SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


August 15, 2018

RAMADHAN DAN IDUL FITRI SEBAGAI MOMENTUM MEMBERANTAS KORUPSI

 

Sungguh sebuah ironi yang sangat memalukan. Korupsi sudah menggurita di dalam seluruh sisi kehidupan bangsa kita, malah selama puluhan tahun. Pelakunya bukan hanya para pejabat tinggi, tapi juga para pedagang dan pelaku usaha lain, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, tukang bangunan, tukang parkir, dan hingga mereka yang mengurusi ibadah keagamaan dan kegiatan sosial. Seolah-olah kita bernafas dalam korupsi, seolah-olah dalam tubuh mengalir darah korupsi.

Read more...

 

IS COC CERTIFICATION AN EFFECTIVE TOOL TO PROMOTE SFM OR JUST A DISGUISED FORM OF NTBs

The idea of instituting a CoC certification as a mandatory requirement to enter a certain market is totally detached from reality and is non-market impediment to fairer trade. Why? First, you can’t get a globally-recognized CoC certificate if you don’t get your wood supplies from a globally-recognized certified forests. Yet we know that certification progress in developing world has been lacking way behind that in developed world.In Indonesia, after around 15 years of painful efforts we are only able to certify less than 1.7% of the total 29 mill hectares HPH (native production forest license) involving only 3 of 320 HPH holders. 

Read more...

 

INPRES MORATORIUM PENEBANGAN DAN MASA DEPAN KEHUTANAN INDONESIA

Sebagaimana diketahui saat ini draft Inpres moratorium penebangan sedang dibahas secara intensif di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Satgas REDD+ mengajukan usulan draft yang oleh dunia usaha dipandang “anti-bisnis, anti economic growth”. Di sisi lain, Satgas REDD+ dan para LSM pendukungnya beranggapan “tidak bisa lagi business as usual” dlm perijinan dan pengelolaan hutan. Draft versi Kantor Menko yang bdsk pembahasan dng Kemhut, Kemneg LH dan BPN dipandang oleh LSM sbg “business as usual” atau “pro-bisnis”.

Pro dan kontra tersebut berpotensi memicu polemik politik dan ketatanegaraan yang tidak perlu dan kontraproduktif.

Read more...

 

Article List