August 01, 2021

News

Biaya Tindakan Kesehatan Publik Mahal, Mas Dradjad Mengusulkan Ini kepada Pemerintah

Sabtu, 24 Juli 2021 – 17:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior Indef Dradjad H Wibowo menyebut tindakan kesehatan publik (TKP) seperti lockdown hingga PPKM demi menekan penularan Covid-19 di Indonesia, tidak bisa dilakukan pemerintah terus-menerus.

Menurut dia, TKP memakan biaya besar dan mengganggu pendapatan rakyat yang penghasilannya harian.

"Tidak bisa melaksanakan TKP terus-menerus. Biaya besar dan masyarakat terganggu ekonominya. Terutama masyarakat kelas bawah," kata Dradjad saat diskusi Bikin Risol JPNN.com bertema Eropa Sudah Angkat Piala, Bagaimana Indonesia yang disiarkan di YouTube, Sabtu (24/7).

Menurut eks anggota Komisi XI DPR itu, pemerintah harus memikirkan solusi percepatan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya menanggulangi pandemi.

Walakin, Dradjad menyadari vaksinasi bukan solusi final dan menyeluruh. Tetapi, langkah itu terbaik diterapkan di tanah air.

"Itu pilihan terbaik yang kita miliki," ucapnya.

Pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur itu menuturkan bahwa vaksinasi dari beberapa studi mampu mengurangi tingkat kesakitan seseorang jika terjangkiti Covid-19.

Masih dalam studi, vaksinasi juga mampu mengurangi tingkat kematian akibat Covid-19.

Dradjad H Wibowo kemudian membeberkan studi di Amerika Serikat tentang vaksinasi di mencegah 279 ribu kematian akibat Covid-19 di Negeri Paman Sam.

"Tanpa vaksinasi, pada akhir Juni 2021 akan ada 279 ribu kematian dan 1,25 juta orang harus dirawat di rumah sakit. Tingkat kematian akan naik 4,5 ribu per hari," bebernya.

Ke depan, Dradjad berharap pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Selain itu, berikan gambaran utuh kepada masyarakat tentang vaksin.

"Satgas Covid-19 sampai Kemenkes, supaya masyarakat mendapat gambaran akurat tentang vaksinasi. Vaksinasi bukan berarti kita tidak tertulari, tetapi vaksinasi ini mengurangi tingkat kematian dan perawatan di RS," tutur alumnus Institut Pertanian Bogor itu. (ast/jpnn)

https://m.jpnn.com/amp/news/biaya-tindakan-kesehatan-publik-mahal-mas-dradjad-mengusulkan-ini-kepada-pemerintah

 

Pemerintah Disarankan Buat Tim Konten Melawan Narasi Konspirasi Tentang Vaksin

 

Sabtu, 24 Juli 2021 – 19:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior Indef Dradjad Wibowo meminta pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 membentuk tim demi mengurusi hoaks di media sosial tentang vaksin.

Sebab, kata alumnus Institut Pertanian Bogor itu, hoaks mengakibatkan tingkat vaksinasi di Indonesia masih rendah jika dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia.

"Saran saya, teman-teman Satgas Penanganan Covid-19 dan Kemenkes, tolong buat tim konten yang aktif melawan berbagai macam narasi konspirasi dan tidak berdasarkan science," kata Dradjad saat diskusi Bikin Risol JPNN.com bertema Eropa Sudah Angkat Piala, Bagaimana Indonesia yang disiarkan di YouTube, Sabtu (24/7).

Dradjad menuturkan, di Indonesia saat ini banyak kabar bohong dan teori konspirasi tanpa dasar ilmiah tentang vaksin Covid-19.

Tidak hanya kalangan bawah, kata dia, masyarakat terdidik pun rupanya cukup banyak terpapar kabar bohong tentang vaksin.

"Akibatnya orang jadi berpikir ulang vaksinasi," kata eks anggota Komisi IX DPR itu.

Namun, Dradjad merasa tidak heran muncul banyak hoaks dan teori konspirasi tentang vaksin. Toh, kejadian serupa pernah terjadi seabad silam saat terjadi wabah polio di Amerika Utara.

Ketika itu seorang dokter memunculkan teori konspirasi tentang vaksin polio. Selanjutnya, dokter itu menyebut vaksin tidak berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Menurut Dradjad, dokter yang menyebar teori konspirasi rupanya menjalani vaksin pada kemudian hari.

"Menganggap polio itu virus biasa, akan hilang sendiri, tidak usah khawatir, itu konspirasi, vaksin tidak ada gunanya. Kemudian ternyata belakangan diketahui dia juga divaksin," beber dia.(ast/jpnn)

https://m.jpnn.com/amp/news/pemerintah-disarankan-buat-tim-konten-melawan-narasi-konspirasi-tentang-vaksin

 

 

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Ekonom Senior: Tindakan Kesehatan Publik Perlu Biaya Besar

 

Jumat, 23 Juli 2021 – 21:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior Indef Dradjad Wibowo mengatakan tindakan kesehatan publik di tengah situasi meningkatnya kasus Covid-19 memakan biaya yang besar.

Jumlah kasus aktif yang saat ini cukup banyak, kata Dradjad, memberi tekanan terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit sehingga fokus utama yang perlu dilakukan adalah upaya menurunkan jumlah kasus aktif.

"Tindakan kesehatan publik ini biayanya besar. Banyak sekali masyarakat kita yang bergantung pada pendapatan harian sehingga dari sisi pelayanan kesehatan jelas tidak sanggup kalau menghadapi jumlah kasus aktif sampai sekian besar," kata Dradjad dalam diskusi yang disiarkan pada kanal JPNN.com di Youtube, Jumat (23/7).

Tindakan kesehatan publik yang dilakukan secara terus menerus dengan jumlah kasus yang masih tinggi ini, lanjut Dradjad, memberi tekanan karena biaya ekonominya yang besar.

Masyarakat dengan kondisi perekonomian dengan pendapatan yang rendah merasakan dampak yang merugikan.

"Masyarakat sangat terganggu ekonominya terutama masyarakat bawah," ucapnya.

Bukan hanya jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19 yang perlu menjadi perhatian, lanjut Dradjat, tapi juga jumlah tenaga kesehatan dan dokter.

Dradjad Wibowo mengaku prihatin melihat data yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait jumlah tenaga kesehatan dan dokter untuk Covid-19 yang hanya ada sekitar seperlima dari kebutuhan.

"Ini, kan, miris sekali dan sebagian dari mereka sudah banyak yang gugur," lanjut Dradjad.

Dengan begitu, pria keliharan Surabaya itu meminta masyarakat Indonesia untuk disiplin dalam membatasi mobilitas agar angka kasus aktif Covid-19 bisa ditekan.

"Jangan ceroboh, jangan menganggap kita nggak bakal kena Covid karena biasanya orang, tuh, nyeselnya setelah kena," imbau mantan legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Selain itu, pria berusia 57 tahun itu juga meminta masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi karena vaksin dapat mengurangi tingkat keparahan kasus Covid-19, jumlah pasien yang perlu dirawat di rumah sakit, dan angka kematian.

"Vaksinasi itu memang pilihan yang bukan solusi total, bukan solusi paripurna, tapi itu pilihan terbaik," tegas Dradjad.

Menurut studi yang dilakukan di Amerika, kata Dradjad, vaksinasi mampu mencegah sampai dengan 279 ribu kematian akibat Covid-19.

"Jadi, kalau tanpa program vaksinasi, pada akhir juni 2021 itu akan ada 279 ribu lebih banyak kematian dan 1,25 juta orang harus dirawat di rumah sakit," papar Dradjad. (mcr9/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/kasus-covid-19-masih-tinggi-ekonom-senior-tindakan-kesehatan-publik-perlu-biaya-besar?page=2

 

 

PPKM Dilanjut, Dradjad: Siapkan Paket Bagi Pekerja Terdampak

ada 78 juta penduduk yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap.

Kamis , 15 Jul 2021, 08:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Opsi perpanjangan masa PPKM Darurat dinilai sebagai hal yang takterelakan. Namun pemerintah diminta untuk memperhatikan nasib warga yang terdampak, terutama pekerja sektor nonformal, dan berpenghasilan tidak tetap.

Ekonom Indef Dradjad Wibowo mengatakan jika dilihat dari perkembangan kasus, hospitalisasi, tingkat kematian, dan elastisitas produksi kesehatan, secara objektif perpanjangan PPKM Darurat merupakan hal yang tak terelakan. "Bahkan sudah menjadi prasyarat. Kalau tidak maka jumlah kasus akan meledak, sistem pelayanan kesehatan bisa colaps,” kata Dradjad kepada Republika.co.id, Kamis (14/7).

Dradjad khawatir jika kondisi pandemi semakin parah, yang akan menyebabkan terjadinya tragedi kesehatan dan kemanusiaan.

Jika PPKM Darurat diperpanjang, Dradjad meminta negara memberikan bantuan ekonomi kepada kelompok masyarakat, yang ekonominya terpukul paling berat oleh PPKM. Misalnya, berdasar data BPS per Agustus 2020, minimal ada 78 juta penduduk yang bekerja di sektor informal atau sektor lain, dengan penghasilan tidak tetap.

“Penghasilannya adalah penghasilan harian,” kata Ketua Dewan Pakar PAN ini. Kelompok masyarakat ini, lanjut Dradjad, penghasilannya akan anjlok drastis atau bahkan hilang jika ada PPKM Darurat.

Dradjad menyadari keuangan negara sangat terbatas sehingg tidak mungkin menanggung mereka semua, tapi setidaknya negara bisa membuat paket ekonomi khusus bagi mereka yang kehilangan penghasilan harian ini. "Silakan tim ekonomi pemerintah untuk mendesainnya,” ungkap Dradjad.

Pertanyaannya uangnya dari mana?. Dradjad mengatakan mau tidak mau Kementerian Keuangan harus lebih kreatif menggali sumber-sumber dana, yang masih ada sekalipun sedang pandemi. “Apakah benar masih ada? Saya tegaskan ada. Karena waktu itu saya terlibat sendiri dalam salah satu lembaga negara. Bagaimana rincinya, tidak mungkin saya sampaikan secara publik. Tapi ada dan insya Allah tidak merugikan pelaku usaha,” kata ekonom senior tersebut.

Hal lain yang harus diperhatikan, menurut Dradjad adalah pemerintah harus memastikan PPKM Darurat akan efektif, tidak nanggung. Jangan sampai masyarakat sudah terlalu lama di PPKM Daruratkan tapi kasusnya tidak turun.

Dradjad menyarankan agar tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah daerah memiliki sikap yang sama terhadap PPKM Darurat. Jangan sampai daerah justru mendorong terjadinya kerumunan." Entah dengan alasan Idul Adha atau kegiatan masyarakat lainnya. Jadi komunikasi persuasi dengan berbagai kalangan sangat krusial,” paparnya.

https://republika.co.id/amp/qw9htx318

 

 

Wahai Menkes, Ini Ada Saran dari Eks Petinggi BIN soal Vaksinasi Berbayar

 

Selasa, 13 Juli 2021 – 23:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Dradjad H Wibowo mendorong pemerintah dan BUMN farmasi melanjutkan program vaksinasi berbayar.

Menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan program vaksin mandiri yang dikenal dengan istilah Vaksinasi Gotong Royong itu.

“Bagi saya vaksin berbayar itu sangat bagus. Saya bukan hanya mendukung, bahkan pernah mengusulkan hal itu dengan istilah ‘vaksinasi bisnis’ dalam tulisan di sebuah media online 29 Desember 2020,” ujar Dradjad melalui layanan pesan, Selasa (13/7).

Mantan kepala Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) di Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyodorkan sejumlah argumen tentang pentingnya vaksinasi berbayar. Dradjad menyebut program itu akan mempercepat upaya mencapai kekebalan komunal (herd immunity).

“Alasannya sederhana, kita perlu menaikkan cakupan vaksinasi sebesar dan secepat mungkin agar herd immunity segera tercapai agar rakyat bisa beraktivitas normal sesegera mungkin,” katanya.

Dradjad mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris yang getol melakukan vaksinasi. Aktivitas di kedua negara Barat itu pun relatif pulih.

“Lihat saja di Inggris, orang sudah bisa menonton sepak bola di Wembley,” katanya.

Alasan lain tentang pentingnya vaksinasi mandiri ialah keterbatasan kemampuan fiskal negara. Menurut Dradjad, negara menanggung biaya vaksinasi bagi rakyat yang kurang mampu saja.

“Bagi rakyat yang mampu sebaiknya dibuka kesempatan membeli vaksin sendiri. Toh ini untuk kesehatan dan keselamatan mereka juga,” ujarnya.

Dia meyakini jika cakupan vaksinasi sudah tinggi, bisnis dan kepercayaan konsumen akan pulih secara perlahan. “Konsumsi rumah tangga dan investasi akan mulai pulih juga sehingga Indonesia bisa kembali ke zona pertumbuhan positif,” ulas Dradjad.

Oleh karena itu, ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyarankan agar Kimia Farma dan BUMN farmasi lainnya terus melaksanakan vaksinasi berbayar.

“Menkes dan menteri terkait lainnya tinggal menjelaskan hal ini dengan baik kepada publik. Syaratnya, vaksinnya bukan dari berasal dari hibah bilateral karena tidak etis,” tutur Dradjad.(ast/jpnn)

https://m.jpnn.com/amp/news/wahai-menkes-ini-ada-saran-dari-eks-petinggi-bin-soal-vaksinasi-berbayar

 

 
More Articles...