SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


December 12, 2017

Pelayanan Bea Cukai Sangat Buruk

*Menambah inflasi

*Sumber ekonomi biaya tinggi

*Melemahkan daya saing

*Merusak dunia usaha

Sungguh ironis. Di satu sisi, pemerintah berjibaku menahan inflasi. BI bahkan "diharuskan" mati-matian menahan Rupiah di luar batas kemampuannya. Tujuannya agar nilai tukar tidak anjlok karena bisa mendorong imported inflation. Meski konsekwensinya, cadangan devisa anjlok di bawah ambang psikologis USD 100 milyar.

Read more...

 

Batalkan Pencaplokan TelkomVision oleh CT Corp

Di tengah kemelut isu BBM dan koalisi, pada pekan pertama Juni 2013 terjadi sebuah aksi korporasi yang bisa menjadi skandal politik dan ekonomi. Aksi korporasi ini melibatkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan CT Corp.

TLKM (untuk mudahnya disebut Telkom) adalah BUMN terbesar ketiga di Indonesia, yang menurut Forbes memiliki aset USD 11.5 milyar dengan nilai pasar USD 21.4 milyar. Telkom berada pada nomer 685 dalam ranking perusahaan terbesar versi Forbes. Sementara itu CT Corp dimiliki oleh Chairul Tanjung, konglomerat nasional yang juga Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN). Chairul dikenal sangat dekat dengan Presiden SBY, bahkan lebih dekat dibandingkan sebagian besar menteri.

Read more...

 

KASUS MAFIA IMPOR DAGING

I. Pendahuluan

Penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara pemerintah RI dengan IMF pada Bulan Januari 1998 merupakan tonggak sejarah yang berperan besar merusak sistem produksi pangan di Indonesia.

Melalui LoI, peranan Bulog sebagai lembaga sentral dalam stabilisasi harga pangan, utamanya beras, dikebiri habis. Kredit likuiditas untuk pangan juga dilarang. Akibatnya Bulog tidak mampu lagi menjaga mekanisme harga dasar, harga atas, manajemen stok dan operasi pasar yang dulu efektif menstabilkan harga pangan, kecuali pada saat krisis Asia. Bahwa monopoli oleh Bulog menjadi sumber korupsi itu memang benar dan harus diberantas. Tapi memberantas korupsi bisa dilakukan tanpa harus melumpuhkan sistem stabilisasi pangan yang terbukti cukup efektif.

LoI juga membuka keran impor besar-besaran dengan jalan menurunkan bea masuk impor produk pertanian pangan dan non-pangan menjadi 0 dan 5 persen.

 

Read more...

 

Article List