SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA YAYASAN PEMBANGUNAN BERKELESTARIAN INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation to meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


December 04, 2022

Pemerintah Perlu Realistis Soal BPJS Kesehatan

Pemerintah Perlu Realistis Soal BPJS Kesehatan.

Dradjad H. Wibowo

Ekonom, mantan Ketua DISK - BIN


1. Kemarin MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Berarti sudah dua kali kenaikan iuran yang ditetapkan oleh Presiden dibatalkan atau ditolak oleh lembaga negara lain. Sebelumnya, kenaikan iuran sebesar 30% yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016 ditolak oleh DPR.

Lengkap sudah. Rakyat banyak menentang. Lembaga legislatif menolak. Sekarang MA sebagai lembaga pengemban kekuasaan yudikatif tertinggi juga membatalkan.

2. Sebenarnya ada solusi lain yang juga sudah dibahas kabinet periode lalu dan lingkaran Istana Presiden. Itu sebabnya di berbagai acara live di TV saya katakan ada solusi untuk mengatasi defisit BPJS tanpa harus menaikkan iuran, dan tidak membebani APBN.

Bukan hanya itu. Solusi ini juga bisa dijadikan bagian dari cara mengatasi ambruknya keuangan Jiwasraya.

3. Tidak etis bagi saya mengungkapkan secara rinci proses pembahasan solusi tersebut. Ini karena saya pernah menjadi Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) BIN di bawah Kepala BIN Sutiyoso.

Yang bisa saya sampaikan adalah, solusi tersebut didasari premis bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan ditolak rakyat secara luas. Sekarang premis tadi terbukti.

Dasar hukum dari solusi tersebut sangat kuat. Selain UU dan peraturan perundangan di bawahnya, secara spesifik solusi di atas merujuk pada Perpres Nomor 111 Tahun 2013 pasal 25 ayat 1 huruf j yang berbunyi:

"Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakn diri sendiri".

Merokok termasuk ke dalam kategori butir j. Jadi seharusnya penyakit akibat merokok tidak dijamin pelayanan kesehatan (yankes)-nya. Faktanya, yankes karena penyakit ini justru banyak menyedot dana BPJS. Saya pribadi tidak mempunyai estimasinya. Tapi berbagai pihak menyebut angka 20-30%.

4. Karena para perokok yang sakit itu seharusnya tidak dijamin oleh BPJS, maka mereka perlu dibebani sebuah premi atas setiap batang rokok yang mereka konsumsi. Premi ini ditambahkan langsung ke harga rokok dan dibayarkan ke perusahaan asuransi BUMN, dalam hal ini Jiwasraya. Kenapa? Karena premi ini bisa dilihat sebagai sebuah "asuransi" yang memenuhi bidang kerja Jiwasraya.

Kenapa tidak langsung ke BPJS? Karena kita harus memegang teguh prinsip bahwa BPJS tidak menjamin yankes bagi penyakit akibat merokok.

Jadi jika perokok sakit, maka yankesnya dibebankan ke premi ini. Perokok tidak menggerogoti BPJS. Tapi jika sakit, mereka sudah mempunyai "asuransi".

5. Pada tahun 2016 itu ada menteri yang menolak konsep ini karena dinilai sebagai "asuransi perokok". Saya juga anti rokok, tapi apakah perokok itu bukan rakyat yang perlu diperhatikan juga yankes-nya? Itu penolakan yang konyol dan menteri tersebut juga gagal mengatasi defisit BPJS.

6. Solusi ini berbeda dengan cukai rokok. Cukai adalah instrumen penerimaan APBN, dan dananya masuk ke Kemenkeu. Dana tersebut dipakai untuk semua pos belanja APBN.

Premi bersifat spesifik. Perokok membayar sendiri beban yankes-nya.

7. Bagaimana hitungannya? Ada beberapa simulasi premi senilai 10, 15 dan 20%. Estimasi dana yang terkumpul antara Rp 28-57 triliun setahun. Jadi bisa menutup beban yankes BPJS untuk penyakit akibat merokok, serta ada surplus bagi keuangan Jiwasraya.

Solusi di atas secara politis lebih realistis dan secara keuangan layak. Hanya segelintir menteri saja yang memilih menaikkan iuran BPJS. Secara etika, mereka seharusnya mundur. Karena, Presiden dipermalu, dan solusi mereka ditolak rakyat, legislatif dan yudikatif.


Bogor, 10 Maret 2020

Artikel ini dimuat pada :

https://m.republika.co.id/berita/q6yl8f318/kenaikan-bpjs-ditolak-perokok-diusulkan-bayar-premi-sendiri

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/pemerintah-perlu-realistis-soal-bpjs-kesehatan/

https://finance.detik.com/moneter/d-4933635/ekonom-usul-penyakit-akibat-rokok-tak-ditanggung-bpjs-kesehatan

 

Tentang Pertumbuhan Ekonomi (PE) 5% “Ndasmu”.

Tentang Pertumbuhan Ekonomi (PE) 5% “Ndasmu”.

Dradjad Wibowo

“Itu wujud kejengkelan Prabowo kepada narasi yang dipakai pemerintah bahwa PE 5% itu hebat. Sudah termasuk tertinggi di G20.

Mari lihat sejarah mulai Orde Baru. Pertanyaan saya, dengan pengecualian masa krisis ekonomi dan pemulihannya (1998-2004), kapan Indonesia puas dan bangga dengan 5%? Tidak pernah!

Selama tiga dekade lebih kepemimpinan pak Harto, hanya 4 kali PE Indonesia berada di bawah 5%. Yaitu tahun 1975, 1983, 1985 dan 1987. Itu pun, pada tahun 1975 dan 1987 angkanya 4,98% dan 4,93%.

Kecuali keempat tahun tersebut, PE Indonesia selalu di antara 5-10%. Bahkan ketika apes mendekati 5% pun, angkanya masih di atas 5,5%. Frekwensi terbanyak PE berada pada 6%-9%.

Pada tahun 1968 PE Indonesia sempat dua-dijit, yaitu 10,92%. Setelah itu kita tidak pernah lagi dua-dijit, hanya pada tahun 1980 pernah 9,88%.

Selama masa krisis dan pemulihannya, angka 5% tergolong mewah. Maklum kita harus pulih dari PE yang minus 13,13% pada tahun 1998. Itu sebabnya periode ini perlu dikecualikan.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, Indonesia pun selalu berusaha mencapai PE yang tinggi. Tidak pernah angka 5% dianggap hebat.

Kenapa kita memerlukan PE cukup tinggi? Salah satu alasannya adalah untuk menampung pertambahan pencari kerja baru. Rasio penciptaan kerja yang wajar adalah sekitar 300-400 ribu tambahan orang bekerja per 1% PE. Itu berdasarkan pengalaman historis sejak masa pak Harto. Jika rasionya naik ke 500 ribu, sebenarnya sudah aneh. Tapi masih sedikit bisa ditolerir mengingat besarnya peranan sektor informal.

Pertumbuhan yang terlalu tinggi ada ekses negatifnya. Ekonomi Indonesia dikenal cepat panas. Pertumbuhan yang tinggi sering diikuti inflasi yang tinggi pula, sehingga menggangu stabilitas makro.

Itu sebabnya, konsensus tidak tertulisnya adalah kita harus mengejar PE sekitar 6-7%. Itu angka yang cukup untuk menyediakan lapangan kerja, pendapatan per kapita rakyat meningkat cukup memadai, sementara inflasi terkendali, demikian juga dengan nilai tukar Rupiah dan suku bunga.

Dengan kata lain, terjadi keseimbangan antara Pertumbuhan, Pemerataan dan Stabilitas. Dugaan saya, ketika pak Jokowi menjanjikan PE 7%, tidak lepas dari pertimbangan di atas.

Sekarang tiba-tiba PE 5% ini dinarasikan sebagai sudah hebat. Masyarakat diminta puas dengan 5%. Jangan karena gagal 7% lalu masyarakat dicekoki dengan narasi ini.

Seharusnya yang dilakukan adalah, ayo kita cari cara bersama-sama mencapai PE 6-7% tersebut.


Artikel ini dimuat :

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4501807/bpn-umpatan-ndasmu-wujud-kejengkelan-prabowo

https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/09/ppo2f3318-penjelasan-bpn-tentang-pernyataan-ndasmu-dari-prabowo

https://m.suarasurabaya.net/app/roadtoistana/detail/2019/219201-BPN-Prabowo-Sebut-Pertumbuhan-Ekonomi-Ndasmu-Karena-Jengkel-

 

Mengamankan Harga Pangan? BISA! Asal Tidak Disetir oleh Raja Impor dan Mafia Pangan.

Dradjad H. Wibowo (23/2/2019)

 

Pada tanggal 22/2/2019 di CSIS Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyindir tekad Prabowo menurunkan harga pangan bagi emak-emak. Setelah itu di media online, anggota TKN silih berganti “menghantam” tekad Prabowo tersebut.

Saya maklum saja. Karena selama 4 tahun, pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal mengamankan harga pangan dengan benar. Harga sering melonjak-lonjak. Sementara senjata andalan pemerintah untuk menurunkannya adalah impor, impor dan impor.

Untuk beras, Presiden Jokowi bahkan jauh lebih banyak mengimpor dibanding Presiden SBY. Rata-rata impor beras beliau adalah 1,174 juta ton/tahun, sementara Presiden SBY hanya 0,902 juta ton/tahun. Angka ini saya hitung mulai pada hari ketika masing-masing beliau memerintah.

Apakah kita bisa memutus lingkaran setan dari gejolak harga pangan dan impor? Baik pada tingkat konsumen maupun produsen? Jawabnya, sangat bisa. Salah satu syaratnya, kita perlu sebuah kebijakan harga pangan di mana negara hadir di pasar. Perlu ada keberpihakan dari negara.

Keberpihakan dan kehadiran negara itulah salah satu perbedaan visi yang mendasar antara mas Prabowo dengan pak Jokowi. Prabowo mempunyai keberpihakan yang sangat kuat kepada petani, peternak, petambak, nelayan, maupun kepada konsumen termasuk emak-emak. Prabowo tulus dan serius dalam menurunkan harga pangan bagi rakyat, sekaligus menjamin harga jual yang layak bagi produsen.

Apakah mas Bowo bisa mewujudkannya? Sangat bisa. Dalam pidato tanggal 8 Februari 2019, Prabowo menyebut salah satu langkahnya adalah dengan memangkas keuntungan.

Keuntungan dan marjin tata niaga pangan itu sering terlalu tinggi. Apalagi untuk pangan eks impor. Kita lihat beras ex-Vietnam sebagai contoh. Saya ambil beras dengan tingkat pecah 5-25%, kadar air 14% dan spesifikasi lain yang masuk kualitas beras medium.

Setelah ditambah biaya pengapalan, asuransi, gudang di Jakarta, dan biaya lainnya, jatuhnya sekitar Rp 6000/kg. Di pasar harganya bisa mendekati Rp 10000/kg, bahkan pernah Rp 11000/kg. Edan kan marjinnya.

Gula juga demikian. Ekonom senior Rizal Ramli dan Faisal Basri sering mengungkapkannya. Hitungan saya, bagi importir dengan kuota 100 ribu ton saja, keuntungan sebesar Rp 400 milyar itu sangat mudah. Edan tidak?

Telur dan ayam? Sama edannya. Ada mafia yang memainkan harga DOC (day-old chicken), pakan, telur dan daging ayam. Menurut Bloomberg 12 Februari 2019, antara Januari 2018-Januari 2019 saja harga DOC melonjak 40% lebih. Harga saham raksasa peternakan di Indonesia meroket 65-140% pada 2018. Raksasa peternakan pesta keuntungan, peternak dan emak-emak kelabakan.

Marjin yang edan-edanan itulah yang akan dipangkas oleh Prabowo. Kenapa Presiden Jokowi tidak bisa? Ya silakan tanya Menteri Perdagangan dan Menteri terkait. Silakan tanya pemerintah berpihak kepada siapa. Silakan cek siapa saja raja-raja impor dan mafia pangannya.

Dalam debat kedua, Prabowo mengatakan, benar bahwa efek industri 4.0 bagi petani itu penting. Tapi bagi saya (Prabowo), lebih penting lagi memastikan harga yang layak bagi petani / produsen, serta harga yang murah bagi konsumen. Itulah esensi kebijakan harga pangan Prabowo-Sandi.

Tentu harus ada dukungan kebijakan yang lain. Misalnya, perlu penguatan pengelolaan stok pangan nasional. Bulog harus dibersihkan dari koruptor, ditambah bujetnya, ditambah gudangnya dan sebagainya. Demikian juga dengan PTPN komoditas gula.

Di sisi lain, peningkatan produksi pangan nasional harus menjadi prioritas dan dilakukan secara masif. Kebijakan harga pangan di atas adalah insentif yang sangat penting bagi produsen. Selain itu, investasi untuk sarana dan prasarana produksi pertanian harus digenjot. Inovasi pertanian juga perlu diberi imbalan oleh negara. Intinya, keberpihakan negara kepada sektor pertanian harus kuat.

Kenapa Prabowo dan Sandi bisa bebas mengambil kebijakan harga di atas? Ya karena mereka tidak berhutang budi kepada raja-raja impor dan mafia pangan yang menghancurkan harga di produsen dan meroketkan harga di konsumen. Itu kuncinya!

Versi yang lebih ringkas dari tulisan ini dimuat dalam:

https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/23/155310126/jawab-sindiran-luhut-soal-harga-pangan-ini-penjelasan-bpn-prabowo

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4440340/prabowo-mau-turunkan-harga-telur-timses-mas-bowo-tulus

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4440441/timses-prabowo-beberkan-jurus-pangkas-harga-telur

 

Article List