SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


May 26, 2020

Cegah Wabah Dulu, Ekonomi Menyusul

Cegah Wabah Dulu, Ekonomi Menyusul.

Dradjad H. Wibowo

Ekonom, mantan Ketua DISK - BIN


Saya tidak ingin masuk ke isu geopolitik terkait pandemi COVID-19, khususnya antara Amerika Serikat vs China dan pengaruh kedua negara terhadap Indonesia.

Bagi saya yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia mampu mencegah dan menanggulangi pandemi virus korona ini.

Pertama, saya harap pemerintah lebih memprioritaskan pencegahan penyebaran SARS-CoV-2 supaya Indonesia terhindar dari wabah COVID-19. SARS-CoV-2 adalah nama virusnya, sementara COVID-19 adalah nama penyakit yang disebabkannya.

Ini harus lebih diprioritaskan dari jargon “menyelamatkan ekonomi”. Kenapa? Melihat pengalaman China, Iran dan Italia, ketika wabah sudah meluas, aktifitas ekonomi apa yang bisa diselamatkan? Ketika satu negara, wilayah atau kota harus dikarantina total (lockdown), kegiatan bisnis dan ekonomi otomatis berhenti hampir total. Orang lebih fokus pada penanggulangan penyakit.

Jadi pemerintah perlu memilih prioritas yang benar.

Pencegahan penyebaran ini menjadi amat sangat krusial mengingat terbatasnya kapasitas pelayanan kesehatan (yankes) oleh rumah sakit dan puskesmas di Indonesia.

Kedua, stimulus ekonomi penting tapi jika wabah terjadi, dia akan seperti kertas yang habis terbakar api. Jadi dana APBN yang terbatas sebaiknya direalokasikan untuk meningkatkan kapasitas RS dan puskesmas menghadapi risiko wabah COVID-19.

Pakailah dana itu untuk menyediakan sebanyak mungkin test kits cepat. Test kits yang dibuat di Singapore bisa memberikan hasil akurat dalam 3 jam. Ini jauh lebih cepat dari yang biasanya 7 jam. Di Indonesia, hasil tes baru diketahui paling cepat 3 hari.

Tes yang lambat jelas mempersulit pemotongan jalur penyebaran virus. Karena, kita jadi lambat memisahkan orang yang terinfeksi dari yang sehat. Tes yang cepat dan masif menjadi salah satu faktor keberhasilan Korsel menekan wabah.

Dana APBN juga perlu dialokasikan untuk APD bagi dokter dan tenaga medis lainnya. Mereka komandan dan prajurit di garis terdepan. Masak sebagian mereka hanya memakai jas hujan? Jumlah ruang isolasi juga harus cepat ditambah. Tidak etis bagi saya menyebutkan jumlahnya sekarang. Yang penting: cepat ditambah. Termasuk bagi RSUD di kabupaten yang jauh dari kota besar.

Intinya, kerahkan kekuatan kita yang terbatas ini untuk mencegah wabah. Ekonomi menyusul kemudian.

 

Artikel ini dimuat pada :

https://politik.rmol.id/read/2020/03/18/425959/dradjad-wibowo-kerahkan-tenaga-kita-cegah-wabah-corona-masalah-ekonomi-menyusul

 

Pemerintah Perlu Realistis Soal BPJS Kesehatan

Pemerintah Perlu Realistis Soal BPJS Kesehatan.

Dradjad H. Wibowo

Ekonom, mantan Ketua DISK - BIN


1. Kemarin MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Berarti sudah dua kali kenaikan iuran yang ditetapkan oleh Presiden dibatalkan atau ditolak oleh lembaga negara lain. Sebelumnya, kenaikan iuran sebesar 30% yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016 ditolak oleh DPR.

Lengkap sudah. Rakyat banyak menentang. Lembaga legislatif menolak. Sekarang MA sebagai lembaga pengemban kekuasaan yudikatif tertinggi juga membatalkan.

2. Sebenarnya ada solusi lain yang juga sudah dibahas kabinet periode lalu dan lingkaran Istana Presiden. Itu sebabnya di berbagai acara live di TV saya katakan ada solusi untuk mengatasi defisit BPJS tanpa harus menaikkan iuran, dan tidak membebani APBN.

Bukan hanya itu. Solusi ini juga bisa dijadikan bagian dari cara mengatasi ambruknya keuangan Jiwasraya.

3. Tidak etis bagi saya mengungkapkan secara rinci proses pembahasan solusi tersebut. Ini karena saya pernah menjadi Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) BIN di bawah Kepala BIN Sutiyoso.

Yang bisa saya sampaikan adalah, solusi tersebut didasari premis bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan ditolak rakyat secara luas. Sekarang premis tadi terbukti.

Dasar hukum dari solusi tersebut sangat kuat. Selain UU dan peraturan perundangan di bawahnya, secara spesifik solusi di atas merujuk pada Perpres Nomor 111 Tahun 2013 pasal 25 ayat 1 huruf j yang berbunyi:

"Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakn diri sendiri".

Merokok termasuk ke dalam kategori butir j. Jadi seharusnya penyakit akibat merokok tidak dijamin pelayanan kesehatan (yankes)-nya. Faktanya, yankes karena penyakit ini justru banyak menyedot dana BPJS. Saya pribadi tidak mempunyai estimasinya. Tapi berbagai pihak menyebut angka 20-30%.

4. Karena para perokok yang sakit itu seharusnya tidak dijamin oleh BPJS, maka mereka perlu dibebani sebuah premi atas setiap batang rokok yang mereka konsumsi. Premi ini ditambahkan langsung ke harga rokok dan dibayarkan ke perusahaan asuransi BUMN, dalam hal ini Jiwasraya. Kenapa? Karena premi ini bisa dilihat sebagai sebuah "asuransi" yang memenuhi bidang kerja Jiwasraya.

Kenapa tidak langsung ke BPJS? Karena kita harus memegang teguh prinsip bahwa BPJS tidak menjamin yankes bagi penyakit akibat merokok.

Jadi jika perokok sakit, maka yankesnya dibebankan ke premi ini. Perokok tidak menggerogoti BPJS. Tapi jika sakit, mereka sudah mempunyai "asuransi".

5. Pada tahun 2016 itu ada menteri yang menolak konsep ini karena dinilai sebagai "asuransi perokok". Saya juga anti rokok, tapi apakah perokok itu bukan rakyat yang perlu diperhatikan juga yankes-nya? Itu penolakan yang konyol dan menteri tersebut juga gagal mengatasi defisit BPJS.

6. Solusi ini berbeda dengan cukai rokok. Cukai adalah instrumen penerimaan APBN, dan dananya masuk ke Kemenkeu. Dana tersebut dipakai untuk semua pos belanja APBN.

Premi bersifat spesifik. Perokok membayar sendiri beban yankes-nya.

7. Bagaimana hitungannya? Ada beberapa simulasi premi senilai 10, 15 dan 20%. Estimasi dana yang terkumpul antara Rp 28-57 triliun setahun. Jadi bisa menutup beban yankes BPJS untuk penyakit akibat merokok, serta ada surplus bagi keuangan Jiwasraya.

Solusi di atas secara politis lebih realistis dan secara keuangan layak. Hanya segelintir menteri saja yang memilih menaikkan iuran BPJS. Secara etika, mereka seharusnya mundur. Karena, Presiden dipermalu, dan solusi mereka ditolak rakyat, legislatif dan yudikatif.


Bogor, 10 Maret 2020

Artikel ini dimuat pada :

https://m.republika.co.id/berita/q6yl8f318/kenaikan-bpjs-ditolak-perokok-diusulkan-bayar-premi-sendiri

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/pemerintah-perlu-realistis-soal-bpjs-kesehatan/

https://finance.detik.com/moneter/d-4933635/ekonom-usul-penyakit-akibat-rokok-tak-ditanggung-bpjs-kesehatan

 

Tentang Pertumbuhan Ekonomi (PE) 5% “Ndasmu”.

Tentang Pertumbuhan Ekonomi (PE) 5% “Ndasmu”.

Dradjad Wibowo

“Itu wujud kejengkelan Prabowo kepada narasi yang dipakai pemerintah bahwa PE 5% itu hebat. Sudah termasuk tertinggi di G20.

Mari lihat sejarah mulai Orde Baru. Pertanyaan saya, dengan pengecualian masa krisis ekonomi dan pemulihannya (1998-2004), kapan Indonesia puas dan bangga dengan 5%? Tidak pernah!

Selama tiga dekade lebih kepemimpinan pak Harto, hanya 4 kali PE Indonesia berada di bawah 5%. Yaitu tahun 1975, 1983, 1985 dan 1987. Itu pun, pada tahun 1975 dan 1987 angkanya 4,98% dan 4,93%.

Kecuali keempat tahun tersebut, PE Indonesia selalu di antara 5-10%. Bahkan ketika apes mendekati 5% pun, angkanya masih di atas 5,5%. Frekwensi terbanyak PE berada pada 6%-9%.

Pada tahun 1968 PE Indonesia sempat dua-dijit, yaitu 10,92%. Setelah itu kita tidak pernah lagi dua-dijit, hanya pada tahun 1980 pernah 9,88%.

Selama masa krisis dan pemulihannya, angka 5% tergolong mewah. Maklum kita harus pulih dari PE yang minus 13,13% pada tahun 1998. Itu sebabnya periode ini perlu dikecualikan.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, Indonesia pun selalu berusaha mencapai PE yang tinggi. Tidak pernah angka 5% dianggap hebat.

Kenapa kita memerlukan PE cukup tinggi? Salah satu alasannya adalah untuk menampung pertambahan pencari kerja baru. Rasio penciptaan kerja yang wajar adalah sekitar 300-400 ribu tambahan orang bekerja per 1% PE. Itu berdasarkan pengalaman historis sejak masa pak Harto. Jika rasionya naik ke 500 ribu, sebenarnya sudah aneh. Tapi masih sedikit bisa ditolerir mengingat besarnya peranan sektor informal.

Pertumbuhan yang terlalu tinggi ada ekses negatifnya. Ekonomi Indonesia dikenal cepat panas. Pertumbuhan yang tinggi sering diikuti inflasi yang tinggi pula, sehingga menggangu stabilitas makro.

Itu sebabnya, konsensus tidak tertulisnya adalah kita harus mengejar PE sekitar 6-7%. Itu angka yang cukup untuk menyediakan lapangan kerja, pendapatan per kapita rakyat meningkat cukup memadai, sementara inflasi terkendali, demikian juga dengan nilai tukar Rupiah dan suku bunga.

Dengan kata lain, terjadi keseimbangan antara Pertumbuhan, Pemerataan dan Stabilitas. Dugaan saya, ketika pak Jokowi menjanjikan PE 7%, tidak lepas dari pertimbangan di atas.

Sekarang tiba-tiba PE 5% ini dinarasikan sebagai sudah hebat. Masyarakat diminta puas dengan 5%. Jangan karena gagal 7% lalu masyarakat dicekoki dengan narasi ini.

Seharusnya yang dilakukan adalah, ayo kita cari cara bersama-sama mencapai PE 6-7% tersebut.


Artikel ini dimuat :

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4501807/bpn-umpatan-ndasmu-wujud-kejengkelan-prabowo

https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/09/ppo2f3318-penjelasan-bpn-tentang-pernyataan-ndasmu-dari-prabowo

https://m.suarasurabaya.net/app/roadtoistana/detail/2019/219201-BPN-Prabowo-Sebut-Pertumbuhan-Ekonomi-Ndasmu-Karena-Jengkel-

 

Article List