SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


October 17, 2018

KASUS MAFIA IMPOR DAGING

I. Pendahuluan

Penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara pemerintah RI dengan IMF pada Bulan Januari 1998 merupakan tonggak sejarah yang berperan besar merusak sistem produksi pangan di Indonesia.

Melalui LoI, peranan Bulog sebagai lembaga sentral dalam stabilisasi harga pangan, utamanya beras, dikebiri habis. Kredit likuiditas untuk pangan juga dilarang. Akibatnya Bulog tidak mampu lagi menjaga mekanisme harga dasar, harga atas, manajemen stok dan operasi pasar yang dulu efektif menstabilkan harga pangan, kecuali pada saat krisis Asia. Bahwa monopoli oleh Bulog menjadi sumber korupsi itu memang benar dan harus diberantas. Tapi memberantas korupsi bisa dilakukan tanpa harus melumpuhkan sistem stabilisasi pangan yang terbukti cukup efektif.

LoI juga membuka keran impor besar-besaran dengan jalan menurunkan bea masuk impor produk pertanian pangan dan non-pangan menjadi 0 dan 5 persen.

 

Read more...

 

PENGHASILAN PEJABAT ESELON 1 KEMENKEU SETARA ATAU BAHKAN LEBIH TINGGI DARI PM INGGRIS DAVID CAMERON

Minggu lalu saya mendapat kiriman data tentang penghasilan beberapa eselon 1 Kementerian Keuangan (tidak semua eselon 1 Kemenkeu). Sumber data tersebut dari internal Lapangan Banteng sendiri.

Yang mengagetkan, jika dirata-rata, penghasilan sebagian pejabat eselon 1 Kemenkeu ternyata kira-kira setara atau bahkan bisa lebih besar dari penghasilan PM Inggris David Cameron. Sebagaimana diketahui, sebagai realisasi janji kampanye untuk memotong gajinya sendiri 5%, penghasilan PM Inggris adalah sebesar £ 142 ribu. Dengan kurs tengah Pound saat ini sekitar Rp 14300/£, maka Inggris hanya menggaji PM-nya sekitar Rp 2,03 milyar per tahun.

Read more...

 

Cabut Subsidi BBM dari Orang Kaya, Bukan dari Orang Miskin

Penolakan banyak anggota masyarakat terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak lepas dari sifat kenaikan harga tersebut. Yaitu, dia bersifat langsung (direct) dan pukul rata atau menyeluruh (blanket).

Disebut "langsung" karena yang dinaikkan adalah harga barang itu sendiri, dalam hal ini harga BBM.
Disebut "pukul rata" atau "menyeluruh" karena, tidak peduli kaya atau miskin, masyarakat harus membayar kenaikan harga dalam besaran yang sama.

Dengan kenaikan yang bersifat langsung dan pukul rata (LPR), kita tidak perlu heran jika banyak elemen masyarakat menjadi marah.

Salah satu argumen yang sering dikemukakan pejabat pemerintah dan mereka yang pro-kenaikan BBM secara LPR adalah, 70 persen dari nilai subsidi BBM dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, yaitu kalangan menengah atas.

Read more...

 

Article List