May 13, 2021

News

AWAS, AS MAINKAN ISU LINGKUNGAN YANG AKAN GUNCANG INDONESIA

 

Kamis 22 Apr 2021 03:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Ameika Serikat Joe Biden memainkan perubahan iklim untuk melawan China. Namun, implikasi dari strategi AS ini dikhawatirkan akan membuat Indonesia terguncang.

Ketua Umum the Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Dradjad Wibowo menjelaskan, kebijakan AS yang bisa mengguncang Indonesia ini terkait dengan penggunaan sumber energi fosil, khususnya penggunaan batu bara.

"Ketentuan
energi bersih ini akan menjadi persoalan bagi Indonesia,” kata Dradjad dalam Focus Group Discussion bertema "SDGs, Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengaruhnya terhadap Masa Depan Indonesia", secara virtual, Selasa (21/4).

Anggota the Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ini menjelaskan, isu melawan perubahan iklim dan dampaknya menjadi salah satu prioritas utama Biden. Pada 27 Januari 2021, Biden menerbitkan Executive Order (EO) 14008 yang berjudul "Tacling the climate crisis at home an abroad".

“Sesuai EO ini, pada 22-23 April 2021, Biden mengundang 40 pemimpin dunia untuk menghadiri Leader’ Climate Summit secara virtual,” kata Dradjad.

Mengenai dampak
EO 14008 ini terhadap Indonesia, menurut Dradjad, EO ini menempatkan krisis iklim di jantung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS. EO 14008, kata Dradjad, sangat komprehensif dan mengandung banyak kebijakan, yang berdampak besar pada peta geopolitik strategis, hankam, dan ekonomi global. Termasuk perbankan dan keuangan global.

Hal yang akan sangat berdampak pada Indonesia, dijelaskan Dradjad, pada bagian I, seksi 101, butir b. AS sangat fokus pada  transisi energi bersih, dekarbonisasi sektoral, dan menyejalankan arus keuangan dengan kesepakatan Paris.

“Ini yang krusial pada sektor perbankan. Termasuk hal yang secara khusus disebut di ketentuan ini, yaitu pembiayaan batu bara. Padahal, batu bara memiliki peran yang sangat besar terhadap Indonesia,” kata Dradjad, yang juga ketua Dewan Pakar PAN ini.

EO 14008 ini, kata Dradjad, memang sifatnya untuk internal AS. Namun, ia menambahkan, ini mengunci berbagai pihak di luar AS melalui dua hal. BI-nya AS memonitor apakah bank-bank masih memberikan kredit kepada energi yang kotor (termasuk batu bara). “Jadi, sumber pembiayaan dari AS itu dikunci, harus mengikuti ketentuan ini,” ujar Dradjad menjelaskan.

Kedua, pembelian barang dan jasa oleh Pemerintah AS juga dikunci. Mereka tidak akan mau membeli barang, yang di dalamnya terkandung unsur diproduksi dengan listrik yang bersumber dari batu bara.
“Jadi, secara terselubung, ini bisa menjadi senjata AS dalam perang dagang AS melawan China karena energi China didominasi oleh batu bara,” kata Dradjad. Biden melawan China dengan menggunakan isu perubahan iklim yang seluruh negara bisa menerima.


Contohnya dalam perbankan global. Semester II/2020 sudah ada tiga bank besar, yaitu Bank of AMerica, Morgan Stanley dan JP Morgan Chase, yang berkomitmen mengikuti kesepakatan Paris dan mencapai emisi karbon netto sebesar nol. Setelah EO 14008 pada Maret 2021 tiga bank besar lainnya besikap sama, yaitu Goldman Sachs, Citigroup, dan Well Fargo.  Total kredit dari 6 bank ini per tahun 2020 untuk migas dan batu bara di seluruh dunia mencapai lebih dari 980 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 14.210 triliun.

EO 14008 ini, kata Dradjad, bisa berefek domino terhadap bank besar di luar AS. Penyebabnya mereka tidak ingin dicap sebagai ‘bad boys'. Selain itu, Dradjad menambahkan, ada kekhawatiran debiturnya terkena hambatan ekspor ke AS karena gagal memenuhi ketentuan terkait dengan penggunaan energi bersih.

Ketentuan energi bersih ini, kata Dradjad, akan menjadi persoalan bagi Indonesia. Dijelaskannya, Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal transisi ke energi bersih, dekarbonisasi sektoral, dan pembiayaan yang sejalan dengan kesepakatan Paris.

Indonesia juga masih tergantung pada batu bara dan migas bumi sebagai sumber energi. Per 2020, pembangkit listrik berbahan bakar fosil di Indonesia mencapai 55.216 megawatt ( 87,4 persen). Batu bara menyumbang 31.827 MW, sekitar 50,4 persen.

EO 14008 ini bukan cuma menargetkan batubara, melainkan juga bahan bakar fosil. Tapi, sekarang yang didorong AS adalah batu bara.

Jika Indonesia gagal bertransformasi ke energi bersih, ada dua hal yang terancam. Pertama, dari sisi sumber pembiayaan. Kedua, dari sisi ekspor barang ke AS dan negara yang akan mengikuti AS.

“Karena nanti AS pasti akan bisa melobi Uni Eropa, Australia, Jepang untuk mengikuti mereka,” ungkap Dradjad. Hal yang akan kena imbas bukan cuma batu bara dan perbankan di Indonesia, tapi juga properti, ritel, maupun produk lainnya.

Indonesia mungkin bisa pindah ke China, tapi secara geopolitik, Indonesia akan makin dicurigai karena condong ke China. "Pemerintah AS tentu menyadari perlunya masa transisi EO 14008. Ini yang bisa dilobikan Indonesia,” ungkapnya.

https://republika.co.id/berita/qrxcii318/awas-as-mainkan-isu-lingkungan-yang-akan-guncang-indonesia

 

 

Pengelolaan Hutan Lestari Terbukti Meningkatkan Ekspor Indonesia

 

Kamis, 22 April 2021 12:13 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada tahun-tahun mendatang, perekonomian global akan semakin ditentukan oleh topik yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals – SDGs).

Isu tersebut antara lain terkait aksi-aksi untuk mengatasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam secara lestari, kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan sebagainya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ekonom Senior Indef Dradjad H Wibowo dan anggota PEFC Board Ketua Pembina SDI, Kamis (22/4/2021).

Menurut Ketua Umum the Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) ini, kembalinya Amerika Serikat ke dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang termasuk dalam Executive Order 14008 yang diteken Presiden Joe Biden pada 27 Januari 2021, semakin membuat krisis iklim dan topik SDGs lainnya berperan sentral dalam percaturan global ke depan.

Peranan ini bukan hanya terhadap perekonomian dan keuangan global, tapi juga terhadap politik dan keamanan global.

Salah satu isu yang sudah dirasakan berdampak besar bagi Indonesia adalah pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management – SFM).

"Isu SFM ini sangat berpengaruh terhadap brand image Indonesia di berbagai fora global. Isu ini juga pernah memukul ekspor Indonesia, dengan efek multiplier ekonomi yang tidak kecil," katanya, dalam keterangan tertulis.

Dradjad mengatakan, namun dengan kerja keras berbagai pihak sejak dekade 2000-an, yang melibatkan pemerintah, swasta, dan berbagai unsur masyarakat sipil, secara bertahap Indonesia mampu memperbaiki kinerja dan juga citra terkait SFM.

Saat ini selama empat tahun berturut-turut pada tahun 2017-2020, laju deforestasi di Indonesia terus menurun.

Menurut laporan the World Resources Institute (WRI), dalam periode 2002-2020 laju deforestasi di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2016, dengan angka moving average (MA) tiga tahun sebesar 0.78 juta hektar. Namun sejak 2017, angka tersebut turun menjadi 0.66 juta hektar (2017), 0.55 juta hektar (2018), 0.35 juta hektar (2019), dan 0.31 juta hektar (2020).

Laporan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan laju deforestasi 2020 sebesar 115 ribu hektar, turun 75 persen dari tahun 2018/2019 sebesar 462,46 ribu hektar. Indonesia pun disebut WRI sebagai “bright spots of hope for forests” bersama Malaysia.

Kinerja positif tersebut diberitakan oleh dua media global terkemuka yaitu the Guardian dan the New York Times.

Dijelaskan Dradjad, dalam implementasi SFM, Indonesia juga menunjukkan kinerja positif. Sebagai contoh untuk hutan tanaman industri (HTI), saat ini terdapat 67 perusahaan HTI dengan luas sekitar 4 juta hektar yang sudah memperoleh sertifikat SFM dari IFCC/PEFC (Lampiran 1).

Ini berarti semua HTI yang dibangun sebelum cut of date PEFC, yaitu 31 Desember 2010, sudah mendapat sertifikat.

Untuk industri pengolahannya, PEFC/IFCC telah memberikan sertifikat chain of custody (CoC) kepada 38 perusahaan, mulai dari pabrik-pabrik kertas milik grup APP dan April, hingga perusahaan seperti Blibli (untuk tas belanja) dan Gramedia (untuk sebuah lini produk).

IFCC adalah lembaga pengembang dan pemilik skema sertifikasi independen, yang merupakan anggota dari PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification) yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss.

PEFC ini merupakan skema sertifikasi hutan lestari terbesar di dunia. Saat ini sudah lebih dari 320 juta hektar hutan di dunia yang bersertifikat SFM dari PEFC, ditambah lebih dari 20 ribu perusahaan bersertifikat chain of custody (CoC) dari PEFC.

Menurut Dradjad, banyak sekali korporasi terbesar di dunia yang mewajibkan adanya sertifikat PEFC sebagai salah satu syarat mereka mau membeli produk olahan hasil hutan, mulai dari kayu bangunan, kertas hingga baju. Korporasi tersebut mulai dari yang terbesar di dunia seperti Apple, Johnson & Johnson, Walmart, Nestle, P&G, Samsung hingga LV, Zara dan banyak lagi.

Sebagaimana diketahui, selama 20 tahun lebih HTI dan pulp and papers Indonesia menjadi sasaran kampanye LSM global dan nasional yang menuduh mereka sebagai salah satu faktor utama deforestasi.
Akibatnya, korporasi dunia seperti Disney, Mattel, Xerox, Woolworths dan lain-lain sempat memboikot pulp and papers Indonesia, sehingga ekspornya menurun mencapai titik terendah sekitar 5 miliar dolar AS pada 2016.

Namun sejak 2017, ekspor tersebut terus naik menjadi 7,15 miliar dolar AS pada 2019, dan hanya turun 4,4 persen menjadi 6,84 miliar dolar AS (2020) saat pandemi.

Di sisi lain dari sisi SFM, baru pada Desember 2014 perusahaan HTI mulai berhasil mendapatkan sertifikat SFM dari IFCC/PEFC. Itu sebabnya pada tahun 2015 baru terdapat 0.7 juta hektar HTI yang bersertifikat SFM. Luas ini kemudian naik drastis menjadi 2,4 juta hektar (2016) dan 3,7 juta hektar (2017).

Yang menarik, setelah semakin banyak HTI yang berhasil mencapai SFM, dan semakin banyak pabrik bubur kertas dan kertas yang mendapatkan sertifikat, ternyata ekspor Indonesia naik kembali. Peningkatan ekspor tersebut juga terjadi bersamaan dengan penurunan laju deforestasi, yaitu tahun 2017-2020.

Fakta ini menunjukkan kuatnya komitmen dan kinerja dari pemerintah, pelaku usaha HTI dan pulp and papers, dan para stakeholders dalam mewujudkan SFM di Indonesia. Karena upaya mewujudkan SFM memerlukan investasi yang besar, transformasi budaya dan manajemen perusahaan yang signifikan, serta kerja keras dari banyak pihak, tidak lah berlebihan jika dikatakan pencapaian SFM, yang dibuktikan dengan sertifikat IFCC/PEFC, berkontribusi penting terhadap kinerja ekspor di atas.

Kinerja di atas tentu sangat menunjang kontribusi ekonomi dari HTI dan pulp and papers. HTI dewasa ini menyediakan lapangan kerja langsung 20-25 ribu orang dan 2 juta tidak langsung. Sementara pulp and papers menyerap 260 ribu tenaga kerja langsung dan 1,1 juta tidak langsung. Belum lagi kontribusinya terhadap penerimaan pajak pusat dan daerah, pembangunan daerah, dan pengembangan masyarakat sekitar hutan dan industri.

“Karena itu, saya mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM, untuk semakin meningkatkan kinerja terkait dengan pengelolaan hutan lestari, maupun industri pengolahan dan perdagangan produk olahan hutan lestari oleh para pelaku usaha,” kata Dradjad.

“Contoh kongkretnya, pelaku mebel dan kerajinan perlu dibantu agar kayunya berasal dari hutan lestari sehingga mudah menembus pasar ekspor. Perhutanan sosial bisa didorong agar mendapatkan sertifikat SFM, sehingga produknya bernilai tambah semakin tinggi,” Dewan Pakar DPP PAN ini menegaskan kembali.

Ia berharap, korporasi besar Indonesia yang memakai produk olahan hasil hutan juga perlu sadar, mereka tidak bisa lagi lalai terhadap isu SFM. “Percaya saya, di masa depan Anda akan ditinggalkan pasar jika tidak peduli kelestarian. Trust me, sustainabily pays,” tegas Dradjad.

https://m.tribunnews.com/nasional/2021/04/22/pengelolaan-hutan-lestari-terbukti-meningkatkan-ekspor-indonesia?page=3

 

 

ISU PERUBAHAN IKLIM TENTUKAN MASA DEPAN EKONOMI INDONESIA

 

Rabu 21 Apr 2021 15:16 WIB

 

Oleh : Dradjad Wibowo*

REPUBLIKA.CO.ID, Pada tahun-tahun mendatang, perekonomian global akan semakin ditentukan oleh topik yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals – SDGs). Isu tersebut antara lain terkait aksi-aksi untuk mengatasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam secara lestari, kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan sebagainya.

Kembalinya Amerika Serikat ke dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang termasuk dalam Executive Order 14008 yang diteken Presiden Joe Biden tanggal 27 Januari 2021 semakin membuat krisis iklim dan topik SDGs lainnya berperan sentral dalam percaturan global ke depan. Bahkan, peranan ini bukan hanya terhadap perekonomian dan keuangan global, tapi juga terhadap politik dan keamanan global.

Salah satu isu yang sudah dirasakan berdampak besar bagi Indonesia adalah pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management – SFM). Isu SFM ini sangat berpengaruh terhadap brand image Indonesia di berbagai fora global. Isu ini juga pernah memukul ekspor Indonesia, dengan efek multiplier ekonomi yang tidak kecil. Namun dengan kerja keras berbagai pihak sejak dekade 2000-an, yang melibatkan pemerintah, swasta, dan berbagai unsur masyarakat sipil, secara bertahap Indonesia mampu memperbaiki kinerja dan juga citra terkait SFM.

Saat ini selama empat tahun berturut-turut pada tahun 2017-2020, laju deforestasi di Indonesia terus menurun. Menurut laporan the World Resources Institute (WRI), dalam periode 2002-2020 laju deforestasi di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2016, dengan angka moving average (MA) tiga tahun sebesar 0.78 juta hektar. Namun sejak 2017, angka tersebut turun menjadi 0.66 juta hektar (2017), 0.55 juta hektar (2018), 0.35 juta hektar (2019), dan 0.31 juta hektar (2020). Laporan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan laju deforestasi 2020 sebesar 115 ribu hektar, turun 75% dari tahun 2018/2019 sebesar 462,46 ribu hektar. Indonesia pun disebut WRI sebagai “bright spots of hope for forests” bersama Malaysia. Kinerja positif tersebut diberitakan oleh dua media global terkemuka yaitu the Guardian dan the New York Times.

Dalam implementasi SFM, Indonesia juga menunjukkan kinerja positif. Sebagai contoh untuk hutan tanaman industri (HTI), saat ini terdapat 74 perusahaan HTI dengan luas sekitar 4 juta hektar yang sudah memperoleh sertifikat SFM dari IFCC/PEFC (Lampiran 1). Ini berarti semua HTI yang dibangun sebelum cut of date PEFC, yaitu 31 Desember 2010, sudah mendapat sertifikat. Untuk industri pengolahannya, PEFC/IFCC telah memberikan sertifikat chain of custody (CoC) kepada 40 perusahaan, mulai dari pabrik-pabrik kertas milik grup APP dan April, hingga perusahaan seperti Blibli (untuk tas belanja) dan Gramedia (untuk sebuah lini produk).

IFCC (the Indonesian Forestry Certification Cooperation) adalah lembaga pengembang dan pemilik skema sertifikasi independen, yang merupakan anggota dari PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification) yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. PEFC ini merupakan skema sertifikasi hutan lestari terbesar di dunia. Saat ini sudah lebih dari 320 juta hektar hutan di dunia yang bersertifikat SFM dari PEFC, ditambah lebih dari 20 ribu perusahaan bersertifikat chain of custody (CoC) dari PEFC. Saya adalah anggota PEFC Board.

Banyak sekali korporasi terbesar di dunia yang mewajibkan adanya sertifikat PEFC sebagai salah satu syarat mereka mau membeli produk olahan hasil hutan, mulai dari kayu bangunan, kertas hingga baju. Korporasi tersebut mulai dari yang terbesar di dunia seperti Apple, Johnson & Johnson, Walmart, Nestle, P&G, Samsung hingga LV, Zara dan banyak lagi.

Sebagaimana diketahui, selama 20 tahun lebih HTI dan pulp and papers Indonesia menjadi sasaran kampanye LSM global dan nasional yang menuduh mereka sebagai salah satu faktor utama deforestasi. Akibatnya, korporasi dunia seperti Disney, Mattel, Xerox, Woolworths dan lain-lain sempat memboikot pulp and papers Indonesia, sehingga ekspornya menurun mencapai titik terendah sekitar USD 5 milyar pada 2016 (Lampiran 2). Namun sejak 2017, ekspor tersebut terus naik menjadi USD 7.15 milyar (2019), dan hanya turun 4,4% menjadi USD 6.84 milyar (2020) saat pandemi.

Di sisi lain dari sisi SFM, baru pada Desember 2014 perusahaan HTI mulai berhasil mendapatkan sertifikat SFM dari IFCC/PEFC. Itu sebabnya pada tahun 2015 baru terdapat 0.7 juta hektar HTI yang bersertifikat SFM. Luas ini kemudian naik drastis menjadi 2.4 juta hektar (2016) dan 3.7 juta hektar (2017).

Yang menarik, setelah semakin banyak HTI yang berhasil mencapai SFM, dan semakin banyak pabrik bubur kertas dan kertas yang mendapatkan sertifikat, ternyata ekspor Indonesia naik kembali.  Peningkatan ekspor tersebut juga terjadi bersamaan dengan penurunan laju deforestasi, yaitu tahun 2017-2020.

Fakta ini menunjukkan kuatnya komitmen dan kinerja dari pemerintah, pelaku usaha HTI dan pulp and papers, dan para stakeholders dalam mewujudkan SFM di Indonesia. Karena upaya mewujudkan SFM memerlukan investasi yang besar, transformasi budaya dan manajemen perusahaan yang signifikan, serta kerja keras dari banyak pihak, tidak lah berlebihan jika dikatakan pencapaian SFM, yang dibuktikan dengan sertifikat IFCC/PEFC, berkontribusi penting terhadap kinerja ekspor di atas.

Kinerja di atas tentu sangat menunjang kontribusi ekonomi dari HTI dan pulp and papers. HTI dewasa ini menyediakan lapangan kerja langsung 20-25 ribu orang dan 2 juta tidak langsung. Sementara pulp and papers menyerap 260 ribu tenaga kerja langsung dan 1,1 juta tidak langsung. Belum lagi kontribusinya terhadap penerimaan pajak pusat dan daerah, pembangunan daerah, dan pengembangan masyarakat sekitar hutan dan industri.

Karena itu, saya mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM, untuk semakin meningkatkan kinerja terkait dengan pengelolaan hutan lestari, maupun industri pengolahan dan perdagangan produk olahan hutan lestari oleh para pelaku usaha. Contoh kongkretnya, pelaku mebel dan kerajinan perlu dibantu agar kayunya berasal dari hutan lestari sehingga mudah menembus pasar ekspor. Perhutanan sosial bisa didorong agar mendapatkan sertifikat SFM, sehingga produknya bernilai tambah semakin tinggi.

Korporasi besar Indonesia yang memakai produk olahan hasil hutan juga perlu sadar, mereka tidak bisa lagi lalai terhadap isu SFM. Percaya saya, di masa depan anda akan ditinggalkan pasar jika tidak peduli kelestarian. Trust me, sustainabily pays.

*) Penulis adalah Ketua Umum IFCC, Anggota PEFC Board Ketua Pembina SDI, Ekonom Senior Indef,  Ketua Dewan Pakar PAN

 

Pengelolaan Hutan Lestari Terbukti Meningkatkan Ekspor Indonesia

Rabu, 21 April 2021 18:06

 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pada tahun-tahun mendatang, perekonomian global akan semakin ditentukan oleh topik yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals-SDGs).

Isu tersebut antara lain terkait aksi-aksi untuk mengatasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam secara lestari, kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan sebagainya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum IFCC sekaligus Ekonom Senior Indef, Dradjad H Wibowo dalam webinar pada Rabu (21/4/2021).


Isu perubahan iklim pun katanya semakin menguat dengan keputusan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden yang menandatangani Kesepakatan Paris (Paris Agreement) pada tanggal 27 Januari 2021.

Keputusan itu menempatkan krisis iklim dan topik SDGs lainnya berperan sentral dalam percaturan global ke depan.


"Bahkan, peranan ini bukan hanya terhadap perekonomian dan keuangan global, tapi juga terhadap politik dan keamanan global," ungkap Dradjad H Wibowo pada Rabu (21/4/2021).

Lebih lanjut dipaparkannya, salah satu isu yang sudah dirasakan berdampak besar bagi Indonesia adalah pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management – SFM).


"Bahkan, peranan ini bukan hanya terhadap perekonomian dan keuangan global, tapi juga terhadap politik dan keamanan global," ungkap Dradjad H Wibowo pada Rabu (21/4/2021).

Lebih lanjut dipaparkannya, salah satu isu yang sudah dirasakan berdampak besar bagi Indonesia adalah pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management – SFM).


"Bahkan, peranan ini bukan hanya terhadap perekonomian dan keuangan global, tapi juga terhadap politik dan keamanan global," ungkap Dradjad H Wibowo pada Rabu (21/4/2021).

Lebih lanjut dipaparkannya, salah satu isu yang sudah dirasakan berdampak besar bagi Indonesia adalah pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management – SFM).


Namun sejak tahun 2017, angka tersebut turun menjadi 0.66 juta hektar.

Sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 0,55 juta hektare, tahun 2019 sebesar 0,35 juta hektare dan tahun 2020 sebesar 0,31 juta hektare.

Laporan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan laju deforestasi 2020 sebesar 115.000 hektar, turun 75 persen dari tahun 2018/ 2019 sebesar 462.460 hektar.

"Indonesia pun disebut WRI sebagai bright spots of hope for forests' bersama Malaysia. Kinerja positif tersebut diberitakan oleh dua media global terkemuka yaitu the Guardian dan the New York Times," jelas Dradjad H Wibowo.


Sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 0,55 juta hektare, tahun 2019 sebesar 0,35 juta hektare dan tahun 2020 sebesar 0,31 juta hektare.

Laporan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan laju deforestasi 2020 sebesar 115.000 hektar, turun 75 persen dari tahun 2018/ 2019 sebesar 462.460 hektar.

"Indonesia pun disebut WRI sebagai bright spots of hope for forests' bersama Malaysia. Kinerja positif tersebut diberitakan oleh dua media global terkemuka yaitu the Guardian dan the New York Times," jelas Dradjad H Wibowo.


"IFCC (the Indonesian Forestry Certification Cooperation) adalah lembaga pengembang dan pemilik skema sertifikasi independen, yang merupakan anggota dari PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification) yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss," papar Dradjad H Wibowo.

"PEFC ini merupakan skema sertifikasi hutan lestari terbesar di dunia," jelasnya.


Saat ini sudah lebih dari 320 juta hektar hutan di dunia yang bersertifikat SFM dari PEFC, ditambah lebih dari 20.000 perusahaan bersertifikat chain of custody (CoC) dari PEFC. Saya adalah anggota PEFC Board.


Dradjad H Wibowo menyebutkan ada banyak korporasi di dunia yang mewajibkan adanya sertifikat PEFC, sebagai salah satu syarat mereka mau membeli produk olahan hasil hutan, mulai dari kayu bangunan, kertas hingga baju.

Korporasi tersebut mulai dari yang terbesar di dunia seperti Apple, Johnson & Johnson, Walmart, Nestle, P&G, Samsung hingga LV, Zara dan lainnya.

"Sebagaimana diketahui, selama 20 tahun lebih HTI dan pulp and papers Indonesia menjadi sasaran kampanye LSM global dan nasional yang menuduh mereka sebagai salah satu faktor utama deforestasi," ungkap Dradjad H Wibowo.

"Akibatnya, korporasi dunia seperti Disney, Mattel, Xerox, Woolworths dan lain-lain sempat memboikot pulp and papers Indonesia, sehingga ekspornya menurun mencapai titik terendah sekitar USD 5 milyar pada 2016," jelasnya.

Namun sejak 2017, ekspor tersebut terus naik menjadi USD 7.15 milyar (2019), dan hanya turun 4,4% menjadi USD 6.84 milyar (2020) saat pandemi.

Di sisi lain dari sisi SFM, baru pada Desember 2014 perusahaan HTI mulai berhasil mendapatkan sertifikat SFM dari IFCC/PEFC.

Itu sebabnya pada tahun 2015 baru terdapat 0.7 juta hektar HTI yang bersertifikat SFM.


Luas ini kemudian naik drastis menjadi 2.4 juta hektar (2016) dan 3.7 juta hektar (2017).

Yang menarik, menurutnya adalah semakin banyak HTI yang berhasil mencapai SFM, dan semakin banyak pabrik bubur kertas dan kertas yang mendapatkan sertifikat, ternyata ekspor Indonesia naik kembali.

Peningkatan ekspor tersebut juga terjadi bersamaan dengan penurunan laju deforestasi, yaitu tahun 2017-2020.


Fakta ini menunjukkan kuatnya komitmen dan kinerja dari pemerintah, pelaku usaha HTI dan pulp and papers, dan para stakeholders dalam mewujudkan SFM di Indonesia.

"Karena upaya mewujudkan SFM memerlukan investasi yang besar, transformasi budaya dan manajemen perusahaan yang signifikan, serta kerja keras dari banyak pihak, tidaklah berlebihan jika dikatakan pencapaian SFM, yang dibuktikan dengan sertifikat IFCC/PEFC, berkontribusi penting terhadap kinerja ekspor di atas," jelasnya.

Kinerja tersebut katanya sangat menunjang kontribusi ekonomi dari HTI dan pulp and papers.

HTI dewasa ini menyediakan lapangan kerja langsung 20-25 ribu orang dan 2 juta tidak langsung.

Sementara pulp and papers menyerap 260.000 tenaga kerja langsung dan 1,1 juta tidak langsung.

Belum lagi kontribusinya terhadap penerimaan pajak pusat dan daerah, pembangunan daerah, dan pengembangan masyarakat sekitar hutan dan industri.

"Karena itu, saya mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM, untuk semakin meningkatkan kinerja terkait dengan pengelolaan hutan lestari, maupun industri pengolahan dan perdagangan produk olahan hutan lestari oleh para pelaku usaha," jelas Dradjad H Wibowo.

Contoh kongkretnya, lanjutnya, pelaku mebel dan kerajinan perlu dibantu agar kayunya berasal dari hutan lestari sehingga mudah menembus pasar ekspor.

Perhutanan sosial bisa didorong agar mendapatkan sertifikat SFM, sehingga produknya bernilai tambah semakin tinggi.

Korporasi besar Indonesia yang memakai produk olahan hasil hutan juga perlu sadar, mereka tidak bisa lagi lalai terhadap isu SFM.

"Percaya saya, di masa depan anda akan ditinggalkan pasar jika tidak peduli kelestarian," tutupnya.


Penulis: Dwi Rizki
Editor: Dwi Rizki
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Pengelolaan Hutan Lestari Terbukti Meningkatkan Ekspor Indonesia

https://wartakota.tribunnews.com/2021/04/21/pengelolaan-hutan-lestari-terbukti-meningkatkan-ekspor-indonesia.

 

IFCC: Isu Perubahan Iklim dan Kelestarian Akan Tentukan Masa Depan Ekonomi Indonesia

 

Rabu, 21 April 2021| 14:23 WIB

Dradjad Hari Wibowo Ketua Umum Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) menegaskan pada tahun-tahun mendatang, perekonomian global akan semakin ditentukan oleh topik yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs). Isu tersebut diantaranya terkait aksi-aksi untuk mengatasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam secara lestari, kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan sebagainya.

“Kembalinya Amerika Serikat ke dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang termasuk dalam Executive Order 14008 yang diteken Presiden Joe Biden tanggal 27 Januari 2021 semakin membuat krisis iklim dan topik SDGs lainnya berperan sentral dalam percaturan global ke depan,” ujar Dradjad dalam Forum Group Discussion (FGD) secara virtual dengan tema “Sustainable Development Goals (SDGs), Pengelolaan Hutan Lestari dan Masa Depan Indonesia”, Rabu (21/4/2021).

Bahkan, kata Dradjad, peranan ini bukan hanya terhadap perekonomian dan keuangan global, tapi juga terhadap politik dan keamanan global.

“Salah satu isu yang sudah dirasakan berdampak besar bagi Indonesia adalah pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management – SFM). Isu SFM ini sangat berpengaruh terhadap brand image Indonesia di berbagai fora global,” jelasnya.

Menurut Dradjad, isu ini juga pernah memukul ekspor Indonesia, dengan efek multiplier ekonomi yang tidak kecil. Namun dengan kerja keras berbagai pihak sejak dekade 2000-an, yang melibatkan pemerintah, swasta, dan berbagai unsur masyarakat sipil, secara bertahap Indonesia mampu memperbaiki kinerja dan juga citra terkait SFM.

Saat ini, kata dia, selama empat tahun berturut-turut pada tahun 2017-2020, laju deforestasi di Indonesia terus menurun. Menurut laporan the World Resources Institute (WRI), dalam periode 2002-2020 laju deforestasi di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2016, dengan angka moving average (MA) tiga tahun sebesar 0.78 juta hektar.

Namun sejak 2017, angka tersebut turun menjadi 0.66 juta hektar (2017), 0.55 juta hektar (2018), 0.35 juta hektar (2019), dan 0.31 juta hektar (2020). Laporan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan laju deforestasi 2020 sebesar 115 ribu hektar, turun 75% dari tahun 2018/2019 sebesar 462,46 ribu hektar. Indonesia pun disebut WRI sebagai “bright spots of hope for forests” bersama Malaysia. Kinerja positif tersebut diberitakan oleh dua media global terkemuka yaitu the Guardian dan the New York Times.

Dalam implementasi SFM, lanjutnya, Indonesia juga menunjukkan kinerja positif. Sebagai contoh untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), saat ini terdapat 67 perusahaan HTI dengan luas sekitar 4 juta hektar yang sudah memperoleh sertifikat SFM dari IFCC/PEFC. Ini berarti semua HTI yang dibangun sebelum cut of date PEFC, yaitu 31 Desember 2010, sudah mendapat sertifikat. Untuk industri pengolahannya, PEFC/IFCC telah memberikan sertifikat chain of custody (CoC) kepada 38 perusahaan, mulai dari pabrik-pabrik kertas milik grup APP dan April, hingga perusahaan seperti Blibli (untuk tas belanja) dan Gramedia (untuk sebuah lini produk).

IFCC adalah lembaga pengembang dan pemilik skema sertifikasi independen, yang merupakan anggota dari PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification) yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. PEFC ini merupakan skema sertifikasi hutan lestari terbesar di dunia. Saat ini sudah lebih dari 320 juta hektar hutan di dunia yang bersertifikat SFM dari PEFC, ditambah lebih dari 20 ribu perusahaan bersertifikat chain of custody (CoC) dari PEFC.

“Banyak sekali korporasi terbesar di dunia yang mewajibkan adanya sertifikat PEFC sebagai salah satu syarat mereka mau membeli produk olahan hasil hutan, mulai dari kayu bangunan, kertas hingga baju. Korporasi tersebut mulai dari yang terbesar di dunia seperti Apple, Johnson & Johnson, Walmart, Nestle, P&G, Samsung hingga LV, Zara dan banyak lagi,” kata Dradjad.

Sebagaimana diketahui, selama 20 tahun lebih HTI dan pulp and papers Indonesia menjadi sasaran kampanye LSM global dan nasional yang menuduh mereka sebagai salah satu faktor utama deforestasi. Akibatnya, korporasi dunia seperti Disney, Mattel, Xerox, Woolworths dan lain-lain sempat memboikot pulp and papers Indonesia, sehingga ekspornya menurun mencapai titik terendah sekitar USD 5 miliar pada 2016. Namun sejak 2017, ekspor tersebut terus naik menjadi USD 7.15 miliar (2019), dan hanya turun 4,4% menjadi USD 6.84 miliar (2020) saat pandemi.

Di sisi lain, kata Dradjad, dari sisi SFM, baru pada Desember 2014 perusahaan HTI mulai berhasil mendapatkan sertifikat SFM dari IFCC/PEFC. Itu sebabnya pada tahun 2015 baru terdapat 0.7 juta hektar HTI yang bersertifikat SFM. Luas ini kemudian naik drastis menjadi 2.4 juta hektar (2016) dan 3.7 juta hektar (2017).

“Yang menarik, setelah semakin banyak HTI yang berhasil mencapai SFM, dan semakin banyak pabrik bubur kertas dan kertas yang mendapatkan sertifikat, ternyata ekspor Indonesia naik kembali. Peningkatan ekspor tersebut juga terjadi bersamaan dengan penurunan laju deforestasi, yaitu tahun 2017-2020,” tegasnya.

Menurut dia, fakta ini menunjukkan kuatnya komitmen dan kinerja dari pemerintah, pelaku usaha HTI dan pulp and papers, dan para stakeholders dalam mewujudkan SFM di Indonesia. Karena upaya mewujudkan SFM memerlukan investasi yang besar, transformasi budaya dan manajemen perusahaan yang signifikan, serta kerja keras dari banyak pihak, tidak lah berlebihan jika dikatakan pencapaian SFM, yang dibuktikan dengan sertifikat IFCC/PEFC, berkontribusi penting terhadap kinerja ekspor di atas.

Kinerja di atas tentu sangat menunjang kontribusi ekonomi dari HTI dan pulp and papers. HTI dewasa ini menyediakan lapangan kerja langsung 20-25 ribu orang dan 2 juta tidak langsung. Sementara pulp and papers menyerap 260 ribu tenaga kerja langsung dan 1,1 juta tidak langsung. Belum lagi kontribusinya terhadap penerimaan pajak pusat dan daerah, pembangunan daerah, dan pengembangan masyarakat sekitar hutan dan industri.

Karena itu, Dradjad mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM, untuk semakin meningkatkan kinerja terkait dengan pengelolaan hutan lestari, maupun industri pengolahan dan perdagangan produk olahan hutan lestari oleh para pelaku usaha.

“Contoh kongkretnya, pelaku mebel dan kerajinan perlu dibantu agar kayunya berasal dari hutan lestari sehingga mudah menembus pasar ekspor. Perhutanan sosial bisa didorong agar mendapatkan sertifikat SFM, sehingga produknya bernilai tambah semakin tinggi,” ungkap Dradjad yang juga ekonom senior INDEF ini.

Dradjad menegaskan, korporasi besar Indonesia yang memakai produk olahan hasil hutan juga perlu sadar, mereka tidak bisa lagi lalai terhadap isu SFM.

“Percaya saya, di masa depan anda akan ditinggalkan pasar jika tidak peduli kelestarian. Trust me, sustainabily pays,” pungkas Dradjad.(faz/tin)

https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2021/ifcc-isu-perubahan-iklim-dan-kelestarian-akan-tentukan-masa-depan-ekonomi-indonesia/

 

 
More Articles...