December 12, 2018

"LARANGAN IMPOR PRODUK AGRIBISNIS, EFEKTIFKAH?"

(Dipublikasikan pada harian Kompas tanggal 2 Juli 2004 halaman 15)

Dalam mahzab ekonomi neo-klasik, larangan atau pembatasan impor, serta berbagai hambatan perdagangan lainnya adalah barang tabu. Langkah seperti ini dipandang hanya menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi, serta menekan kesejahteraan rakyat.

Syukurlah, dunia berputar tidak mengikuti impian sempit para ekonom neo-klasik. Banyak sekali contoh barang tabu neo-klasik yang justru membuat perekonomian lebih berdaya saing.  Salah satu contohnya adalah Korea Selatan (Korsel).

Tahun 1967 Korsel bermaksud membangun industri baja terpadu Pohang dan komplek petrokimia Wusan. Bank Dunia melalui International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) tegas menolak. Proyek tersebut dianggap hanya menguras devisa dan tidak sesuai dengan keunggulan komparatif Korsel. Bahkan, Presiden IBRD Eugene Black, mengkritik habis negara berkembang yang ingin membangun pabrik baja terpadu.

Presiden Park Chung Hee, didukung Menperindag Chung-yum Kim, menolak tekanan IBRD. Dengan visi yang jauh ke depan, kedua proyek tersebut dibangun dan beroperasi secara efisien. Hasilnya, keduanya menjadi pilar daya saing yang mengantar Korsel sebagai negara industri baru.

Saat krisis ekonomi Asia 1997-98, Korsel juga diminta IMF menutup industri microchip karena dianggap distortif. Lagi-lagi resep neo-klasik ini ditolak. Terbukti, industri microchip menjadi salah satu gerbong ekspor yang menarik Korsel keluar dari krisis.

Malaysia pun demikian, bahkan tegas menolak IMF. Hasilnya, Malaysia mampu berbelanja aset murah dari Indonesia. Sementara Indonesia yang setia mengikuti resep neo-klasik, sibuk menjual murah asetnya.

Sekarang, entah ada kaitannya dengan Pemilu atau tidak, pemerintah Indonesia mulai mengambil kebijakan ekonomi non-neoklasik. Salah satunya berupa larangan atau pembatasan impor beberapa produk agribisnis seperti beras, gula, daging sapi hingga garam. Di sini sengaja saya pakai istilah agribisnis, bukan pertanian, karena melibatkan produk pertanian dan pangan, ditambah industri hulu dan hilirnya.

Sebagai ekonom yang sejak lama mengkritisi liberalisasi a la Bank Dunia dan IMF, seharusnya saya menyambut baik kebijakan tersebut. Namun setelah membandingkan dengan Korsel dan Malaysia, saya sangsi, apakah pemerintah memang berniat melindungi petani dan produsen agribisnis lokal.

Gula

 

Untuk kongkretnya, mari kita lihat kasus gula dan garam. Keduanya dipilih karena menonjolnya masalah kesenjangan produksi, kualitas dan harga antara produk lokal dan impor. Ini adalah permasalahan klasik yang dihadapi agribisnis Indonesia.

Seperti diketahui, melalui Surat Keputusan Menperindag No 643/MPP/Kep/9/2002, impor gula hanya boleh dilakukan oleh produsen atau perusahaan perkebunan yang menggunakan lebih dari 75% bahan baku tebu rakyat dalam proses produksinya. Pemerintah juga menunjuk lima Importir Terdaftar (IT).

Di sisi lain, saat ini pasar gula dunia sangat terdistorsi, sehingga harga internasional tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Dengan surplus produksi dunia yang 6 juta ton setahun, negara-negara produsen utama tidak segan menjual ke pasar dunia dengan harga rendah. Mereka juga sangat protektif terhadap produsen domestiknya, bahkan memberlakukan tarif bea masuk hingga 200-250%. Sementara Indonesia hanya sekitar 30%.

Indonesia saat ini mengalami defisit produksi yang sangat akut. Dengan konsumsi sekitar 3 juta ton per tahun, defisit produksi mencapai 1,3-1,4 juta ton. Di masa mendatang, karena pertumbuhan penduduk, kemerosotan produktivitas, dan pengurangan areal produksi, besar kemungkinan defisit ini terus membengkak. Apalagi produktivitas telah anjlok menjadi di bawah 6 ton per hektar, hanya separuh dari tingkat produktivitas 30 tahun yang lalu.

Indonesia juga didera masalah inefisiensi yang kronis. Ini tidak lepas dari kemerosotan produktivitas tanaman, rendahnya rendemen hingga ke penggunaan mesin-mesin tua di pabrik gula. Akibatnya, biaya produksi menjadi sangat tinggi. Sehingga, meskipun sudah diproteksi dan harga naik menjadi Rp 3500-an/kg, tetap saja produsen gula domestik tidak mampu memperoleh keuntungan yang layak. 

Dengan berbagai kondisi di atas, tidak heran kalau kebijakan pembatasan impor menghasilkan kesenjangan harga yang sangat tinggi, sekitar Rp 1000-1150/kg. Potensi marjin yang berasal dari defisit produksi dikalikan kesenjangan harga adalah sebesar Rp 1,3-1,6 triliun. Jelas, hal ini sangat menggiurkan bagi ke-5 perusahaan IT.

Karena tingginya korupsi, impoten-nya penegakan hukum, dan kelemahan pengawasan, potensi marjin di atas juga mendorong maraknya penyelundupan. Padahal, defisit di atas baru angka resmi. Angka “gelap”nya bisa lebih besar lagi.

Selanjutnya, agar terlihat serius menangani penyelundupan, pemerintah mengetatkan proses administrasi impor. Yang terkena dampak negatifnya adalah pelaku industri hilir. Misalnya, sekitar 40 produsen makanan dan minuman terancam kelangsungan produksinya karena sulit memperoleh gula rafinasi eks-impor. Produsen seperti Kacang Garuda dan Mayora kelimpungan karena ribuan ton gula rafinasi-nya tertahan di pelabuhan. Selain menambah biaya gudang dan bongkar muat, jelas perlu uang sogokan yang besar untuk mengeluarkannya.

Garam

Sekarang mari kita amati komoditi garam. Seperti dalam kasus gula, Indonesia juga mengalami defisit produksi yang akut. Jeleknya, data garam lebih rendah akurasinya dibandingkan data beras dan gula, yang sebenarnya juga tidak terlalu akurat.

Jika memakai data Depperindag, saat ini konsumsi nasional mencapai 1,7 juta ton/tahun, terdiri dari 1 juta ton garam industri dan 700 ribu ton garam konsumsi rumah tangga. Sementara produksi nasional pada tahun 2000 hanya 903 ribu ton, naik menjadi 1,2 juta ton tahun 2002.

Dengan data tersebut, mestinya impor garam hanya sekitar 500 ribu ton karena stok tidak bisa besar. Ini karena penyimpanan garam sangat tidak ekonomis.Namun data Depperindag justru menyebutkan impor sebesar 1,59 juta ton tahun 2001, dan 1,72 juta ton tahun 2003. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyebutkan data impor 1,3 juta ton dari 2,3 juta ton konsumsi.

Hemat saya, data konsumsi Depperindag dan HKTI terlalu rendah. Untuk garam industri misalnya, salah satu konsumen besarnya adalah industri kertas dan bubur kertas. Di sini ada empat pemain besar, yaitu Asia Pulp and Paper (APP), Barito Pacific, Kiani Kertas dan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Pada tingkat produksinya yang sekarang, konsumsi mereka diperkirakan sekitar 1,0-1,1 juta ton.

Angka di atas belum memasukkan pabrik kertas yang lain, dan juga industri lain. Industri kaca (Asahi Mas dan sebagainya), misalnya, diduga membutuhkan hampir 800 ribu ton. Jadi, saya lebih percaya bahwa konsumsi garam mendekati 3 juta ton/tahun. Ini konsisten dengan data produksi dan impor dari Depperindag.

Selain defisit produksi, kita juga menghadapi kesenjangan kualitas yang parah. Sekitar 60% garam nasional tergolong garam rumah tangga kelas 2 dan 3. Sisanya garam industri sebesar 480 ribu ton, dengan kualitas yang lebih rendah dari eks-impor. Kandungan NaCl garam lokal terbaik adalah 95% untuk garam eks Madura, sementara garam eks Australia 99%. Kandungan unsur hara pengganggu seperti Calsium dan Mangan garam lokal bisa mencapai 5-20 kali lipat garam eks Australia.

Berbeda dengan kasus gula, harga garam eks impor justru lebih mahal dari garam lokal. Yaitu, sekitar US$ 29-34/ton CIF, atau Rp 320-370/kg setelah ditambah tarif bea masuk, biaya angkutan dan sebagainya. Sementara harga garam lokal sekitar Rp 90-150/kg.

Seperti komoditi pangan lainnya, mengikuti Letter of Intent dengan IMF Januari 1998, tarif bea masuk garam konsumsi rumah tangga dijatuhkan menjadi nol persen. Untuk garam industri, tarifnya 15%. Karena petani umumnya memproduksi garam rumah tangga, dengan kebijakan ini tidak heran kalau harga garam eks petani terjun bebas, bahkan pernah hanya Rp 60/kg.

Solusi Depperindag menghadapi masalah di atas sangat khas. Yaitu, menerbitkan Surat keputusan Menperindag tentang pembatasan impor garam, dan menunjuk 10 perusahaan importir produsen (PIP). Berdasarkan SK Menperindag No 422/MPP/Kep/6/2004 dan No 360/MPP/Kep/5/2004, impor selama 1 Juli-Desember 2004 dilarang, kecuali jika 50% jumlah garam dibeli dari petani dengan harga Rp 140/kg. Ini pun harus diverifikasi oleh Kepala Dinas Daerah dan asosiasi petani garam.

Tidak Efektif

Kuat dugaan saya, kedua kebijakan di atas sama sekali tidak efektif menolong petani. Dalam kasus garam, misalnya, yang paling banyak diuntungkan adalah jajaran Depperindag, ke-10 PIP, aparat Dinas Daerah, dan pengurus asosiasi. Harga garam petani memang akan naik, tapi tidak akan sebesar garam industri. Ini karena defisit produksi dan kualitas garam industri yang sudah sangat akut. 

Jeleknya lagi, kebijakan di atas bersifat gebyah uyah, atau memukul rata antara garam industri dan garam rumah tangga. Mungkin karena produknya adalah garam (uyah dalam bahasa Jawa). Padahal, yang hancur harganya bukan garam industri, tapi justru garam rumah tangga produksi petani.

Jadi, sangat mungkin akan muncul kasus penyelundupan garam industri. Kenaikan harga akan menghasilkan disparitas yang menguntungkan penyelundup, selain godaan menyiasati tarif bea masuk. Ketika penyelundupan marak, bsa dipastikan manfaat dari pembatasan impor bagi petani sangat minimal.

Ringkasnya, tidak seperti di Korsel dan Malaysia, di Indonesia kebijakan non-neoklasikal cenderung hanya menyuburkan kegiatan ekonomi ilegal, baik di pihak pemerintah maupun penyelundup. Industri hilir yang terkait, seperti industri makanan, minuman, kaca dan kertas justru dirugikan. Padahal, mereka adalah sedikit di antara pelaku sektor riil yang mampu bertahan. Di lain pihak, petani dan produsen lokal tidak memperoleh manfaat yang berarti.

Kenapa demikian? Di Korsel dan Malaysia, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi ekonomi dengan visi yang jauh ke depan. Di Indonesia, dia hanya kebijakan ad hoc dan parsial. Sebagai misal, kebijakan larangan atau pembatasan impor ternyata tidak menjadi bagian dari usaha memperbaiki kelemahan struktural dalam sistem agribisnis. Kesenjangan produksi, kualitas, harga dan lokasi sama sekali tidak dibenahi. Tanpa itu, sia-sia saja melarang atau membatasi impor.

Larangan atau pembatasan impor juga tidak dilaksanakan secara transparan, dengan mekanisme pengawasan publik yang ketat. Padahal, secara empiris, semua kebijakan yang menimbulkan distrosi pasar itu rawan korupsi. Perbaikan kelembagaan dan sistem, terutama dalam hal pengawasan jalur pantai, kepabeanan, bea dan cukai, juga diabaikan. Akibatnya, penyelundupan justru semakin marak.

Sebenarnya, kita masih memerlukan kebijakan ekonomi non-neoklasik. Namun, jangan bersifat ad hoc dan parsial, karena justru merusak. Depperindag perlu menjadikannya sebagai bagian dari cetak biru ekonomi dan industrialisasi yang utuh. Tanpa itu, kebijakan larangan atau pembatasan impor hanya menjadi ajang perburuan rente bagi jajaran Depperindag dan para kroninya.