SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA YAYASAN PEMBANGUNAN BERKELESTARIAN INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation to meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


June 19, 2021

ISU PERUBAHAN IKLIM TENTUKAN MASA DEPAN EKONOMI INDONESIA

 

Rabu 21 Apr 2021 15:16 WIB

 

Oleh : Dradjad Wibowo*

REPUBLIKA.CO.ID, Pada tahun-tahun mendatang, perekonomian global akan semakin ditentukan oleh topik yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals – SDGs). Isu tersebut antara lain terkait aksi-aksi untuk mengatasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam secara lestari, kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan sebagainya.

Kembalinya Amerika Serikat ke dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang termasuk dalam Executive Order 14008 yang diteken Presiden Joe Biden tanggal 27 Januari 2021 semakin membuat krisis iklim dan topik SDGs lainnya berperan sentral dalam percaturan global ke depan. Bahkan, peranan ini bukan hanya terhadap perekonomian dan keuangan global, tapi juga terhadap politik dan keamanan global.

Salah satu isu yang sudah dirasakan berdampak besar bagi Indonesia adalah pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management – SFM). Isu SFM ini sangat berpengaruh terhadap brand image Indonesia di berbagai fora global. Isu ini juga pernah memukul ekspor Indonesia, dengan efek multiplier ekonomi yang tidak kecil. Namun dengan kerja keras berbagai pihak sejak dekade 2000-an, yang melibatkan pemerintah, swasta, dan berbagai unsur masyarakat sipil, secara bertahap Indonesia mampu memperbaiki kinerja dan juga citra terkait SFM.

Saat ini selama empat tahun berturut-turut pada tahun 2017-2020, laju deforestasi di Indonesia terus menurun. Menurut laporan the World Resources Institute (WRI), dalam periode 2002-2020 laju deforestasi di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2016, dengan angka moving average (MA) tiga tahun sebesar 0.78 juta hektar. Namun sejak 2017, angka tersebut turun menjadi 0.66 juta hektar (2017), 0.55 juta hektar (2018), 0.35 juta hektar (2019), dan 0.31 juta hektar (2020). Laporan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan laju deforestasi 2020 sebesar 115 ribu hektar, turun 75% dari tahun 2018/2019 sebesar 462,46 ribu hektar. Indonesia pun disebut WRI sebagai “bright spots of hope for forests” bersama Malaysia. Kinerja positif tersebut diberitakan oleh dua media global terkemuka yaitu the Guardian dan the New York Times.

Dalam implementasi SFM, Indonesia juga menunjukkan kinerja positif. Sebagai contoh untuk hutan tanaman industri (HTI), saat ini terdapat 74 perusahaan HTI dengan luas sekitar 4 juta hektar yang sudah memperoleh sertifikat SFM dari IFCC/PEFC (Lampiran 1). Ini berarti semua HTI yang dibangun sebelum cut of date PEFC, yaitu 31 Desember 2010, sudah mendapat sertifikat. Untuk industri pengolahannya, PEFC/IFCC telah memberikan sertifikat chain of custody (CoC) kepada 40 perusahaan, mulai dari pabrik-pabrik kertas milik grup APP dan April, hingga perusahaan seperti Blibli (untuk tas belanja) dan Gramedia (untuk sebuah lini produk).

IFCC (the Indonesian Forestry Certification Cooperation) adalah lembaga pengembang dan pemilik skema sertifikasi independen, yang merupakan anggota dari PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification) yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. PEFC ini merupakan skema sertifikasi hutan lestari terbesar di dunia. Saat ini sudah lebih dari 320 juta hektar hutan di dunia yang bersertifikat SFM dari PEFC, ditambah lebih dari 20 ribu perusahaan bersertifikat chain of custody (CoC) dari PEFC. Saya adalah anggota PEFC Board.

Banyak sekali korporasi terbesar di dunia yang mewajibkan adanya sertifikat PEFC sebagai salah satu syarat mereka mau membeli produk olahan hasil hutan, mulai dari kayu bangunan, kertas hingga baju. Korporasi tersebut mulai dari yang terbesar di dunia seperti Apple, Johnson & Johnson, Walmart, Nestle, P&G, Samsung hingga LV, Zara dan banyak lagi.

Sebagaimana diketahui, selama 20 tahun lebih HTI dan pulp and papers Indonesia menjadi sasaran kampanye LSM global dan nasional yang menuduh mereka sebagai salah satu faktor utama deforestasi. Akibatnya, korporasi dunia seperti Disney, Mattel, Xerox, Woolworths dan lain-lain sempat memboikot pulp and papers Indonesia, sehingga ekspornya menurun mencapai titik terendah sekitar USD 5 milyar pada 2016 (Lampiran 2). Namun sejak 2017, ekspor tersebut terus naik menjadi USD 7.15 milyar (2019), dan hanya turun 4,4% menjadi USD 6.84 milyar (2020) saat pandemi.

Di sisi lain dari sisi SFM, baru pada Desember 2014 perusahaan HTI mulai berhasil mendapatkan sertifikat SFM dari IFCC/PEFC. Itu sebabnya pada tahun 2015 baru terdapat 0.7 juta hektar HTI yang bersertifikat SFM. Luas ini kemudian naik drastis menjadi 2.4 juta hektar (2016) dan 3.7 juta hektar (2017).

Yang menarik, setelah semakin banyak HTI yang berhasil mencapai SFM, dan semakin banyak pabrik bubur kertas dan kertas yang mendapatkan sertifikat, ternyata ekspor Indonesia naik kembali.  Peningkatan ekspor tersebut juga terjadi bersamaan dengan penurunan laju deforestasi, yaitu tahun 2017-2020.

Fakta ini menunjukkan kuatnya komitmen dan kinerja dari pemerintah, pelaku usaha HTI dan pulp and papers, dan para stakeholders dalam mewujudkan SFM di Indonesia. Karena upaya mewujudkan SFM memerlukan investasi yang besar, transformasi budaya dan manajemen perusahaan yang signifikan, serta kerja keras dari banyak pihak, tidak lah berlebihan jika dikatakan pencapaian SFM, yang dibuktikan dengan sertifikat IFCC/PEFC, berkontribusi penting terhadap kinerja ekspor di atas.

Kinerja di atas tentu sangat menunjang kontribusi ekonomi dari HTI dan pulp and papers. HTI dewasa ini menyediakan lapangan kerja langsung 20-25 ribu orang dan 2 juta tidak langsung. Sementara pulp and papers menyerap 260 ribu tenaga kerja langsung dan 1,1 juta tidak langsung. Belum lagi kontribusinya terhadap penerimaan pajak pusat dan daerah, pembangunan daerah, dan pengembangan masyarakat sekitar hutan dan industri.

Karena itu, saya mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM, untuk semakin meningkatkan kinerja terkait dengan pengelolaan hutan lestari, maupun industri pengolahan dan perdagangan produk olahan hutan lestari oleh para pelaku usaha. Contoh kongkretnya, pelaku mebel dan kerajinan perlu dibantu agar kayunya berasal dari hutan lestari sehingga mudah menembus pasar ekspor. Perhutanan sosial bisa didorong agar mendapatkan sertifikat SFM, sehingga produknya bernilai tambah semakin tinggi.

Korporasi besar Indonesia yang memakai produk olahan hasil hutan juga perlu sadar, mereka tidak bisa lagi lalai terhadap isu SFM. Percaya saya, di masa depan anda akan ditinggalkan pasar jika tidak peduli kelestarian. Trust me, sustainabily pays.

*) Penulis adalah Ketua Umum IFCC, Anggota PEFC Board Ketua Pembina SDI, Ekonom Senior Indef,  Ketua Dewan Pakar PAN

 

Dradjad: Tak Usah Berlebihan Menilai Vaksin Nusantara

 

Sabtu 17 Apr 2021 11:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Indef Dradjad Wibowo meminta agar tidak mengambil sikap berlebihan terhadap vaksin sel dendritik atau dikenal sebagai vaksin nusantara. Baik menilai seolah vaksin nusantara itu hebat  sekali atau jelek sekali.

“Kita biarkan riset ilmiah untuk menjawabnya,” kata ekonom yang sedang mengkaji covid-19 dari perspektif ekonomi ini, Sabtu (17/4).

Menurut Dradjad silakan saja riset vaksin Nusantara dilakukan, tapi harus disikapi dengan objektif. Jika memang hasilnya bagus harus disampaikan bagus. Kalau hasilnya secara ilmiah jelek ya harus disampaikan jelek.

“Yang saya minta adalah posisi objektif dari semua kalangan terhadap inovasi-inovasi ini,” ungkap Dradjad.

Dradjad mengatakan menemukan informasi temukan di
Good Clicicl Practice Network. Disebutkan bahwa baru akan mulai fase adaptif I, II, yang dilakukan Aivita Biomedical, yang dimulai pada Februari 2021. Nanti selesainya Februari 2022.

“Tapi melihat dari yang dilakukan Aivita Biomedical, sebenarnya vaksin ini masih lama,” kata Dradjad.

Dradjad mengatakan menjamin ketersediaan vaksin dan obat untuk mengatasi pandemi Covid-19, adalah kebutuhan mutlak. Hal ini karena Covid-19 bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga ekonomi dan pertahanan dan keamanan nasional. “Jadi sudah sangat strategis bagi kepentingan nasional,” kata Dradjad.

Dicontohkannya, di sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, sangat tergantung pada pergerakan orang. Jika pergerakan orang terganggu karena covid, terutama investor, pebisnis, rumah tangga konsumen, maka ekonomi akan terganggu.

Dalam hal pertahanan keamanan, lanjut Dradjad, vaksin dan obat covid-19, sudah menjadi ‘senjata’ dalam percaturan politik global. Jika Indonesia tidak mempunyai ketersediaan vaksin dan obat yang cukup, maka Indonesia akan tergantung pada negara lain, sehingga kepentingan nasional sangat rawan terhadap pengaruh dari berbagai negara lain.

Jadi untuk menjaga agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan baik, dan dari sisi strategis pertahanan keamanan nasional bisa independen, menurut Dradjad, Indonesia harus all out untuk urusan ketersediaan vaksin dan obat.

Dradjad menilai langkah pemerintah melakukan kontrak dengan sinovac sudah tepat. Hal penting adalah Indonesia bisa segera melakukan vaksinasi. Banyak negara yang tidak bisa vaksinasi.

Namun Dradjad mengingatkan langkah ini masih jauh dari mencukupi. Hal ini karena dampak positif vaksin ini terhadap imunitas orang bukan beberapa tahun. Artinya, orang yang sudah divaksin atau penyintas akan memerlukan vaksin lagi setelah beberapa waktu. Sehingga kebutuhan akan vaksin ini akan terus menerus ada.

Di sisi lain, lanjut Dradjad, Indonesia juga harus mengupayakan ada obat, sehingga covid-19 nantinya akan seperti flu biasa. “Jadi kalau orang sakit dikasih obat ya sembuh, seperti penyakit-penyakit biasa,” paparnya.

Agar ini bisa terwujud, menurut Dradjad, syarat mutlaknya adalah riset. Indonesia harus investasi besar dalam hal riset. Karena itulah, Dradjad mendukung semua riset untuk Indonesia bisa memiliki vaksin sendiri.

Diungkapkan Dradjad, saat ini sudah ada upaya vaksin merah putih. Vaksin ini harus dipercepat, dana maupun fasilitas perlu disiapkan. Termasuk, lanjut Dradjad, vaksin yang berbasis sel dendritik atau dikenal sebagai vaksin nusantara. Terhadap inovasi ini, kata Dradjad, sebaiknya tidak diambil sikap berlebihan. Baik seolah vaksin ini hebat ataupun vaksin jelek sekali.

https://republika.co.id/berita/qror25318/dradjad-tak-usah-berlebihan-menilai-vaksin-nusantara

 

 

Kepentingan Terancam, Pengadaan Vaksin Harus All Out

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia disarankan harus all out untuk urusan ketersediaan vaksin dan obat Covid-19. Hal ini karena   Covid-19 bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga ekonomi dan pertahanan dan keamanan nasional.

Ekonom Indef, Dradjad Wibowo mengatakan menjamin ketersediaan vaksin dan obat untuk mengatasi pandemi Covid-19, adalah kebutuhan mutlak. Hal ini karena Covid-19 bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga ekonomi dan pertahanan dan keamanan nasional. “Jadi sudah sangat strategis bagi kepentingan nasional,” kata Dradjad dalam perbincangan dengan Repubika.co.id, Sabtu (17/4).

Dicontohkannya, di sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, sangat tergantung pada pergerakan orang. Jika pergerakan orang terganggu karena covid, terutama investor, pebisnis, rumah tangga konsumen, maka ekonomi akan terganggu.

Dalam hal pertahanan keamanan, lanjut Dradjad, vaksin dan obat covid-19, sudah menjadi ‘senjata’ dalam percaturan politik global. Jika Indonesia tidak mempunyai ketersediaan vaksin dan obat yang cukup, maka Indonesia akan tergantung pada negara lain, sehingga kepentingan nasional sangat rawan terhadap pengaruh dari berbagai negara lain.

Jadi untuk menjaga agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan baik, dan dari sisi strategis pertahanan keamanan nasional bisa independen, menurut Dradjad, Indonesia harus all out untuk urusan ketersediaan vaksin dan obat.

Pembina Pembina Sustainable Development Indonesia (SDI) ini  menilai langkah pemerintah melakukan kontrak dengan sinovac sudah tepat. Hal penting adalah Indonesia bisa segera melakukan vaksinasi. Banyak negara yang tidak bisa vaksinasi.

"Memang efikasinya sinovac ini relatif rendah dibanding vaksin moderna, tapi kalau saya ibaratkan kalau kita belum bisa mendapatkan mobil kebakaran yang bagus, sementara yang tersedia baru tong air, mau gak mau itu yang kita pakai. Ini supaya kita bisa mengurangi kobaran apinya,” papar Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Sinovac, kata Dradjad, memang bukan vaksin covid terbaik. Tapi yang penting adalah yang sudah ada dipakai lebih dulu. Sehingga dari sisi ekonomi maupun pertahanan dan keamanan dan kepentingan strategis, Indonesia bisa mengurangi dampak negatif pandemi covid 19.

Namun Dradjad mengingatkan langkah ini masih jauh dari mencukupi. Hal ini karena dampak positif vaksin ini terhadap imunitas orang bukan beberapa tahun. Artinya, orang yang sudah divaksin atau penyintas akan memerlukan vaksin lagi setelah beberapa waktu. Sehingga kebutuhan akan vaksin ini akan terus menerus ada.

Di sisi lain, lanjut Dradjad, Indonesia juga harus mengupayakan ada obat, sehingga covid-19 nantinya akan seperti flu biasa. “Jadi kalau orang sakit dikasih obat ya sembuh, seperti penyakit-penyakit biasa,” paparnya.

Agar ini bisa terwujud, menurut Dradjad, syarat mutlaknya adalah riset. Indonesia harus investasi besar dalam hal riset. Karena itulah, Dradjad mendukung semua riset untuk Indonesia bisa memiliki vaksin sendiri.

Diungkapkan Dradjad, saat ini sudah ada upaya vaksin merah putih. Vaksin ini harus dipercepat, dana maupun fasilitas perlu disiapkan. “Saya dengar ada beberapa kesulitan krusial, itu harus kita atasi agar vaksin merah putih bisa segera selesai fase uji klinisnya,” kata Dradjad.

Termasuk, lanjut Dradjad, vaksin yang berbasis sel dendritik atau dikenal sebagai vaksin nusantara. Terhadap inovasi ini, kata Dradjad, sebaiknya tidak diambil sikap berlebihan. Baik seolah vaksin ini hebat ataupun vaksin jelek sekali.

Terkait dengan obat covid, Dradjad mengatakan Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang luar biasa. Dradjad yakin dari biodiversitas ini ada material yang bisa dijadikan obat. “Hanya kita harus kerja keras, rajin mencari, melakukan riset, memfasilitasi riset,” kata Dradjad.

Jika Indonesia bisa menemukan obat covid-19, maka itu akan menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan strategis, pertahanan keamanan yang luar biasa besar. Karena obat ini akan dibutuhkan oleh semua orang di dunia.

https://republika.co.id/berita/qroq9e318/kepentingan-terancam-pengadaan-vaksin-harus-all-out

 

Article List