Kamis, 4 Januari 2024 12:46 WIB

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H. Wibowo, mempertanyakan kekhawatiran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud soal pendistribusian bantuan sosial (bansos) selama masa kampanye Pemilu 2024.

Dradjad mengatakan padahal Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, yang mengkoordinasi pembagian bansos, merupakan kader PDI Perjuangan, partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Jika tim pasangan calon nomor urut 3 khawatir politisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos), lha, mensosnya kan Mbak Risma, dari PDI Perjuangan," kata Dradjad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dradjad menjelaskan bansos merupakan program Pemerintah karena sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, lanjutnya, penyaluran bansos merupakan kewenangan pihak eksekutif, yaitu Pemerintah.

"Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan Pemerintah. Jadi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah untuk memutuskannya," tuturnya.

Terkait usulan moratorium distribusi bansos selama Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud mendapat kritik dari TKN Prabowo-Gibran karena dianggap mengusulkan penundaan pembagian bansos tersebut.

Namun, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah pihaknya mengusulkan penghentian pembagian bansos sampai Pilpres 2024 selesai.

"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung di Jakarta, Rabu (3/1).

Dia menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya. Sementara itu, dia tak menampik bahwa ada peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Padahal, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui Pemerintah dan DPR RI.

"Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini," kata Todung.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Fath Putra Mulya

Editor: Fransiska Ninditya

Copyright © ANTARA 2024

https://www.antaranews.com/berita/3899397/tkn-pertanyakan-kekhawatiran-tpn-soal-bansos

4 Januari 2024 13:04 WIB

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo, mempertanyakan, kekhawatiran TPN Ganjar-Mahfud, terkait pembagian bansos di masa kampanye. Dia malah menyoroti posisi Mensos Tri Rismaharini yang berasal dari PDIP.

“Jika tim paslon 03 khawatir politisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos), lha Mensosnya kan Mbak Risma dari PDIP,” kata Dradjad kepada wartawan, Kamis (4/1)

Dradjad menjelaskan, bansos itu program negara karena sudah masuk dalam APBN. Kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan pemerintah.

“Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Kebudayaan Nasional PDIP Aria Bima mengatakan partainya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos selama Pilpres. Tapi, yang harus dipastikan jangan ada politisasi penyaluran bansos.

Aria Bima lalu menyindir Ketum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut bansos dari Jokowi.

"Itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu," imbuh dia.

https://kumparan.com/kumparannews/tkn-prabowo-jawab-tpn-ganjar-soal-politisasi-bansos-menterinya-dari-pdip-lho-21tvUqUxZTB/full

Kamis 04 Jan 2024 10:00 WIB

Tudingan Politisasi Bansos, Dradjad: Menterinya dari PDIP Lho

Bansos adalah program pemerintah yang sudah masuk APBN.

Red: Joko Sadewo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran,  Dradjad  H Wibowo, mempertanyakan, kekhawatiran tim pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud MD,  akan peluncuran Banjos di masa kampanye. Padahal Menteri Sosial Tri Rismaharini berasal dari PDIP.

“Jika tim paslon 03 khawatir politisisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos) lha Mensosnya kan mbak Risma dari PDIP,” kata Dradjad sambil tertawa, Kamis (4/1/2023).

Pernyataan ini disampaikan Dradjad menanggapi kekhawatiran Tim Ganjar-Mahfud tentang penyaluran bansos akan menjadi sarana politisasi . Mereka berharap ada penundaan penyaluran bansos setelah masa kampanye selesai.

Dradjad menjelaskan, bansos itu program negara karena sudah masuk dalam APBN. Kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan eksekutif, yaitu pemerintah. “Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” Ketua Dewan Pakar PAN ini.

https://news.republika.co.id/berita/s6pv16318/tudingan-politisasi-bansos-dradjad-menterinya-dari-pdip-lho

Kamis, 4 Januari 2024 11:28 WIB

Editor: Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo, mempertanyakan kekhawatiran tim pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud MD, akan peluncuran bantuan sosial atau bansos di masa kampanye.

Padahal, Drajad mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini berasal dari PDIP, masih menjabat Ketua DPP PDIP.

“Jika tim paslon 03 khawatir politisisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos). Lha Mensosnya kan Mbak Risma dari PDIP,” kata Dradjad, Kamis (4/1/2023).

Pernyataan ini disampaikan Dradjad menanggapi kekhawatiran Tim Ganjar-Mahfud tentang penyaluran bansos akan menjadi sarana politisasi.

Mereka berharap ada penundaan penyaluran bansos setelah masa kampanye selesai.

Dradjad menjelaskan bansos itu program negara karena sudah masuk dalam APBN.

Kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan eksekutif yaitu pemerintah.

“Karena itu masalah berapa besar dimana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” kata  Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Kekhawatiran PDIP

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud yakni  Hasto Kristiyanto berharap agar bantuan sosial (bansos) pada 2024 berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan di 2023.

Hasto mengatakan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin.

Karenanya, PDIP mendukung penuh langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi menjalankan bansos.

"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Sementara, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima mengatakan partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.

Dia menerangkan, PDIP adalah partai pengusung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 2014-2019.

Sehingga ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ungkapnya.

https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/01/04/soal-tudingan-politisasi-bansos-dradjad-menterinya-dari-pdip-lho