SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


April 20, 2018

Cabut Subsidi BBM dari Orang Kaya, Bukan dari Orang Miskin

Penolakan banyak anggota masyarakat terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak lepas dari sifat kenaikan harga tersebut. Yaitu, dia bersifat langsung (direct) dan pukul rata atau menyeluruh (blanket).

Disebut "langsung" karena yang dinaikkan adalah harga barang itu sendiri, dalam hal ini harga BBM.
Disebut "pukul rata" atau "menyeluruh" karena, tidak peduli kaya atau miskin, masyarakat harus membayar kenaikan harga dalam besaran yang sama.

Dengan kenaikan yang bersifat langsung dan pukul rata (LPR), kita tidak perlu heran jika banyak elemen masyarakat menjadi marah.

Salah satu argumen yang sering dikemukakan pejabat pemerintah dan mereka yang pro-kenaikan BBM secara LPR adalah, 70 persen dari nilai subsidi BBM dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, yaitu kalangan menengah atas.

Read more...

 

RAMADHAN DAN IDUL FITRI SEBAGAI MOMENTUM MEMBERANTAS KORUPSI

 

Sungguh sebuah ironi yang sangat memalukan. Korupsi sudah menggurita di dalam seluruh sisi kehidupan bangsa kita, malah selama puluhan tahun. Pelakunya bukan hanya para pejabat tinggi, tapi juga para pedagang dan pelaku usaha lain, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, tukang bangunan, tukang parkir, dan hingga mereka yang mengurusi ibadah keagamaan dan kegiatan sosial. Seolah-olah kita bernafas dalam korupsi, seolah-olah dalam tubuh mengalir darah korupsi.

Read more...

 

IS COC CERTIFICATION AN EFFECTIVE TOOL TO PROMOTE SFM OR JUST A DISGUISED FORM OF NTBs

The idea of instituting a CoC certification as a mandatory requirement to enter a certain market is totally detached from reality and is non-market impediment to fairer trade. Why? First, you can’t get a globally-recognized CoC certificate if you don’t get your wood supplies from a globally-recognized certified forests. Yet we know that certification progress in developing world has been lacking way behind that in developed world.In Indonesia, after around 15 years of painful efforts we are only able to certify less than 1.7% of the total 29 mill hectares HPH (native production forest license) involving only 3 of 320 HPH holders. 

Read more...

 

Article List