June 19, 2021

Pemulihan Ekonomi di tengah Pandemi dan Krisis Iklim Tulisan ketiga dalam seri “Pemulihan Ekonomi Dan Vaksinasi”

Dradjad H. Wibowo

Ekonom, Ketua Pembina SDI dan Ketua Dewan Pakar PAN

Dunia saat ini menghadapi dua bencana besar, yaitu pandemi dan perubahan iklim. Bedanya, pandemi seperti ledakan besar yang datang tiba-tiba, sementara perubahan iklim merayap selama beberapa dekade. Jika tidak dimitigasi, perubahan iklim bisa menimbulkan ledakan dengan kerusakan yang lebih besar dan lebih permanen dari pandemi. Itu sebabnya Presiden Biden menamainya “krisis iklim”.

Meski berdampak destruktif, pandemi dan krisis iklim sebenarnya membuka peluang besar secara ekonomi dan bisnis. Contohnya, selama pandemi banyak bisnis seperti aplikasi, e-commerce, packaging, logistik, ekspedisi, makanan beku, kesehatan dan farmasi yang justru melejit. Bisnis packaging dunia misalnya tumbuh 5,5% selama pandemi, diproyeksikan menjadi US$ 1013 milyar pada tahun 2021.

Kuncinya adalah bagaimana Indonesia mampu mengambil peluang tersebut secara maksimal. Jangan sampai dia lewat begitu saja, sehingga kita hanya terkena dampak negatif dari bencana. Mari kita bahas peluang tersebut, dimulai dari vaksinasi.

Vaksinasi

Vaksinasi memang bukan solusi paripurna terhadap pandemi.  Tapi saat ini vaksinasi adalah peluang terbaik dunia untuk mengatasinya. Dengan vaksinasi, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi bisa berjalan sinergis, berbeda dengan lockdown yang secara kesehatan positif tapi secara ekonomi negatif.

Penyebabnya adalah karena perekonomian itu tergantung pergerakan orang. Jika pergerakan terganggu, konsumsi rumah tangga dan investasi juga terganggu. Padahal bagi Indonesia, keduanya menyumbang sekitar 90% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2020, angkanya adalah 89,39%, dengan kontribusi konsumsi 57,66% dan investasi 31,73%. Pemerintah bisa memberi stimulus fiskal, tapi peranan belanja pemerintah hanya 9,29%.

Jika herd immunity tercapai melalui vaksinasi, pergerakan orang bisa dipulihkan tanpa banyak risiko penyebaran virus. Jika herd immunity belum tercapai tapi prosentase penduduk yang divaksin cukup tinggi, penyebaran virus cenderung menurun. Rumah tangga dan pelaku usaha yang sudah divaksin pun lebih konfiden beraktifitas ekonomi, sehingga konsumsi dan investasi mulai pulih. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi.

Bagi mereka yang skeptis terhadap vaksinasi, mari kita lihat data dari Inggris. Inggris memulai vaksinasi tanggal 8 Desember 2020. Pada hari itu terdapat 12.386 kasus COVID-19 dan terus naik hingga mencapai puncaknya sebanyak 68.192 pada 8 Januari 2021. Tapi setelah itu, jumlah kasus di Inggris menurun tajam, menjadi hanya 2.122 pada 24 April 2021. Per 23 April 2021, Inggris sudah memvaksinasi 33,51 juta orang atau 49,36% penduduknya. Hal yang serupa juga terjadi di Israel, di mana 62,11% penduduknya sudah divaksin, dan jumlah kasus hariannya turun drastis dari puncak 11.394 menjadi hanya 82.

Tentu ada faktor lain yang juga berpengaruh. Tapi yang jelas, vaksinasi berhasil!

Itulah sebabnya mengapa vaksin COVID-19 menjadi komoditi strategis global. Inggris dan Uni Eropa sampai bersitegang karenanya. Itu juga alasannya mengapa saya pernah mengapresiasi kerjasama pemerintah dengan Sinovac, Novavax dan sebagainya sebagai langkah yang tepat. Karena, pasokan vaksin bagi Indonesia menjadi lebih terjamin, meski dunia dilanda nasionalisme vaksin.

Dengan terjaminnya pasokan, per 24 April 2021 Indonesia sudah menyuntikkan 18,48 juta dosis vaksin, yang terdiri dari 11,70 juta dosis pertama dan 6,78 juta dosis kedua. Angka ini jauh di atas Singapura (2,21 juta), Australia (1,91 juta), Filipina (1,61 juta), Malaysia (1,26 juta), Thailand (1,1 juta) dan Selandia Baru (0,18 juta). Jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksin penuh mencapai 6,78 juta orang. Ini sekitar 6 juta di atas Singapura (850 ribu orang) dan Malaysia (490 ribu orang). Keempat negara yang lain jauh lebih rendah. Data negara tetangga di atas saya ambil dari ourworldindata.org.

Namun karena besarnya populasi, baru 2,5% penduduk Indonesia yang divaksin penuh, di bawah Singapura (14,5%), di atas Malaysia (1,5%). Melihat pengalaman Inggris dan Israel, kita perlu memvaksin penduduk sebanyak dan sesegera mungkin.

Harus diakui, tidak sedikit yang menyangsikan efikasi CoronaVac (vaksin produksi Sinovac). Benar, efikasinya relatif pas-pasan. Saya malah mengritik keras uji klinis fase 3 CoronaVac yang tidak transparan. Tapi dalam situasi bencana, jika hanya ada angkot untuk mengevakuasi korban, apa kita akan ngotot mencari bus mewah?

Yang penting, kita jangan tergantung pada satu jenis vaksin. Karena itu, riset untuk menemukan vaksin dan obat COVID-19 menjadi kepentingan strategis Indonesia, dengan memanfaatkan kekayaan biodiversitas kita.

Serokonversi

Di medsos banyak beredar cerita tentang orang yang sudah divaksin tapi tetap positif COVID-19. Cerita seperti ini jelas menimbulkan persepsi negatif terhadap vaksinasi. Jika persepsi ini dibiarkan, cakupan vaksinasi berisiko jauh di bawah level herd immunity. Peluang ekonomi dan bisnis dari vaksinasi bisa redup atau bahkan hilang.

Karena itu, edukasi publik soal vaksin ini harus maksimal. Masyarakat perlu diedukasi sesering mungkin bahwa: (1) imunitas dari vaksin muncul paling cepat 14-28 hari setelah suntikan kedua, (2) akan ada sebagian kecil penerima vaksin yang sangat lambat/gagal memiliki imunitas, dan (3) imunitas itu tidak bertahan tahunan.

Rujukan saya untuk butir 1 dan 2 adalah data serokonversi CoronaVac yang dilaporkan oleh Prof. Yanjun Zhang et al dalam “Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in healthy adults aged 18-59 years: a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial” (The Lancet Infectious Diseases, 17/11/2020). Serokonversi adalah periode di mana badan kita mulai memproduksi antibodi pada level yang bisa dideteksi. Untuk butir ketiga, rujukannya dari konsensus ilmiah yang ada sekarang.

Krisis iklim

Pada tanggal 27 Januari 2021 Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menerbitkan Executive Order (EO) nomor 14008 berjudul “Tackling the climate crisis at home and abroad”. EO ini menempatkan krisis iklim di jantung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS. EO ini memberi penekanan terhadap transisi ke energi bersih, dekarbonisasi sektoral, pembiayaan yang sejalan dengan Kesepakatan Paris, dan secara khusus menyoroti pembiayaan batubara. Karena EO ini mengunci “pembiayaan oleh pelaku keuangan AS” dan “pembelian barang/jasa oleh pemerintah AS”, luberan globalnya tidak bisa diabaikan.

Sebagai contoh kita lihat sektor perbankan. Per April 2021, terdapat empat bank terbesar AS, yaitu JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo dan Citigroup, ditambah 2 bank besar lain yang menargetkan emisi karbon nol secara netto. Meski tidak dalam waktu dekat, secara bertahap mereka akan meninggalkan batubara dan pembangkit listrik berbasis batubara. Sikap mereka ini biasanya diikuti oleh perbankan di luar AS. Selain karena faktor imej kelestarian, mereka khawatir debiturnya terkena hambatan ekspor ke AS akibat isu iklim.

Masalahnya, Indonesia jauh tertinggal dalam hal transisi ke energi bersih, dekarbonisasi sektoral, dan pembiayaan yang sejalan dengan Kesepakatan Paris. Untuk energi misalnya, Indonesia sangat tergantung pada batubara dan migas. Sebagai contoh per 2020, pembangkit listrik berbahan bakar fosil di Indonesia mencapai 55.216 Mega Watt (87,4%), di mana batubara menyumbang 31.827 MW (50.4%).

Di sisi lain, ketergantungan swasta dan BUMN Indonesia, termasuk perbankan nasional, terhadap pembiayaan dari AS dan perbankan global ternyata cukup besar. Per Februari 2021, AS memegang US$ 31,37 milyar atau 16,35% dari utang luar negeri swasta, sementara outstanding pinjaman swasta dari perbankan global mencapai US$ 96,75 milyar dolar atau mendekati Rp 1400 triliun.

Jika dianggap tidak serius bertransisi ke energi bersih, Indonesia berisiko terpukul dari dua sisi yaitu sumber pembiayaan swasta dan ekspor.

Sustainability pays

Krisis iklim, atau lebih luas lagi isu kelestarian (sustainability), memang berdampak negatif bagi yang enggan bertransisi. Tapi dia menjadi peluang besar bagi yang mau menerapkannya. Contohnya adalah pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management – SFM).

Selama bertahun-tahun perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dan pulp and papers Indonesia menjadi sasaran kampanye global karena dicap sebagai pelaku deforestasi. Akibatnya, korporasi seperti Disney, Mattel, Xerox dan Woolworths sempat memboikot mereka, sehingga ekspornya anjlok ke titik terendah USD 4,98 milyar pada 2016.

Sebagai respon, sejak dekade 2000-an pemerintah, swasta dan masyarakat sipil bekerja keras memperbaiki kinerja SFM. Hasilnya, pada Desember 2014 perusahaan HTI mulai mendapatkan sertifikat SFM dari IFCC/PEFC. IFCC (the Indonesian Forestry Certification Cooperation) adalah lembaga pengembang dan pemilik skema sertifikasi independen, yang merupakan anggota dari PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification) dari Jenewa, Swiss. PEFC ini merupakan sertifikasi SFM terbesar di dunia. Saya adalah pendiri IFCC dan anggota PEFC Board.

Pada tahun 2015 baru 0.7 juta hektar HTI yang bersertifikat SFM. Angkanya naik drastis menjadi 2.4 juta hektar (2016) dan 3.7 juta hektar (2017). Per hari ini semua HTI yang SFM sudah mendapat sertifikat, dengan luas sekitar 4 juta hektar (74 perusahaan), ditambah 40 perusahaan pengolahan / konsumer akhir.

Dengan SFM ternyata ekspor pulp and papers naik kembali. Sejak 2017, ekspor naik menjadi US$ 6.21 milyar (2017), US$ 7.13 milyar (2018), US$ 7.15 milyar (2019), dan hanya turun 4,4% menjadi USD 6.84 milyar (2020) saat pandemi.

Hemat saya ini tidak lepas dari fakta bahwa banyak sekali korporasi terbesar dunia yang mewajibkan sertifikat SFM (termasuk dari PEFC) sebagai salah satu syarat pembeliannya. Korporasi tersebut antara lain Apple, Johnson & Johnson, Walmart, Nestle, P&G, Samsung, LV, Zara dan banyak lagi. Jadi, sustainabily pays.

 

https://money.kompas.com/read/2021/04/28/200534926/pemulihan-ekonomi-di-tengah-pandemi-dan-krisis-iklim