SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


July 06, 2020

Catatan PSBB dan Rancangan Perppu 1/2020

Catatan PSBB dan Rancangan Perppu 1/2020.

Dradjad H Wibowo

Ekonom Senior Indef

Pendiri SDI

Ketua Dewan Pakar PAN


Menghadapi wabah COVID-19, pemerintah memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai UU 6/2018. Jika gagal, darurat sipil sesuai Perppu 23/1959 menjadi opsi pamungkas. Lockdown (karantina wilayah) tidak ada. Keputusan ini langsung memicu kontroversi publik, terutama dari sisi hukum tata negara dan politik.

Pemerintah juga menyiapkan Rancangan Perppu No. 1/2020 terkait keuangan negara, stabilitas keuangan, dan perekonomian. Selain itu, ada tambahan anggaran Rp 405,1 triliun, termasuk Rp 75 triliun untuk kesehatan.

Saya tidak akan ikut perdebatan hukum dan politiknya. Saya akan fokus pada bidang kesehatan dan ekonomi. Karena memang negara perlu fokus ke program kesehatan sebagai ujung tombak, diintegrasikan dengan program pemulihan ekonomi nasional.

Dari sisi kesehatan, ada dua hal super-krusial yang harus dilakukan cepat. Yaitu: (1) pemutusan transmisi (penularan) SARS-CoV-2, dan (2) perawatan kesehatan bagi pasien COVID-19.

PSBB dan karantina sebenarnya bertujuan sama, yaitu memutus transmisi virus dengan cara “merampas” hak penduduk berinteraksi. Bedanya lebih pada skala “perampasan hak” tersebut, serta pada kewenangan versus kewajiban negara.

Keduanya bisa jebol jika ada satu saja titik lemah dari sudut kesehatan. Darurat sipil pun sama.

Sebagai contoh, deteksi dini yang dilanjutkan dengan isolasi pasien dan identifikasi / isolasi kontak adalah tahap awal yang sangat penting dalam memutus transmisi virus. Karena itu, jumlah tes SARS-CoV-2 harus dilipatgandakan secepat mungkin. Per senin 30 Maret, jumlah tes di Indonesia masih sangat sedikit, baru 6534.

PSBB, karantina, bahkan darurat sipil pun sulit berhasil jika jumlah tes korona sangat minim. Penyebabnya, banyak kasus positif yang tidak terdeteksi yang bisa menularkan virus, minimal ke keluarga dan tetangganya.

Faktor lain seperti edukasi publik, ketersediaan fasilitas sanitasi, atau disiplin dan budaya kebersihan juga bisa menjadi titik lemah, jika tidak ditangani maksimal.

Pelayanan kesehatan juga perlu belanja besar-besaran. Apalagi, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia masih rendah, malah jauh di bawah jumlah yang meninggal. Sementara jumlah PDP yang meninggal juga banyak. Ini masalah sangat serius.

Mau PSBB atau darurat sipil ya percuma jika rumah sakit hanya punya sedikit ventilator, ruang isolasi, APD dan lainnya.

Jadi sudah saatnya negara memobilisasi pabrik-pabrik untuk memproduksi ventilator, tempat tidur rumah sakit, masker, hazmat suit, sarung tangan, disinfektan dan sebagainya dalam jumlah yang cukup.

Obat-obatan juga perlu disediakan dalam jumlah besar. Ada 4 obat / kombinasi obat yang diuji coba WHO melalui Solidarity trial. Yaitu, remdesivir, klorokuin atau hidroksiklorokuin, kaletra (kombinasi lopinavir + ritonavir) dan kaletra + interferon beta.

Indonesia juga perlu berinvestasi untuk menemukan dan memroduksi vaksin sendiri. Karena, untuk mencapai herd immunity setidaknya 163 juta rakyat harus divaksinasi. Biaya vaksinasi bisa terlalu besar jika kita impor.

PERPPU 1/2020

Secara prinsip kita memang memerlukan Perppu menghadapi wabah ini. Rancangan Perppu 1/2020 dan tambahan anggaran Rp 405,1 triliun merupakan langkah awal yang baik, termasuk Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan. Apakah cukup? Ini tergantung pada skala wabah.

Namun saya menyayangkan, Perppu ini hanya mencakup keuangan dan ekonomi. Sisi kesehatannya hanya menjadi latar belakang.

Berikut ini evaluasi awal saya:

1. Rancangan Perppu 1/2020 membuka pemberian fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk untuk barang impor dalam rangka mengatasi COVID-19. Ini bagus karena barang seperti sebagian obat masih harus diimpor.

Masalahnya, mengapa tidak ada perintah mobilisasi produksi dalam negeri dan investasi penemuan vaksin? Mengapa tidak ada fasilitas/insentif bagi kedua hal ini? Soal vaksin misalnya, industri farmasi, universitas dan lembaga riset biologi kan bisa didorong menemukan vaksin dan obat?

Bukankah wabah COVID-19 membuka peluang membangun sektor kesehatan dan industri terkaitnya?

2. Rancangan Perppu 1/2020 memberi tambahan kewenangan yang sangat besar kepada para Menteri, para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan jajaran terkait.

Mekanisme kontrolnya hanya “dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik” (Pasal 12 ayat 1). Itu pun hanya untuk pasal 2 sampai 11. Sementara untuk tambahan kewenangan BI, OJK dan LPS, tidak ada kontrol yang eksplisit.

Siapa yang menjamin tidak terjadi penyimpangan seperti dalam kasus BLBI, Bank Century dan sebagainya? Mengapa pengawasan oleh publik dan DPR tidak disebut eksplisit?

3. Pasal 11 memberi kewenangan pemerintah melakukan bail out melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dengan mekanisme kontrol yang lemah, pasal 11 ini bisa menjadi cek kosong bagi bail out terhadap pihak tertentu. Besaran bail out-nya pun tidak ada rambu-rambu rincinya.

4. Setelah itu semua, pasal 27 mengandung ayat:

Ayat 1 “Biaya yang dikeluarkan ... bukan merupakan kerugian negara”,

Ayat 2 “Anggota KSSK ... tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik ...”,

Ayat 3 “Segala tindakan ... bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.”

Jadi, kewenangan bertambah drastis, mekanisme kontrol lemah, setelah itu, apapun yang dilakukan “ditowel pun tidak bisa”.

Saya mengikuti berbagai krisis sejak 1998, baik sebagai ekonom, anggota DPR maupun unsur pimpinan parpol. Saya sepakat bahwa pejabat terkait memerlukan proteksi hukum. Tapi itu bukan berarti tanpa kontrol dan akuntabilitas yang ketat.

Jadi Rancangan Perppu ini perlu ditambah dengan mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang ketat.

 

Artikel ini dimuat pada :

https://politik.rmol.id/read/2020/04/01/428190/Dradjad-Wibowo:-Perppu-1/2020-Seperti-Beri-Cek-Kosong-Bailout-Tanpa-Bisa-Ditowel

https://politik.rmol.id/read/2020/04/01/428179/psbb-lockdown-dan-darurat-sipil-akan-percuma-jika-jumlah-tes-covid-19-minim

https://republika.co.id/berita/q83iac318/lemahnya-kontrol-dan-akuntabilitas-atas-nama-corona

https://rmol.id/read/2020/04/01/428180/disayangkan-perppu-1-2020-hanya-mencakup-ekonomi-kesehatan-hanya-latar-belakang

https://ekonomi.bisnis.com/read/20200403/1222349/dua-gejolak-ekonomi-dua-perpua-satu-sri-mulyani

 

 

Pencegahan Wabah COVID-19 Bisa Menjadi Motor Ekonomi

Pencegahan Wabah COVID-19 Bisa Menjadi Motor Ekonomi.

Dradjad H. Wibowo

Ekonom, mantan Ketua DISK - BIN


Pemerintah telah menerbitkan Inpres No 4/2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Inpres 20 Maret 2020 itu merupakan salah satu butir dari 9 langkah Presiden Jokowi untuk menyelamatkan ekonomi dari COVID-19. Itu semuanya perlu kita dukung karena memang dibutuhkan.

Meski demikian, saya menyarankan agar langkah-langkah kesehatan untuk mencegah dan menangani wabah COVID-19 diberi prioritas yang tinggi.

Kita jangan mempertentangkan kesehatan versus ekonomi. Karena, jika wabah meledak, otomatis ekonomi macet. Justru, belanja dan kegiatan kesehatan itu bisa dijadikan salah satu motor penyelamat ekonomi. Keuntungannya, dia meningkatkan peluang mencegah, minimal menekan wabah. Ringkasnya, Kesehatan dan Ekonomi bisa disinergikan.

Contohnya kita lihat dari sisi pelayanan medis. Jumlah ruang isolasi di Indonesia itu sangat sedikit. Bakal kewalahan menampung lonjakan pasien COVID-19. Nah pemerintah sebaiknya menargetkan penyediaan 2500 atau bahkan 10000 ruang isolasi dalam waktu sekian pekan. Di sini langkah yang ditempuh Menneg BUMN Erick Thohir mengubah wisma Atlet menjadi RS Darurat patut dipuji.

Ruang isolasi butuh AC individu untuk memotong risiko penularan lewat udara. Butuh tempat tidur, ventilator, alat kesehatan lain hingga tisu handuk. RS Darurat butuh disinfektan, alat pelindung diri (APD), oksigen hingga obat-obatan penunjang seperti anti-inflamasi. Butuh juga semacam safe house yang dekat bagi dokter dan perawat. Mereka ada pasukan terdepan kita dan harus mendapat prioritas

Jika jumlahnya masif maka pelaku industri dan perdagangan elektronik, sanitasi, alat kesehatan, farmasi hingga garmen dan properti bisa lumayan terbantu.

Permintaan jasa medis juga naik, antara lain karena pasien non-COVID-19 kan sangat banyak juga. Ini bisa mendorong  investasi jasa yankes seperti klinik.

Contoh lain adalah dari sisi memotong penyebaran virus. Misalnya melalui penyemprotan disinfektan. Jika hanya menyemprot sekali dalam sebulan, apa gunanya? Tapi jika ada dana APBN/APBD cukup besar, penyemprotan bisa cukup sering, kebutuhan disinfektan melonjak. Pelaku usaha sanitasi ikut tertolong.

Negara bisa juga melakukan kampanye kebersihan yang masif. Ini berpotensi meningkatkan kebutuhan tisue, sabun, shampoo bahkan hingga alkohol untuk kebersihan. Industri media juga kebanjiran iklan layanan masyarakat dari APBN maupun dari CSR perusahaan besar.

Orang sering salah kaprah menganggap lockdown misalnya akan menghancurkan ekonomi. Benar ekonomi mandeg sebentar. Tapi sesuai UU 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan, kebutuhan hidup dasar di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Negara bisa memobilisasi sembako dan kebutuhan dasar lain, baik melalui APBN atau CSR perusahaan. Ini menjadi sumber permintaan bagi produsen di daerah non-karantina.

Masih banyak lagi rute penyelamatan ekonomi yang bersinergi dengan pencegahan wabah.  Jangan lupa, akibat COVID-19, kita sekarang banyak kehilangan SDM profesional, mulai dari dokter, pengusaha, profesor hingga birokrat dan pilot. Ini merupakan tragedi keluarga dan sekaligus kerugian ekonomi nasional masa depan.

Jadi jangan ragu dengan langkah kesehatan, apalagi sudah ada perintah UU Kekarantinaan. Jika telat, khawatirnya nanti malah seluruh negara harus dikarantina seperti Italia.

Soal herd-immunity

Belakangan ini kita mendengar wacana tentang herd immunity atau kekebalan kelompok / kawanan sebagai solusi menghadapi wabah COVID-19.

Saya bukan dokter atau ahli kesehatan masyarakat. Saya hanya seorang ekonom yang pernah riset ekonomi kesehatan, khususnya tentang pelayanan kesehatan dan pencegahan / penanganan penyakit menular. Jadi saya hanya membahas konsep ini secara statistik.

Herd immunity itu sebuah bentuk kekebalan terhadap penyakit menular yang terjadi ketika sekelompok besar penduduk (populasi) mempunyai kekebalan akibat vaksinasi ataupun infeksi sebelumnya, sehingga memberi semacam perlindungan terhadap kelompok penduduk yang belum memiliki kekebalan.

Mari kita utak-atik angka. Estimasi di UK, herd immunity tercapai jika 60% dari populasi terinfeksi virus corona. Saya tidak berani menghitungnya untuk Indonesia karena bakal lebih tinggi.

Memakai estimasi UK, asumsikan jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 adalah 271 juta. Artinya, minimal 60% x 271 juta = 163 juta penduduk harus terinfeksi SARS-CoV-2.

Dengan tingkat kematian COVID-19 di Indonesia yang hampir 10% saat ini, berarti kita harus membiarkan minimal 16 juta penduduk Indonesia meninggal karena COVID-19.

Saat jumlah kasus baru ratusan saja, pelayanan kesehatan (yankes) kita sudah kewalahan. Apalagi jika ratusan juta??

Bagaimana juga dengan risiko meninggalnya belasan juta penduduk?

Negara dengan pelayanan kesehatan yang lebih bagus seperti UK saja berat menjalankan herd immunity. Apalagi kita.

Itu sebabnya, jika herd immunity menjadi pilihan kebijakan, itu berarti melanggar sila kedua Pancasila.

Kalau vaksin sudah ditemukan, kita bisa bicara herd immunity. Itu pun bakal mahal sekali karena minimal 163 juta orang harus divaksin. Yang kaya mungkin bisa membayar sendiri. Penduduk yang miskin ya harus dibayari negara.

Karena itu, tutup saja wacana herd immunity. Kita fokus ke solusi kesehatan yang lebih tepat.

 

Artikel ini dimuat pada :

https://m.republika.co.id/berita/q7sato318/herd-immunity-corona-dinilai-melanggar-pancasila

https://m.republika.co.id/berita/q7sdpf318/jangan-pertentangkan-kesehatan-vs-ekonomi-dalam-corona

 

Saat Yang Menentukan Bagi Penanggulangan Wabah Virus Korona

Saat Yang Menentukan Bagi Penanggulangan Wabah Virus Korona.

Dradjad H. Wibowo

Ekonom, mantan Ketua DISK - BIN


Dengan perkembangan jumlah kasus coronavirus saat ini, saya rasa Indonesia memasuki tahap yang sangat menentukan. Dengan langkah pembatasan yang tepat, kita berpeluang menekan penyebaran virus seperti Korea Selatan. Tapi jika lalai, risiko Indonesia mengalami seperti China, Italia dan Iran bisa membesar.

Salah satu faktor yang membuat virus ini menyebar luar biasa adalah kelalaian, baik dari pihak berwenang maupun masyarakat umum. Apalagi dibumbui asumsi tanpa bukti ilmiah, bahwa tindakan tertentu bisa mencegah virus dan sebagainya.

Kita diuntungkan oleh tinggi dan lamanya paparan sinar matahari. Tapi itu bukan berarti Indonesia terlindungi dari risiko wabah. Apalagi ada beberapa faktor risiko seperti kebiasaan berjabat tangan dan cipika-cipiki. Selain itu, banyak aktifitas masyarakat dengan hadirin yang besar, seperti aktifitas belajar di sekolah dan kampus, resepsi pernikahan, ritual agama dan pertemuan politik. Masih banyak faktor risiko epidemiologis yang lain.

Di sisi lain, harus diakui sumber daya kesehatan kita sangat terbatas. Dana APBN kurang untuk melakukan tes daam jumlah masif. Jumlah ruang isolasi di rumah sakit juga terbatas. Sengaja tidak saya sebutkan angkanya.

Jadi, langkah pembatasan penyebaran virus amat sangat krusial bagi Indonesia. Karena itu sebaiknya pemerintah pusat segera mengumumkan  tindakan Social Distancing Measures (SDMs) dan pembatasan yang efektif dan terukur. Mulai dari yang ringan seperti berjabat tangan dan cipika cipiki, hingga memerintahkan kampus hanya kuliah online, menutup tempat keramaian tertentu dan sebagainya.

Tentu langkah ini difokuskan di daerah berisiko tinggi. Secara privat saya pernah mengusulkan hal ini ke beberapa anggota kabinet. Ini di luar langkah kesehatan publik seperti penyemprotan disinfektan, termasuk di pesawat dan alat transportasi publik lain.

Kita juga perlu antisipasi, mungkin di beberapa daerah, tahapan pilkada 2020 perlu diundur. Pendaftaran pilkada biasanya sudah melibatkan banyak hadirin, apalagi kampanyenya. KPU perlu diajak bicara soal ini.

Dan yang sangat penting adalah kampanye publik yang masif baik di TV dan media maupun medsos. Misalnya tentang etika batuk dan bersin, mencuci tangan dan lain-lain.

Jangan lagi buang energi untuk bercaci maki politik, apalagi oleh buzzers. Malah menambah dosa. Virus korona ini tidak peduli politik. Tidak peduli apakah kita mendukung atau berseberangan dengan Presiden Jokowi, Gubernur Anies Baswedan atau pak Ahok. Jadi sebaiknya kita berkontribusi positif untuk membatasi penyebaran virus.

Artikel ini dimuat pada :

https://m.republika.co.id/berita/q764vd318/dradjad-corona-tak-peduli-pendukung-jokowi-anies-ahok

 

Article List