SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation to meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


November 27, 2020

Potong Birokrasi atau Desentralisasikan Tes Korona

 

Potong Birokrasi atau Desentralisasikan Tes Korona

Dradjad H. Wibowo
Ketua Dewan Pakar PAN
Ekonom Senior Indef

 

 

Jumat 10 April Jakarta mulai menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Daerah lain juga meminta / menimbang mengajukan PSBB.

Tujuan PSBB adalah menekan penyebaran SARS-CoV-2 dari satu orang ke orang lain. Efektifkah?  Berikut ini dua titik lemah yang harus diatasi segera:

1. Kita tidak tahu dengan pasti berapa sebenarnya jumlah kasus positif korona di Jakarta dan Indonesia.  Dengan sangat minimnya jumlah tes, tentu ada sejumlah kasus yang tidak terdeteksi, entah berapa jumlahnya.

Sebagai indikasi, banyak sekali jenazah yang dimakamkan dengan prosedur COVID-19 di Jakarta, yang belum diketahui positif tidaknya. Hal yang sama bisa terjadi di daerah lain.

2. Aktifitas warga Jakarta sejak Senin 6 April terlihat masih terlalu tinggi untuk pengendalian wabah. Di daerah lain juga sama.

Tanpa tahu berapa, siapa dan di mana orang yang positif korona, sementara aktifitas penduduk masih tinggi, bagaimana bisa memotong penularan?

Jadi langkah awalnya memang deteksi dini. Tes, tes dan tes. Sebanyak mungkin, secepat mungkin.

Sayangnya, selain terlalu sedikit, tes ini justru sangat lambat. Itu salah satu keluhan Gubernur Ridwan Kamil.

Jangan dikira tes korona yang terlalu sedikit dan lambat tidak berdampak besar terhadap perekonomian. Justru dampaknya sangat besar. Dia menjadi pintu pertama, apakah wabah akan terkendali atau meledak.

Jika program tes berhasil, diikuti disiplin masyarakat dan pelayanan kesehatan yang bagus, wabah berpeluang dikendalikan. Aktifitas ekonomi dan bisnis bisa berputar kembali. Jika wabah meledak, lihat saja bagaimana Lombardia Italia.

Selain itu, tes yang cepat juga sangat penting bagi perawatan pasien. Jangan lupa, tingkat fatalitas kasus COVID-19 di Indonesia tergolong tinggi. Kita sudah kehilangan banyak SDM unggul. Mulai dari dokter/perawat, akademisi, pilot, birokrat senior hingga pengusaha sukses seperti di Semarang. Kerugian ekonominya tidak terhitung.

Sayangnya prosedur pemeriksaan yang diatur dalam Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/182/2020 tanggal 16 Maret 2020 cenderung sentralistis dan birokratis.

Keputusan positif tidaknya satu spesimen hanya di tangan Balitbangkes bersama Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Rute yang harus dilalui spesimen pun panjang. Yaitu, dari rumah sakit rujukan ke laboratorium pemeriksa, lalu ke Laboratorium Pusat Penyakit Infeksi Prof Dr Oemijati, lalu ke pimpinan Balitbangkes dan Ditjen P2P, baru kembali ke Dinkes, terus ke rumah sakit rujukan. Jika spesimen berasal dari RS non-rujukan, apalagi puskesmas, jalurnya lebih panjang lagi.

Contohnya, spesimen dari Sulut harus dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, lalu mengikuti jalur panjang di atas. Berapa waktu yang habis dalam perjalanan?

Belum lagi, Kepmenkes di poin 8 mengatur, seluruh pembiayaan pemeriksaan dibebankan ke DIPA masing-masing laboratorium. Lha anggaran mereka cekak, biaya tes mahal, lalu mereka bisa nge-tes berapa banyak dan berapa cepat?

Kementerian BUMN baru saja mendatangkan 18 unit Roche LightCycler dan 2 MagNa Pure LC. Keduanya alat RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) yang berstandar dunia. Ke-20 alat itu akan disebar ke RS BUMN di berbagai provinsi.

Langkah di atas patut diapresiasi. Tapi jika spesimennya dan keputusannya terhambat birokrasi, alat di atas kurang maksimal perannya.

Karena itu, potong birokrasi tes RT-PCR COVID-19 ini. Jika perlu, lakukan desentralisasi pemeriksaan. Beri pemerintah daerah anggaran COVID-19 yang cukup. Jangan beban PSBB ditimpakan ke daerah, tapi anggaran COVID-19 tersentralisasi.

Kemenkes mengoordinasikan dan mengontrol kualitas pemeriksaan.  Kita perlu cepat. Jangan birokratis di tengah ancaman wabah.

https://republika.co.id/berita/q8iprs318/dradjad-potong-birokrasi-pemutusan-status-terpapar-covid19

https://republika.co.id/berita/q8igv1318/ini-hal-yang-bisa-ganggu-kesuksesan-psbb-covid19

http://suarapemred.co/news/nasional/read/82743/dradjad.potong.birokrasi.atau.desentralisasikan.tes.korona

https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/04/10/potong-birokrasi-atau-desentralisasikan-tes-corona

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/dradjad-potong-birokrasi-atau-desentralisasikan-tes-covid-19/

http://brt.st/6x2l

https://www.vivanews.com/berita/politik/44754-politikus-pan-jika-corona-meledak-lihat-saja-italia?medium=autonext

https://republika.co.id/berita/qdd973318/potong-birokrasi-atau-desentralisasikan-tes-korona

 

 

 

Catatan PSBB dan Rancangan Perppu 1/2020

Catatan PSBB dan Rancangan Perppu 1/2020.

Dradjad H Wibowo

Ekonom Senior Indef

Pendiri SDI

Ketua Dewan Pakar PAN


Menghadapi wabah COVID-19, pemerintah memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai UU 6/2018. Jika gagal, darurat sipil sesuai Perppu 23/1959 menjadi opsi pamungkas. Lockdown (karantina wilayah) tidak ada. Keputusan ini langsung memicu kontroversi publik, terutama dari sisi hukum tata negara dan politik.

Pemerintah juga menyiapkan Rancangan Perppu No. 1/2020 terkait keuangan negara, stabilitas keuangan, dan perekonomian. Selain itu, ada tambahan anggaran Rp 405,1 triliun, termasuk Rp 75 triliun untuk kesehatan.

Saya tidak akan ikut perdebatan hukum dan politiknya. Saya akan fokus pada bidang kesehatan dan ekonomi. Karena memang negara perlu fokus ke program kesehatan sebagai ujung tombak, diintegrasikan dengan program pemulihan ekonomi nasional.

Dari sisi kesehatan, ada dua hal super-krusial yang harus dilakukan cepat. Yaitu: (1) pemutusan transmisi (penularan) SARS-CoV-2, dan (2) perawatan kesehatan bagi pasien COVID-19.

PSBB dan karantina sebenarnya bertujuan sama, yaitu memutus transmisi virus dengan cara “merampas” hak penduduk berinteraksi. Bedanya lebih pada skala “perampasan hak” tersebut, serta pada kewenangan versus kewajiban negara.

Keduanya bisa jebol jika ada satu saja titik lemah dari sudut kesehatan. Darurat sipil pun sama.

Sebagai contoh, deteksi dini yang dilanjutkan dengan isolasi pasien dan identifikasi / isolasi kontak adalah tahap awal yang sangat penting dalam memutus transmisi virus. Karena itu, jumlah tes SARS-CoV-2 harus dilipatgandakan secepat mungkin. Per senin 30 Maret, jumlah tes di Indonesia masih sangat sedikit, baru 6534.

PSBB, karantina, bahkan darurat sipil pun sulit berhasil jika jumlah tes korona sangat minim. Penyebabnya, banyak kasus positif yang tidak terdeteksi yang bisa menularkan virus, minimal ke keluarga dan tetangganya.

Faktor lain seperti edukasi publik, ketersediaan fasilitas sanitasi, atau disiplin dan budaya kebersihan juga bisa menjadi titik lemah, jika tidak ditangani maksimal.

Pelayanan kesehatan juga perlu belanja besar-besaran. Apalagi, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia masih rendah, malah jauh di bawah jumlah yang meninggal. Sementara jumlah PDP yang meninggal juga banyak. Ini masalah sangat serius.

Mau PSBB atau darurat sipil ya percuma jika rumah sakit hanya punya sedikit ventilator, ruang isolasi, APD dan lainnya.

Jadi sudah saatnya negara memobilisasi pabrik-pabrik untuk memproduksi ventilator, tempat tidur rumah sakit, masker, hazmat suit, sarung tangan, disinfektan dan sebagainya dalam jumlah yang cukup.

Obat-obatan juga perlu disediakan dalam jumlah besar. Ada 4 obat / kombinasi obat yang diuji coba WHO melalui Solidarity trial. Yaitu, remdesivir, klorokuin atau hidroksiklorokuin, kaletra (kombinasi lopinavir + ritonavir) dan kaletra + interferon beta.

Indonesia juga perlu berinvestasi untuk menemukan dan memroduksi vaksin sendiri. Karena, untuk mencapai herd immunity setidaknya 163 juta rakyat harus divaksinasi. Biaya vaksinasi bisa terlalu besar jika kita impor.

PERPPU 1/2020

Secara prinsip kita memang memerlukan Perppu menghadapi wabah ini. Rancangan Perppu 1/2020 dan tambahan anggaran Rp 405,1 triliun merupakan langkah awal yang baik, termasuk Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan. Apakah cukup? Ini tergantung pada skala wabah.

Namun saya menyayangkan, Perppu ini hanya mencakup keuangan dan ekonomi. Sisi kesehatannya hanya menjadi latar belakang.

Berikut ini evaluasi awal saya:

1. Rancangan Perppu 1/2020 membuka pemberian fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk untuk barang impor dalam rangka mengatasi COVID-19. Ini bagus karena barang seperti sebagian obat masih harus diimpor.

Masalahnya, mengapa tidak ada perintah mobilisasi produksi dalam negeri dan investasi penemuan vaksin? Mengapa tidak ada fasilitas/insentif bagi kedua hal ini? Soal vaksin misalnya, industri farmasi, universitas dan lembaga riset biologi kan bisa didorong menemukan vaksin dan obat?

Bukankah wabah COVID-19 membuka peluang membangun sektor kesehatan dan industri terkaitnya?

2. Rancangan Perppu 1/2020 memberi tambahan kewenangan yang sangat besar kepada para Menteri, para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan jajaran terkait.

Mekanisme kontrolnya hanya “dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik” (Pasal 12 ayat 1). Itu pun hanya untuk pasal 2 sampai 11. Sementara untuk tambahan kewenangan BI, OJK dan LPS, tidak ada kontrol yang eksplisit.

Siapa yang menjamin tidak terjadi penyimpangan seperti dalam kasus BLBI, Bank Century dan sebagainya? Mengapa pengawasan oleh publik dan DPR tidak disebut eksplisit?

3. Pasal 11 memberi kewenangan pemerintah melakukan bail out melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dengan mekanisme kontrol yang lemah, pasal 11 ini bisa menjadi cek kosong bagi bail out terhadap pihak tertentu. Besaran bail out-nya pun tidak ada rambu-rambu rincinya.

4. Setelah itu semua, pasal 27 mengandung ayat:

Ayat 1 “Biaya yang dikeluarkan ... bukan merupakan kerugian negara”,

Ayat 2 “Anggota KSSK ... tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik ...”,

Ayat 3 “Segala tindakan ... bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.”

Jadi, kewenangan bertambah drastis, mekanisme kontrol lemah, setelah itu, apapun yang dilakukan “ditowel pun tidak bisa”.

Saya mengikuti berbagai krisis sejak 1998, baik sebagai ekonom, anggota DPR maupun unsur pimpinan parpol. Saya sepakat bahwa pejabat terkait memerlukan proteksi hukum. Tapi itu bukan berarti tanpa kontrol dan akuntabilitas yang ketat.

Jadi Rancangan Perppu ini perlu ditambah dengan mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang ketat.

 

Artikel ini dimuat pada :

https://politik.rmol.id/read/2020/04/01/428190/Dradjad-Wibowo:-Perppu-1/2020-Seperti-Beri-Cek-Kosong-Bailout-Tanpa-Bisa-Ditowel

https://politik.rmol.id/read/2020/04/01/428179/psbb-lockdown-dan-darurat-sipil-akan-percuma-jika-jumlah-tes-covid-19-minim

https://republika.co.id/berita/q83iac318/lemahnya-kontrol-dan-akuntabilitas-atas-nama-corona

https://rmol.id/read/2020/04/01/428180/disayangkan-perppu-1-2020-hanya-mencakup-ekonomi-kesehatan-hanya-latar-belakang

https://ekonomi.bisnis.com/read/20200403/1222349/dua-gejolak-ekonomi-dua-perpua-satu-sri-mulyani

https://republika.co.id/berita/qdd8md318/catatan-psbb-dan-rancangan-perppu-12020

 

 

Pencegahan Wabah COVID-19 Bisa Menjadi Motor Ekonomi

Pencegahan Wabah COVID-19 Bisa Menjadi Motor Ekonomi.

Dradjad H. Wibowo

Ekonom, mantan Ketua DISK - BIN


Pemerintah telah menerbitkan Inpres No 4/2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Inpres 20 Maret 2020 itu merupakan salah satu butir dari 9 langkah Presiden Jokowi untuk menyelamatkan ekonomi dari COVID-19. Itu semuanya perlu kita dukung karena memang dibutuhkan.

Meski demikian, saya menyarankan agar langkah-langkah kesehatan untuk mencegah dan menangani wabah COVID-19 diberi prioritas yang tinggi.

Kita jangan mempertentangkan kesehatan versus ekonomi. Karena, jika wabah meledak, otomatis ekonomi macet. Justru, belanja dan kegiatan kesehatan itu bisa dijadikan salah satu motor penyelamat ekonomi. Keuntungannya, dia meningkatkan peluang mencegah, minimal menekan wabah. Ringkasnya, Kesehatan dan Ekonomi bisa disinergikan.

Contohnya kita lihat dari sisi pelayanan medis. Jumlah ruang isolasi di Indonesia itu sangat sedikit. Bakal kewalahan menampung lonjakan pasien COVID-19. Nah pemerintah sebaiknya menargetkan penyediaan 2500 atau bahkan 10000 ruang isolasi dalam waktu sekian pekan. Di sini langkah yang ditempuh Menneg BUMN Erick Thohir mengubah wisma Atlet menjadi RS Darurat patut dipuji.

Ruang isolasi butuh AC individu untuk memotong risiko penularan lewat udara. Butuh tempat tidur, ventilator, alat kesehatan lain hingga tisu handuk. RS Darurat butuh disinfektan, alat pelindung diri (APD), oksigen hingga obat-obatan penunjang seperti anti-inflamasi. Butuh juga semacam safe house yang dekat bagi dokter dan perawat. Mereka ada pasukan terdepan kita dan harus mendapat prioritas

Jika jumlahnya masif maka pelaku industri dan perdagangan elektronik, sanitasi, alat kesehatan, farmasi hingga garmen dan properti bisa lumayan terbantu.

Permintaan jasa medis juga naik, antara lain karena pasien non-COVID-19 kan sangat banyak juga. Ini bisa mendorong  investasi jasa yankes seperti klinik.

Contoh lain adalah dari sisi memotong penyebaran virus. Misalnya melalui penyemprotan disinfektan. Jika hanya menyemprot sekali dalam sebulan, apa gunanya? Tapi jika ada dana APBN/APBD cukup besar, penyemprotan bisa cukup sering, kebutuhan disinfektan melonjak. Pelaku usaha sanitasi ikut tertolong.

Negara bisa juga melakukan kampanye kebersihan yang masif. Ini berpotensi meningkatkan kebutuhan tisue, sabun, shampoo bahkan hingga alkohol untuk kebersihan. Industri media juga kebanjiran iklan layanan masyarakat dari APBN maupun dari CSR perusahaan besar.

Orang sering salah kaprah menganggap lockdown misalnya akan menghancurkan ekonomi. Benar ekonomi mandeg sebentar. Tapi sesuai UU 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan, kebutuhan hidup dasar di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Negara bisa memobilisasi sembako dan kebutuhan dasar lain, baik melalui APBN atau CSR perusahaan. Ini menjadi sumber permintaan bagi produsen di daerah non-karantina.

Masih banyak lagi rute penyelamatan ekonomi yang bersinergi dengan pencegahan wabah.  Jangan lupa, akibat COVID-19, kita sekarang banyak kehilangan SDM profesional, mulai dari dokter, pengusaha, profesor hingga birokrat dan pilot. Ini merupakan tragedi keluarga dan sekaligus kerugian ekonomi nasional masa depan.

Jadi jangan ragu dengan langkah kesehatan, apalagi sudah ada perintah UU Kekarantinaan. Jika telat, khawatirnya nanti malah seluruh negara harus dikarantina seperti Italia.

Soal herd-immunity

Belakangan ini kita mendengar wacana tentang herd immunity atau kekebalan kelompok / kawanan sebagai solusi menghadapi wabah COVID-19.

Saya bukan dokter atau ahli kesehatan masyarakat. Saya hanya seorang ekonom yang pernah riset ekonomi kesehatan, khususnya tentang pelayanan kesehatan dan pencegahan / penanganan penyakit menular. Jadi saya hanya membahas konsep ini secara statistik.

Herd immunity itu sebuah bentuk kekebalan terhadap penyakit menular yang terjadi ketika sekelompok besar penduduk (populasi) mempunyai kekebalan akibat vaksinasi ataupun infeksi sebelumnya, sehingga memberi semacam perlindungan terhadap kelompok penduduk yang belum memiliki kekebalan.

Mari kita utak-atik angka. Estimasi di UK, herd immunity tercapai jika 60% dari populasi terinfeksi virus corona. Saya tidak berani menghitungnya untuk Indonesia karena bakal lebih tinggi.

Memakai estimasi UK, asumsikan jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 adalah 271 juta. Artinya, minimal 60% x 271 juta = 163 juta penduduk harus terinfeksi SARS-CoV-2.

Dengan tingkat kematian COVID-19 di Indonesia yang hampir 10% saat ini, berarti kita harus membiarkan minimal 16 juta penduduk Indonesia meninggal karena COVID-19.

Saat jumlah kasus baru ratusan saja, pelayanan kesehatan (yankes) kita sudah kewalahan. Apalagi jika ratusan juta??

Bagaimana juga dengan risiko meninggalnya belasan juta penduduk?

Negara dengan pelayanan kesehatan yang lebih bagus seperti UK saja berat menjalankan herd immunity. Apalagi kita.

Itu sebabnya, jika herd immunity menjadi pilihan kebijakan, itu berarti melanggar sila kedua Pancasila.

Kalau vaksin sudah ditemukan, kita bisa bicara herd immunity. Itu pun bakal mahal sekali karena minimal 163 juta orang harus divaksin. Yang kaya mungkin bisa membayar sendiri. Penduduk yang miskin ya harus dibayari negara.

Karena itu, tutup saja wacana herd immunity. Kita fokus ke solusi kesehatan yang lebih tepat.

 

Artikel ini dimuat pada :

https://m.republika.co.id/berita/q7sato318/herd-immunity-corona-dinilai-melanggar-pancasila

https://m.republika.co.id/berita/q7sdpf318/jangan-pertentangkan-kesehatan-vs-ekonomi-dalam-corona

https://republika.co.id/berita/qdd8ad318/herd-immunity-melanggar-pancasila

 

Article List