SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA YAYASAN PEMBANGUNAN BERKELESTARIAN INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation to meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


December 04, 2022

Tinjau Ulang Pemberian Klorokuin Pada Pasien COVID-19

Tinjau Ulang Pemberian Klorokuin Pada Pasien COVID-19

Dradjad H Wibowo
Ekonom Senior Indef
Ketua Dewan Pakar PAN

 

Baru saja saya dikagetkan oleh berita the Washington Post. Link berita itu dikirim oleh sahabat saya, orang Amerika yang anaknya menjadi dokter di rumah sakit perawatan pasien COVID-19.

Mengutip riset yang dilakukan terhadap pasien Veteran Affairs di AS, ternyata pemberian hydroxychloroquine kepada pasien COVID-19 justru terkait dengan tingkat kematian yang lebih tinggi.

Studi yang dilakukan oleh Joseph Magagnoli dan kawan-kawan ini dipublikasikan di medrxiv.org. Ini adalah situs “clearinghouse” bagi riset coronavirus yang belum melalui proses “peer-review” atau belum diterbitkan di jurnal akademis.

Data diperoleh dari 368 pasien pria. Sebanyak 97 pasien diobati hidroksiklorokuin, 113 pasien diobati kombinasi hidroksiklorokuin dan antiobiotika azithromycin, dan 158 pasien tanpa hidroksiklorokuin.

Hasilnya, pasien tanpa obat klorokuin tingkat kematiannya 11.4%. Sementara yang diberi obat justru mempunyai tingkat kematian dua kali lipat atau lebih! Yaitu di atas 27% untuk pasien dengan hidroksiklorokuin dan 22% untuk pasien dengan obat kombinasi.

Ketika pertama kali klorokuin dimunculkan, beberapa dokter spesialis memberi tahu saya tentang bahaya efek sampingnya. Yaitu aritmia atau detak jantung tidak normal, bisa terlalu cepat atau terlalu lambat. Saya tidak tahu apakah ini ada kaitan dengan tingginya kematian di atas.

Studi di atas memang sifatnya hanya observasional. Bukan uji klinis prospektif, acak, buta ganda dengan plasebo, yang menjadi standar baku uji klinis.

Namun karena tingkat kematiannya dua kali lipat atau lebih, kita perlu waspada. Apalagi Indonesia ikut serta dalam Solidarity Trial dari WHO, di mana klorokuin menjadi salah satu obat yang dicoba.

Saya bukan ahli medis. Tapi Case Fatality Rate (CFR) COVID-19 di Indonesia tergolong cukup tinggi. CFR, populer disebut tingkat kematian, menjadi salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kepercayaan bisnis, konsumen dan investor. Dia membuat pelaku bisnis takut bergerak. Jangan lupa, Indonesia sudah kehilangan cukup banyak pebisnis dan profesional karena COVID-19.

Jadi dengan adanya hasil studi di atas, saya harap Kemenkes dan IDI meninjau ulang pemberian klorokuin terhadap pasien COVID-19. Para dokter jauh lebih paham tentang apa yang harus dilakukan. Berikut ini link-nya

https://www.washingtonpost.com/business/2020/04/21/anti-malarial-drug-trump-touted-is-linked-higher-rates-death-va-coronavirus-patients-study-says/

 

 

Artikel ini dimuat Pada :

https://m.republika.co.id/berita/q970fv318/kematian-lebih-tinggi-pakai-klorokuin-disarankan-diuji-lagi

https://republika.co.id/berita/qdd11e318/meninjau-ulang-pemberian-klorokuin-pada-pasien-covid-19

 

 

 

Perppu Sebaiknya Menjadi APBN-P

Perppu Sebaiknya Menjadi APBN-P

 

Dradjad H. Wibowo
Ketua Dewan Pakar PAN
Ekonom Senior Indef

 

 

Coba bayangkan seandainya pemberian proyek dua stafsus Presiden terkait kartu prakerja itu dilakukan oleh politisi DPR atau Menteri dari parpol. Ganti nama pemilik perusahaannya dari Andi Taufan Garuda Putra dan Adamas Belva Syah Devara ke nama saudara / kawan politisi DPR.

Saya yakin, banyak pihak akan berteriak: KPK harus menangkap mereka yang terlibat dalam pemberian proyek tersebut.

Perlu pembanding? Sebagai contoh lihat vonis majelis hakim tipikor yang diketuai Aswidjon terhadap Suryadarma Ali pada 11 Januari 2016. Bang Surya divonis 6 tahun.

Salah satu perbuatan bang Surya yang divonis pidana adalah terkait konsorsium penyediaan rumah di Jeddah dan Madinah yang kemahalan sebesar 15,498 juta riyal, atau sekitar Rp 37,2 milyar dengan kurs saat itu.

Lalu apa yang membedakan perbuatan hukum dalam pemberian proyek pelatihan kartu prakerja itu dengan yang dilakukan bang Surya? Silakan diuji sendiri.

Dari sisi penunjukkan provider, misalnya, apa alasan sehingga perusahaan milik stafsus lebih berhak mendapatkan proyek dibanding perusahaan lain? Bang Surya masih mending. Dia tidak menunjuk perusahaan milik pejabat terkait.

Dari sisi harga kemahalan, semua tahu bahwa sebagian modul pelatihan prakerja bisa didapat gratis di youtube. Tapi dalam proyek ini, negara harus membayar. Ada yang harganya Rp 250 ribu. Jika peserta modul tersebut 1 juta orang saja, maka negara membayar kemahalan Rp 250 milyar. Itu baru satu modul. Unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain juga sangat jelas.

Tapi ada satu perbedaan mencolok. Bang Surya tidak punya proteksi hukum 3 lapis yang diberikan oleh Perppu 1/2020 pasal 27.

Sementara itu, pejabat yang memakai uang APBN Rp 405 triliun di bawah payung Perppu 1/2020 dengan Perpres No. 54/2020 sebagai turunannya, mereka kebal hukum. Boros APBN berapa pun bukan kerugian negara. Mereka juga tidak bisa digugat pidana, perdata atau ke PTUN.

Kan ada BPK? Memang BPK nanti bisa mempunyai “temuan”. Tapi semua temuan itu bukan kerugian negara.

Jadi, jangan kaget jika nanti ada bail out yang lebih parah dari BLBI dan obligasi rekap.

Jangan lupa, dalam Perpres 54/2020 ada pos yang nomenklaturnya sumir, tapi dananya besar. Yaitu pos 2.6 Pembiayaan Investasi Lainnya sebesar Rp 168,56 triliun. Ini jelek bagi akuntabilitas.

Seperti pernah saya sampaikan, saya mengikuti krisis sejak 1997/98. Saya paham betul jika pembuat keputusan fiskal, moneter dan keuangan membutuhkan proteksi hukum. Mereka memang harus bergerak cepat, sehingga terkadang ada yang terlewat. Sangat manusiawi.

Tapi tanpa pengawasan DPR, serta tanpa transparansi dan akuntabilitas publik, bahayanya sama besarnya. Apalagi Perppu 1/2020 ini hampir semuanya soal ekonomi. Urusan kesehatan dan pandeminya sendiri malah tidak menonjol.

Jadi, solusi politis terbaik adalah membuat Perppu ini menjadi UU APBN-P 2020. Proteksi hukum yang sewajarnya bagi pejabat terkait bisa dimasukkan di sana. Kesalahan seperti dalam kartu prakerja bisa diminimalisasi. Saya yakin DPR bisa ngebut menyelesaikannya dalam 1-2 bulan, meski harus “jaga jarak fisik”.

 

 

Artikel ini dimuat Pada :

https://m.republika.co.id/berita/q93cp1318/usul-perppu-jadi-apbn-p-dradjad-bandingkan-surya-vs-stafsus

 

Program Kartu Pra-Kerja Diragukan Manfaat dan Efektifitasnya

Program Kartu Pra-Kerja Diragukan Manfaat dan Efektifitasnya

Dradjad H. Wibowo
Ekonom Senior Indef / SDI

Soal kartu prakerja, dari sisi goodwill sebenarnya sudah oke. Tapi melihat rincian programnya, sebagai ekonom Indef saya menyangsikan program-program tersebut efektif dan bermanfaat.

Pertama, terdapat mismatch yang besar antara modul pelatihan yang ditawarkan dengan latar belakang peserta. Contohnya, modul “Jago Presentasi dalam 90 menit”. Valuasinya Rp 250000, jadi sudah memakan 1/4 dari nilai Rp 1 juta manfaat program ini. Pertanyaannya, apa manfaat modul ini bagi jutaan pengemudi ojol dan tukang bangunan/konstruksi?

Banyak lagi mismatches seperti ini.

Kedua, berbagai modul ketrampilan yang ditawarkan malah bisa dipelajari gratis di youtube dan berbagai platform lain. Gratis lho! Cuma bayar kuota data saja.

Contohnya modul tentang fotografi, memasak, disain dan sebagainya. Di luar gratis, provider hanya mendapat dari iklan google atau sumber lain yang kecil. Tapi begitu memakai dana APBN, nilainya Rp 250 ribu!!

Ketiga, banyak modul dalam program ini yang mengajari orang berbisnis atau bekerja online. Ini mimpi yang ketinggian. Memangnya berapa proporsi orang yang sukses online? Saya tahu sendiri, banyak anak muda yang startups-nya tidak berkembang. Yang sukses bisa dhitung dengan jari. Padahal mereka lulusan perguruan tinggi top, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia.

Apa mereka salah? Tidak. Faktanya memang sebagian bisnis online raksasa pun bleeding. Investornya tergolong orang-orang terkaya Indonesia. Bahkan ada yang harus menggerus keuntungan dari bisnis mereka yang lain.

Tidak etis jika saya sebutkan siapa mereka. Tapi itu cerita mereka ke saya.

Jika konglomerat maupun anak-anak muda berpendidikan tinggi saja bisa terbakar di online, bagaimana pula dengan peserta program prakerja ini?

Yang lebih memrihatinkan, bagaimana dengan akuntabilitas program ini? Mengapa provider tertentu yang memperoleh proyeknya? Bagaimana tender-nya?

Kalau pesertanya bisa 5 juta-an, ya dalam situasi sulit cari nafkah seperti ini, siapa yang tidak mau uang Rp 600 ribu?

Penerimaan pajak kan sangat seret sekarang. Sayang kalau uangnya dihamburkan untuk modul seperti di atas. Kalau mau memberi kail, sebaiknya dibuatkan program yang lebih bermanfaat dengan akuntabilitas yang bagus.

Artikel ini dimuat Pada :

https://politik.rmol.id/read/2020/04/15/430360/soal-kartu-prakerja-dradjad-wibowo-saya-sangsi-program-tersebut-efektif-dan-bermanfaat

 

Article List