wibowo, menyatakan timing pembahasan makan siang gratis dalam rapat kabinet paripurna pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi relatif tepat. Sebab menurut dia, pemerintah sedang mempersiapkan RAPBN 2025 dengan mempertimbangkan hasil Pemilu Presiden atau Pilpres 2024.
Kabinet Presiden Jokowi membahas program makan siang gratis itu meski Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum resmi mengumumkan pasangan nomor urut dua sebagai pemenang Pilpres 2024. Dalam real count KPU hingga Rabu, 28 Februari 2024 pukul 06.00 WIB, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin perolehan suara hasil Pilpres dengan 75.176.505 suara atau 58,84 persen.
"Jika Presiden Jokowi memberi arahan agar RAPBN 2025 mempertimbangkan Pilpres, dan Menko Airlangga menyatakan program makan siang masuk dalam RAPBN 2025, timing relatif sudah pas," ujar Dradjad saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu, 28 Februari 2024.
Menurut dia, timing pembahasan sudah tepat karena saat ini Kementerian Keuangan sedang menyiapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF. Persiapan itu sebagai pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025.
Setelah Sidang Kabinet Paripurna, Dradjad mengatakan kementerian dan lembaga akan menyerahkan usulan pagu belanja masing-masing. Program seperti makan siang gratis, menurut dia, perlu ditambahkan dalam pagu tersebut jika akan dilaksanakan per Januari 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna dimaksudkan agar terjadi kesinambungan program pemerintah.
"Itu (pembahasan) untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," ujar Menko Muhadjir di Jakarta, Selasa, 27 Februari.
Politikus PDIP, Chico Hakim, menilai pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi melanggar etika. Menurut Chico, Presiden hanya ingin mengesankan Prabowo-Gibran sebagai pencetus program makan siang gratis itu telah memenangi Pemilu Presiden atau Pilpres 2024.
"Ini menurut kami adalah suatu pelanggaran etika," ujar Chico saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu, 28 Februari 2024.
- Hits: 241
Subcategories
More Articles …
Page 24 of 80
