SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


December 13, 2018

UU Kepolisian Punya Kelemahan yang Fatal

Sebelumnya, saya tekankan bahwa saya netral dan berusaha seobyektif mungkin dalam kontroversi tentang senjata ini. Saya mencintai TNI dan Polri karena keduanya sangat berjasa menjaga NKRI.

Sebenarnya kontroversi ini bisa dicegah jika semua pihak konsisten menerapkan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam UU Kepolisian, saya tidak menemukan satu ayat atau bahkan kalimat yang menyatakan anggota kepolisian "dipersiapkan dan dipersenjatai". Sementara dalam UU TNI, jelas disebut dalam Pasal 1 butir 21 bahwa "Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata."

Dalam batang tubuh UU Kepolisian, hanya terdapat satu kalimat yang menyebut kata "senjata", yaitu pada Pasal 15 ayat 2 butir e: "memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam". Lalu dalam Penjelasan pasal tersebut disajikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan senjata tajam. Pemberian izin dan pengawasan ini adalah terkait penggunaan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam oleh masyarakat.

Dalam batang tubuh dan penjelasan UU TNI, banyak sekali kita temukan kata senjata. Misalnya ancaman bersenjata, pemberontakan bersenjata, dipersenjatai, teror bersenjata, dan sebagainya. Selain itu, banyak terdapat kata/frasa militer dan operasi militer. Di dalam Penjelasan Pasal 2 juga terdapat kalimat "Yang dimaksud dengan Tentara Profesional adalah ... mahir menggunakan alat tempur".

Saya tidak menghitung berapa kali kata senjata dan militer digunakan dalam UU TNI.

Namun perbandingan antara kedua UU di atas jelas menunjukkan bahwa senjata memang wilayah/domain TNI.

Saya tidak katakan "wewenang TNI", karena UU TNI tidak memiliki satu Bab atau Pasal yang mengatur wewenang TNI. Yang ada hanyalah Peran, Fungsi dan Tugas.

Karena itu saya bisa memahami "kegusaran" Panglima TNI Gatot Nurmantyo terhadap masalah persenjataan ini. Memahami, karena hal tersebut memang wilayah TNI.

Meski demikian, akan jauh lebih elok jika masalah ini sudah jauh-jauh hari sebelumnya diselesaikan di tingkat Menko Polhukam, Menhan, Panglima TNI dan Kapolri. Sudah diatur dan disepakati bersama, persenjataan apa saja yang bisa digunakan oleh Kepolisian.

Mungkinkah ada saluran koordinasi yang macet sehingga Panglima harus mengungkapnya di dalam forum tertutup TNI dan purnawirawan TNI? Saya tidak tahu.

Tapi mungkin Presiden perlu menimbang untuk mengangkat seorang Wamenko Polhukam yang khusus menangani koordinasi antara TNI dan Polri. Kenapa? Menko lain tidak mengurusi dua lembaga yang bersenjata seperti TNI dan Polri. Gesekan antar keduanya sudah terlalu sering di daerah, dan hemat saya sudah bisa disebut sebagai "ancaman" sesuai definisi UU 17/2011 tentang Intelijen Negara. Selain itu masih terdapat kerancuan yang serius dalam hal tugas perbantuan TNI kepada Polri, sebagai konsekwensi dari perbedaan mendasar antara UU TNI dan UU Kepolisian.

Catatan akhir saya, UU Kepolisian mengandung kelemahan yang sangat fatal. Jika di dalam UU TNI, tentara itu "dipersiapkan dan dipersenjatai". Namun dalam UU Kepolisian, tidak ada satu kalimat pun yang menyebut anggota kepolisian dipersenjatai. Penggunaan senjata oleh anggota kepolisian juga tidak diatur. Ini sangat fatal dan harus diperbaiki segera.

Akhirnya, Dirgahayu TNI.  Terus jaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dan selamat bertugas kepada TNI dan Polri.

 

Dradjad H Wibowo

Ekonom,

Mantan Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK), Badan Intelijen Negara

Artikel ini dimuat pada:

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/05/oxceoe318-dradjad-wibowo-uu-kepolisian-punya-kelemahan-yang-fatal
http://wartakota.tribunnews.com/2017/10/06/kisruh-senjata-polri-drajad-dinilai-tidak-paham-uu-polri-soal-senjata
https://www.jawapos.com/read/2017/10/07/161317/pengamat-kritik-pemahaman-drajad-wibowo-soal-senjata-di-uu-polri
https://www.jpnn.com/kemenpan/news/penggunaan-senjata-oleh-polri-berlaku-universal
http://rri.co.id/post/berita/442495/sigap_polri/ketua_pspk_menilai_layak_polri_gunakan_senjata_api.html
http://www.rmolsumut.com/read/2017/10/07/51562/UU-Kepolisian-Harus-Dipahami-Secara-Komperehensif-
http://beritabuana.co/2017/10/06/pemanfaatan-senjata-oleh-polri-diatur-secara-universal-dan-juga-di-peraturan-yang-ada/
 

Catatan Terhadap Perppu 1/2017

Tadinya saya hendak diam saja. Tapi lama-kelamaan saya merasa wajib mengingatkan, demi kepentingan nasional.

1. Setelah tax amnesty dilaksanakan, memang sudah sewajarnya Ditjen Pajak mendapat akses terhadap rekening di lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.

2. Di sisi lain, Indonesia ikut meneken komitmen global terkait Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information - AEoI). Indonesia, seperti juga Singapura dan Malaysia, sudah berkomitmen melaksanakannya mulai 1 Januari 2018, sementara negara lain seperti Australia mulai 1 Januari 2017.

Detil dari pelaksanaan AEoI ini masih perlu dimatangkan antar negara, baik secara multilateral atau bilateral. Namun ada catatan penting, Amerika Serikat tidak ikut meneken AEoI. Justru negara lain "dipaksa" menyetor data nasabah WN AS kepada AS melalui Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act).

3. Jadi substansi Perppu ini memang sudah sewajarnya dijalankan, dan harus dijalankan.

Meski demikian, ada beberapa hal yang amat sangat krusial dijaga oleh pemerintah. Yaitu:

4. Kewenangan ini sangat rawan disalah-gunakan oleh oknum pajak yang nakal. Perppu memberi kewenangan yang luar biasa besar kepada aparat Pajak, ditambah dengan denda tax amnesty yang sangat besar.

Di sisi lain, mekanisme pengawasan serta check and balance tidak disiapkan. Hanya mengikuti mekanisme generik yang ada di Kementerian Keuangan.

Kondisi ini membuat pemilik rekening keuangan yang lalai dalam perpajakan sangat rawan menjadi korban pemerasan. Risiko KKN juga meningkat tinggi. Ini terlepas dari apakah pemilik rekening tersebut lalai dengan sengaja atau tidak, ataupun karena selama ini kurang perhatian terhadap aturan perpajakan.

5. Kondisi di atas berpotensi membuat nasabah keuangan panik. Seharusnya memang tidak perlu panik, asalkan mereka sudah ikut tax amnesty dengan benar. Ditambah dengan belum adanya perjanjian bilateral dengan Singapura terkait hal ini, risiko kepanikan ini bisa berubah menjadi risiko pelarian modal.

6. Pemilihan Perppu sebagai dasar hukum, bukan Undang-Undang yang normal, bisa menambah efek psikologis negatif. Ini karena DPR hanya punya dua pilihan, menerima atau menolak Perppu. Tidak ada pilihan "memperbaiki berdasarkan masukan masyarakat". Tidak ada peluang membangun mekanisme pengawasan serta check and balance.

7. Karena itu, demi kebaikan bersama, AEoI harus kita dukung bersama. Namun yang paling ideal, dasar hukumnya sebaiknya UU yang normal, dengan pembahasan dipercepat supaya bisa kita terapkan 1 Januari 2018. Dengan demikian, masukan dari masyarakat bisa diakomodasikan, mekanisme pengawasan serta check and balance bisa dibangun.

8. Namun jika memang disepakati terdapat "kegentingan yang memaksa", saya menyarankan agar pemerintah menyusun PP yang berisi mekanisme pengawasan serta check and balance, untuk mencegah risiko kepanikan.

Selain itu, sebaiknya segera ditetapkan bahwa Perppu ini akan diterapkan bertahap, di mana mereka yang disasar pada tahun pertama adalah nasabah Badan atau Orang Pribadi dengan saldo yang besar dan atau tidak ikut tax amnesty. Ada baiknya juga dipertimbangkan untuk memberi kesempatan kepada mereka yang lalai dalam program tax amnesty untuk mendapatkan keringanan tertentu.

Masih banyak langkah lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko yang merugikan kepentingan nasional.

Intinya, saya mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan Presiden dalam AEoI ini karena hal ini adalah kebijakan yang benar. Tapi saya mengingatkan agar pemerintah "mengambil ikannya tanpa membuat keruh airnya".

 

17 Mei 2017

Dradjad H Wibowo, PhD

Chairman, Sustainable Development Indonesia

Chairman, IFCC

Lektor Kepala, Perbanas Institute

Anggota Dewan Kehormatan PAN

 

Artikel ini dimuat pada:

http://ekbis.rmol.co/read/2017/05/17/291772/Catatan-Penting-Dradjad-H-Wibowo-Soal-Perppu-Akses-Informasi-Keuangan-
http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/05/17/dradjad-wibowo-demi-kebaikan-bersama-aeoi-harus-kita-dukung
https://www.jpnn.com/news/jokowi-terbitkan-perppu-pajak-ini-saran-penting-dari-ekonom
http://www.suarasurabaya.net/print_news/Ekonomi%20Bisnis/2017/188555-Perppu-Nomor-1-atau-2017-Bagus,-Tapi-Juga-Rawan-Disalahgunakan
https://news.ddtc.co.id/perppu-no1-tahun-2017-antisipasi-kepanikan-pemerintah-disarankan-lakukan-ini-10091
 

BELAJAR DARI RUSH MONEY

Mohammad Adam - 24 November 2016 16:11 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Seruan menarik uang tunai dari bank alias rush money menyeruak liar di media sosial. Hasutan itu diembuskan pihak tidak bertanggung jawab guna mengancam pemerintah dari sisi ekonomi.

Isu rush money muncul di tengah bergulirnya proses hukum dugaan penistaan agama yang tengah mendera Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Gerakan mengambil uang besar-besaran itu diisukan terjadi 25 November, besok.

Kasak-kusuk rush money tidak hanya merugikan negara. Jika dibiarkan, sikap ini bisa merugikan nasabah perbankan. Lalu, seperti apakah dampak rush money bagi negara?

 

Article List