SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation top meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


December 13, 2018

Kata Pasar: Tidak Ada Swasembada

Dradjad H. Wibowo
Anggota Wanhor PAN / Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI)

 

Gelembung (bubble) swasembada beras akhirnya pecah. Adalah Wapres Jusuf Kalla yang blak-blakan mengakui — khas pak JK — jika memang harus impor untuk menurunkan harga, impor saja. Wapres juga akui, stok beras nasional belum aman. Dengan sikap ini, solusi terhadap melambungnya harga beras bisa lebih tepat.

Selama ini Kementerian Pertanian cukup sering mengklaim swasembada pangan. Contohnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan:

“Dulu kita ragu bisa swasembada pangan, tapi beberapa hari lagi tinggal menghitung hari sekitar 40 atau 45 hari lagi, tepatnya 31 Desember 2017, kita bisa gaungkan swasembada empat komoditas pangan beras, cabai, jagung dan bawang dalam waktu bersamaan," katanya di Lampung Timur, Jumat. (Antaranews, 10 November 2017 pukul 15.19).

Sekarang, klaim tersebut dibanting dengan telak. Bukan oleh lawan politik atau pakar. Tapi oleh pasar.

Kita tahu, bulan Januari-Februari adalah musim panen padi. Produksi naik, harga turun. Itu hukum pasarnya. Tapi, harga beras justru melonjak tajam.

Sebenarnya BPS sudah mendeteksi sinyal ini pada September 2017, di mana harga beras kualitas medium naik 1,27% menjadi Rp 8935/kg di tingkat penggilingan. Tapi September belum panen raya. Jadi alarm belum berbunyi.

Sekarang di musim panen, harga beras kualitas medium eceran justru melambung ke sekitar Rp 11000/kg, atau 15-16% lebih tinggi dari awal 2017. Harga juga naik dibanding September/Oktober 2017.

Bukan hanya itu. Seperti kata Wapres, stok beras pun belum aman. Versi Dirut Bulog Djarot Kusumayakti, stok beras hanya 930 ribu ton. Versi Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Gatot Irianto, stok 950 ribu ton.

Kata Kementan, stok masih aman. Benarkah? Bandingkan dengan masa Orba. Saat itu stok beras dijaga sekitar 2 juta ton. Ini pun sudah dianggap mengkhawatirkan. Padahal jumlah penduduk hanya 1/2 dari sekarang. Melihat data historis, saya lebih sepakat dengan Wapres. Stok belum aman.

Selain itu, data stok Bulog lebih rendah 20 ribu ton dari Kementan. Semoga ini hanya keprucut saja. Jika selisih ini serius, tentu tidak bisa diremehkan. Karena, impor beras Januari-Februari 2017 saja hanya 14473 ton senilai US$ 11.9 juta. Artinya, data stok juga harus dipastikan.

Lalu kenapa pada musim panen harga justru meroket, apalagi katanya sudah swasembada? Jawabnya, karena memang tidak ada swasembada. Produksi belum mencukupi konsumsi dan penggunaan lainnya, bahkan saat panen sekalipun. Itulah pesan dari pasar.

Saya tentu lebih percaya pasar daripada klaim Kementan. Apalagi, perhitungan produksi dan konsumsi beras selalu simpang siur.

Mari kita utak-atik angka. Kata BPS, produksi gabah kering giling (GKG) adalah sebanyak 70,85 juta ton (2014), 75,4 juta ton (2015), dan mungkin 79 juta ton (2016). Kita pakai angka konversi GKG ke beras 62,74% sesuai Survey Susut Panen dan Pasca Panen Gabah/Beras 2005-2007 dari BPS. Asumsikan produksi sekitar 80 juta ton GKG. Setelah dikonversi, kita mendapat angka produksi beras 50,19 juta ton.

Untuk konsumsi per kapita, kita pakai angka BPS 98 kg beras/kapita/tahun per Maret 2015 sesuai Susenas. Jumlah penduduk Juni 2016 adalah 257.912.349 jiwa kata Mendagri Tjahjo Kumolo. Laju pertumbuhan penduduk 1,49%. Jadi kira-kira penduduk kita pada Juni 2017 sebanyak 261.755.243. Kalikan angka ini dengan konsumsi per kapita, keluar angka konsumsi beras nasional 25,65 juta ton.

Jadi, kata data BPS, produksi beras nasional itu sekitar dua kali lipat konsumsi! Saya tidak punya data tentang berapa jumlah penggunaan untuk benih, terbuang dan sebagainya. Tapi kalau produksi dua kali lipat konsumsi, seharusnya negara kebingungan menampung surplus beras.

Gambaran di atas bukan hanya terjadi sekarang. Mentan Suswono pun pada akhir 2011 menyebutkan, seharusnya ada surplus beras 10 juta ton. Padahal kata BPS konsumsi beras saat itu jauh lebih tinggi dari sekarang, yaitu 113 kg/kapita/tahun. Sebelumnya, data konsumsinya lebih tinggi lagi, 139 kg/kapita/tahun.

Artinya, jika data di atas benar, swasembada beras sudah lama terjadi! Bukan jaman Menteri Amran saja. Malah Menteri Suswono lebih hebat. Karena, saat itu konsumsi/kapita jauh lebih besar.

Yang jelas, pasar tidak percaya dengan data di atas. Yang mereka tahu, sekarang panen tapi beras kurang. Otomatis harga naik.

Itu juga yang membuat Permendag No 57/2017 hanya jadi macan kertas. Karena, Permendag dibuat berdasar data yang tidak sesuai pasar.

Lalu apakah orang seperti saya punya data alternatif? Jelas tidak! Pelaku pasar, akademisi, politisi dan masyarakat umum itu konsumen data. Mereka tidak bisa melakukan sendiri survey skala besar seperti Susenas.

Itulah sebabnya kita punya BPS. Negara pun mengalokasikan Rp 4-5 triliun per tahun ke BPS agar bisa memproduksi data yang terpercaya. Agar negara tidak salah mengambil kebijakan. Tapi kalau data konsumsi beras per kapita saja bervariasi liar seperti di atas, bagaimana kita bisa percaya? Karena itu, BPS mutlak harus dibuat independen. Jangan mudah diintervensi.

Dengan situasi di atas, langkah Wapres sudah benar. Solusi jangka sangat pendeknya harus sesuai pasar, yaitu menambah stok, termasuk melalui impor jika perlu. Yang dimakan rakyat kan beras, bukan crypto-rice berisi data beras.

 

Artikel ini muat pada :

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/16/p2mqos318-swasembada-data-meragukan-dan-untung-besar-impor-beras
http://www.tribunnews.com/tribunners/2018/01/16/gaduh-politik-impor-beras
https://kabarparlemen.com/index.php/2018/01/15/dradjad-mengapa-import-beras-lagi/
 

Jangan Kehilangan Momentum 2018

Dradjad Wibowo
Ekonom, Anggota Wanhor PAN


Pada tahun 2018 ini saya berharap Indonesia tidak kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi. Momentum ini muncul setidaknya karena dua faktor. Pertama, perekonomian global sedang menguat. Kedua, adanya 171 pilkada serentak yang berpotensi menguatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, terutama di daerah.

Mari kita lihat dari sisi global. Kita tahu akhir-akhir ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan di tempat.  Pada tahun 2014 hanya 5,01%, turun ke 4,88% (2015), lalu kembali ke 5,02% (2016). Tahun 2017, pertumbuhan terlihat tetap stagnan sekitar 5,00-5,05%.

Kondisi ini tentu memprihatinkan, karena ekonomi dunia sebenarnya sedang sangat positif. Zona Euro yang selama ini “sakit” misalnya, pada tahun 2017 tumbuh 2,6% yoy, tertinggi sejak Q1/2011. Purchasing Managers’ Index (PMI) Zona Euro mencapai 60,6, atau tertinggi sejak adanya PMI mulai Juni 1997.

Negara tetangga seperti Singapura tumbuh melejit ke 3,5%, atau hampir dua kali lipat dari perkiraan awal tahun! Bahkan pada kuartal 3/2017 ekonomi Singapura tumbuh 5,2%! Jarang-jarang Singapura bisa seperti ini. Perkiraan pertumbuhan global juga terus direvisi ke atas, terakhir sekitar 3,2%.

Tren perdagangan global sedang sangat positif. Ini terlihat dari the Baltic Dry Index yang melonjak dari 900 pada awal 2017 menjadi 1400 pada akhir 2017.
Harga komoditi juga naik pesat. Bloomberg Commodity Spot Index (BCOMSP) saat ini berada pada level 358,4, tertinggi sejak 2016. BCOMSP adalah Indeks harga spot dari komoditas dunia. Selama 2017 BCOMSP naik 7,43%.

Bagi Indonesia, BCOMSP merupakan indikator penting. Karena, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh ekspor dan harga komoditas.

Oleh sebab itu, jika harga komoditas tumbuh di atas 7%, namun ekonomi hanya tumbuh 5%, berarti di domestik ada yang salah.

Di pasar keuangan, kondisinya pun sangat positif. Indeks MSCI (Morgan Stanley Capital International) — sebuah indeks pertumbuhan pasar modal dunia — melejit rata-rata 22% di 47 negara selama tahun 2017. Dow Jones Industrial Average menembus 25000. Pasar modal mulai dari London hingga Tokyo ikut pecah rekor. Undang-undang pajak yang baru dari Donald Trump ikut memberi sentimen positif bagi pelaku pasar modal.

Singkatnya, ekonomi global sedang menguat.
Mayoritas pelaku dan analis pasar dunia juga cenderung optimistis melihat 2018. Memang ada risiko seperti tingkat dan tren utang China, kebijakan proteksionis Trump dan Brexit. Tapi secara umum, ekspektasi dunia sedang positif.
Di sisi domestik, pada tahun 2018 akan ada 171 pilkada serentak. Memang ada risiko politik di sini. Namun saya melihat pilkada lebih bernilai positif bagi perekonomian. Kenapa? Karena belanja KPU dan calon Kepala Daerah bisa menguatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, terutama di daerah.

Saat ini proporsi konsumsi rumah tangga adalah sekitar 55-56% PDB. Hitungan kasar saya, belanja pilkada bisa menyumbang tambahan pertumbuhan konsumsi sekitar 0,2-0,3%. Ini jika efek multipliernya tidak dihitung, yang mungkin cukup besar karena yang naik adalah konsumsi di daerah.

Dengan dua faktor di atas, seharusnya Indonesia bisa mendobrak stagnansi pertumbuhan pada tahun 2018. Target 5,4% semestinya bisa relatif mudah dicapai.

Jika ingin lari lebih kencang, memang pemerintah perlu membenahi faktor domestik yang membuat kita kehilangan momentum tahun 2017. Contohnya antara lain kebijakan populis anti-bisnis dari beberapa beberapa kementerian serta kelemahan implementasi kebijakan ekspor dan investasi.

Artikel ini dimuat pada :

 

http://www.koran-jakarta.com/indonesia-jangan-kehilangan-momentum-pertumbuhan/

http://politik.rmol.co/read/2018/01/09/321480/Jangan-Kehilangan-Momentum-2018-

http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2018/197921-Dradjad-Wibowo-:-Indonesia-Jangan-Kehilangan-Momentum-Ekonomi-2018
http://m.jpnn.com/news/pilkada-serentak-dan-momentum-menjaga-pertumbuhan-ekonomi
http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/09/dradjad-wibowo-jangan-kehilangan-momentum-di-tahun-2018
https://kabarparlemen.com/index.php/2018/01/08/dradjad-wibowo-jangan-kehilangan-momentum-2018
https://www.cnbcindonesia.com/news/20180115094705-4-1454/indonesia-memang-belum-swasembada-beras
 

Indonesia Gagal dalam Menghadapi Pembersihan Etnis Rohingya

Dradjad Wibowo, PhD

Anggota Wanhor PAN

23 November 2017

 

Pada pertengahan September 2017, saya pernah menyampaikan bahwa pilihan Indonesia melakukan diplomatic engagement (DE) dengan Myanmar dalam kasus Rohingya berpeluang besar gagal.

Rabu kemarin (22 November 2017), Menlu Amerika Serikat Rex Tillerson menyebutkan, Myanmar jelas melakukan pembersihan etnis terhadap Rohingya. Pada tanggal 13 November 2017, pemerintah Inggris melalui juru bicara Perdana Menteri Theresa May juga menyebut pembersihan etnis. Dalam bulan September 2017, Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra'ad malah sudah mencap tindakan militer Myanmar terhadap warga muslim Rohingya sebagai "contoh pembersihan etnis sesuai buku teks".

Sebelumnya, 12 pemenang Nobel menulis surat kepada Dewan Keamanan PBB agar melalukan intervensi menolong warga Muslim Rohingya. Sepuluh di antara mereka adalah pemenang Nobel Perdamaian seperti Malala Yousafzai dan Desmond Tutu. Pemilik Virgin Air Richard Branson dan aktor Hollywood Forest Whitaker ikut menulis surat tersebut. Masih banyak lagi pihak lain yang tegas mengecam Myanmar dan mendorong diambilnya tindakan, seperti Amnesty Internasional.

Langkah terakhir dari Menlu Tillerson tersebut membuktikan bahwa Indonesia telah gagal dalam kasus Rohingya. Mengapa? Karena dunia sekarang mendesak pemimpin sipil dan militer Myanmar, yaitu Aung San Suu Kyi (ASSK) dan Jenderal Senior Min Aung Hlaing (MAH), mengambil langkah kongkret. Arahnya antara lain, melakukan investigasi independen internasional, mengembalikan pengungsi Rohingya ke kampung halamannya, memberi mereka kewarganegaraan dan menghentikan tindakan diskriminatif terhadap Rohingya.

Sementara itu Indonesia memilih berbaik-baik dengan ASSK dan MAH. Tidak pernah Indonesia mendesak langkah kongkret di atas. Alasannya, Indonesia perlu menjaga akses, supaya mudah mengirim misi kemanusian. Sekarang dengan perubahan sikap politik dunia, Indonesia akhirnya gagal menunjukkan kepemimpinan, paling tidak di tingkat regional. Kereta Indonesia bergerak ke Bogor, sementara kereta dunia menuju Manggarai dan Gambir.

Di sisi lain, misi kemanusiaan yang banyak dipublikasikan September lalu ternyata hanya sebentar. Jumlahnya pun sangat sedikit. Hanya beberapa kontainer makanan, obat-obatan dan susu. Jadi, Indonesia menghadapi pembersihan etnis hanya dengan beberapa kontainer bantuan. Ini seperti dokter yang menangani pasien lever parah dengan 2-3 butir penurun panas. Jelas meleset. Malah terkesan hanya pencitraan saja, supaya umat Islam Indonesia tidak marah.

Karena itu, walaupun ketinggalan kereta, saya berharap pemerintah Indonesia mau mengubah haluan terkait Rohingya. Paling tidak mengikuti kereta dunia, dan menggalang negara-negara ASEAN mewujudkan ke-4 langkah kongkret di atas.  Jangan hanya takut dan mengekor sikap China.

Bagian Kedua

Kepentingan Ekonomi Bisnis?

Saya menduga, kepentingan ekonomi ikut berperan menentukan sikap politik Indonesia di atas. Pemerintah memang mendorong BUMN masuk ke Myanmar. Pada tahun 2013, Menteri BUMN Dahlan Iskan mendorong 15 BUMN berekspansi ke Myanmar. Pada tahun 2016, Menteri BUMN Rini Soemarno juga bersikap sama. Bahkan Rini menjadi Menteri Indonesia pertama yang menemui ASSK setelah pemerintah sipil Myanmar terbentuk.

Saat ini ada 4 BUMN yang sudah beroperasi di Myanmar, yaitu BNI, Telkom, WIKA dan Pertamina. Sementara itu, berbisnis di Myanmar mau tidak mau harus mundhuk-mundhuk kepada militer Myanmar.

Sebagai informasi, Jenderal Senior MIn Aung Hlaing (MAH) adalah Panglima Tatmadaw, bahasa lokal bagi militer Myanmar. MAH juga disebut Panglima Tertinggi (Supreme Commander) dari semua angkatan bersenjata di Myanmar.

Berdasarkan Konstitusi tahun 2008, Tatmadaw berwenang mengatur diri sendiri atau otonom dari pemerintah sipil. Tatmadaw menguasai Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait dengan perbatasan negara.

Di bidang ekonomi, Tatmadaw memiliki dua konglomerat raksasa sebagai perusahaan holding, yaitu Union of Myanmar Economic Holdings Ltd. (UMEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC). Keduanya termasuk di antara konglomerat terbesar di Myanmar.

UMEHL memonopoli usaha batu mulia di Myanmar dan memiliki perusahaan raksasa di bidang perbankan, real estate, pariwisata, perdagangan, angkutan (kapal, bus), kawasan industri, berbagai industri seperti tekstil, bir, tembakau dan sebagainya. Kebanyakan investasi asing dilakukan bekerja sama dengan UMEHL.

MEC memiliki perusahaan raksasa di bidang perbankan, industri baja, industri semen, perkebunan, asuransi (monopoli), teknologi informasi dan sebagainya.

Selain saham milik negara, UMEHL dan MEC juga menerbitkan saham pribadi yang dimiliki pimpinan dan personil militer Myanmar. Keuangan UMEHL dan MEC tidak bisa diutak-atik oleh siapapun selain Tatmadaw. Dalam hal tertentu mereka juga mendapat pembebasan pajak penghasilan dan pajak komersial lain.

Jadi memang Tatmadaw memiliki kekuasaan yang sangat besar di bidang politik, pertahanan keamanan, pemerintahan dalam negeri dan ekonomi. Tidak ada yang bisa berjalan mulus di Myanmar tanpa restu Tatmadaw. Di sisi lain, demi ambisi regionalnya, China sangat mendukung Myanmar, khususnya Tatmadaw.

Jadi secara geopolitik-ekonomi riil, negara manapun yang ingin ikut menikmati kue ekonomi Myanmar tidak akan berani bersikap tegas terhadap Myanmar, apalagi Tatmadaw. Apalagi jika faktor China dimasukkan.

Namun apakah pemerintah memilih memasukkan sila "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" ke tong sampah demi akses ke ASSK dan MAH? Serta beberapa puluh juta dollar bagi BUMN?

 

Artikel ini dimuat pada:

http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/11/23/ozv9eo318-indonesia-gagal-dalam-menghadapi-pembersihan-etnis-rohingya
http://politik.rmol.co/read/2017/09/11/306511/Indonesia-Harus-Lebih-Tegas-Terhadap-Myanmar-
http://www.kabarviral.id/2017/09/dradjad-h-wibowo-indonesia-harus-lebih.html
http://rilis.id/krisis-rohingya-keterlibatan-diplomatik-indonesia-terancam-gagal.html

--------------

 

Indonesia Harus Lebih Tegas thd Myanmar

11 September 2017

Dradjad H. Wibowo (Anggota Wanhor PAN)

Inisiatif diplomatik Menlu Retno yg tiba di Myanmar saat awal tragedi terakhir Rohingya patut kita hargai. Saya melihat Indonesia memang memilih diplomatic engagement (DE) untuk mengatasi tragedi Rohingya. Tampaknya Kemenlu masih memegang teguh prinsip solidaritas Asean dan keengganan untuk campur tangan terhadap urusan domestik masing-masing negara.

Sayangnya, dengan sikap Myanmar saat ini, DE a la Indonesia berpeluang besar gagal. Indikasinya pun sudah terlihat sangat jelas sekarang. Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi (ASSK) serta pemerintah dan militer Myanmar tetap membiarkan/melanjutkan tindakan brutal militer Myanmar terhadap rakyatnya sendiri dari etnis Rohingya.

Kenapa berpeluang besar gagal? Karena pertama, skala dan intensitas tragedi Rohingya sudah sangat serius. Rohingya sudah menjadi urusan regional dan internasional, bukan lagi hanya urusan domestik Myanmar. Ini karena lebih dari 120 ribu pengungsi terusir dr kampung halamannya di Rakhine ke Bangladesh dalam dua minggu terakhir. Ribuan lagi lari ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Itu perkiraan yang konservatif. Angka lain menyebut di atas 200 ribu pengungsi terusir.

Selain itu, berbagai kalangan internasional sudah menyebut tragedi tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. William Schabas, Profesor Hukum Internasional di Middlesex University, Inggris, mengatakan dia tidak ragu lagi bahwa apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya sudah tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (Sumber: https://www.google.co.id/amp/www.newsweek.com/genocideoccurring-against-rohingya-myanmar-expertsweigh-659841%3famp=1).  Dalam tulisannya itu, John Haltiwanger memberitakan bahwa pejabat-pejabat teras PBB pun menilai tragedi tersebut sebagai pembersihan etnis (ethnic cleansing).

Kedua, DE a la Indonesia hanya berhasil jika minimal dua syarat terpenuhi. Yaitu, Myanmar melihat ada manfaat material dan prestise dari dunia internasional untuk mengubah kebijakannya terhadap etnis Rohingya. Di sisi lain, Indonesia dianggap sebagai wakil yang tepat dari dunia internasional untuk memberikan manfaat material dan prestise tersebut.

Kedua syarat minimal tersebut tidak terpenuhi. ASSK hanya diam selama beberapa minggu, bahkan sejak tragedi Rohingya mencuat kembali beberapa tahun lalu. Ketika akhirnya berkomentar, dia sangat defensif dan menyalahkan media internasional. Militer Myanmar tetap meneruskan kebrutalannya. Jadi mereka tidak melihat atau tidak membutuhkan manfaat material dan prestise untuk mengubah kebijakan. Mereka juga tidak menganggap Indonesia sebagai wakil yang tepat. Indonesia dianggap enteng oleh ASSK dan Myanmar.

Jadi, sebaiknya Indonesia tidak lagi mengandalkan DE. Ada beberapa langkah yang bisa dijajaki:

1. Mendorong agar ASSK dan pemimpin militer Myanmar diadukan ke International Criminal Court (ICC) di The Hague. Indonesia memang tidak termasuk para pihak dan para penandatangan (non parties, non signatories) Statuta Roma yang menjadi dasar ICC. Karena itu secara formal pemerintah Indonesia tidak bisa mengajukan aduan atau gugatan. Tapi banyak cara informal yang bisa dilakukan. Saya tidak akan ungkapkan dalam tulisan ini karena pertimbangan strategis.

2. Mengangkat isu Rohingya dalam berbagai forum PBB, termasuk mengajak negara-negara Asean, OKI dan Asia Selatan mendesak DK PBB membuat resolusi tentang Rohingya.

3. Membantu secara aktif tim pencari fakta dari Dewan HAM PBB (UN Human Rights Council) yang sekarang diketuai Marzuki Darusman.

Masih banyak langkah lain yang lebih tegas yang bisa diambil Indonesia agar ASSK dan Myanmar menghentikan kebrutalan yang bisa disebut sebagai pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusian itu. Namun itu bisa diambil pada tahap berikut.

 

Artikel ini dimuat pada:

 

http://www.tribunnews.com/tribunners/2017/09/11/indonesia-harus-lebih-tegas-terhadap-myanmar
http://www.siaran.co.id/baca/20170911/dradjad-wibowo-indonesia-harus-lebih-tegas-terhadap-myanmar.html
https://thelatestnewsmalaysia.blogspot.co.id/2017/09/dradjad-h-wibowo-indonesia-harus-lebih.html
 

Article List