SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation to meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


November 27, 2020

Perppu Sebaiknya Menjadi APBN-P

Perppu Sebaiknya Menjadi APBN-P

 

Dradjad H. Wibowo
Ketua Dewan Pakar PAN
Ekonom Senior Indef

 

 

Coba bayangkan seandainya pemberian proyek dua stafsus Presiden terkait kartu prakerja itu dilakukan oleh politisi DPR atau Menteri dari parpol. Ganti nama pemilik perusahaannya dari Andi Taufan Garuda Putra dan Adamas Belva Syah Devara ke nama saudara / kawan politisi DPR.

Saya yakin, banyak pihak akan berteriak: KPK harus menangkap mereka yang terlibat dalam pemberian proyek tersebut.

Perlu pembanding? Sebagai contoh lihat vonis majelis hakim tipikor yang diketuai Aswidjon terhadap Suryadarma Ali pada 11 Januari 2016. Bang Surya divonis 6 tahun.

Salah satu perbuatan bang Surya yang divonis pidana adalah terkait konsorsium penyediaan rumah di Jeddah dan Madinah yang kemahalan sebesar 15,498 juta riyal, atau sekitar Rp 37,2 milyar dengan kurs saat itu.

Lalu apa yang membedakan perbuatan hukum dalam pemberian proyek pelatihan kartu prakerja itu dengan yang dilakukan bang Surya? Silakan diuji sendiri.

Dari sisi penunjukkan provider, misalnya, apa alasan sehingga perusahaan milik stafsus lebih berhak mendapatkan proyek dibanding perusahaan lain? Bang Surya masih mending. Dia tidak menunjuk perusahaan milik pejabat terkait.

Dari sisi harga kemahalan, semua tahu bahwa sebagian modul pelatihan prakerja bisa didapat gratis di youtube. Tapi dalam proyek ini, negara harus membayar. Ada yang harganya Rp 250 ribu. Jika peserta modul tersebut 1 juta orang saja, maka negara membayar kemahalan Rp 250 milyar. Itu baru satu modul. Unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain juga sangat jelas.

Tapi ada satu perbedaan mencolok. Bang Surya tidak punya proteksi hukum 3 lapis yang diberikan oleh Perppu 1/2020 pasal 27.

Sementara itu, pejabat yang memakai uang APBN Rp 405 triliun di bawah payung Perppu 1/2020 dengan Perpres No. 54/2020 sebagai turunannya, mereka kebal hukum. Boros APBN berapa pun bukan kerugian negara. Mereka juga tidak bisa digugat pidana, perdata atau ke PTUN.

Kan ada BPK? Memang BPK nanti bisa mempunyai “temuan”. Tapi semua temuan itu bukan kerugian negara.

Jadi, jangan kaget jika nanti ada bail out yang lebih parah dari BLBI dan obligasi rekap.

Jangan lupa, dalam Perpres 54/2020 ada pos yang nomenklaturnya sumir, tapi dananya besar. Yaitu pos 2.6 Pembiayaan Investasi Lainnya sebesar Rp 168,56 triliun. Ini jelek bagi akuntabilitas.

Seperti pernah saya sampaikan, saya mengikuti krisis sejak 1997/98. Saya paham betul jika pembuat keputusan fiskal, moneter dan keuangan membutuhkan proteksi hukum. Mereka memang harus bergerak cepat, sehingga terkadang ada yang terlewat. Sangat manusiawi.

Tapi tanpa pengawasan DPR, serta tanpa transparansi dan akuntabilitas publik, bahayanya sama besarnya. Apalagi Perppu 1/2020 ini hampir semuanya soal ekonomi. Urusan kesehatan dan pandeminya sendiri malah tidak menonjol.

Jadi, solusi politis terbaik adalah membuat Perppu ini menjadi UU APBN-P 2020. Proteksi hukum yang sewajarnya bagi pejabat terkait bisa dimasukkan di sana. Kesalahan seperti dalam kartu prakerja bisa diminimalisasi. Saya yakin DPR bisa ngebut menyelesaikannya dalam 1-2 bulan, meski harus “jaga jarak fisik”.

 

 

Artikel ini dimuat Pada :

https://m.republika.co.id/berita/q93cp1318/usul-perppu-jadi-apbn-p-dradjad-bandingkan-surya-vs-stafsus

 

Program Kartu Pra-Kerja Diragukan Manfaat dan Efektifitasnya

Program Kartu Pra-Kerja Diragukan Manfaat dan Efektifitasnya

Dradjad H. Wibowo
Ekonom Senior Indef / SDI

Soal kartu prakerja, dari sisi goodwill sebenarnya sudah oke. Tapi melihat rincian programnya, sebagai ekonom Indef saya menyangsikan program-program tersebut efektif dan bermanfaat.

Pertama, terdapat mismatch yang besar antara modul pelatihan yang ditawarkan dengan latar belakang peserta. Contohnya, modul “Jago Presentasi dalam 90 menit”. Valuasinya Rp 250000, jadi sudah memakan 1/4 dari nilai Rp 1 juta manfaat program ini. Pertanyaannya, apa manfaat modul ini bagi jutaan pengemudi ojol dan tukang bangunan/konstruksi?

Banyak lagi mismatches seperti ini.

Kedua, berbagai modul ketrampilan yang ditawarkan malah bisa dipelajari gratis di youtube dan berbagai platform lain. Gratis lho! Cuma bayar kuota data saja.

Contohnya modul tentang fotografi, memasak, disain dan sebagainya. Di luar gratis, provider hanya mendapat dari iklan google atau sumber lain yang kecil. Tapi begitu memakai dana APBN, nilainya Rp 250 ribu!!

Ketiga, banyak modul dalam program ini yang mengajari orang berbisnis atau bekerja online. Ini mimpi yang ketinggian. Memangnya berapa proporsi orang yang sukses online? Saya tahu sendiri, banyak anak muda yang startups-nya tidak berkembang. Yang sukses bisa dhitung dengan jari. Padahal mereka lulusan perguruan tinggi top, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia.

Apa mereka salah? Tidak. Faktanya memang sebagian bisnis online raksasa pun bleeding. Investornya tergolong orang-orang terkaya Indonesia. Bahkan ada yang harus menggerus keuntungan dari bisnis mereka yang lain.

Tidak etis jika saya sebutkan siapa mereka. Tapi itu cerita mereka ke saya.

Jika konglomerat maupun anak-anak muda berpendidikan tinggi saja bisa terbakar di online, bagaimana pula dengan peserta program prakerja ini?

Yang lebih memrihatinkan, bagaimana dengan akuntabilitas program ini? Mengapa provider tertentu yang memperoleh proyeknya? Bagaimana tender-nya?

Kalau pesertanya bisa 5 juta-an, ya dalam situasi sulit cari nafkah seperti ini, siapa yang tidak mau uang Rp 600 ribu?

Penerimaan pajak kan sangat seret sekarang. Sayang kalau uangnya dihamburkan untuk modul seperti di atas. Kalau mau memberi kail, sebaiknya dibuatkan program yang lebih bermanfaat dengan akuntabilitas yang bagus.

Artikel ini dimuat Pada :

https://politik.rmol.id/read/2020/04/15/430360/soal-kartu-prakerja-dradjad-wibowo-saya-sangsi-program-tersebut-efektif-dan-bermanfaat

 

Tes COVID-19 Lambat dan Minim, Indonesia Mutlak Harus Punya Obat dan Vaksin Sendiri

 

Tes COVID-19 Lambat dan Minim, Indonesia Mutlak Harus Punya Obat dan Vaksin Sendiri

Dradjad H. Wibowo
Ketua Dewan Pakar PAN
Ekonom Senior Indef


Saya sering sampaikan betapa krusialnya tes COVID-19 yang masif dan cepat. Kasus baru-baru ini di Ciseeng, Kabupaten Bogor adalah contoh alasannya.

Salah satu warga Ciseeng meninggal, diduga jantung. Mungkin karena gejala klinisnya, dokter melakukan tes swab. Pada hari ke-8 setelah pemakaman baru diketahui almarhum positif corona. Padahal pemakaman terlanjur dilakukan tanpa prosedur COVID-19. Keluarga dan tetangga sekampung juga tahlilan. Mereka sekarang menjadi ODP.

Di Ciseeng Bogor yang dekat sekali dengan Jakarta perlu 8 hari. Bagaimana dengan daerah lain yang jauh?

Hanya karena lambatnya tes, banyak sekali orang yang bisa tertular. Termasuk tentunya dokter, perawat dan tenaga non-medis rumah sakit.

Jadi sekali lagi, tes tes dan tes. Sebanyak mungkin, secepat mungkin.

Dengan kinerja tes seperti itu, jumlah pasien COVID-19 di Indonesia bisa banyak sekali. Kecuali, ada mu’jizat dari Allah, entah melalui panas dan hujan, atau rahasia-Nya yang lain.

Repotnya, kapasitas pelayanan kesehatan kita pun sangat terbatas. Jumlah dan kualitas ruang isolasi, APD, ventilator dan sebagainya terbatas.

Karena itu, sangat mutlak bagi Indonesia untuk punya obat dan vaksin sendiri. Ini harga mati.

Indonesia tidak bisa mengandalkan vaksin dari negara lain. Jumlah penduduk dunia saat ini hampir 7,8 milyar. Permintaan global terhadap vaksin corona akan berjumlah milyaran.

Negara maju penemu vaksin tentu lebih memrioritaskan warganya. Harganya pun bisa mahal. Padahal minimal 163 juta penduduk Indonesia harus divaksinasi untuk mencapai herd immunity.

Itu baru vaksin SARS-CoV-2.  Dengan kecepatan mutasi berbagai virus corona, bisa jadi diperlukan beberapa jenis vaksin dan obat.

Jangan lupa, saat ini sebagian ilmuwan sudah memikirkan bagaimana lanskap global paska corona atau AC (after coronavirus). Misalnya, otomasi dan robotisasi akan semakin menguasai proses produksi.

Pelayanan kesehatan, farmasi, biologi, industri alat kesehatan, asuransi kesehatan dan bisnis terkait lainnya akan semakin penting.

Di sisi lain, Indonesia kaya biodiversitas sebagai bahan obat dan vaksin. Ini keunggulan komparatif kita, yang selama ini sering dirusak tidak lestari.

Mengenai obat, Indonesia sudah ikut Solidarity Trial-nya WHO. Ada 4 obat yang dicoba, yaitu remdesivir, klorokuin atau hidroksiklorokuin, kaletra (kombinasi lopinavir + ritonavir) dan kaletra + interferon beta.

Indonesia lebih banyak memakai klorokuin. Saya belum tahu bagaimana efeknya terhadap tingkat fatalitas COVID-19. Jika obat lain ternyata lebih efektif, tentu Indonesia harus impor lagi.

Jadi, mempunyai obat dan vaksin sendiri itu sinergi kebijakan kesehatan dan ekonomi yang sangat mendesak. Karena itu saya usul, sediakan dana yang besar bagi penemuan dan produksi obat dan vaksin. Gerakkan BUMN kesehatan dan farmasi, berbagai riset berbasis biologi, para ilmuwan berbagai cabang biologi, dokter peneliti dan sebagainya.

Jika kita bisa menekan wabah ini, apalagi mampu memanfaatkan peluang di balik wabah, kepercayaan terhadap perekonomian kita akan cepat pulih.

 

Artikel ini dimuat Pada :

https://m.republika.co.id/berita/q8rfku318/kasus-ciseeng-dinilai-bukti-kita-harus-punya-obat-sendiri

https://www.vivanews.com/berita/nasional/45414-pemerintah-diminta-biayai-penelitian-cari-obat-vaksin-covid-sendiri

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/tes-covid-19-lambat-dan-minim-indonesia-mutlak-harus-punya-obat-dan-vaksin-sendiri/

http://suarapemred.co/news/nasional/read/82762/dradjad.tes.covid.19.lambat.dan.minim..indonesia..harus.punya.obat.dan.vaksin.sendiri

https://republika.co.id/berita/qdd9ii318/indonesia-mutlak-harus-punya-obat-dan-vaksin-sendiri

 

 

 

 

Article List