May 21, 2022

News

Larangan Total Ekspor CPO Seperti Menembak Diri Sendiri

LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kamis, 28 April 2022, 19:34 WIB

 

 

Larangan total ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dinilai justru akan merugikan pemerintah. Sebab penghasilan sawit Indonesia memiliki porsi yang besar.

 

Begitu kata ekonom senior Dradjad Wibowo kepada wartawan, Kamis (28/4).

"Saya beri contoh tahun 2020 untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), jadi ada dua yang dipungut pemerintah. Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI," urainya

 

Terlebih, kata Dradjad, saat ini muncul pengenaan tarif pajak, maka penghasilan pemerintah dari sawit bisa di atas 40 persen. Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar pajak.

"Bahkan di 2021 dan 2022 kemungkinan dengan harga CPO sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500 per kilogram, pemerintah menarik penghasilan 33 persen lebih dari BK dan PE,” ujarnya.

Dradjad menuturkan angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp 70 triliun melalui PE. Sementara total pajak yang dikumpulkan dari perusahaan CPO sekitar Rp 20 triliun per bulan.

"Kalau per tahunnya mungkin Rp 240 triliun, tapi saya tidak pasti tau karena nggak pernah diungkap ke publik data ini,” imbuhnya.

Dradjad mengungkapkan hasil estimasi yang telah dilakukannya, pemerintah kemungkinan memperoleh Rp 250 triliun sampai Rp 300 triliun per tahun (dengan asumsi harga CPO sekarang sebesar 6.000 ringgit Malaysia).

Atas alasan itu, dia menilai pelarangan total ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng bagaikan menembak diri sendiri.

 

"Ini hanya dugaan kasar saya. Tapi dengan asumsi harga CPO saat ini rasanya agak sulit membayangkan pemerintah melarang ekspor sebab menembak kita sendiri,” demikian Dradjad.

EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO

 

https://politik.rmol.id/read/2022/04/28/532030/larangan-total-ekspor-cpo-seperti-menembak-diri-sendiri

 

Dradjad: Milih Sawit untuk Pangan Apa Biodiesel?

 

Kamis 28 Apr 2022 19:06 WIB

Red: Joko Sadewo

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah disarankan untuk merombak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pemerintah harus jelas terkait alokasi minyak sawit untuk biodiesel atau pangan.

 

“Secara konsep simple sebenarnya, pemerintah ini untuk minyak goreng maunya seperti apa? Kalau hanya memakai DMO (domestic market obligation), kalau hanya memakai HET (harga eceran tertinggi), kalau hanya memakai peraturan, akan banyak sekali permainan. Banyak sekali orang cari celah, dan itu tidak akan jalan,” kata ekonom INDEF, Dradjad Wibowo, Rabu (27/4).

 

Kalau pemerintah ingin mengintervensi masalah minyak goreng, Dradjad meminta agar BPDPKS dirombak. Menurut dia, harus dibuat satu pilihan, apakah akan memilih pangan atau biodiesel, komposisi alokasi yang terbaik antara keduanya bagaimana. Pemerintah juga harus masuk di pasar melalui intervensi stok nasional untuk mengamankan harga. Ketika harga jatuh, pemerintah membeli stok, ketika harga melonjak, pemerintah melepas stok.

 

Stok nasional ini harus didukung gudang yang cukup dan teknologinya bagus.

“Tapi kalau pemerintah memang melepas minyak goreng ke mekanisme pasar, ya mau tidak mau biarkan saja harga CPO meledak, biarkan saja harga minyak goreng naik tinggi sesuai pasar. Ibu-ibu menjerit,” kata Ketua Dewan Pakar PAN ini.

 

BPDPKS dinilai Dradjad terlalu condong ke biodiesel. Kompetisi antara pangan (minyak goreng) dan energi (biodiesel), menurut Dradjad, akan terus terjadi. Pemerintah harus membuat pilihan. "Keseimbangan antara pangan dan biodiesel ini, mana yang paling cocok untuk Indonesia?” kata Dradjad.

 

BPDPKS, kata dia, jangan hanya seperti sekarang. Menurut dia, itu tidak sebanding dengan dana yang telah dikumpulkan. BPDPKS harusnya bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengamanan harga. “Di sini

 

BPDPKS tentu harus bekerja sama dengan Bulog. Bagaimana mekanismenya, silakan pemerintah cari."

 

"Kuncinya, kalau tidak mempunyai intervensi dalam tata niaga dan harga, persoalan minyak goreng seperti ini akan terjadi lagi,” kata dia.

https://republika.co.id/berita/rb1isz318/dradjad-milih-sawit-untuk-pangan-apa-biodiesel

 

Dradjad Wibowo: Larang Ekspor CPO, Sama Saja Pemerintah Tembak Kakinya Sendiri

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin

Kamis, 28 April 2022| 14:09 WIB

 

Dradjad Hari Wibowo ekonom senior INDEF (Institute for Development Economics and Finance) menegaskan, penghentian ekpor CPO akan merugikan pemerintah sendiri.  Karena porsi penghasilan yang diperoleh pemerintah dari sawit itu sangat besar.

 

“Saya beri contoh tahun 2020 untuk Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE), jadi ada dua yang dipungut pemerintah. Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI,” kata Dradjad dalam diskusi secara daring dengan tema

 

” Setelah Pemerintah Melarang Ekspor Sawit dan Minyak Goreng, Apa Selanjutnya?” Selasa petang (27/4/2022).

 

Apalagi ditambah pengenaan tarif pajak, maka penghasilan pemerintah dari sawit di atas 40 persen. Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar pajak.

 

“Bahkan di 2021 dan 2022 kemungkinan dengan harga CPO sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500 per kilogram, pemerintah menarik penghasilan 33 persen lebih dari BK dan PE,” tutur Dradjad.

 

Dradjad menjelaskan angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp 70 triliun melalui PE.

 

Sementara total pajak yang dikumpulkan dari perusahaan CPO sekitar Rp 20 triliun per bulan.

 

“Kalau per tahunnya mungkin Rp240 triliun, tapi saya tidak pasti tahu karena nggak pernah diungkap ke publik data ini,” kata Dradjad yang juga Ketua Dewan Pakar PAN ini.

 

Dradjad mengungkapkan hasil estimasi yang telah dilakukan pemerintah kemungkinan memperoleh Rp250 triliun sampai Rp300 triliun per tahun (dengan asumsi harga CPO sekarang sebesar 6.000 Ringgit Malaysia).

 

Menurut dia, dengan patokan harga CPO sekarang, potensi penerimaan pemerintah besar sekali. Karena itu agak susah membayangkan, pemerintah melarang ekspor CPO. Karena sama saja pemrintah akan menembak kakinya sendiri.

 

Apalagi di tangan Kementerian Keuangan harus banyak melakukan utang dan sebagainya. Sehingga kalau CPO sampai tidak bisa memberikan tambahan pemasukan bagi APBN maupun bagi BPDPKS, maka akan kelabakan.

 

Dan efeknya itu, kata Dradjad, akan terkena pada program bio disel pemerintah. Karena dana BPDPKS itu masuknya sebagian besar ke subsidi bio disel, dan pelaku bio disel. Kemudian yang kembali ke petani itu kecil sekali.

Pernah hanya Rp7 triliun dan Rp10 triliun. Tapi yang kembali ke petani itu kecil sekali.

 

“Artinya apa? Artinya dari ekonomi sakit itu pemerintah sebenarnya banyak sekali memperoleh penerimaan financial. Sehingga, ketika ada berita bahwa pemerintah melarang ekspor CPO, saya bertanya-tanya, ini bener apa tidak?

 

Apa jangan-jangan keliru, atau jangan-jangan yang dimaksud bukan CPO. Dan ternyata kemudian di koreksi, yang dimaksud adalah arbiti oli. Tapi tetap saja potensinya besar dari situ,” kata dia.

 

Dradjad mengajak semua pihak harus melihat masalah ini lebih menyeluruh. Tidak bisa hanya kebijakan hit and run.

 

“Yang saya lihat adalah pemerintah dengan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation), HET (Harga Eceran Tertinggi). Semuanya itu hit and run. Nah kita harus selesaiakn dengan menyeluruh, terlepas siapapun yang ada di pemerintahan, siapapun yang menjadi Presiden. Karena masalah ini akan

terus berulang,” tegasnya.

 

“Kenapa saya katakan demikian. Kembali kedua poin utama saya tadi. Yaitu ada permasalah struktural dan ada permasalahan antisipasi kebijakan.

 

Dari sisi permasalahan struktural, kita ini masih agak ngambang di dalam kebijakan ekonomi kita. Di satu sisi kita mengatakan, kita ekonomi pasar, di sisi lain kita mengatakan ada ekonomi Pancasila, atau keperpihakan, atau sebagainya. Masih agak ngambang. Dan ngambangnya pada akhirnya diselesaikan dengan kertas, dengan secarik SK,” pungkas Dradjad.(faz/rst)

https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/dradjad-wibowo-larang-ekspor-cpo-sama-saja-pemerintah-tembak-kakinya-sendiri/

 

Pelarangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng Merugikan Pemerintah

Kamis, 28 April 2022 - 11:35 |  28.05k

Pewarta: Moh Ramli | Editor: Wahyu Nurdiyanto

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ekonom senior Dradjad Hari Wibowo menilai pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng justru merugikan pemerintah, karena porsi penghasilan sawit Indonesia jumlahnya sangat besar.

 

"Saya beri contoh tahun 2020 untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), jadi ada dua yang dipungut pemerintah. Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI," kata Dradjad dalam keterangan resminya Kamis (28/4/2022).

 

Apalagi ditambah pengenaan tarif pajak maka penghasilan pemerintah dari sawit di atas 40 persen. Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar pajak.

 

"Bahkan di 2021 dan 2022 kemungkinan dengan harga CPO sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500 per kilogram, pemerintah menarik penghasilan 33 persen lebih dari BK dan PE," tutur Dradjad.

Dradjad menuturkan angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp 70 triliun melalui PE.

 

Sementara total pajak yang dikumpulkan dari perusahaan CPO sekitar Rp 20 triliun per bulan.

 

"Kalau per tahunnya mungkin Rp240 triliun, tapi saya tidak pasti tahu karena nggak pernah diungkap ke publik data ini," kata pria yang juga Ketua Dewan Pakar PAN ini.

 

Dradjad mengungkapkan hasil estimasi yang telah dilakukan pemerintah kemungkinan memperoleh Rp250 triliun sampai Rp300 triliun per tahun (dengan asumsi harga CPO sekarang sebesar 6.000 Ringgit Malaysia).

 

"Ini hanya dugaan kasar saya. Tapi dengan asumsi harga CPO saat ini rasanya agak sulit membayangkan pemerintah melarang ekspor sebab menembak kita sendiri," jelasnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah mengambil hikmah dari isu minyak goreng ini. Sebab, publik akhirnya mengetahui ada permainan mafia dan kartelisasi yang melibatkan beberapa perusahaan perkebunan dan pengelola sawit.

 

"Kami ingin kebijakan ekonomi pertanian khususnya tata niaga kelapa sawit kita benar-benar dibentuk dengan pendekatan legislasi yang lebih fundamental di wilayah UU. Sehingga setiap kebijakan diharapkan bisa diatur secara proporsional antara kepentingan nasional dan kepentingan bisnis pelaku usaha," kata Sultan.

 

Menurutnya, untuk memastikan pengendalian negara terhadap komoditas strategis seperti kelapa sawit harus diatur secara preventif sejak awal. Terutama dalam penguasaan lahan perkebunan yang melibatkan swasta yang notabene berkewarganegaraan asing.

 

"Jangan sampai pengusaha sawit yang menguasai alat produksi seperti pabrik CPO juga menguasai mayoritas lahan sawit. Inilah titik kritis liberalisasi dan kartelisasi tata niaga kelapa sawit yang harus kita hindari agar kita tidak terjebak dalam situasi kelangkaan komoditas dan inflasi yang terus terulang," tegasnya.

 

Ia berharap UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan direvisi terutama mengenai aturan  distribusi penggunaan lahan perkebunan milik negara.

 

"Kepentingan nasional harus menjadi orientasi dan tujuan utama dari setiap kebijakan pemerintah. Dengan demikian persoalan minyak goreng ini harus diselesaikan sejak dari hulu, baik dari sisi penguasaan lahan hingga intensifikasi perkebunan kelapa sawit," ujarnya. (*)

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/407955/pelarangan-ekspor-cpo-dan-minyak-goreng-merugikan-pemerintah

 

Dradjad: Masalah Minyak Goreng Bisa Lama, Perlu Stok Nasional

Kamis 28 Apr 2022 15:02 WIB

Red: Joko Sadewo

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —  Ekonom INDEF, Dradjad Wibowo mengingatkan bahwa persoalan minyak goreng bisa berlangsung lama. Untuk itu Dradjad menyarankan pemerintah mengubah kebijakan terkait masalah kelapa sawit.

 

“Jangan lupa, negara-negara Eropa sekarang itu agak kesulitan minyak goreng karena suplai minyak bunga matahari itu sebagian besar dari Ukraina. Kemudian yang 20 persen dari Rusia. Suplai ini terganggu sehingga minyak goreng dari Sun Flower itu berkurang,” papar Dradjad dalam diskusi webinar yang diselenggarakan Partai Gelora, Rabu (25/4/2022).

 

Otomatis negara Eropa, menurutnya, akan berpikir untuk pindah ke minyak nabati lain termasuk sawit, walaupun mereka berkampanye negatif terhadap sawit. Apalagi sawit ini bisa dipakai untuk es krim, kosmetik, dan berbagai macam produk di industri hilirnya, dan paling kompetitif.

 

Dengan kondisi ini, Dradjad mengatakan sulit mengharapkan harga sawit di dunia itu akan turun ke level sebelum akhir 2020. Sehingga ancaman kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng akan terus terjadi hingga satu atau dua tahun ke depan. “Ini yang harus diantisipasi. Kebijakannya harus efektif. Tidak bisa kebijakannya seperti yang kemarin dilakukan,” ungkapnya.

 

Pemerintah, menurut Dradjad, sudah paham sekali dengan kebijakan apa yang harus mereka lakukan. Tinggal political will, bagaimana pembantu Presiden Jokowi merumuskan kebijakan, yang tidak hanya di atas kertas saja. Tapi betul-betul efektif.

 

Dradjad bahkan mengingatkan agar jangan hanya melihat minyak goreng saja, tapi juga kebutuhan pokok lainnya. Dalam perang Rusia Vs Ukraina ini, menurunya, bahan pangan lain juga berpotensi melonjak harganya.

 

“Jangan terkaget-kaget kalau nanti kedelai juga akan naik. Kalau beras mungkin tidak bermasalah, tapi gandum.  Di kita kan banyak juga yang makan mie. Mungkin ini yang akan terkena masalah,” kata Ketua Dewan Pakar PAN tersebut.

 

Termasuk, kata Dradjad, jangan kaget jika harga BBM, seperti solar, premium, pertamax akan melonjak. Kondisi-kondisi inilah, kata Dradjad, yang perlu terobosan kebijakan tata niaga dan pengamanan harga. Bukan hanya migor, tapi pangan lain yang dianggap strategis. Perlu stok nasional, yang harus ditopang dana yang cukup dari APBN atau sumber lain.  “Kalau tidak ada dananya ya sama saja omong kosong,” kata dia.

 

https://republika.co.id/berita/rb1i6y318/dradjad-masalah-minyak-goreng-bisa-lama-perlu-stok-nasional

 
More Articles...