December 12, 2017

BERI KAMI BERITA BAIK

Beberapa minggu lalu saya dan seorang kolega makan siang di salah satu hotel dekat Marina Bay Financial Centre (MBCF), Singapura. Kolega saya itu CEO dari sebuah grup besar di Singapura. Dia tidak habis pikir, mengapa Indonesia menyia-nyiakan momentum pasca Pilpres 2014 sehingga sekarang ekonominya melambat cukup parah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Apakah pemerintah benar-benar tidak dapat mengantisipasi dinamika keuangan global dan mengambil langkah yang tepat? Kata dia, "So far what we heard from Indonesia are all bad news, pak. We're in dire need of good news, so please give us one".

Good news. Berita baik. Itulah yang langka dari Indonesia saat ini. Padahal, berita baik berperan krusial dalam membentuk ekspektasi dan kepercayaan (confidence). CEO tersebut tidak sendiri. Hampir semua eksekutif keuangan dan non-keuangan yang menjadi kolega saya berpendapat senada. Kepercayaan mereka merosot, dan mereka perlu berita baik.

Apakah kita memang seperti kata CEO di atas, tidak mampu mengantisipasi dan terdadak (caught by surprise) dengan memburuknya ekonomi saat ini? Tidak. Dinamika global dan dampak negatifnya terhadap Indonesia sudah bisa dibaca sejak tahun lalu. Tapi kita dihinggapi penyakit klasik, baru terhenyak ketika truk sudah hampir menggilas.

Silakan di-google. Tanggal 11 Oktober 2014, di media online saya sampaikan, aliran dana global akan kembali ke AS. Dolar AS akan menguat terhadap mata uang lainnya, indeks saham di berbagai negara akan terkoreksi. Ditambah faktor-faktor lain, kesimpulannya, Rupiah akan melemah dan perekonomian 2015 akan lebih berat. Pada 30 Oktober 2014, sebuah media online menulis berita "Pak Jokowi, Beker Sudah Berbunyi Nyaring", yang sebagian bersumber dari analisis saya.

Lalu 16 Desember 2014 saya sampaikan,  rendahnya kepercayaan atas manajemen ekonomi merupakan penyebab lain dari pelemahan rupiah. Pada 10 Maret 2015, saya sampaikan pertumbuhan berisiko anjlok di bawah 5%. Masih banyak lagi peringatan senada, baik dari saya maupun para ekonom dan praktisi keuangan lainnya.

Namun respon dari otoritas fiskal, moneter dan jasa keuangan tetap khas, "Belanda masih jauh". Semua aman katanya. Pemerintah juga sempat terbuai dengan hiruk pikuk politik dan hukum. Sampai bulan Maret-April, ekonomi masih terlupakan.

Mungkin, seperti biasanya, para petinggi ekonomi keuangan itu hanya melihat data resmi. Masalahnya, data resmi biasanya tertinggal 1-2 bulan. Selain itu, dia mewakili informasi masa lalu. Bukan tentang perilaku dan psikologi pasar hari ini, serta ekspektasinya beberapa bulan ke depan.

Sebagai contoh, bagaimana mungkin dikatakan semua aman? Perbankan misalnya, meski tidak diakui, beberapa bank pelan-pelan mengalami keseretan likuiditas sejak akhir tahun lalu. Sekarang kondisinya makin berat. Depresiasi Rupiah 6,7% (BI) - 7,5% (bank) yoy telah menaikkan biaya uang secara berarti. Bulan lalu salah satu dari 10 bank terbesar bahkan diam-diam menawarkan cash back 5% dari simpanan. Maksudnya, jika anda menempatkan dana Rp 100 juta dengan tenor 1 tahun, anda cukup menyetor bersih Rp 95 juta. Katakanlah bunga deposito resmi bank tadi sebesar 7%, berarti deposan mendapat bunga 12,63% sebelum pajak. Ini karena makin kerasnya perebutan likuiditas.

Sektor korporasi tidak kalah ngenes nasibnya. Sejak Maret 2015 saya sering ungkapkan kalau omset dunia usaha anjok drastis, sekitar 17-25%. Bahkan salah satu retailer mengalami penurunan hingga 30%. Sementara salah satu raja hotel menyebutkan "kondisi di lapangan sudah mirip 1998".

Yang lebih mengkhawatirkan, sektor korporasi kita banyak dibiayai oleh utang valas. Tren-nya pun terus naik, meskipun kenaikannya melambat. Outstandingnya pun tergolong besar. Industri pengolahan misalnya memiliki outstanding US$ 32.9 milyar per awal April. Bisa dibayangkan bagaimana nasib mereka. Kewajiban mereka dalam valas, sementara penerimaan dalam rupiah dan turun dua dijit. Beban kewajiban naik 7%, bahkan ada yang 15% tergantung kontrak utang valasnya. Valuasi sahamnya turun 4-8%, bahkan bisa lebih tergantung sub-sektornya. Debt-to-equity ratio mereka jelas meroket. Karena omset anjlok, debt-service capacity nya juga turun. Siapa yang tidak ketar-ketir dengan situasi ini.

Dengan kondisi swasta di atas, jangan heran kalau belanja negara sulit digenjot signifikan. Merosotnya korporasi menurunkan potensi penerimaan negara dari pajak. Selain itu, karena dunia usaha menjadi sumber penghasilan bagi rumah tangga, konsumsi rumah tangga pun ambruk. Akibatnya omset turun, kemampuan membayar utang turun, perbankan makin seret likuiditasnya dan seterusnya seperti pusaran ke bawah.

Dradjad H. Wibowo
Pendiri dan Chairman Dradjad Wibowo & Partners (DWP), Kajian Strategis dan Intelijen Ekonomi
Tulisan ini dipublikasikan dalam Harian Bisnis Indonesia, Hari Senin, Tanggal 22 Juni 2015, halaman 1 dan 3.