December 12, 2017

"Reshuffle" Jilid 2 Memperkuat Sistem Presidensial, tetapi...

Setelah rumornya timbul tenggelam selama beberapa bulan, reshuffle kabinet jilid 2 akhirnya terjadi juga.

Di permukaan, reshuffle ini banyak menimpa menteri bidang ekonomi.  Namun, sebagai mantan pimpinan parpol, saya melihat reshuffle ini justru lebih banyak mengandung sinyal dan gebrakan politik dari Presiden.

Ujungnya adalah penguatan sistem presidensial, di tengah realitas politik multi-partai yang kompleks. Yang lebih penting lagi, meskipun eksekutif (Presiden, Kepala Daerah) bukan pimpinan parpol, otoritas eksekutif tetap jauh lebih kuat daripada otoritas parpol.

Kedua hal tersebut sangat positif bagi demokrasi dan tata pemerintahan kita. Ada beberapa alasan yang mendasari analisis saya.

Pertama, Presiden akhirnya mengabaikan tekanan politik yang sangat kuat dari PDIP untuk menggusur Rini Soemarno. Bukan hanya itu. Menteri yang pernah berseberangan dengan Rini pun tergeser.

Kegagalan pemerintah menurunkan harga daging sapi selama Ramadhan dan Idul Fitri tidak lepas dari pertentangan tajam antara Menteri BUMN dan Menteri Pertanian versus Menteri Perdagangan.

Kubu pertama dipertahankan. Tom Lembong digeser. Rini saat ini adalah the untouchable yang mendapat kepercayaan penuh dari Presiden.

Kedua, reshuffle ini menjadi koreksi yang cukup keras kepada Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

Dua menteri politisi terdekatnya diganti, yaitu Yuddy Chrisnandi dan Ferry Mursyidan Baldan. Saya sangat mengetahui kedekatan keduanya dengan Wapres.

Dari kelompok non-politisi, Sofyan Djalil digeser, Sudirman Said diganti. Yang lebih menarik, Sudirman Said secara publik menyerang Dirut PLN Sofyan Baasyir yang "dilindungi" Rini. Lagi-lagi Rini yang lebih didengar.

Koreksi terhadap Wapres makin jelas dengan masuknya Sri Mulyani.

Ketika menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) di bawah Presiden SBY, Sri Mulyani sering berseberangan dengan Wapres Jusuf Kalla. Padahal saat itu beliau—Jusuf Kalla—adalah Ketum Golkar dengan kursi terbanyak di DPR.

Satu lagi, politisi PAN yang didukung Wapres, Didik J Rachbini, tidak jadi masuk kabinet. Memang Didik bukan calon utama dari Ketum PAN Zulkifli Hasan. Namun logikanya, dukungan Wapres menjadi poin positif.

Ketiga, Presiden memberi peringatan keras kepada para menteri agar tidak ribut di publik. Tidak boleh sesama menteri saling kepret di publik.

Tidak boleh ada "Ahok-isme" di kalangan menteri. Rizal Ramli, Yuddy Chrisnandi, dan Sudirman Said—dengan kontroversi "papa minta saham" dan PLN—diganti.

Ini pesan yang sangat penting bagi kabinet ke depan. Presiden memerintahkan soliditas. Jangan mencoba populer di media dengan membuat kegaduhan. Jika tidak, anda di-kepret sendiri oleh Presiden.

Keempat, Wapres, parpol pendukung, dan para menteri harus paham bahwa Presiden ini memiliki kultur Jawa Solo yang sangat kental.

Anda harus bisa membaca sinyal yang tidak diucapkan. Sama persis dengan Presiden Soeharto, meskipun Presiden Jokowi lebih "nyantai" orangnya.

Proyek kereta cepat dan reklamasi adalah contohnya. Kereta cepat terlambat karena berbagai hambatan birokratis. Dirjen Perkeretaapian dicopot dan sekarang Menteri Perhubungan Jonan.

Dalam rapat kabinet membahas proyek reklamasi, Presiden menegaskan perlunya kepastian usaha, tapi tetap harus sesuai peraturan. Menteri Rizal sepertinya kurang membaca sinyal yang sudah cukup keras ini untuk ukuran kultur Jawa.

Kelima, Presiden memberi sinyal kepada para menteri, "Apa pun latar belakang Anda, Anda harus bertindak profesional dalam koridor kebijakan politik Presiden".

Keberpihakan Presiden kepada Rini dan Luhut adalah buktinya. Keduanya mampu menggabungkan profesionalisme dengan politik.

Bahkan, dalam reshuffle ini Menteri Luhut lagi-lagi menjadi "Mr Fix It". Luhut bukan digeser, tapi ditugaskan membereskan "kekacauan".

Keenam, Presiden memilih hari yang unik untuk mengumumkan reshuffle.

Di satu sisi, 27 Juli dianggap sebagai "hari baik" bagi Presiden karena sesuai dengan hitungan weton Jawa. Namun, di sisi lain, 27 Juli adalah hari kelam bagi PDIP.

Saya yakin Presiden telah menghitung plus-minus faktor sejarah ini. Bahwa beliau tetap memilih 27 Juli, itu seperti mengatakan "I'm the man! It's my call!"

Dan itulah pesan terpenting dari reshuffle ini. I'm The Man. Ya memang sudah seharusnya begitu karena kita menganut sistem presidensial.

Untuk itu saya harus memuji Presiden dan "Mr Fix It" Menko Luhut karena bisa melakukannya tanpa harus menjadi Ketum/penguasa parpol. Ini positif bagi demokrasi dan tata pemerintahan kita.

Tapi...

Kalaupun saya mengkritisi, lebih pada masuknya salah satu pentolan Konsensus Washington (KW) di Indonesia, yaitu Sri Mulyani Indrawati. Sejak mulai tampil di publik pada 1999, saya selalu menentang penerapan ekonomi neoliberal atau fundamentalisme pasar.

Dalam tulisan atau komentar pada kurun 2000-2001, saya memperkenalkan istilah KW milik John Williamson ini.

Saya selalu sebutkan, KW akan menaikkan ketimpangan ekonomi; membuat sumber daya Indonesia banyak dikuasai asing dan segelintir konglomerat tertentu; pelaku sektor keuangan banyak dilindungi dan diuntungkan; pelaku sektor riil, usaha kecil, petani dan pekerja dirugikan; dan Indonesia tidak bisa lepas dari utang luar negeri.

Silakan dinilai sendiri apakah analisis saya terbukti atau tidak.

Itu sebabnya, sejak dulu saya selalu mengkritisi keras kebijakan ekonomi dari Menko Perekonomian/Menkeu Boediono, Plt Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani, Menneg BUMN Laksamana Soekardi, dan sebagainya.

Namun, saya juga tidak segan memuji Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menkeu Bambang Brodjonegoro, ketika mereka mengambil kebijakan reformis yang tidak hanya "copy-paste" 10 butir KW.

China bisa, kenapa Indonesia tidak?

Biar tidak terlalu abstrak, saya ambil contoh daging sapi.  Sumber masalahnya adalah pasokan kalah jauh dari permintaan. Solusi KW adalah buka impor sebebasnya, naikkan volumenya, pangkas tarif dan biaya-biayanya.  Sementara itu saya meyakini, kita masih bisa menaikkan produksi dalam negeri dengan harga yang bersaing. Kita hanya perlu "berpikir di luar kotak KW".

Contohnya, kenapa program Dana Desa tidak kita kaitkan dengan peningkatan pasokan daging sapi? Pada 2016, APBN mengalokasikan hampir Rp 47 triliun Dana Desa. Setiap desa mendapat jatah alokasi dasar sekitar Rp 566 juta, ditambah alokasi tambahan yang dihitung berdasarkan formula. Jumlah desa adalah 74.754 desa. Kenapa setiap desa tidak ditugaskan membeli sapi bakalan dan melakukan penggemukan minimal 3 ekor sapi? Silakan dihitung sendiri tambahan pasokannya.

Menkeu Sri Mulyani jilid 1 berada sangat di "kanan", sangat KW. Pelaku pasar keuangan jelas senang.

Terlebih lagi, mereka—pelaku pasar keuangan—bisa memegang obligasi dalam dollar AS dengan kupon belasan persen. Saya pun suka. Hanya tidak tega saja membelinya. Bonus pertumbuhan ekonomi dari sektor keuangan juga bisa diperoleh.

Ringkasnya, sektor keuangan dan para pelakunya mungkin bisa tumbuh lebih cepat.

Namun, rakyat kita kan bukan hanya para elite pelaku sektor keuangan. Dan bukan hanya para birokrat sipil yang diuntungkan oleh reformasi birokrasi—yang mendapat kenaikan tunjangan signifikan, menambah beban negara, tapi tanpa kenaikan produktifitas yang berarti.

Karena itu, saya berharap Menkeu Sri Mulyani jilid 2 akan lebih "ke tengah". Ketika pulang, Menkeu berbicara tentang ketimpangan.

Kebijakan Menko Perekonomian/Menkeu Boediono dan Plt Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani dulu berkontribusi terhadap ketimpangan ini. Mudah-mudahan Menkeu jilid 2 bisa mengatasinya.

 

*Dimuat di kompas.com rubrik Ekonomi/Makro kolom Dradjad Hari Wibowo tanggal 28 Juli 2016.