SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA YAYASAN PEMBANGUNAN BERKELESTARIAN INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation to meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


December 04, 2022

Tes COVID-19 Lambat dan Minim, Indonesia Mutlak Harus Punya Obat dan Vaksin Sendiri

 

Tes COVID-19 Lambat dan Minim, Indonesia Mutlak Harus Punya Obat dan Vaksin Sendiri

Dradjad H. Wibowo
Ketua Dewan Pakar PAN
Ekonom Senior Indef


Saya sering sampaikan betapa krusialnya tes COVID-19 yang masif dan cepat. Kasus baru-baru ini di Ciseeng, Kabupaten Bogor adalah contoh alasannya.

Salah satu warga Ciseeng meninggal, diduga jantung. Mungkin karena gejala klinisnya, dokter melakukan tes swab. Pada hari ke-8 setelah pemakaman baru diketahui almarhum positif corona. Padahal pemakaman terlanjur dilakukan tanpa prosedur COVID-19. Keluarga dan tetangga sekampung juga tahlilan. Mereka sekarang menjadi ODP.

Di Ciseeng Bogor yang dekat sekali dengan Jakarta perlu 8 hari. Bagaimana dengan daerah lain yang jauh?

Hanya karena lambatnya tes, banyak sekali orang yang bisa tertular. Termasuk tentunya dokter, perawat dan tenaga non-medis rumah sakit.

Jadi sekali lagi, tes tes dan tes. Sebanyak mungkin, secepat mungkin.

Dengan kinerja tes seperti itu, jumlah pasien COVID-19 di Indonesia bisa banyak sekali. Kecuali, ada mu’jizat dari Allah, entah melalui panas dan hujan, atau rahasia-Nya yang lain.

Repotnya, kapasitas pelayanan kesehatan kita pun sangat terbatas. Jumlah dan kualitas ruang isolasi, APD, ventilator dan sebagainya terbatas.

Karena itu, sangat mutlak bagi Indonesia untuk punya obat dan vaksin sendiri. Ini harga mati.

Indonesia tidak bisa mengandalkan vaksin dari negara lain. Jumlah penduduk dunia saat ini hampir 7,8 milyar. Permintaan global terhadap vaksin corona akan berjumlah milyaran.

Negara maju penemu vaksin tentu lebih memrioritaskan warganya. Harganya pun bisa mahal. Padahal minimal 163 juta penduduk Indonesia harus divaksinasi untuk mencapai herd immunity.

Itu baru vaksin SARS-CoV-2.  Dengan kecepatan mutasi berbagai virus corona, bisa jadi diperlukan beberapa jenis vaksin dan obat.

Jangan lupa, saat ini sebagian ilmuwan sudah memikirkan bagaimana lanskap global paska corona atau AC (after coronavirus). Misalnya, otomasi dan robotisasi akan semakin menguasai proses produksi.

Pelayanan kesehatan, farmasi, biologi, industri alat kesehatan, asuransi kesehatan dan bisnis terkait lainnya akan semakin penting.

Di sisi lain, Indonesia kaya biodiversitas sebagai bahan obat dan vaksin. Ini keunggulan komparatif kita, yang selama ini sering dirusak tidak lestari.

Mengenai obat, Indonesia sudah ikut Solidarity Trial-nya WHO. Ada 4 obat yang dicoba, yaitu remdesivir, klorokuin atau hidroksiklorokuin, kaletra (kombinasi lopinavir + ritonavir) dan kaletra + interferon beta.

Indonesia lebih banyak memakai klorokuin. Saya belum tahu bagaimana efeknya terhadap tingkat fatalitas COVID-19. Jika obat lain ternyata lebih efektif, tentu Indonesia harus impor lagi.

Jadi, mempunyai obat dan vaksin sendiri itu sinergi kebijakan kesehatan dan ekonomi yang sangat mendesak. Karena itu saya usul, sediakan dana yang besar bagi penemuan dan produksi obat dan vaksin. Gerakkan BUMN kesehatan dan farmasi, berbagai riset berbasis biologi, para ilmuwan berbagai cabang biologi, dokter peneliti dan sebagainya.

Jika kita bisa menekan wabah ini, apalagi mampu memanfaatkan peluang di balik wabah, kepercayaan terhadap perekonomian kita akan cepat pulih.

 

Artikel ini dimuat Pada :

https://m.republika.co.id/berita/q8rfku318/kasus-ciseeng-dinilai-bukti-kita-harus-punya-obat-sendiri

https://www.vivanews.com/berita/nasional/45414-pemerintah-diminta-biayai-penelitian-cari-obat-vaksin-covid-sendiri

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/tes-covid-19-lambat-dan-minim-indonesia-mutlak-harus-punya-obat-dan-vaksin-sendiri/

http://suarapemred.co/news/nasional/read/82762/dradjad.tes.covid.19.lambat.dan.minim..indonesia..harus.punya.obat.dan.vaksin.sendiri

https://republika.co.id/berita/qdd9ii318/indonesia-mutlak-harus-punya-obat-dan-vaksin-sendiri

 

 

 

 

Potong Birokrasi atau Desentralisasikan Tes Korona

 

Potong Birokrasi atau Desentralisasikan Tes Korona

Dradjad H. Wibowo
Ketua Dewan Pakar PAN
Ekonom Senior Indef

 

 

Jumat 10 April Jakarta mulai menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Daerah lain juga meminta / menimbang mengajukan PSBB.

Tujuan PSBB adalah menekan penyebaran SARS-CoV-2 dari satu orang ke orang lain. Efektifkah?  Berikut ini dua titik lemah yang harus diatasi segera:

1. Kita tidak tahu dengan pasti berapa sebenarnya jumlah kasus positif korona di Jakarta dan Indonesia.  Dengan sangat minimnya jumlah tes, tentu ada sejumlah kasus yang tidak terdeteksi, entah berapa jumlahnya.

Sebagai indikasi, banyak sekali jenazah yang dimakamkan dengan prosedur COVID-19 di Jakarta, yang belum diketahui positif tidaknya. Hal yang sama bisa terjadi di daerah lain.

2. Aktifitas warga Jakarta sejak Senin 6 April terlihat masih terlalu tinggi untuk pengendalian wabah. Di daerah lain juga sama.

Tanpa tahu berapa, siapa dan di mana orang yang positif korona, sementara aktifitas penduduk masih tinggi, bagaimana bisa memotong penularan?

Jadi langkah awalnya memang deteksi dini. Tes, tes dan tes. Sebanyak mungkin, secepat mungkin.

Sayangnya, selain terlalu sedikit, tes ini justru sangat lambat. Itu salah satu keluhan Gubernur Ridwan Kamil.

Jangan dikira tes korona yang terlalu sedikit dan lambat tidak berdampak besar terhadap perekonomian. Justru dampaknya sangat besar. Dia menjadi pintu pertama, apakah wabah akan terkendali atau meledak.

Jika program tes berhasil, diikuti disiplin masyarakat dan pelayanan kesehatan yang bagus, wabah berpeluang dikendalikan. Aktifitas ekonomi dan bisnis bisa berputar kembali. Jika wabah meledak, lihat saja bagaimana Lombardia Italia.

Selain itu, tes yang cepat juga sangat penting bagi perawatan pasien. Jangan lupa, tingkat fatalitas kasus COVID-19 di Indonesia tergolong tinggi. Kita sudah kehilangan banyak SDM unggul. Mulai dari dokter/perawat, akademisi, pilot, birokrat senior hingga pengusaha sukses seperti di Semarang. Kerugian ekonominya tidak terhitung.

Sayangnya prosedur pemeriksaan yang diatur dalam Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/182/2020 tanggal 16 Maret 2020 cenderung sentralistis dan birokratis.

Keputusan positif tidaknya satu spesimen hanya di tangan Balitbangkes bersama Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Rute yang harus dilalui spesimen pun panjang. Yaitu, dari rumah sakit rujukan ke laboratorium pemeriksa, lalu ke Laboratorium Pusat Penyakit Infeksi Prof Dr Oemijati, lalu ke pimpinan Balitbangkes dan Ditjen P2P, baru kembali ke Dinkes, terus ke rumah sakit rujukan. Jika spesimen berasal dari RS non-rujukan, apalagi puskesmas, jalurnya lebih panjang lagi.

Contohnya, spesimen dari Sulut harus dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, lalu mengikuti jalur panjang di atas. Berapa waktu yang habis dalam perjalanan?

Belum lagi, Kepmenkes di poin 8 mengatur, seluruh pembiayaan pemeriksaan dibebankan ke DIPA masing-masing laboratorium. Lha anggaran mereka cekak, biaya tes mahal, lalu mereka bisa nge-tes berapa banyak dan berapa cepat?

Kementerian BUMN baru saja mendatangkan 18 unit Roche LightCycler dan 2 MagNa Pure LC. Keduanya alat RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) yang berstandar dunia. Ke-20 alat itu akan disebar ke RS BUMN di berbagai provinsi.

Langkah di atas patut diapresiasi. Tapi jika spesimennya dan keputusannya terhambat birokrasi, alat di atas kurang maksimal perannya.

Karena itu, potong birokrasi tes RT-PCR COVID-19 ini. Jika perlu, lakukan desentralisasi pemeriksaan. Beri pemerintah daerah anggaran COVID-19 yang cukup. Jangan beban PSBB ditimpakan ke daerah, tapi anggaran COVID-19 tersentralisasi.

Kemenkes mengoordinasikan dan mengontrol kualitas pemeriksaan.  Kita perlu cepat. Jangan birokratis di tengah ancaman wabah.

https://republika.co.id/berita/q8iprs318/dradjad-potong-birokrasi-pemutusan-status-terpapar-covid19

https://republika.co.id/berita/q8igv1318/ini-hal-yang-bisa-ganggu-kesuksesan-psbb-covid19

http://suarapemred.co/news/nasional/read/82743/dradjad.potong.birokrasi.atau.desentralisasikan.tes.korona

https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/04/10/potong-birokrasi-atau-desentralisasikan-tes-corona

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/dradjad-potong-birokrasi-atau-desentralisasikan-tes-covid-19/

http://brt.st/6x2l

https://www.vivanews.com/berita/politik/44754-politikus-pan-jika-corona-meledak-lihat-saja-italia?medium=autonext

https://republika.co.id/berita/qdd973318/potong-birokrasi-atau-desentralisasikan-tes-korona

 

 

 

Catatan PSBB dan Rancangan Perppu 1/2020

Catatan PSBB dan Rancangan Perppu 1/2020.

Dradjad H Wibowo

Ekonom Senior Indef

Pendiri SDI

Ketua Dewan Pakar PAN


Menghadapi wabah COVID-19, pemerintah memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai UU 6/2018. Jika gagal, darurat sipil sesuai Perppu 23/1959 menjadi opsi pamungkas. Lockdown (karantina wilayah) tidak ada. Keputusan ini langsung memicu kontroversi publik, terutama dari sisi hukum tata negara dan politik.

Pemerintah juga menyiapkan Rancangan Perppu No. 1/2020 terkait keuangan negara, stabilitas keuangan, dan perekonomian. Selain itu, ada tambahan anggaran Rp 405,1 triliun, termasuk Rp 75 triliun untuk kesehatan.

Saya tidak akan ikut perdebatan hukum dan politiknya. Saya akan fokus pada bidang kesehatan dan ekonomi. Karena memang negara perlu fokus ke program kesehatan sebagai ujung tombak, diintegrasikan dengan program pemulihan ekonomi nasional.

Dari sisi kesehatan, ada dua hal super-krusial yang harus dilakukan cepat. Yaitu: (1) pemutusan transmisi (penularan) SARS-CoV-2, dan (2) perawatan kesehatan bagi pasien COVID-19.

PSBB dan karantina sebenarnya bertujuan sama, yaitu memutus transmisi virus dengan cara “merampas” hak penduduk berinteraksi. Bedanya lebih pada skala “perampasan hak” tersebut, serta pada kewenangan versus kewajiban negara.

Keduanya bisa jebol jika ada satu saja titik lemah dari sudut kesehatan. Darurat sipil pun sama.

Sebagai contoh, deteksi dini yang dilanjutkan dengan isolasi pasien dan identifikasi / isolasi kontak adalah tahap awal yang sangat penting dalam memutus transmisi virus. Karena itu, jumlah tes SARS-CoV-2 harus dilipatgandakan secepat mungkin. Per senin 30 Maret, jumlah tes di Indonesia masih sangat sedikit, baru 6534.

PSBB, karantina, bahkan darurat sipil pun sulit berhasil jika jumlah tes korona sangat minim. Penyebabnya, banyak kasus positif yang tidak terdeteksi yang bisa menularkan virus, minimal ke keluarga dan tetangganya.

Faktor lain seperti edukasi publik, ketersediaan fasilitas sanitasi, atau disiplin dan budaya kebersihan juga bisa menjadi titik lemah, jika tidak ditangani maksimal.

Pelayanan kesehatan juga perlu belanja besar-besaran. Apalagi, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia masih rendah, malah jauh di bawah jumlah yang meninggal. Sementara jumlah PDP yang meninggal juga banyak. Ini masalah sangat serius.

Mau PSBB atau darurat sipil ya percuma jika rumah sakit hanya punya sedikit ventilator, ruang isolasi, APD dan lainnya.

Jadi sudah saatnya negara memobilisasi pabrik-pabrik untuk memproduksi ventilator, tempat tidur rumah sakit, masker, hazmat suit, sarung tangan, disinfektan dan sebagainya dalam jumlah yang cukup.

Obat-obatan juga perlu disediakan dalam jumlah besar. Ada 4 obat / kombinasi obat yang diuji coba WHO melalui Solidarity trial. Yaitu, remdesivir, klorokuin atau hidroksiklorokuin, kaletra (kombinasi lopinavir + ritonavir) dan kaletra + interferon beta.

Indonesia juga perlu berinvestasi untuk menemukan dan memroduksi vaksin sendiri. Karena, untuk mencapai herd immunity setidaknya 163 juta rakyat harus divaksinasi. Biaya vaksinasi bisa terlalu besar jika kita impor.

PERPPU 1/2020

Secara prinsip kita memang memerlukan Perppu menghadapi wabah ini. Rancangan Perppu 1/2020 dan tambahan anggaran Rp 405,1 triliun merupakan langkah awal yang baik, termasuk Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan. Apakah cukup? Ini tergantung pada skala wabah.

Namun saya menyayangkan, Perppu ini hanya mencakup keuangan dan ekonomi. Sisi kesehatannya hanya menjadi latar belakang.

Berikut ini evaluasi awal saya:

1. Rancangan Perppu 1/2020 membuka pemberian fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk untuk barang impor dalam rangka mengatasi COVID-19. Ini bagus karena barang seperti sebagian obat masih harus diimpor.

Masalahnya, mengapa tidak ada perintah mobilisasi produksi dalam negeri dan investasi penemuan vaksin? Mengapa tidak ada fasilitas/insentif bagi kedua hal ini? Soal vaksin misalnya, industri farmasi, universitas dan lembaga riset biologi kan bisa didorong menemukan vaksin dan obat?

Bukankah wabah COVID-19 membuka peluang membangun sektor kesehatan dan industri terkaitnya?

2. Rancangan Perppu 1/2020 memberi tambahan kewenangan yang sangat besar kepada para Menteri, para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan jajaran terkait.

Mekanisme kontrolnya hanya “dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik” (Pasal 12 ayat 1). Itu pun hanya untuk pasal 2 sampai 11. Sementara untuk tambahan kewenangan BI, OJK dan LPS, tidak ada kontrol yang eksplisit.

Siapa yang menjamin tidak terjadi penyimpangan seperti dalam kasus BLBI, Bank Century dan sebagainya? Mengapa pengawasan oleh publik dan DPR tidak disebut eksplisit?

3. Pasal 11 memberi kewenangan pemerintah melakukan bail out melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dengan mekanisme kontrol yang lemah, pasal 11 ini bisa menjadi cek kosong bagi bail out terhadap pihak tertentu. Besaran bail out-nya pun tidak ada rambu-rambu rincinya.

4. Setelah itu semua, pasal 27 mengandung ayat:

Ayat 1 “Biaya yang dikeluarkan ... bukan merupakan kerugian negara”,

Ayat 2 “Anggota KSSK ... tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik ...”,

Ayat 3 “Segala tindakan ... bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.”

Jadi, kewenangan bertambah drastis, mekanisme kontrol lemah, setelah itu, apapun yang dilakukan “ditowel pun tidak bisa”.

Saya mengikuti berbagai krisis sejak 1998, baik sebagai ekonom, anggota DPR maupun unsur pimpinan parpol. Saya sepakat bahwa pejabat terkait memerlukan proteksi hukum. Tapi itu bukan berarti tanpa kontrol dan akuntabilitas yang ketat.

Jadi Rancangan Perppu ini perlu ditambah dengan mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang ketat.

 

Artikel ini dimuat pada :

https://politik.rmol.id/read/2020/04/01/428190/Dradjad-Wibowo:-Perppu-1/2020-Seperti-Beri-Cek-Kosong-Bailout-Tanpa-Bisa-Ditowel

https://politik.rmol.id/read/2020/04/01/428179/psbb-lockdown-dan-darurat-sipil-akan-percuma-jika-jumlah-tes-covid-19-minim

https://republika.co.id/berita/q83iac318/lemahnya-kontrol-dan-akuntabilitas-atas-nama-corona

https://rmol.id/read/2020/04/01/428180/disayangkan-perppu-1-2020-hanya-mencakup-ekonomi-kesehatan-hanya-latar-belakang

https://ekonomi.bisnis.com/read/20200403/1222349/dua-gejolak-ekonomi-dua-perpua-satu-sri-mulyani

https://republika.co.id/berita/qdd8md318/catatan-psbb-dan-rancangan-perppu-12020

 

 

Article List