April 23, 2018

Dradjad H. Wibowo: Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi

(Tulisan disarikan dari paparan pada acara seminar Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Maret 2009. Dipublikasikan dalam majalah Warta Ekonomi edisi 08/XXI/2009, halaman 12-13 dengan judul asli “Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi.”)

Misery index adalah salah satu indikator ekonomi yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat kesengsaraan masyarakat dengan menambahkan tingkat inflasi kepada tingkat pengangguran. Tingginya inflasi dan tingkat pengangguran menunjukkan tingginya tingkat kesengsaraan atau beban hidup rakyat. Saya mulai memakai indikator ini, ditambah dengan tingkat kemiskinan, sejak akhir 2007 untuk melihat perekonomian Indonesia.


Seperti apa kondisi misery index di Indonesia? Mari kita bahas klaim keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Diklaim, yang paling “berhasil” adalah pada 2007. Pertumbuhan ekonomi pada tahun itu 6,3%. Sementara itu, menurut laporan resmi BPS, tingkat pengangguran terbuka turun dari 10,55 juta orang pada Februari 2007 (9,75%) menjadi 9,43 juta pada Februari 2008 (8,46%).

Menurut laporan resmi BPS pula, jumlah orang yang bekerja pada Februari 2007 sebanyak 97,6 juta dan naik menjadi 102,05 juta pada Februari 2008. Jadi, sepanjang Februari 2007-Februari 2008 berhasil diciptakan 4,47 juta lapangan kerja baru. Kelihatannya sangat luar biasa karena kalau 4,47 juta new jobs itu dibagi angka pertumbuhan ekonomi 6,3% pada 2007, berarti ada 709.000 new jobs per 1% growth. Ini sebuah lonjakan luar biasa dan bahkan jauh lebih bagus dibanding zaman Pak Harto dulu. Pada era pemerintahan Soeharto, rata-rata tercipta 400.000 new jobs per 1% growth. Bahkan, pada 2004-2005 hanya tercipta 55.000 new jobs per 1% growth.

Benarkah demikian? Mari kita lihat realitasnya. Dari sebanyak 102,05 juta orang yang bekerja pada Februari 2008, ternyata hanya 28% saja yang bekerja di sektor formal, sedangkan 72% mayoritasnya bekerja di sektor informal sebagai tukang ojek, pak ogah, petani gurem, pekerja serabutan, dan sebagainya. Pada zaman Pak Harto, ada investasi besar-besaran di bidang pertanian dan irigasi. Saya masih ingat, dahulu itu ada slogan: industri yang tangguh didukung oleh pertanian yang kuat. Artinya, ada linkage antara industri dan pertanian yang dibangun sangat kuat. Sekarang linkage itu putus. Tidak ada investasi dan perbaikan di bidang irigasi yang cukup signifikan. Tidak ada pula investasi di bidang industri manufakturing yang cukup signifikan. Lalu, bagaimana bisa muncul klaim bahwa ada banyak sekali lapangan kerja baru yang tercipta? Ternyata jawabannya adalah 72% di antaranya bekerja di sektor informal.

Teori mengatakan kemiskinan membuat orang bersedia bekerja pada jenis pekerjaan atau aktivitas ekonomi dengan marginal productivity of labor yang sangat rendah, bahkan nol atau negatif. Kita sering mendengar bahwa petani itu memiliki marginal productivity of labor yang kadang-kadang negatif karena dia terpaksa harus bekerja di lahan pertaniannya, walaupun produksinya kurang, karena ia tidak ada alternatif pekerjaan lain. Oleh karena itu, dari klaim “keberhasilan” tadi, tampaknya kesimpulannya adalah rezim pemerintahan sekarang sangat “berhasil” membuat orang sedemikian miskin sehingga mereka rela berdesak-desakan bekerja pada sektor informal dengan value of marginal productivity yang sangat rendah. Jadi, “keberhasilannya” adalah orang “dibuat” miskin sehingga berduyun-duyun menjadi tukang ojek, pak ogah, petani gurem, pekerja serabutan, dan sebagainya, tetapi kemudian oleh BPS hal itu dicatat bahwa mereka bekerja dan diklaim sebagai prestasi. Angka kemiskinan saya kira juga banyak sulapannya. Jadi, ini mungkin yang disebut David Copperfield of Economics. Pengangguran dan kemiskinan seperti hilang.

Utang Luar Negeri Indonesia

Mengapa bisa demikian? Mengapa kita banyak menghadapi persoalan? Bagi saya, secara ekonomi, Indonesia adalah a nation strangled. Sebuah bangsa yang tercekik dan kita sendiri yang menyediakan cekikannya itu. Kita sangat terjerat oleh utang. Salah satu indikasinya adalah utang luar negeri pemerintah (Indonesia's external public debt) naik sangat dramatis, dari US$2,44 miliar pada awal era Orde Baru tahun 1969 menjadi US$80,86 miliar pada tahun 2003. Artinya, utang itu naik US$78,42 miliar atau 39 kali lipat dalam waktu 34 tahun.

Kita dibuat makin bergantung pada utang. Kalau orang sudah tercekik oleh utang, maka tentunya kemerdekaan dan kemandiriannya akan makin berkurang karena utangnya goes beyond manageable level. Saya tidak mengatakan kita harus zero dalam hal utang, tetapi kita selalu harus bisa mengelola utang-utang itu pada level yang manageable.

Mari kita bandingkan dengan utang negara-negara lain. External public debt Rusia pada 1991 sebesar US$70 miliar atau kira-kira sama dengan utang luar negeri Indonesia sekarang. Rusia kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak radikal, tetapi cukup reasonable, termasuk melakukan defaulting pinjaman luar negerinya (external debt) pada 1998 hingga akhirnya pada Mei 2005 Rusia sudah mampu membayar sebagian utangnya dan pada Agustus 2006 negara itu mampu membayar lunas seluruh utangnya serta menghemat interest payment US$7,7 miliar. Sebelum krisis ekonomi global, ekonomi Rusia tumbuh 7%, bujetnya surplus US$56 miliar, dan memiliki cadangan devisa (reserve) terbesar ketiga di dunia. Sayangnya, Rusia terlalu cepat membuka diri ke pasar modal dan keuangan global sehingga sekarang terpukul cukup berat oleh krisis keuangan global.

Contoh lain adalah Argentina. Sejak 1970 hingga 1980, Argentina selalu terjerat utang sehingga mengalami krisis, lalu disuntik utang baru, tetapi terkena krisis lagi, disuntik utang baru lagi, dan demikian seterusnya. Istilah "siklus Argentina" muncul karena kejadian itu. Kemudian Argentina juga dipaksa menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya, hingga akhirnya, pada Januari 2002, Argentina kesulitan untuk menerbitkan lagi obligasi. Orang tidak mau lagi membeli obligasi Argentina sehingga negara itu tidak punya likuiditas.

Akibatnya, Januari 2002 Argentina membekukan seluruh tabungan masyarakat yang ada di bank karena pemerintah tidak punya likuiditas. Setelah membekukan seluruh tabungan itu, jatuhlah Argentina ke dalam krisis. Pada saat itu, Presiden Argentina Nestor Kirschner memutuskan bahwa Argentina defaulting seluruh foreign obligation dan hanya mau membayar sesuai dengan term-nya. Lantaran itu, Argentina dikatakan oleh banyak lembaga dunia, termasuk IMF, bahwa ekonominya akan shrinking, akan tumbuh negatif sampai 3%-4%.

Ternyata sejak tahun 2003-awal 2008 ekonomi Argentina tumbuh rata-rata 8% setiap tahun. Sebab, uang yang tadinya seharusnya digunakan untuk membayar utang, dipakai untuk membangun ekonomi dalam negeri. Mereka membangun infrastruktur, investasi di bidang pertanian, investasi di daerah pedesaan, dan sebagainya, hingga akhirnya ekonomi Argentina tumbuh sangat cepat. Bahkan, setelah itu Argentina bisa membayar lunas utangnya ke IMF.
Korea Selatan sempat mengikuti resep IMF pada saat krisis Asia 1997/1998, dan ketika itu IMF mengatakan Korea Selatan harus menjual industri microchip-nya karena dinilai merusak ekonomi negara itu karena menyedot devisa dan sebagainya. Namun, Korea Selatan mengatakan tidak dan menganggap perlu mempertahankannya. Terbukti, 2-3 tahun kemudian, industri microchip menjadi salah satu lokomotif ekonomi yang mampu menarik Korea Selatan keluar dari krisis.

Beberapa negara lain, seperti Brasil, Venezuela, Bolivia, Malaysia, dan Thailand, juga berusaha keluar dari jeratan utang, walau mungkin caranya terlalu radikal untuk ukuran kita. Akan tetapi, yang jelas, negara-negara tersebut memiliki dua kesamaan umum. Pertama, merestorasi kontrol kedaulatan (sovereign control) atas sumber-sumber daya alam mereka, terutama minyak dan gas. Kedua, mengambil sikap lebih independen dan teguh dalam berhadapan dengan kreditur asingnya.

Saya tidak ingin mengatakan kita harus anti asing. Akan tetapi, kita harus lebih berani untuk berdiri sama tegak dan sejajar terhadap kreditur asing. Biar bagaimanapun, mereka juga memerlukan kita. Sekarang IMF kesulitan keuangan karena negara-negara debiturnya itu membayar lebih cepat, termasuk Indonesia. Ia memerlukan kita sebagai sumber penghasilan. Demikian juga dengan kreditur-kreditur asing lainnya. Jadi, semestinya kita bisa mengambil langkah yang lebih bermartabat.