SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


June 20, 2019

Lagi-Lagi Ribut Tentang Beras

*Dradjad Wibowo*
Anggota Wanhor PAN
Ekonom Senior Indef

Seperti di bulan Januari 2018, beras kembali menjadi kegaduhan politik. Gaduhnya bukan karena ribut antara kubu Jokowi vs kubu Prabowo. Tapi justru antara para pembantu Presiden.

Beras menjadi barang ekonomi-politik yang aneh di era Presiden Jokowi. Contohnya pada saat musim panen raya Desember 2017-Februari 2018, harga beras malah melonjak. Harusnya kan harga turun ketika panen raya. Kemendag pun akhirnya memutuskan mengimpor 500 ribu ton beras pada 11 Januari 2018.

Posisi Kementan adalah menentang impor. Karena katanya, panen lebih dari cukup. Mentan bahkan katanya siap menggaungkan swasembada.

Di Republika online pada bulan Januari 2018 saya pernah menulis tentang tidak masuk akalnya data beras dari Kementan  dan BPS. Jika kita percaya data mereka, saya menghitung produksi beras itu minimal sebesar 50,2 juta ton, sementara konsumsinya sekitar 25,7 juta ton. Artinya, produksi hampir 2 kali lipat konsumsi, atau surplus hampir 100%! Tapi jika memang Indonesia surplus beras, kenapa barangnya tidak ada di pasar? Koq harga beras melonjak malah melonjak menjelang puncak panen Januari/Februari 2018?

Karena masalah beras, citra Presiden Jokowi pun merosot. Apalagi saat itu tarif listrik naik, harga-harga juga mahal. Klaim Mentan pun ditolak oleh Pemerintah sendiri. Impor malah dinaikkan menjadi 2 juta ton.

Bulan September ini bukan musim panen raya. Banyak daerah masih mengalami kemarau. Harusnya kan stok beras turun. Tapi Mendag dan Kabulog justru ribut karena stok berlimpah sehingga gudang tidak cukup. Ributnya parah banget sampai keluar makian “matamu”. Padahal, kontrak impor sudah terlanjur dibuat. Beras impor terlanjur berdatangan. Mau dibuang ke mana beras impor yang masih akan terus masuk tersebut? Jika memang kebanyakan impornya, apa waktu memutuskan angka 2 juta ton kapasitas gudang Bulog tidak dihitung dulu?

Sekarang muncul tuntutan agar Presiden memecat Mendag. Hemat saya tuntutan ini wajar, karena Menteri Enggar memang ikut bertanggungjawab. Tapi jika hanya Mendag yang disalahkan, itu tidak fair. Karena, bukan hanya dia yang harus bertanggungjawab terhadap kisruh beras ini. Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Kepala Bulog dan Kepala BPS semuanya juga harus dicopot.

Alasannya, kegaduhan ini jelas bersumber dari mismanajemen para pembantu Presiden tersebut. Mereka salah hitung produksi, salah hitung impor, salah hitung kapasitas gudang. Setelah itu, mereka ribut lagi di media.

Apakah kisruh beras ini ulah spekulan di pasar? Tidak masuk akal! Seperti yang saya tulis di bulan Januari 2018, jika benar ada surplus hingga 24,5 juta ton, berarti harus tersedia uang Rp 16-20 triliun untuk ramai-ramai berspekulasi beras. Jika ada 1000 spekulan, mereka harus menjudikan uang Rp 16-20 milyar per spekulan. Sangat tidak logis. Belum lagi risiko ditangkap polisi.

Yang jelas, impor beras memang pulen. Untuk beras ex-Vietnam, dalam bulan Januari 2018 itu marjinnya bisa Rp 3-5 juta per ton, setelah dipotong semua biaya. Jika impor 2 juta ton, berarti ada marjin Rp 6-10 triliun. Apa ini penyebabnya? Silakan dipikirkan sendiri.

Yang jelas, masalah beras ini terus-menerus menjadi salah satu titik lemah Presiden Jokowi. Tentu akan menjadi salah satu isu strategis dalam kampanye pilpres. Ini karena beras adalah komoditi yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/21/pfdqql318-dradjad-para-pembantu-presiden-kok-malah-bikin-gaduh

 

 

Ekspektasi Pasar Masih Negatif

*Dradjad Wibowo*
Anggota Wanhor PAN
Ekonom Senior Indef

Itu fluktuasi yg biasa ketika bank sentral intervensi dengan melepas devisa. Saya cek di monitor memang BI baru saja intervensi.

Jika pasar percaya bahwa pemerintah sanggup mengatasi masalah 3 defisit yg saya sebut kemarin, intervensi itu bisa membuat Rupiah stabil. Jika pasar tidak percaya, intervensi itu seperti menggarami laut.

Masalahnya, kurs forward masih bertahan di atas Rp 15000, bahkan di bank-bank domestik. Tanpa menyebut banknya, kurs forward 1 bulan di salah satu bank besar per detik jawaban saya ini saya tulis masih Rp 15020-14930 /USD (sell-buy). Untuk tenor 3 bulan Rp 15150-15050/USD, untuk 6 bulan Rp 15350-15210/USD. Di pasar luar negeri, kurs forward Rupiah malah lebih lemah dibanding di bank domestik.

Forward rates itu dikenal sebagai unbiased predictors of future spot rates. Memang pandangan ini masih terus menjadi debat dalam riset akademis, dengan menggunakan berbagai model. Ada yang hasilnya menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dari forward rates, ada yang lebih rendah.

Tapi pelaku pasar melihat forward rates sebagai cerminan dari ekspektasi. Jadi data di atas artinya, pelaku pasar masih berekpektasi Rupiah akan tetap melemah hingga 6 bulan ke depan. Bahkan, bank domestik pun berekspektasi sama.

Jadi, pemerintahan Presiden Jokowi memang harus melakukan langkah terobosan radikal. Pasar masih tidak percaya kepada tim ekonomi pak Jokowi. Ini bukan pernyataan politik. Ini realitas pasar per detik ini.

 

https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/09/06/pemr4i318-dradjad-pasar-masih-berekspektasi-rupiah-akan-tetap-melemah


 

*Soal Freeport, Pencitraannya Kelewatan Bingit*

*Dradjad Wibowo*
Anggota Wanhor PAN
Ekonom Senior Indef

Seandainya pemerintah mengumumkan hasil negosiasi dengan Freeport Indonesia (FI) apa adanya, tentu kita harus meng-apresiasi. Negosiasi ini sangat alot dan sudah berjalan sekitar setahun. Perlu kerja keras dari pihak Inalum dan pemerintah. Saya percaya, bos Inalum Budi Sadikin akan mati-matian mencari deal terbaik bagi Indonesia. Dia dulu seorang bankir yang profesional dan hati-hati.

Sayangnya, pencitraan yang dilakukan oleh oknum pemerintah sangat kelewatan. Sangat membodohi rakyat. Saking berhasilnya, tidak sedikit yang menulis “terima kasih pak Jokowi” tanpa melakukan fact-check. Sampai-sampai seorang mahasiswa Indonesia di Inggris pun melakukan kebodohan yang sama.

Saya mendukung penuh usaha pemerintah mengambil alih saham mayoritas FI. Yang saya kritisi adalah pencitraan dan pembodohan rakyat yang kelewatan.

Mari kita lakukan fact-check.

1. Apa yang sudah disepakati? Jawabnya, lebih pada soal harga. Tiga pihak, yaitu Indonesia (pemerintah dan Inalum), Freeport-McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto sepakat pada harga US$ 3.85 milyar, atau sekitar Rp 55 triliun. Ini adalah harga bagi pelepasan hak partisipasi Rio Tinto, plus saham FCX di FI.

Rio Tinto terlibat dalam negosiasi karena dia ber-joint venture dengan FCX, di mana hingga 2021 dia berhak atas 40% dari produksi di atas level tertentu dan 40% dari semua produksi sejak 2022. Gampangnya, meskipun FCX pemilik mayoritas FI, tapi 40% produksinya sudah di-ijon-kan ke Rio Tinto. Jadi selain saham FCX di FI, Indonesia juga harus membeli hak ijon ini.

2. Apakah Freeport sudah direbut kembali seperti klaim bombastis yang beredar? BELUM! Transaksi ini masih jauh dari tuntas. Kepada media asing seperti Bloomberg dan lainnya, pihak FCX dan Rio Tinto menyebut, masih ada isu-isu besar yang belum disepakati.

Dalam berita Bloomberg, Rio secara resmi menyatakan “Given the terms that remain to be agreed, there is no certainty that a transaction will be completed”. Jadi, masih belum ada kepastian bahwa transaksinya akan tuntas.

Menurut Freeport dalam berita Bloomberg, isu besar itu adalah: (a) hak jangka panjang FCX di FI hingga tahun 2041, (b) butir-butir yang menjamin FCX tetap memegang kontrol operasional atas FI, meskipun tidak menjadi pemegang saham mayoritas, dan (c) kesepakatan tentang isu lingkungan hidup, termasuk tentang limbah tailing.

3. Lalu kenapa pada bulan Juli 2018 tercapai kesepakatan harga? Dugaan saya, ini tidak lepas dari fakta bahwa IUPK sementara (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) bagi FI habis pada 4 Juli 2018. Melalui revisi SK Nomor 413K/30/MEM/2017, IUPK diperpanjang hingga 31 Juli 2018. Sejak 2017, IUPK ini sudah berkali-kali diperpanjang.

4. Harganya mahal atau tidak? Saya belum bisa menjawabnya sekarang. Tapi yang jelas, sejak lama Rio Tinto pasang harga di US$ 3.5 milyar. Tidak mau nego. Indonesia akhirnya menyerah, terima harga US$ 3.5 milyar, ditambah US$ 350 juta bagi FCX.

Sebagai perbandingan, pada 1 November 2013 Indonesia “merebut kembali” Inalum dari Jepang. Pihak Jepang, yaitu NAA (Nippon Asahan Aluminium) ngotot dengan harga US$ 626 juta. Pemerintah ngotot US$ 558 juta. Jadi ada selisih US$ 68 juta. Jepang akhirnya takluk.

Mungkin memang lebih mudah mengalahkan Jepang dibandingkan “koalisi” dari AS, Inggris dan Australia.

5. Sebagai catatan, aset Inalum saat ini sekitar Rp 90 triliun. Dengan kesepakatan harga US$ 3.85 milyar, transaksi ini nilainya setara 61% aset Inalum. Saya ingatkan, jangan sampai Inalum over-stretched, yang bisa menjadi masalah besar di kemudian hari.

Berdasarkan fakta di atas, jelas bahwa Freeport belum “direbut kembali”. Transaksi belum terjadi karena ada isu-isu besar yang belum tuntas. Itu pun Indonesia nerimo saja harga yang dipatok oleh Rio Tinto. Jika transaksinya terwujud nanti, Indonesia harus membayar Rp 55 triliun. Tapi, FCX ngotot kontrol operasional tetap mereka yang pegang. Qulil haqqa walau kaana murran.

 

Artikel ini di muat pada :

https://finance.detik.com/energi/d-4112761/benarkah-ri-sudah-kuasai-51-saham-freeport

http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/07/13/dradjad-wibowo-freeport-belum-direbut-kembali

 

http://www.tilik.id/read/2018/07/13/4940/ekonom:-soal-freeport-pencitraannya-kelewatan--banget-

https://telusur.co.id/2018/07/13/ekonom-pencitraan-pemerintah-kelewatan-banget-soal-freeport/

https://telusur.co.id/2018/07/13/ekonom-pencitraan-pemerintah-kelewatan-banget-soal-freeport/

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/07/13/pbsogi349-drajad-sebut-pencitraan-freeport-kelewatan-ini-alasannya

https://kumparan.com/wendiyanto-saputro1507699486683/dradjad-wibowo-pencitraan-pemerintah-soal-freeport-kelewatan-27431110790545099

http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2018/206509-Pencitraan-Soal-Freeport-oleh-Oknum-Pemerintah-Sudah-Kelewatan

http://wartakota.tribunnews.com/2018/07/13/terbongkar-pencitraan-berlebihan-freeport-lihat-saja-5-fakta-fi-belum-direbut-kembali

 

http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1053717-drajad-wibowo-sebut-freeport-belum-resmi-di-tangan-ri-ini-faktanya

 

https://www.inews.id/finance/read/179905/ekonom-freeport-indonesia-belum-direbut-kembali

 

Article List